Рет қаралды 367
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya menciptakan inovasi untuk mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah aplikasi e-Bupot yang memiliki karakteristik unifikasi.
Dengan adanya aplikasi ini, beberapa e-Bupot seperti e-Bupot PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26 digabungkan menjadi satu. Tujuan dari penggabungan ini adalah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan meningkatkan penerimaan negara.
Selain itu, aplikasi e-Bupot juga bertujuan untuk mengurangi beban administrasi Wajib Pajak dalam penerbitan bukti potong serta mencegah kesalahan pengisian yang dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri.
Penerapan kewajiban penggunaan aplikasi e-Bupot unifikasi dimulai pada bulan April 2022. Meskipun sudah dua tahun sejak penerapan kewajiban ini, masih ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Wajib Pajak terkait penggunaan aplikasi ini.
Bincang Academy kali ini bersama Specialist of DDTC Consulting Muhammad Qadaruddin.
Qadar merupakan konsultan pajak berpengalaman yang telah menangani berbagai masalah kepatuhan pajak, termasuk pembuatan e-Bupot.
---------------------
Bagaimana Cara Membuat Faktur PPN yang Benar dan Tepat?
💡 Ikuti Kelas Praktiknya!
Kelas ini akan secara menyeluruh membahas pembuatan faktur pajak dan memberikan praktik dalam pengisian faktur pajak.
Anda akan mendapatkan pemahaman:
1. dasar hukum;
2. persyaratan pembuatan faktur pajak;
3. cara mengisi faktur pajak; dan
4. penggunaan faktur pajak elektronik.
Selain itu, akan ada simulasi pengisian e-Faktur pada platform yang disediakan oleh DJP.
📇 Practical Course: 📇
Pembuatan Faktur PPN
📅 Jadwal: Sabtu, 17 Juni 2023
⏰ Pukul: 09.30-12.00 WIB
💻 Tempat pelatihan: Zoom Online Meeting
📝 Pendaftaran:
academy.ddtc.c...
Info pelatihan:
news.ddtc.co.i...
#ebupot #buktipotong #administrasipajak #belajarpajak #kursuspajak #pelatihanpajak #spt #espt #pph21 #pajakperusahaan #pajakpenghasilan #unifikasi #taxtraining #profesionalpajak #praktisipajak