Mitos Surat Pesanan Dalam Pengadaan Langsung

[@berbagiwalaubelumahli637]

terimakasii pak

[@samsul_ramli]

sama-sama

[@nataliasundawa9673]

terimakasih pencerahannya...

[@samsul_ramli]

sama2

[@fransmatuan6204]

Sangat Superr.... Godbess pa...

[@samsul_ramli]

terimakasih

[@anazlps3294]

Sependapat pak. mantap

[@samsul_ramli]

Terimakasih

[@heruherwandi3904]

super,Pak...terima kasih atas infonya.

[@samsul_ramli]

terimakasih

[@arrahmanarrahim507]

Super sekali pak

[@lingkunganlestari4949]

Bener itu Pak, aturan sdh memudahkan tapi tapi kita yg mempersulit. Masih banyak APIP n keuangan di daerah yg ga ngerti aturan, asal nyari2 kesalahan khususnya di poin Surat Pesanan Barang yg sdh mendarah daging dari puluhan tahun yg lalu, gilirannya ditanya mana aturannya atau perbup/perwali/pergub nya ga bisa jawab tp tetep ngotot, ujung2 supaya bisa cair n ga mau pusing yg terpaksa diikuti, tapi sebenernya itu menimbulkan masalah baru, klu mau jujur banyak orang2 di OPD utk mengikuti kemauan mereka (APIP/Keuangan) terpaksa memalsukan surat pesanan, termasuk koperasi surat, tanda tangan dan stempel. Padahal itu bisa menimbulkan masalah hukum, yaitu pemalsuan tanda tangan, coba cek di laci sebagian besar bendahara pengeluaran penuh dng stempel/cap pihak ke-3. Anehnya BPK atau BPKP selaku institusi pembina blm pernah memberi arahan terkait kekeliruan tsb yg sdh berjalan bertahun tahun.

[@samsul_ramli]

sepaham kita pak

[@gondosarioptimis924]

BLP blitar nyimak bos

[@heruherwandi4492]

Apakah "Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan" dapat dilengkapi dengan formulir pemesanan?

[@samsul_ramli]

Tidak dilarang selama tidak diwajibkan dan tidak menyebabkan yg tidak membuat (pp lain dimanapun) menjadi salah. Nota, kuitansi dan spk adalah surat pesanan jadi menambah2 formulir pemesanan boleh dikatakan bid’ah dalam PBJP 😊

[@onionboy234vlog]

Ijin pa, utk pengadaan 《50 jt, pengganti surat pesanan (bukti pemesanan sekaligus spek barang yg mau dibeli) ke toko seperti apa ? Setelah koord dgn Bkad srt pesanan diganti surat pemberitahuan.... mhn pencerahannya🙏

[@samsul_ramli]

Ikuti saja maunya yang membayar agar dapat dibayar selama tidak menjadikan proses kearah rekayasa atau kejahatan

[@onionboy234vlog]

Apa bisa juga bawa srt tugas, langsung nego lisan dgn toko? .... tapi toko minta cash... jadi di kasih ke CV supaya bisa ngutang (harga toko jadi harga dasar/pokok)....?

[@samsul_ramli]

Bisa saja kan ada mekanisme UP tidak harus ke CV

[@onionboy234vlog]

Trm ksh pa🙏

[@TNT_Boom62]

SDM tdk memadai makanya orang keuangan itu ngotot mempersyaratkan segala macam tetek bengek yg sebenarnya tdk perlu utk pengadaan 10 dan 50 juta. Khususnya du daerah, tolong kepala SKPD pengelola keuangan daerah agar dikasih bimtek tuh pegawai2nya biar kerja berdasarkan aturan, bukan kebiasaan turun temurun yg salah tapi dipertahankan karna SDM yg tdk memadai. Yg simpel dibikin ribet🙄

[@samsul_ramli]

👍👍

[@adnanabdullah9385]

Kalau boleh saya simpulkan " Pengadaan langsung untuk barang mulai dari 10 jt s/d 50 jt diproses oleh PP bukan dg surat pesanan dari PPTK. Bukti kontrak untuk nilai yang dimaksud adalah Kwitansi dimana kwitansi tersebut sekaligus menjadi bukti janji, bukti pesan dan bukti kirim. Kebiasaan dg surat pesanan harhs segera dihilangkan, karena tidak bisa pesan sebelum berjanji. Apakah demikian suhu???

