Tutorial Bikin Undang-undang!

Selamat datang di rubrik Jurnal Hukum 🌟
Pada episode kali ini, Fathia Izzati akan mengajak kalian untuk memahami proses pembuatan undang-undang di Indonesia. Mulai dari tahap perencanaan hingga pengesahan, kita akan membahas secara mendalam setiap langkah yang dilalui untuk membentuk sebuah undang-undang yang sah dan berlaku.
Fathia Izzati juga akan membahas tentang pentingnya mengikuti prosedur yang benar dan dampak negatif jika proses pembuatan undang-undang tidak sesuai dengan ketentuan.
-----
Malaka Project didirikan oleh Ferry Irwandi, Dea Anugrah, Cania Citta, Jerome Polin, Angellie Nabilla, Coki Pardede, Aurelia Vizal, Fathia Izzati, dan Rizky Ardiprakoso. Mereka yakin bahwa pendidikan berkualitas yang mudah diakses akan menciptakan “Masyarakat Baru”. Suatu masyarakat yang cerdas, kritis, empatik, dan mampu menggagas perubahan sosial bersama-sama.
Ikuti kami melalui platform Malaka Project lainnya.
Instagram: / malakaproject.id
TikTok: / malakaproject.id
Website: Malaka Project: Masyarakat Baru malakaproject.id/

[@WormReborn]

Fatia yg gw kenal: buat video macam2 aksen Inggris, bkin lagu skRipsi, dan yg pasti, mahasiswa FH UI... Ini isinya daging semua beeuh...

[@areptumpang]

jirrr akhirnya ada konten edukatif yg jarang dibahas disekolah. eh bukan jarang lagi malah ga pernah. makannya harusnya tuh pake voting aja di ig atau platform apa gitu biar real datanya. toh dari case tapera banyak ko like komennya yg 'ga setuju', beralti lumayan valid lah. btw malaka project ini butuh crew lagi ga? karna pengen banget partisipasi mengubah bangsa dari secret line

[@curiousone842]

klo di sekolah tidak dijelaskan praktikal teknisnya. hanya sekedar "disebut" saja, btw klo yang kuliah ambil sosial politik/hukum pasti dibahas.

[@AwidyaWigunaa]

Buku2 tentang hukum banyak beredar. Asal mau baca aja pasti tau

[@namek6684]

kalo masalah banyak banyakan aga sulit juga , soalnya buzzer juga bisa ikut voting

[@fadillahakbar6224]

gimana bisa urusan genting yang mencakup problem suatu negara diambil voting melalui media sosial? wkwk

[@lebahsaham9947]

skolah kan pabrik manusia.............................................. tuttt

[@DarthVadeerr]

UU juga ada hierarkienya. UUD 1945 > Tap MPR > UU/Perppu > Peraturan Presiden > Peraturan Pemerintah > Perda Provinsi > Perda Kabupaten/Kota. Ada pula asas lex superior derogat legi inferiori, hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Contoh : Tapera. PP Tapera itu kedudukan di bawah UU Tapera, fungsinya sebagai Peraturan Pelaksana yang mengatur detail pelaksaan Tapera, dan isinya ga boleh bertentangan dengan UU Tapera. Ini juga menjadi keresahan gua pribadi, kenapa gak setuju dengan Tapera soal "wajib ikut, sanksi, BP Tapera, dll" tapi nyerangnya ke Peraturan Pemerintah. Padahal aturan tersebut dimuat dalam UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tapera. Gua pribadi lebih emosi sama angka 3%, di mana 2.5% dibebankan ke pekerja. Harusnya itu digodok lebih lanjut biar bebannya gak berat ke masyarakat. Tambahan dikit tentang pembentukan UU : Dalam jangka waktu 30 hari sejak RUU disetujui, dengan atau tanpa tanda tangan Presiden, RUU disahkan sebagai UU dan berlaku mengikat. Tambahan tentang kekuasaan DPR : Menyangkut Perppu, atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Secara hierarki Perppu kan setara sama UU, apakah boleh pemerintah asal ngeluarin Perppu tanpa dibahas dengan DPR? Ga boleh, tetep harus dibahas bersama DPR, kalo udah setujui oleh mayoritas fraksi serta disetujui pemerintah (biasanya diwakili oleh menteri), baru Perppu tersebut bisa disahkan sebagai UU.

