[FULL] Bincang Pakar, Polemik Usul Presiden Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD, Apakah Tepat?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari pemilu langsung ke pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto, memunculkan beragam tanggapan.
Pertanyaan yang muncul adalah, apakah wacana ini tepat diterapkan pada Pemilu mendatang?
Dapatkah sistem ini menekan tingginya biaya politik, atau justru dianggap sebagai bentuk kemunduran dalam demokrasi?
Untuk membahas hal ini, sejumlah narasumber yang kompeten akan diundang, antara lain Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Juanda, Juru Bicara Partai Gerindra, Andre Rosiade (via sambungan Zoom), Ketua DPP PDI-P, Djarot Saiful Hidayat, dan Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini.
#presidenprabowo #dprd #pemilu
Baca Juga Jenazah Ditemukan di Perkebunan Kelapa Sawit Kalteng, Oknum Polisi Ditangkap di www.kompas.tv/...
Artikel ini bisa dilihat di : www.kompas.tv/...

[@human2057]

Ati ati orde baru muncul laagi

[@andiromanpettamassepettama9103]

Ya betul sekarang rakyat tidak di berikan hak untuk memilih bupati dan walikota gubernur dan wakil gubernur kalau di pilih anggota dewan tambah kaya dewan 😂😂

[@MuhKhaerudin-gk5ur]

Gara gara pilkada jakarta

[@gelorasinuhaji3893]

Ini akal-akalan KIM+jokowii+prabowoo.. Kalo dipilih DPR mereka pasti menang.. karena PDIP sendirian. Kirain prabowoo hebat, ternyata cuma omon2

[@bordirkomputer6188]

​@@gelorasinuhaji3893justru pdip menang kan parte penenang pemilu bisa segalanya

[@paspari3527]

Baca pancasila..

[@Juna123-d8e]

Senang mendengarkan pernyataan pak Prabowo.mass media jadi ramai dan jadi polemik. Beritanya jadi banyak.

[@Marimar-u4o]

Terimakasih Mba Titi ! setujuuu

[@alangwiyuda4998]

Kalau money politik bisa dihilangkan,ongkos untuk pemilukada /pemilu jauh lebih murah, perlu semangat bersama para elite politik dan calon2 serta pemgawas pemilu serta rakyat bahwa money politik sangat merusak demokrasi

[@fadlyzon8517]

TETAP DI PILIH OLEH RAKYAT TAPI BUAT UU ATAU ATURAN PEJABAT DAN BERANGKAT DESA NETERAL BILAMANA BERMAIN DI PENJARAKAN ATAU DIDENDA DAN PEJABAT NEGARA MAU MENCALONKAN DIRI HARUS MENGUNDURKAN DIRI DAHULU JANGAN CAWE CAWE APALAGI BAGI BAGI SEMBAKO BANSOS

[@myazleoful]

Saran yang baik sudah lama dipraktikkan di Malaysia, tidak hanya menghemat uang negara tetapi ada pemahaman tanggung jawab kerja antara dprd dan kepala daerah.

[@sugiyanto1103]

Baik dari mana? Ini ingin melanggengkan kekuasaan. Setelah KIM PLUS gagal cari cara lain.

[@myazleoful]

@sugiyanto1103 - Jangan melihat satu provinsi, biaya Rp37 triliun itu tidak termasuk biaya untuk memikat rakyat pemilih seperti serangan fajar, bantuan sosial, mencetak kaos atau jilbab, hingga mengundang penyanyi dan banyak lagi yang terbuang sia-sia.

[@nyomansuarcana1835]

tidak2 baik, seharusnya suara rakyat yg diutamakan jangan ditutup spt orba , sebaiknya RUU PERAMPASAN DISAHKAN🎉🎉🎉🎉🎉

[@candrakurniawan6813]

Suara rakyat suara duit,bisa dibeli bosss.inilah bukti demokrasi kita saat ini

[@musikchannel3651]

Lu kira DPR ga gila uang. Lu kira nanti ga ada suap di DPR supaya bisa jadi pimpinan Daerah. 😂😂😂 Mending uang mereka di habiskan untuk kampanye, paling tidak ada manfaatnya buat UMKM, daripada memperkaya anggota DPR. Mikir lu lol

[@erwandanando-mx7sx]

Apakah pejabat tdk pake money politik bisa jadi, kalau tdk ada uang apa bisa dicalonkan jadi pemimpin..