[@samsul_ramli]

Sepakat

[@jefripaulnatara2036]

Salam Pengadaan Pak. Jadi apa bukti pesanan Pejabat Pengadaan jika Surat Pesanan tidak tepat? Bisa tidak kami buatkan Berita Acara Pemesanan antar Pejabat Pengadaan sebagai lampiran Berita Acara Nego atau tidak Berita Acara Nego sebagai lampiran dari Surat kesepakatan perjanjian belanja ini? ini perlu agar menjadi surat keterangan yg menjelaskan atau menjadi pegangan PPK bahwa telah terjadi kesepakatan belanja antara Pejabat Pengadaan dan Penyedia. Sehingga bukti kontrak tidak terjadi secara sepihak oleh PPK dan Penyedia

[@samsul_ramli]

Penanggungjawab kontrak hanya PPK dan Penyedia. PP tidak punya hak dan kewenangan dalam perjanjian. Tata cara dan ketentuan nego sdh ditetapkan oleh PPK utk dijalankan oleh PP, hasil negosiasi PP cukup dituangkan dalam BA Negosiasi. Tidak ada ketentuan pemesanan harus dibuktikan dgn dokumen karena adanya kontrak/negosiasi adalah bukti adanya pesanan.

[@jefripaulnatara2036]

@@samsul_ramli terima kasih untuk pencerahannya bpk 🙏🙏 mohon ijin melanjutkan pertanyaan. Jika demikian alurnya maka Urut-urutan dokumen pengadaan sampai 50 juta apakah seperti berikut pak? : 1. Permintaan Pengadaan oleh PPK dengan lampiran HPS & Spek -- 2. BA Nego - PP 3. BAPP+BAST - PPK 3 Kuitansi - PPK Apakah bukti perjanjian ini akan termuat dalam kuitansi saja? Atau harus ada dokumen perjanjian sebelum pelaksanaan? 🙏🙏

[@samsul_ramli]

@@jefripaulnatara2036 boleh seperti ini lebih dari cukup.. utk barang/jasa lainnya cukup kuitansi

[@jefripaulnatara2036]

@@samsul_ramli Terima kasih atas pencerahannya bpk 🙏🙏maaf bpk, mohon ijin bertanya lagi. Untuk pengadaan sampai 50 jta apa tetap diperlukan tahapan pemilihan misalnya survei harga oleh pejabat pengadaan atau cukup kertas HPS oleh PPK sebagai pembanding dari beberapa penyedia?🙏

[@samsul_ramli]

@@jefripaulnatara2036 tidak ada ketentuan survey harga utk PP yg ada PPK menyusun HPS. Tahapan tidak perlu formil karena hanya 50jt jika ada kertas kerja jauh lebih baik.

[@emarst8575]

Apa ada format nya pak pengadaan langsung sd 10 juta dan pengadaan langsung 10 sd 50 juta ?

[@samsul_ramli]

Nota dan kuitansi

[@emarst8575]

@@samsul_ramli nota ada ttd siapa aja pak dan kuitansi juga ttd siapa aja pak?

[@samsul_ramli]

@@emarst8575 yg melakukan transaksi atau yg melakukan pembayaran

[@emarst8575]

Yang bayar kan PA sekaligus ..berarti hanya PPK aja yah pak yg ttd nya...kalo pejabat pengadaan apa ada ttd?