[@RendyEga-d3r]

Jadi jelas ya netizen, kalau ad anggota DPR nyenggol pemerintah, soal peraturan, soal kebijakan seolah2 DPR baru tau, sebenarnya mereka itu lagi acting😅😅, karena nyatanya hampir semua kebijakan dan anggaran pastinya harus dibahas di DPR atau minimal konsul ama DPR hahah😂😂

[@AnakHukumCh]

Mantep gan pembahsannnya, ini aku juga kadang jadi pertanyaan Kalau dilihat akarnya dari UU ya kan Banyak banget PP dipermasalah kan karena emang dari UU nya bermasalah (macam UU Ciptaker) Dan juga aku waktu ikut kelas legal drafting pas kuliah juga dosenku bilang ini bebrapa UU pakai metode "fast tarck legislation" atau omnibus terkesan ugal-ugalan dan bahkan ada yang gak sesuai pedoman yang ada di lampiran UU 12 Tahun 2011 Minimal Pemerintah dan DPR perbarui UU 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Undang-Undang biar me legal kan Fast track legislation

[@AnakHukumCh]

Btw fast track legislation ni ya kayak yang jadi masalah Kayak kok tiba-tiba ada UU ketok palu gitu, kata DPR sih dah dibahas Padahal kata pakar ini kurang partisipasi publik dari tingkat RUU Ternyata mereka pakai Fast Track Legislation Kayak Tapera gini ribut pas jadi UU bahkan dah kekuar PP kan... Ya mau gak mau asas fiksi hukum berlaku (Semua rakyat Indonesia di anggap tau UU ini)

[@DarthVadeerr]

@@AnakHukumCh sebenernya Fast Track Legislation ini kan metode yang dipake untuk merespon situasi atau keadaan mendesak yang (amit2) mengancam stabilitas negara, tapi emang seringkali implementasinya serampangan alias skema kejar target wkwk. Idealnya (kalo mau mengadopsi metode Fast Track Legislation) emang harus direvisi dulu UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, di Pasal 23 Ayat (2) UU No. 15 tahun 2019 kan ada tuh pengajuan RUU di luar prolegnas, metode Fast Track Legislation ini masuk dalam kategori yang diatur dalam pasal tersebut. Cuma emang harus dikasih penegasan tentang Fast Track Legislation itu apa, dan batasannya harus jelas. Misalkan durasi pembahasannya, karna konsepnya adalah motong tahapan kaya pembahasan RUU biasa, ya harus jelas berapa lama maksimalnya, apakah 30 hari 14 hari atau berapa. Juga harus diinget, konsep Fast Track ini kan mirip Perppu (serupa tapi tak sama), jadi harus diatur biar gak tumpang tindih baik itu secara aturan maupun kewenangan. Masalahnya UU yang gercep ini gak make sense kalo ditinjau dari kemendesakannya. Jadi masih abu2 apakah pake metode Fast Track yang sesuai dengan yang diadopsi beberapa negara dan sesuai ketentuan Pasal 23 Ayat (2) UU No. 15 Tahun 2019, atau sekedar kejar target produk hukum yang dikeluarkan sekian. Karna ada isu yang bener2 mendesak dan mengancam stabilitas ekonomi tapi pembahasannya lama banget, yaitu Perampasan Aset (dalam konteks korupsi menghambat pembangunan yang berdampak ke pertumbuhan ekonomi dan berpotensi merusak iklim investasi). RUU tersebut udah dari jaman SBY, masuk prolegnas tapi ya nguap gitu aja, berkali2 direvisi sampe bener2 jadi perhatian publik karna prof. Mahfud ngoceh2 di DPR. Udah jadi perhatian publik dan Presiden kirim Surpres aja masih ngawang2 itu RUU. Kalo Fast Track ini diadopsi tanpa ada aturan yang jelas, ya begitu2 aja udah produk hukumnya. Opini gua ya, sangat bisa salah dan sangat terbuka untuk didebat.

