Gubernur Gorontalo Minta Pendamping PKH Memaafkan Mensos

KOTA GORONTALO, Kominfo - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta agar pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Fajar Sidik Napu memaafkan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Gubernur Rusli mengundang Fajar di kediaman pribadinya di Kelurahan Moodu Kota Gorontalo, Minggu (3/10/2021).
Pada kesempatan tersebut, Rusli mendengarkan klarifikasi dari pihak Fajar yang menjadi korban aksi marah marah Risma. Rusli juga menyemangatinya dan para pendamping PKH agar tetap tulus dan ikhlas bekerja mendampingi warga.
“Jadi pak Fajar, mungkin ibu menteri saat itu lagi capek jadi bisa kesal. Saya minta maafkan ibu menteri dan memaafkan saya juga, Ini hanya miskomunikasi antara kita,” kata Gubernur Rusli.
Rusli mengaku sudah menerima WhatsApp pribadi dari Mensos Risma. Pesan dikirim ke istrinya Idah Syahidah yang juga sebagai anggota Komisi VIII DPR RI.
“Sebagai gubernur juga saya meminta maaf kepada Ibu Menteri jika ada kalimat, sikap saya yang menyinggung ibu menteri untuk mohon dimaafkan,” pintanya.
Gubernur Rusli mengaku tidak ingin memperpanjang masalah ini. Semua orang diminta menyikapinya secara bijak. Rusli mengaku sayang ke Mensos Risma, ia hanya tidak ingin sikap sering marah-marah Risma terus berlanjut di daerah lain.
“Saya takutnya Ibu Menteri bertemu dengan warga yang tingkat kecerdasannya kurang, kita katakan sumbu pendek atau gimana maka ibu menteri yang balik diserang. Itu yang tidak kita harapkan. Mudah mudahan ini yang pertama dan terakhir,” imbuhnya.
Klarifikasi Fajar Napu, Pendamping PKH
Di hadapan Gubernur Rusli, Fajar mengaku sudah memaafkan Mensos Risma. Ia menilai sikap Mensos sebagai bentuk perhatian seorang ibu kepada anak-anaknya.
“Beberapa media juga bertanya kepada saya, apakah saya keberatan dengan tindakan kemarin? Saya membalas tidak mungkin saya memarahi orang tua yang memarahi saya, karena bagi saya itu bagian dari pendidikan ke kami,” jelasnya.
Fajar menjelaskan duduk pangkal persoalan yang terjadi saat itu. Ketika itu, katanya, ada 26 nama penerima PKH yang dipertanyakan oleh kepala desa kenapa uangnya belum masuk.
Fajar menjelaskan karena nama nama tersebut belum masuk di daftar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang menjadi domain Kementrian Sosial.
“Berikutnya saya jelaskan karena saat ini sedang terjadi proses pemadanan data sehingga terindikasi KPM ini dinonaktifkan dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial),” beber Fajar.
Menerima penjelasan itu, Risma bertanya kepada staf kementrian yang menjawab datanya ada. Begitu pula dengan jawaban pihak bank yang bertugas mencairkan dana.
“Pihak bank menyampaikan sudah dalam proses transaksi. Mendegar hal itu ibu menteri langsung berdiri ke arah saya. Padahal maksud pihak bank itu yang sudah transaksi untuk program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) bukan penerima PKH yang ibu menteri maksudkan,” lanjutnya.
Usai kejadian tersebut, Fajar sudah mengklarifikasi kepada ibu menteri. Ia menjelaskan jika daftar 26 nama nama tersebut masih ada di aplikasi e-pkh. Sebagian besar di antaranya merupakan penerima perluasan (PKH baru penambahan) tahun 2021.
“Nama nama yang belum masuk uangnya itu, PKH perluasan yang pendataannya dilakukan bulan Januari dan pengaktifannya antara bulan Juni dan Juli 2021,” imbuhnya.
Sebagai koordinator PKH, pihaknya berkomitmen untuk bekerja sesuai dengan prinsip SIP yakni santun, integritas dan profesional. Pihaknya tidak pernah menghapus dan menambah data sesuka hati. Data tersebut tersimpan di Kementrian Sosial.
Pewarta: Isam

[@Pilantropi_E-Shop]

Terimakasih Pak Gubernur, Semangat Pak Pajar... Tetap SANTUN, BERINTEGRITAS DAN PROFESIONAL...