[@kikirukiyah7904]

Memangnya pilkada dipilih dprd calon tdk menyuap anggota dprd biar terpilih

[@koplecingcau3369]

.. Rakyat juga mudah di beli sama bansos, DPR juga lebih gila harta.

[@RoziRangkuti1109]

Ketauan ni caleg yg gagal n habis banyak duit krn beli suara ya bos 😂,, anggota DPRD jg semua beli suara bos, jd sy pastikan suara dia jg Nnti dibeli oleh yg mencalonkan diri bos,, anggota DPRD tu bajingan n serakah semua bos

[@widodo-u9v]

Bagus ini yg di suka warga 58 orba jilid2

[@jakamarsidik484]

Setuju mba titi

[@paspari3527]

Sy setuju....

[@sulaimansulaiman8495]

Jgn kembali ke Orde baru bos nanti sewenang-wenang

[@AmiraSenja]

Tul.... Yg rakyat jelata G akan bisa nembus jadi PNS karena nepotisme terjadi ugal-ugalan.. Itu sih klo mau gue ingetin

[@Zainal-z1f]

Anda bisa apa😂

[@whatswrongsy]

Tadi udah ada unsur bau bau humor bahwasanya pildaka barusan kurang banyak minat dan kurang demokrasi di tambah usulan dprd aja yang usung malah tambah bobrok system demokrasi Indonesia😂😂😂

[@herjunokuning6351]

Pokoknya kawan2, di masa depan, Jangan sampe ya, Yang dilantik nanti, Adalah orang2 peka-es, Yang pernah viral, Lewat video viral Pak suswono, Dari partai peka-es kemarin, oke kawan ? 🙏🏻🤔

[@MohamadIndra-cg5iu]

Intinya biar kepala daerah semua orang2 dalam dari kimplus semua nah itulah politik licik dan cerdik mereka.. Ini juga salah satu kekecewaan Ridwan Kamil yg dia usung dan endros kalah

[@riadikahingai4786]

Pendapat saya anak desa yng sangat perlu diperhatikn pertama adalah menghilangkn atau mengurangi politik uang olhnya baik pilkada maupun pileg bukannya demokratis tapi demokroduit,, kemudian yng kedua adalah alat pemilihan klau bisa Yng lebih akurat misalnya ketika rakyat memberikn suara terbca seketika itu juga kelihtan jumlah suara krna dengn skrang msh lemah msh bisa dimainkn tergantung panitianya bahkan surat suara tdak terpakaipun bisa di coblos,, yng ketika kualitas calonnya yng skrng siapa punya modal itulh calonnya. Klau mslah bansos dan program bantuan itu sangat kecil seperti yng di bilang pak jarot itu.

[@Ria-Receh]

Waduh pengamat politik, tukang survey nanti jobnya makin sedikit

[@ishakjbb8495]

Saya sependapat ,DPR itu kan wakil utusan rakyat ,uang yg begitu banyak dipakai kalau seandainya uang itu di pakai untuk membantu rakyat dlm bidang usaha umkn dll. Rakyat itukan diatur oleh pemerintah jika pemerintah berencana mensejahterakan rakyat itu lebih baik dr pada uang yg dihambur untuk kepentingan pemilu..

[@SyafiAbdurrahim]

Rakyat sdh cerdas,akan datang bila pilih langsung,maka rakyat sepakat utk jual suara minimal 500,000/ org. Bila tdk dibayar maka rakyat tdk pilih atau tdk datang ke tps

[@ardimawardin3120]

Artinya pak yang banyak kualisi partay dong yang enak pak,, kalau saya kurang setuju dengan wacana ini pak,,🙏

[@SitiRochmani-rp8ql]

Tidak demokratis lebih baik pilihan.

[@yonowakino1902]

Semoga para pakar politik harus memberi pencerahan untuk rakyat kecil supaya melek politik .jangan dibodohin sama politik yg curang

[@KusWantoro-io7hv]

Harusnya Jawa tengah itu sudah layak di sangsi calonnya karena many politik pasangan Lutfi sudah masih di lakukan kita tunggu ketegasan MK semoga MK sekarang kembali jadi pilar terakhir penegakan demokrasi

[@AlfaKanif]

Perlu kajian mendalam, pilih yg terbaik mana yg terbaik utk kemajuan negeri, kedua sistem telah pernah dicoba .