[@dochi_69]

bedanya uu sm pp apa ya?​@@AnakHukumCh

[@putraleon3417]

Terimakasih videonya, sekarang saya sudah bisa jadi DPR jalur nonton tutorial youtube, tanpa perlu kuliah.

[@IchaZevanna]

😂sarkasssm❤

[@akira348]

@@IchaZevanna ORANG MISKIN DILARANG KULIAH!!!!!!@@@@

[@opikburuy4957]

bahas pajak ka, pajak apa aja yg dibayar setiap lapisan masyarakat. agar supaya rakyat sadar para koruptor itu maling. mungkin kalangan menengah ke atas banyak yg faham. tapi rakyat bawah saya rasa mereka cuma kesel sama koruptor karna kapan giliran mereka korup.

[@aprlmhmmd1726]

Susah sih kak,krna di sistem yang kt gunakan saat ini lebih mengutamakan keuntungan,jadi ketika ada sesuatu yang di kira membawa keuntungan,entah itu berdampak buruk mereka acuh tak acuh krna itu tadi, mereka berfokus ke " keuntungannya" bukan " dampaknya "

[@MamedTech]

Selama 12 thn pelajaran PKN ga masuk... Nonton Malaka langsung paham betapa boroknya perwakilan negri ini😂😂😂

[@galihwitra9740]

ya itumah lu sndri yg kgk prnh bljr😂😂😂😂

[@ranting8677]

Kak koreksi, sesuai UUD Presiden tidak wajib mengesahkan UU, sesuai pasal 20 ayat (5) Jadi UU merupakan wewenang penuh DPR dengan Presiden cuma sebagai pengesah saja Kemudian yang dapat membatalkan UU ada DPR dan MK melalui Judicial Review Presiden bisa membuat Perppu, namun harus sesuai dengan persyaratan ihwal kegentingan yang memaksa

[@fahmizakaria2825]

Salah, UU itu dibahas dan disetujui bersama DPR dan Presiden. Wong lembaran UU pake lembaran cap Presiden RI.

[@fahmizakaria2825]

UU kalo gak ada persetujuan salah satu dari dpr atau presiden ya gak jadi UU.

[@pipiwwpiw5774]

​@@fahmizakaria2825yap benar, tapi meskipun kalo dalam 30 hari RUU yang telah disahkan menjadi UU gk ditandatangani Presiden, itu tetep jadi UU yang berlaku

[@ranggayogiswara5148]

Ku kira video meme. Pas ku lihat ternyata Malaka Project.

[@aldillayudhistira3610]

Overall kontenya baguss bangett namun berharap malaka untuk sesi fathia banyak effect atau ilustrasi pendukung karena fathia ga aktif dalam lihat ke kamera dan ga kaya ngajak kita. untuk gue yang lebih seneng dgn pembawaan bang ferry, jadi mudah bosen. anyway thanks for sharing Malaka!

[@handytomasoei9647]

Iya mungkin perlu ilustrasi kek belajar saham untuk pemula dengan ilustrasi dan gambar jd lbh menarik disimak dan mudah dipahami oleh kaum awam

[@rafuldi]

Oh gini ternyata, tapi selama saya hidup kayaknya ga merasa ada partisipasi masyarakat untuk pembentukan UU. Tiba-tiba nongol aja gitu

[@galihwitra9740]

Dpr?

[@KONG_D_KOBI]

Akhirnya di buatkan videonya. Makasih kak. Besok ku tonton.

[@anangmaulana4653]

nama mata kuliah nya: ILMU PERUNDANG-UNDANGAN BASIC SKILL MAHASISWA HUKUM

[@BadutBego]

Saran yg kedua kalinya ngga didengar : buat editor jadul yg ngedit video ini dan video malaka sebelum2nya, klo mau kasih ultrawide (21:9) jangan video 16:9 dikasih black border atas bawah, saya dan mungkin temen2 pengguna monitor ultrawide/ aspect ratio lain di PC jd ngga nyaman, krn black bordernya jadi atas bawah kiri kanan, videonya kecil doang ditengah. klo di HP masih oke bisa di zoom, di pc ngga tau deh gmn cara ngezoom biar full beneran

[@lagupendekenak]