[@samsul_ramli]

@@emarst8575 yg bawa uang utk bayar itu yg ttd.. yg ambil barang itu yg ttd.. yg serahkan barang juga boleh ttd.. intinya yg diminta org keuangan utk ttd ttd aja

[@darwinrachmanto310]

Pak, izin bertanya, Apakah diperlukan seorang vendor harus melampirkan "surat jaminan mutu barang" yang inti surat tersebut bhw vendor menyatakan barang yg diserahkan tdk rusak dlm waktu 1 tahun terhitung sejak diterbitkannya BAST? terima kasih atas penjelasannya..

[@samsul_ramli]

Ada pd Sertifikat garansi

[@wahyubrotosatriotomo155]

Bang, utk nota pembelian dan surat pesanan di tempat sy masih mengharuskan ditdtgn oleh Pj PBJ. Gmn penjelasan ke mereka?

[@samsul_ramli]

Suruh baca Perlem 9 2018 ttg pengadaan langsung.. perhatikan kata sambung "dan/atau"

[@hartonolauma7953]

bgmn dg permendagri ttg pengelolaan keuangan yg msh menuntut surat macam2

[@samsul_ramli]

Karena uang adalah "raja" maka yang utama penuhi syarat minimal di PBJ dan ikuti maunya keuangan agar bisa dibayar

[@suryoprabowo5492]

@@samsul_ramli siap pak Penuhi dan Ikuti

[@mmakmurhasan]

nilai ATK sebesar 100 juta, bolehkan dalam pengadaanya tidak langsung dibelanjakan 100 juta tetapi sesuai dengan kebutuhan di bulan yang berjalan, pertimbanganya jika di belanjakan 100 juta dikhawatirkan tidak ada gudang penyimpaanan, dan ketidak mampuan PPTK mengontrol sehingga akhir tahun malah atknya habis duluan

[@samsul_ramli]

SPK selama satu tahun nanti pemesanan dan serah terima perkebutuhan.. sehingga harga mengikat selama 1 tahun bahkan bisa ditambahkan ongkos pengiriman per bulan atau perpemesanan..

[@yanuarkurniawan701]

Ijin tanya pk syamsul...utk pengadaan langsung di bawah 50 jt tdk ada dok BAST?

[@samsul_ramli]

Mestinya tidak perlu

[@yanuarkurniawan701]

@@samsul_ramli trims pk syamsul....kebetulan km auditor di salah satu intitusi pemerintah...mhn ijin penjelasan lebih lanjut....apakah pernyataan tertulis terkait BAST dikecualikan utk pengadaan langsung di bawah Rp50 jt ada dlm Perpres 16 thn 2018 ataupun per LKPP turunannya? Mhn pencerahannya

[@samsul_ramli]

@@yanuarkurniawan701 sulit menyatakan aturannya dimana karena memang tidak diatur.. yg diatur ada tahapan BAST adalah yg menggunakan SPK dan SP.. jd apakah karena tidak diatur ttp dilaksanakan atau tidak kembali ke asas efisiensi tanpa menghilangkan akuntabilitas... Disebut Bukti Pembelian (nota) dan Bukti Pembayaran (kuitansi) adalah mekanisme umum dalam kerangka pembelian yg disebut langsung atau pengadaan yg disebut langsung.. langsung ada barjasnya..langsung diserahterimakan bahkan langsung dibayar dgn bukti kontrak dan bukti bayar berupa nota/kuitansi... Sementara utk konsultan dan konstruksi yg tdk bisa langsung diterima dan dibayar tetap menggunakan SPK/SO.. karena itu SPK/SP memerlukan BAST.. Semoga bisa membuat kita yakin ttp akuntabel dan efisien dari sisi tata laksana..🙏

[@yanuarkurniawan701]

@@samsul_ramli masyaaAllah trims penjelasannya pk syamsul

[@yanuarkurniawan701]

Selama ini km para auditor berpegang dg ketentuan Perpres scr lahiriah sehingga pengadaan di bawah Rp50 jt km rekom utk ada BAST dr penyedia ke PPK, BAST dr PPK ke KPA & BA hsl Rikmin PjPHP....mhn arahan lebih lanjut pk