[@Ilyas-e7p]

Saya curiga yg banyak uang saja yg jadi bupati wali kota sehinggah yg TDK bisa jdi pemimpin jadi bupati atau wali kota😂😂😂😂😂😂😂😂😂

[@syamsualam3041]

Inj akal akalan KIM Plus spy nanti th 2029 menguasai Gubernur bupati dikuasai oleh KIM Plus dan yg tdk gabung di kimplus tdk ada lagi mengadi bupati walikota gubernur dan tidak demokratis 👏👏👏

[@AmiraSenja]

😅😅😅 mang iblis

[@g-penk2820]

Dan membunuh oposisi secara total

[@SyafiAbdurrahim]

Kalau dibuat uu bahwa setiap partai mengajukan kandidat tanpa kwalisi.

[@mamanpd5341]

Sebaiknya Gubernur saja dipilih DPRD atau seperti sistem parlementer. Bupati atau Walikota dipilih langsung.

[@yonowakino1902]

Jooozzz mba Titi ❤❤❤❤❤❤

[@riancy5539]

Pak prof. Juga pendapatnya ngambang harus prof. Pendapatnya tegas baik apa tidak? Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih DPRD?

[@sutoyopiala3989]

Wacana comeback to orde baru nih kedaulatan ada di tangan DPRD bkn kedaulatan ada ditangan rakyat😅, lalu knp nggk skalian aja Pilpres diwacanakan juga dipilih oleh DPR aja biar fair😅

[@yonowakino1902]

Rakyat kecil dah mau dibohin LG pilkada dipilih DPR 😂😂😂😂😂

[@yuniiyuni1811]

Sudah menang lupa,, kampanye pilpres Prabowo Gibran menghabiskan uang untuk membeli suara rakyat

[@MugiranMugiran-s5j]

Sekalian dprd legislatif tdk usah di pilih rakyat😂 klo kpl daerah di pilih dprd kekuasaan mutlak yg berkuasa yg pegang kendali dn mungkin bs sewenang-wenang atau semaunya berkuasa

[@mansyur9982]

Ijin2 semakin mudah,...yg sesungguhnya tidak diinginkan rakyat...nnti bisa gool,sekali ucap...ttp di rakyat dampaknya seumur hidup...

[@JumadiManna]

Proses Prabowo membubarkan negara ini sesuai dengan pernyataannya waktu kampanye dulu bahwa th 2030 Indonesia akan bubar, untuk itu kita gak usah pilih DPRD..

[@AmiraSenja]

@@JumadiManna @ betulll....

[@janaliali7114]

Kalau di pilih dari DPR ,rakyat berhak tidak memilih dpr

[@AdeSyahputra-xc3zx]

Klu menurut sy sama aja pak,klu kepala daerah pas pemilihan sogok rkyt,tp klu di pilih DPR nanti DPR nya yg di sogok calon2 kepala daerah nya... Teringat flem kerajaan Korea...klu menurut sy DPR DPRD di bubar kan aja, pemilihan kepala daerah di pilih rkyt

[@sulaimansulaiman8495]

Jgn kembali ke Orde baru kasian Rakyat nanti turun ke jln berjilit-jilit

[@muhammadaskaraskar103]

Nnti suap anggota DPRD terjadi nya korupsi lagi ujungnya uang rakyat di pakai,

[@muhammadaskaraskar103]

DPR DPRD tidak kerja jujur terhadap pemerintah nya kalau sudah duduk kursi udah lupa janjinya terhadap rakyat

[@ErinieGS]

Halaaa demokratis apa ...lha bisa dibeli suata itu dan para kades ja busa dibeli blm bansos2 politik uangnya ????

[@avanavansyah-d2o]

Mau hemat hasil pemilu partai pemenang di daerahnya otomatis kepala daerahnya dari partai pemenang. Dan hukumnya perberat siapa yang curang partainya kena sangsi tidak ikut lagi pemilu

[@Bsyaputra]

Kereeen... biaya pilkada bisa dihemat jutaan trilyun, tapi biaya yg nganggur Milyaran Trilyun dikorupsi berjamaah entah sama siapa...??😢😢 Jadi kesimpulannya😅😅??