Di gw bordernya cuma atas bawah kok

[@aakabae]

coba mas langsung ke ferry irwandi nya aja mas

[@aakabae]

bukan ga di dengar sih mas, pasti mereka udh baca komen dll, tpi ada aspek lain juga yg jdi pertimbangan mereka

[@DiskonUndawn]

Iya, di ultrawide gw jg bordernya atas bawah kiri kanan 😂

[@DiskonUndawn]

bantu up aj mas, pc gw dual monitor, 1 FHD biasa 1 ultrawide, ditonton di fhd biasa wah cinematic keren, pas ditonton di ultrawide, anjay jadul, gagal estetik 😂😂😂

[@ssali.a]

terima kasih telah memfasilitasi kami yang malas membaca, paling nggak menjawab penasaran diri ini gimn uu bisa terbit😅

[@slxvenge4715]

Ada kekeliruan sedikit dalam tahap 4 yaitu pengesahan, di mana kakaknya tadi bilang bahwa pengesahan diatur dalam undang-undang 12 tahun 2011 pasal 65 sampai pasar 71, padahal harusnya undang-undang 12 tahun 2011 pasal 72 sampai pasal 74. Mohon izin punten

[@zamzamtheking]

Selain bermusik, Fatia paham tentang Tata Negara. Salute Kak Fatia

[@jalpaauplia4275]

Awal nya mikir kok Host malaka kayak familiar?? ternyata Vocalist Reality Club BARU NYADARR😂😂😂

[@copylirikchanel2151]

Menjadi bagian dari "masyarakat baru"

[@fajryansyahputra]

Akhirnya dibahas public participation

[@lopertywerty]

Senang ada yang bahas gimana UU dibuat, tapi "bahasa Campur" agak menggangu. Gue takut akan terjadi "Kesalahan Translasi"

[@shenli-li6ho]

Selama penggunaannya per kalimat sebenernya gak ada masalah sih, kecuali kaya bahasa campurnya jaksel

[@anegative660]

selama kalimatnya di selesaikan sebelum transisi ke bahasa lain dan tidak menggangu tata bahasa yg satu, pernyataannya masih valid, sis Fathia selalu konsisten menyelesaikan kalimatnya sebelum melakukan transisi ke bahasa Indonesia, yg mana dia selalu menyelesaikan percakapan inggris nya sebelum dia pindah ke bahasa Indonesia, tidak seperti orang - orang pada umumnya mencampur adukan bahasa satu dengan lainnya seperti Indonesia-Inggris di tengah- tengah kalimat, padahal perihal subjek-predikat-objek atau tata bahasa atau juga yg bisa di sebut grammar setiap bahasa itu berbeda. Ini adalah suatu kebiasaan orang indonesia pada umumnya sebagai contoh mencapur adukan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, karena pada dasarnya kebanyakan dari bahasa daerah di Indonesia punya struktur subjek-predikat-objek yg cenderung sama dan masih sangat relevan untuk dicampur adukan ke bahasa Indonesia, dan tidak untuk Bahasa Inggris, dan kenapa? karena struktur bahasa inggris dan indonesia yg beberapa atau mungkin sebagain besar pada subjek-predikat-objek dalam kalimat itu terbalik antara satu dan lainnya. Untuk garis besar sis Fathia itu falid dalam melakukan transisi kalimat dari Inggris-Indonesia vice versa karena dia selalu menyelesaikan kalimatnya dalam bahasa lain.

[@lopertywerty]

@@anegative660 ahh thanks

[@dantemustdie6995]

Bagus Banget tapi Gw yakin yg harusnya nonton ini malah gak mau nonton , gak tau gak mau atau gak nyampe

[@Reizavel]

Hmm jika perencanaan di sortir berdasarkan prioritas atau urgensi dinamika nasional kenapa sampai sekarang RUU tentang koruptor belum di rencanakan ya? Padahal masyarakat aja udah muak tiap tahun ada aja kasus korupsi padahal kalau berdasarkan hal hal diatas seharusnya RUU tersebut udah harus direncanakan pembuatannya

[@michaeldavid768]

​@MSGnolNOLtujuh7bahaya nih😂😂, masa udah biasa dengan korupsi gimana sih? Mau negara ini pecah karena ketidakpercayaan terhadap pemerintah?