[@tembakfarrand1481]

Ini baru clear masalahnya apa, tidak semata-mata kesalahan bawahan. Memang baiknya emosi tidak boleh mengalahkan kecerdasan. Apalagi setingkat Mentri. Kalau bisa Pemprov Gorontalo memberikan bentuk apresiasi terhadap pendamping PKH yang dengan baik bekerja karena mereka ini yang paling disayangi para ibu-ibu penerima PKH didesa dampingannya dan juga paling banyak dihujat oleh orang2 yang masih belum masuk dalam Program Keluarga Harapan walaupun tupoksinya bukan pendata.

[@pengembaraan]

Mantap.. pak korkabnya ini benar2 profesional... Jgn cepat2 main emosi...👏👏

[@myusufyusuf4484]

Lanjutkan marah2 nya bu.. Daripada kalem tp d korupsi...

[@aufalhanafi7606]

Yg korupsi siapa om?

[@topangopnik]

Memberikan edukasi dan informasi kpd masyarakat tentang etika birokrasi di daerah itu kewajiban anda pak. Bukan masalah saling maaf atau tidak, ini lebih ke teguran kepada para pejabat publik yg arogan termasuk si emak Mensos ini. Anda malah nambah daftar panjang pejabat daerah yg memaklumkan arogansi pejabat sekelas Menteri yg terus berulang. Giliran marah2 divideoin, pas minta maaf malah lewat WA...ketahuan banget gada akhlak tuh emak2, tak patut lah jadi panutan.

[@jibrilmikailisrafil4271]

Sll dpt serangan dr segala penjuru. Sabar kawan

[@ubaidillah1639]

Selanjutnya sekelas mentri harus mengedepankan sikap santun sesuai dg slogannya kemensos. Kalau cuma mau marah marah ngak usah jadi mentri juga bisa.

[@achharisefendy]

Mohon ijin pada Admin, untuk saya upload ulang video ini, untuk saya buat info klarifikasi

[@ainulchanel6593]

Salut sama gubernurnya

[@rizandemanto647]

sekedar info kpd korkab di gorut namanya terdaftar sbgai penerima PKH tetapi KARTUnya tdk diserahkan oleh Oknum Pendamping bahkan si Korban sdh menghadap kpd Korkab Gorut menanyakan hal ini tetapi masih akan dikenukasikan. yg lebih sadisnya lg KARTUnya tersbt hanya dipinjam untuk kepentingan anaknya di sekolah tetap kartu itu tdk diberikan oleh penegang Kartu tersbt.🙏

[@etibudiarti4045]

Betul... di kami sj, yg kpm 2021 masih banyak yg belum menerima ATM dr bank himbara

[@Channelkreative]

BU RISMA HEBAT. BAGUS BU.KLO KALEM TAK DI LIPUT. . DNG BEGITU PEJABAT DAERAH SELURUH INDONESIA BISA TAHU DAN LEBIH BERHATI HATI LAGI DLM BEKERJA..SUNGGUH KERJA BAGUS DAN EFESIEN.

[@soliddaritas2163]

Kalau hebat beri solusi boss bukan hanya marah melulu, rakyat dengan kondisi ekonomi terdampak covid begini malah bantuanya banyak yang gak cair, ditanya karena data bermasalah pemda suruh betulkan, sudah di betulkan sama pemda masih saja bansosnya banyak yang gak cair, malah muncul daftar penerima bansos baru yang sudah kaya-kaya, macam mana itu pula, Kalau hanya marah semua orang bisa bos, perkara bansos bukan seperti perkara se kota surabaya, tapi seluruh indonesia bos dimana banyak karakter dan budaya masyarakat yang berbeda, kalau memang kepentinganya hanya pecintraan ya gak tau lah, ini masalah cara menata hidup orang boss, bukan seperti menata benda (Tata letak taman, infrastruktur, zona kumuh, dll).

[@subhanarrahman699]

pengola data dan himbaranya gimana dah itu.hmm

[@Channelkreative]

Pak gub jangan bela dong bawahanya yg kerja tak bagus

[@Pilantropi_E-Shop]

Gagal faham ya... G tau kejadian kaya gimana komen gimana...

[@soliddaritas2163]

Kayaknya lebih hebat pak Gubernur ini kalau jadi mensos, bisa memberi solusi tanpa harus memarahi.. Mantap Pak Gub..

[@atikaaa1170]

Kalo ga tau permslhannya mending diem ga usah komen