[@nurulfaati7989]

Jagan mau di bawa ke orde baru

[@KusWantoro-io7hv]

Harusnya yg harus di kasih saksi itu orang orang partai jika ada di temukan main many politik biarpun kecil harus di gugurkan calonnya itu baru sehat demokrasi indonesia bukan di tarik ke DPR itu hanya trik penguasa yg ingin melanggengkan kekuasaannya sekarang aja sudah terasa kalau penguasa lagi haus kekuasaan partai politik aja di rangkul semua untuk memilih satu kelompok mereka itu hanya akal akalan Prabowo aja dia ingin mengembalikan sistem orde baru yg otoriter dia ingin berkuasa selama lamanya seperti mertuanya dulu hati hati rakyat indonesia jangan sampai mau di bawa lagi ke orde baru kita lawan jika penguasa memaksakan kehendaknya

[@DapodSitanggang]

Di Kaji ulang sajalah....Mana yg terbaik sistimnya...yg sudah itu....cari oknum yg tulus untuk urus Negara ini..!!!!😅😅

[@bhaktis9233]

Seolah-olah rakyat yg dipersalahkan karena biaya politik uang...Wok Wok...

[@antonisitepu]

kalau kita mau jujur, dipilih langsung ataupun di pilih DPRD bagi rakyat sama saja... belajar dari pilpres, dengan pemilihan langsung yang katanya demokratis, bisa melahirkan wapres seperti Gibran.. 😂...

[@Misno-c8z]

Yg paling mahal koropsinya anehnya di jmn jkw koropsi ribanT di abaikan malah uu mk uu penegak hukum di rusak di bikin abu2 jlas para mling yg mnang di jmn jkw

[@alexid5201]

Mahal tapi Ada yg nyapres sampai 4 X berarti murah dong

[@PanjangMohammad]

Alasan sj Biya tinggi

[@dediantoni2320]

kami sluruh rakyat tidak stuju klau kpla daera di PLH DPRD

[@cheriecandrio7948]

Ngga setuju biar rakyat saja. Kan negara demokrasi, ngapain diubah2 lagi sih UU yg sdh baik selama ini. Kan kepala daerah dipilih utk mimpin rakyat bukan mimpin parlemen. Heran deh ngga si Mulyene ngga si wowo hobi banget ngubah2 dan ngotak-ngatik UU konstitusi yg sdh baik selama ini. Jujur memang lbh mahal ya anggarannya timbang dipilih langsung sm DPRD atau MK, tp kalo kalian penguasa tdk curang otak-atik APBN utk bansos (spt yg dilakukan mulyene) dan serangan fajar ya semoga aman2 sj atau buatkan sj aplikasi paling aman, terpercaya, independen dan canggih biar anggaran utk pengadaan kertas suara tdk ada lagi kedepannya. Nah nanti yg kelola aplikasi tsb pakar IT terpercaya tp di monitoring sm org2 berintegritas spt : Pak Ahok (asalkan keluar dulu dr PDIP), Raditya Dika, Najwa Shihab, Rieke Pitaloka (sm keluar dulu dr PDIP), Pragiwaksono, Andre Taulani, Doktif, Wendy Cagur, Raymond Chin. Ini cth org2 yg bs kupercaya ya 😂

[@SaminGayuta]

Harus melalui kajian dan penilaian, jangan sistem yang sudah dikubur karena bermasalah dihidupkan kembali. Itu kemunduran. Yang perlu dicarikan solusinya dari sistem yang sekarang adalah cara mengurangi ongkos Pemilu Pilpres,, Pilkada dan Pileg. Dinalar, Pileg dan Pilkada pemilihan langsung, untuk Pilpres perwakilan. Perwakilan memenuhi sdm yang mengerti politik, pasangan capres seperti rekam jejak, kalau rakyat banyak tidak tau ttg itu sehingga menghadirkan Pilpres tidak berkualitas. Hasil pemilihan yang berkualitas jika pemilihnya orang-orang berkualitas atau berpengetahuan.

[@SafarudinUdin-dh5vz]

Perbaiki dulu sistem pemerintahannya, banyak yg korupsi di kabinet ratusan triyunan, jangan salahkan pemilu pilkada, udah kalah baru rumor.

[@simbah4685]

Selama masih pake sistem demokrasi ya jangan menyalahkan pihak lain,sudah jadi resiko

[@julitabah-vk2pw]

Gampang kaya nya. Tingal nyuap aja DPRD nya jadi langsung kpla daerah. Semakin terlihat jls mulai kembali nya orba.