[@blackhawk5168]

Garis bawahi "urgensi dinamika nasional" 😂 Kriteria di negeri konoha tetap bisa digesar geser. Sangat karet sesuai kebutuhan.

[@muuhkhaai]

Thanks a lot Malaka Project!

[@muhammadibnumuhammad2526]

Anggota DPR harus nonton ini, sepertinya mereka pun gatau terkait hal ini😢

[@nyomannidia5908]

Saran aja sih, kalo emang tujuannya buat netizen Indonesia ngerti, mending pakai bhs Indonesia yang baik dan benar

[@orcamats]

Lah emg itu pakai bahasa inggris

[@fauzanakbar6007]

masyrakat atau publik kurang aware terhadap perencanaan pembentukan undang - undang kita sbg representase kesehjataraan dan perlunya edukasi massal tentang impact dari pembentukan undang-undang kita

[@nurtristiawan6049]

Waahhh Makasih Malaka Project. Sekian lama membaca artikel di website tentang ini tapi tetep sulit dimengerti 🎉

[@rafiahrangkuti716]

Bahas isu isu terkait nosianalisme juga yaa dan terkait wawan kebangsaan

[@rafiahrangkuti716]

@MSGnolNOLtujuh7 wawasan kebangsaan maaf typo

[@raydantiodzikra907]

Menurut gua salah satu permasalahan yang terjadi kenapa RUU tidak diterima di masyarakat adalah kurangnya dasar akademis dan penyuluruhan maksud/tujuan dari peraturan tersebut. Contoh kasusnya RUU Penyiaran, idenya ada tapi tanpa dasar yang kuat dan keterlibatan orang yang ahli di bidang tersebut. Lalu, ketika ditanyakan oleh masyarakat tentang kejelasan peraturan tersebut, pemerintah tidak dapat memberikan jawaban yang meyakinkan rakyat sehingga kondisi semakin resah.. Andai memang betul peraturannya demi kebaikan bersama pasti gua yakin rakyat support² aja

[@fuadagil]

Hal penting lain yg gak diajarin di sekolah : Birokrasi sipil Cara yang benar bayar pajak

[@stefanomaurino8201]

Kalau kata Komandan Korea Bambang Pacul, asalkan Ketua Partai setuju maka semua akan diloloskan.

[@wisnuajipamungkas2871]

Apakah itu harus dinormalisasi?

[@michaeldavid768]

Sudah berlaku bukan? Kok nanya normalisasi piye bang​@@wisnuajipamungkas2871

[@paritajayachanel9913]

Wahhh ini sangatttttt pentinghh sekaliiiiiiiiiii, terima kasihhhhhhh Malaka🙏🙏🙏🙏🙏

[@CumaGuest]

Sepertinya para Anggota Dewan kita perlu belajar lagi tentang hal ini.

[@HamidBadawi-v5h]

LIATT JUDUL NYA KECE ABISS😂

[@kumabear3770]

Apakah sebuah UU setelah resmi ada pengujian? Misalkan UU telah di sahkan. Kemudian ada respon/kritik dari masyarakat. Apakah possible UU tsb ditinjau ulang, direvisi atau di cabut kak?

[@defud8210]

Nah

[@srmlyn158]

bisa direvisi, atau bisa juga gugat ke mk

[@reilzhu5477]

Pemerintah nganggep mayoritas masyarakat Indonesia bodoh, jadi bikin undang-undang seenaknya tanpa prosedur.

[@naufalilmam7050]

Bagus kontennya buat edukasi kedepannya ..meskipun harus pesimis dengan pemerintahan yang ada😢

[@DmnDmn-cz7nv]

Indonesia maju: Maju anaknya Maju kakaknya Maju adiknya Maju iparnya Maju mantunya Chakkssssss🤣🤣🤣

[@hardwired89]

tutorial mencintai bahasa indonesia ada ga bang?

[@NhresNgfesd-ql5jd]

Tetap menyala 🔥

[@beenahl5716]

Intinya Klaim Demokrasi Sistem yg merepresentasikan suara Rakyat hanya Omong Kosong

[@PAWANGAERU]

Rules, rules, rules

[@Donskyy47]

Makasih tutorialnya, sangat bermanfaat🥰

[@fajarrays1326]

ayo yg merasa baik,pinter,kaya...rebut negara ini dari penguasa kkn

[@raydantiodzikra907]

❤

[@ahmadafandi2560]

Ikut komen

[@Ekanyani]

Apapun UU yang merugikan rakyat jangan hanya DITUNDA. Harus DIHAPUS.

[@pirTagga]

❤❤❤❤❤

[@akira348]

sederhana tapi gak banyak boomer tahu 🤯🤯

[@rintikhujan7713]

favoritku Fathia Izzati!

[@kyliesusanto]

tapi mbak kalau transparasi nya kurang, cara komunikasi efektif untuk menagih atau menuntut? ya kan? nah itunya gimana?

[@didiyao882]

Fathiaa ❤

[@YanMuammar]

Makin kesini makin sadar bahwa pelajaran di Sekolah sangat sangat tidak ~~

[@garinramadhan6572]

kembalikan chia versi youtuber😁😁

[@willymilansukamto2133]

UU apa yg cepet & ga ribet? Uncle usman 😂

[@hendryantosudomo8842]

Masukan buat draft ruu caranya bagaimana? Dan meminta baleg membuat ruu bagaimana syarat dan caranya?

[@kumabear3770]

Terkait partisipasi masyarakat atau pihak expert yg terkait. Itu partisipan di undang kah kak oleh DPR? Atau harus mengajukan diri dalam tahapan2 pembentukan UU tsb.? Terima kasih

[@ravisuminar5453]

Videonya kurang dalam gambaran visual dan gambaran flow step step nya, jadi agak sedikit sulit di mengerti

[@ashdaqfillah1896]

8.09 harusnya bilangnya tahap pembahasan, bukan perencanaan. 🙂😊

[@dodoogiirawan]

ketika protes dan demo biar g jadi disahkan dan diubah dulu g digubris.. tandain tuh partai mana aja.. namanya sapa aja.. pastikan g kepilih lagi di pemilu berikutnya.. jadi biar g pada bingung pas pemilu.. masa cuma rame pilpresnya doang..

[@dantoking1122]

SAYANGNYA DPD GA PUNYA HAK DALAM PEMBENTUKAN UU , KECUALI PENGUSUL SAJA.. HARUSNYA SENAT SEPERTI DI US , DIMANA PUNYA HAK VETO UNTUK MENOLAK RUU

[@felixtimotiushutapea2015]

UU 12 Tahun 2011, mengatur tentang hierarki peraturan Perindang-Undangan.

[@ateekaah]

tiba-tiba udah jadi 😂

[@unknownsht]

Dikasih langsung tutorialnya😂

[@rizkyraihan6726]

lebig enak ada animasi visualnya jadi yang awam hukum ngerti bisa terbayang ga fokus muka cia doang

[@beyonder111]

Wkwk 😂 sekalian bikin tutorial jadi pejabatnya

[@yamunanurafifah8058]

Mantab malaka projek ❤❤❤❤

[@antowicaksono3336]

Poin penting yang pingin aku tanyakan. Bagaimana cara mengakses UU yang di sahkan di masyarakat?

[@clvnsx2456]

Thank you kak for the content. Well explained and understandable. Now I wonder the decision to change undang2 yg dilakuin sama MK beberapa waktu belakangan tentang batasan usia, untuk disahkan apakah juga perlu persetujuan presiden seperti undang2 bentukan DPR?

[@devinrahmat685]

Host nya cocok kalo buat band

[@rusdingawii]

Lah kan dia emang vokalis 😂

[@vebyantotjhin9433]

Kita pilih DPR, DPR bikin UU tapi ….. Harus cari nafkah tp perlu mengawasi DPR jg …dan DPR yg kirnerjanya burukmga bs diapa2in (walau udah diawasi)….

[@mudarraman7867]

singkatnya, kalo pembuatan udang-undang nggak memenuhi kriteria secara utuh, kenapa bisa sah dan berlaku?