[@dannysugiartonosetiawan8584]

yg pasti polisi dibawah TNI jd gak suka malakin sembarangan lagi

[@yahadiyahadi7912]

Hukum harus ditegakkan jangan sampai yg curang menang Di MK

[@abelcurup5368]

Buang jauh jauh kedaulatan rakyat

[@Ilyas-e7p]

Saya TDK setuju wacananya grindra

[@hananto9071]

Waduh ini nih

[@PanjilarasPanji-c9e]

Kemarin ada yg kritik demokrasi kita mundur.. pada nyolot..

[@hasanudin2512]

DPR sekarang masih memikir diri sendiri nga memikirkan rakyat

[@IndroPramudianto-jh9lc]

Mirip kemauan Soeharto dulu pemimpin daerah dipilih DPRD akhir nya banyak Kep daerah di-block TNI polri rakyat e melongo tok suara nya dipancung lagi lawan tolak lah

[@gelorasinuhaji3893]

Kalo berani.. Setiap parpol harus mencaonkan kadernya sendiri, tidak boleh koalisi.. Baru kelihatan kwalitas partai. Ini KIM+ main keroyokan terus mau ubah aturan pilkada.. Dasar ayam sayur😂

[@raigunawan4374]

Biaya yang di maksud pk prabowo itu apa?????

[@erykheryadi9839]

Tinggal dwi fungsi abri di aktifkan lagi Dan bangkitlah kembali orba bersama prabowo, hidup kaum 58% 😂😂😂

[@priowidodo842]

Kalau partai tdk ikut rombongan yg berkuasa tdk akan mahal kaerena banyak yg yg mengawasi dari pihak calaon lain.

[@KusWantoro-io7hv]

Kalau dia mau hemat Duwet rakyat yg di hambur hamburkqn mendingan dia kurangi itu menterinya itu baru penghematan anggaran

[@MiptahJamaludin]

REZIM OMON OMON Gimana pemilih 58% MASIH OK GAS OK GAS 😂

[@AbenSima]

Gak percaya gua kalau pilkada di pilih dpr

[@AswarMamba]

Siapa yg bikin mahal

[@SupardjioPropesor]

Memang benar kata pakar tata negara prof Juanda banyak pilitisi yg bukan negarawan juga partai politik terlalu banyak jika 2 atau 3 partai politik ongkos kecil tp lg2 para politisi yg bersuara tdk demokrasi 😊

[@butsue_lucu123]

Giliran pilkada mau di ubah alasan anggaran hrus efisien!!!! Menjadi kontradiktif kementerian menjadi 100 lbh kan dungu!!!!!! Solusi ny ya tingkatkan pendapatan negara melalui pajak ekspor pertambangan yg ekstrak!!!! Semua pertambangan mineral!!!!! Itu baru benar!!!!! Jgn cuma adal maen ubah aturan dan UU semata!!!!!

[@rizukiparadaisu8743]

Kl terjadi, titik jemunduran demokrasi

[@MajuKyai]

Pillada mahal karena bansos dikucurkan demi kemenangan kimplus,duit habis rakyat yg disalahlan,demokrasi mau dikebiri.mari rakyat jauhi kimplus.kita dukung pdip.

[@aphinaffandi1702]

Akal2an penguasa pusat untuk menguasai dan mengendalikan kepala2 daerah

[@mujahid642]

Sekalian aja pilpres kembali kan juga di pilih MPR RI biar hemat anggaran, soalnya gak perlu lagi bagi2 bansos cukup bagi2 proyek doang 🤣🤣

[@herjunokuning6351]

Pokoknya kawan, di masa depan, Jangan sampe ya, Yang dilantik nanti, Adalah orang2 peka-es, Yang pernah viral, Lewat video viral Pak suswono, Dari partai peka-es kemarin, oke kawan ? 🙏🏻🤔

[@SyafiAbdurrahim]

Satu org satu nilai,coba di efaluasi,apakah satu profesor sama nilainya dgn satu org yg tamatan SD, satu kiyai sama nilainya dgn satu ppreman dan pemabuk.,tapi kalau wakil Rakyat itu sdh profesional dan sesuai akal sehat.

[@andiaziz398]

Pak jarot asbun saat menjabat apa yg sdh lakukan,... narasinya selalu menyalahkan yg lain,...