[@paslaid]

Mantap

[@AfifSholahudin]

How about, Ruu Polri, Ruu TNI, Ruu kementerian negara. Dan Apakah prosedur yg sesuai memiliki tujuan yg sesuai? Jika tdk, apa yg disalahkan, prosedurnya atau perumusnya?

[@FarouqBirawa]

GOKILL THANKS MALAKA

[@ringroadbreeding4652]

keren ini

[@inione2175]

Berada kenal sama doi, padahal gak pernah ketemu. Tapi kaya kenal banget Ternyata dulu temen kolab nya Agung Hapsah, iya gak sih

[@Arsobar]

jogetin aja wir

[@massarr3929]

KZbinr "old" nongol kembali.. Fathia izati

[@lincolnbaducon4864]

Punya usul, jika mau tambah konten fisika di malaka, bisa rekrut owner youtube nya Rumah Editor

[@KepoPol-yi9bx]

Mungkin titipan

[@alfianrizkysetiangga5941]

kalau lihat prosedurnya, langkah - langkahnya itu terbilang rumit ya, yang harusnya kalau dijalankan dengan tepat ya itu kecil kemungkinan buat terjadinya undang - undang yang cacat, bahkan sekedar menuju tahap RUU (kalau berdasar cita - cita yang tertanam di dalam PROLEGNAS) intinya harusnya banyak pihak itu ikut terlibat, tapi kenapa kok bisa UU yang cacat seperti UU ITE berhasil lolos dan kemudian disahkan 😅 ?

[@fachrimuzakky342]

Nice

[@handysh535]

cara bubarin DpR deh coba.. atau arti revolusi 😂😂

[@AlgoNudger]

Tumben gak bahas isu kekinian terkait keamanan data masyarakat (PDNS yang terkena serangan ransomware). 🤔

[@kopralarbol8763]

Bisa gak sih gua bungkus dalam penjelasan lain materi ini? Soalnya kalau upload videonya, takutnya kena hak cipta di facebook, biar warga saya sadar hukum 😂

[@tupilmabruri6773]

Ga bahayata🤭, emang skrang udah zamannya, gimana caranya buat undang-undang, gimana caranya revisi undang-undang. Bener kata agama, idup ialah permainan😂

[@darkflame4167]

Andaikan DPR di bubarkan wewenang pembentukan UU dipegang siapa kak chia?

[@PrasBreaktime]

eehhhh.... lalu kenapa draft UU penyiaran isinya bisa kek sampah gitu?? kita bisa dapet file naskah akademiknya ga? dimana?

[@reendrasetyawanwerkudara]

nice

[@rizkynurfadilah3076]

Sedikit saran, mungkin bahasa nya lebih difokuskan ke bahasa indonesia karena ada bbrp bahasa inggris yg disebutkan dapat membuat kebingungan

[@zufanurrahman]

Kenapa ya pakai 2 Bahasa dalam 1 waktu? Lebih penting memudahkan atau merangsang?

[@wouldyoureturntomonke2452]

nah ini ok

[@taki0804]

Apakah setiap tahapan langkah2 pembuatan UU dpt kita pantau dan lihat? Spti hasil tahapan naskah akademik tadi?

[@Sonandergron]

🍉 UUD = Ujung-Ujungnya Duit. 😮 Seringkali Perppu lbh powerful ketimbang UU.

[@c_muhammadirgi5934]

Oh sial kayaknya aku harus subscribe

[@mohammadmahfuzd6688]

Minimnya partisipasi publik atau karena publik belum mencapai pola pikir atas publisnya UU itu sendiri Fenomena nya org indo masih kurang dlm hal literasi.

[@melekfinansial4715]

Anjayyyy dpr klau ngga nnton sih fix emang cuman pengen duit rakyat doang 😂

[@leogaming5903]

terimakasi kk saya bisa belajar. tapi alangkah baiknya jika dalam menjelaskannya bahasa jangan di campur-campur...

[@trefeon]

just learn English bro

[@leogaming5903]

@@trefeon saya bisa English.. Emang nyaman di telinga? Apakah baik buat bangsa? Jangan sampai kayak Malaysi ada bahasa rujak di campur seperti ini..