[@yonowakino1902]

Perbarui sistem yg diuntungkan gerombolan partai politik yg curang😂😂😂😂😂

[@MesaciptaSelaras]

Rakyat bisa menentukan pilihan lebih baik ... sebagai penyeimbang untuk pemerintah yang berkuasa

[@adhismandiri88]

Atur udah selagi brkuasa 😮😢😢😢

[@veronicaclara8935]

Kalau kepala daerah dipilih oleh DPRD , maka penguasa tinggal menekan DPRD untuk memilih dan memenangkan kandidat yg diinginkan oleh penguasa

[@PutroromoSemono]

Enak ya..

[@budiregaz9623]

Mumpung jadi penguasa, sak karepmu wae

[@HeriJunianto-p9l]

Rakyat 16%

[@Misno-c8z]

Aslinya yg bikin mahal karena persiden dan penegak hukum tungkul hanya di jdikan alat politik jka semua penegak hukum kerja ngga mahal walau mahal asal yg main2 bnsos di penjarakan walau cuma seratus ribu Ini yg bikin bansatnya persden dan penegak hukum yg ngga independen

[@ReindyPangau]

Pak jarot ini cocok tuk mengantikan bu mega...jarot dan bambang sangat cocok pimpin pdip..yg lainnya kacau..

[@ansarimarki8353]

Sustimnya baik tapi tapi manusiawinya moralnya 0

[@Bandri-jg8ml]

Alasan ini cuma menambah kuat rezim untuk berbuat sd mena"..karena suap menyuap akan terjadi.dn kirupsi akan lebih parah dari rezim mulyono..harusnya mulai sekarang rakyat bersuara untuk memprotes ..putusan abal" ini.

[@adoono750]

Yg pasti pemilihan kepala daerah lewat DPRD lebih gampang diatur siapa pemenangnya. Kalau alasannya biaya mahal, tinggal diatur batas pendanaannya. Harus dibuka juga asal usul dananya. Gak seperti pilpres kemarin... Harus ada auditnya....

[@SugengHariyadi-o7m]

kalau q semya d lht dari perkembangan situasi yg ada, paling tdk tuk 5 th k depan, irit financial, meminimal perpecahan d bawah,

[@AbdolHamid-x7c]

Wa saya tolong aktifkan lin fesbuk terkunci semua ingin bekerja tidak bisa buat main

[@rsp93]

Menghasilkan pemimpin yang banyak uang. Bisa memimpin klw banyak uang, itula yang rakyat inginkan. 😅

[@comebackchannel4843]

sy sebagai rakyat setuju, itu bisa menghemat anggaran & mengurangi tingkat korupsi di tingkat kepala daerah, di semua daerah gubernur maupun bupati yg terpilih pastilah mengeluarkan anggaran yg cukup besar untuk menang, ketika terpilih fokus utamanya bukan pembangunan tapi mengembalikan biaya kampanye yg telah di keluarkan, cara mengembalikan jelas korupsi karna itulah jalan satu²nya Krn gaji jelas tdk mungkin.

[@TungkalMantap-yk9qi]

Paparan, b u, tuti, sesuai hati nurani rakyat,

[@Sudar-s9d]

DPR DPRD yg milih siapa rakyat juga jadi yg milih kepala daerah yg DPRD yg bener DPRD ga usah di pilih. Ini pendapat yg ga masuk di akal yg waras

[@dedyrosidi7619]

Hilangkan DPR tidak guna

[@SuaebArrahman]

Ttp pilllih lamgsung oleh rakyatt.

[@freddyndolu4657]

Mungkin perlu dievaluàsi apakah mungkin gubernur jdi wakil pemerintah pusat di daerah. Bupati/walikota ttp dipilih lamgsung, kecuali daerah yg blm siap pemilu langsung bisa lwat pedprd

[@faesalalfarisy6790]

Jgn kepala daerah aja. Kepala Negara juga.

[@YasintaRafu-w8n]

Kpu prop dan kabupaten dan bawaslu prop dan kab.bubar semua.

[@ferdykoly2919]

Saya setujuh, Pemilihan kepala daerah sekaligus DPRD, asal Calon kepala daerah sudah diusung oleh partai politik sebelum pemilihan DPRD, agar rakyak bisa menentukan pilihan kepala daerah melalui Pemilihan DPRD. Sekali memilih DPRD sekaligus Kepala Daerah.

[@lismaryasir3894]

Ini tuk memuluskan kemauan elit dan menyukai dinasty.