[@hajarsetiawan7135]

ada kondisi seperti ini pak, pada RSUD yang sdh BLUD melaksanakan proses sbb: 1. dalam penyediaan obat membuat perjanjian kerjasama dengan beberapa penyedia 2. pemesanan dilakukan sewaktu-waktu kemudian penerbitan faktur dari penyedia (pembelian langsung) 3. pejabat pengadaan menyusun kontrak (pengadaan langsung) dgn nilai tdk lebih dari 200 jt yg berdampak pada gambaran prosesnya dibuat rekayasa seperti penjelasan bapak. pertanyaan: 1) apakah perjanjian kerjasama dgn menunjuk beberapa penyedia tsb sesuai ketentuan; 2) apakah kontrak pengadaan langsung 200jt itu sebenarnya diperlukan atau ckp melakukan pembayaran sesuai faktur; 3) apakah ada indikasi menghindari tender? mohon arahan dan petunjuknya

[@samsul_ramli]

Sangaat sulit menilai karena tidak melihat regulasi internal BLUD nya.. karena BLUD adalah pengadaan yang dikecualikan

[@hajarsetiawan7135]

@@samsul_ramli misalnya dlm per direkturnya mengatur bahwa dlm pengadaan tsb menunjuk beberapa penyedia dan selanjutnya melalui pemesanan,, tp dikarenakan ada anggapan bahwa hrs ada kontrak utk pembayaran maka disusun kontrak pengadaan lgsg senilai tdk lbh dr 200jt.. Yg sebenarnya kontrak tsb isinya adl nilai dr bbrp faktur tsb.. Yg berdampak ada perekayasaan HPS, negosiasi, SPK dan BAST.. Menyesuaikan nilai faktur

[@samsul_ramli]

apapun itu yang namanya rekayasa cenderung berpotensi kesalahan...

[@hajarsetiawan7135]

@@samsul_ramli makasih pak.. Oia pak Terima kasih bukunya yg mengenai PBJ penanganan covid.. Ditunggu buku lainnya.. Salam pengadaan

[@samsul_ramli]

@@hajarsetiawan7135 Alhamdulillah semoga bermanfaat

[@totozebua9648]

Sore,pak samsul... izin bertanya. masih Perlukah surat keterangan/referensi dari BANK pada metode pengadaan langsung pekerjaan konstruksi??

[@samsul_ramli]

Tidak

[@totozebua9648]

@@samsul_ramlitrims info,pak...

[@Ermawan-vt7oh]

Bang bentuk balas jasa tidka langsung itu sperti Apa?

[@samsul_ramli]

Dalam konteks apa ya pak boleh diperjelas

[@Ermawan-vt7oh]

@@samsul_ramli dalam konteks pembayaran pajak

[@amrinrazali2654]

Sekali kali musik pembukanya ganti yg agak slow pak 😀😀😀😀

[@samsul_ramli]

siappp

[@sigitnurcahyono6156]

Bila Sy Sebagai Pejabat Pengadaan membuat Surat Pesanan yang saya tujukan Kepada Penyedia dengan menuliskan Spesifikasi Teknis tertentu sesuai dengan yang kami butuhkan: misalnya Pengadaan ATK... apakah ini sebuah kesalahan atau hanya sekedar hal yang Mubazir? Mengingat dalam Perka No. 9 Dijelaskan bahwa Tahapan Pengadaan adalah; 1) Pejabat Pengadaan Melakukan Pemesanan Kepada Penyedia ; 2) Penyedia dan PPK melakukan serah terima; 3) Penyedia menyerahkan bukti Pembelian/Pembayaran atau kuitansi kepada PPK; dan/atau 4) PPK melakukan pembayaran

[@samsul_ramli]

Bukan kesalahan tapi membuat prosedur yang tidak wajib saja.. pengadaan langsung barang sd 50jt adalah pembelian langsung.. yang namanya beli langsung tahapannya sangat sederhana.. datang ke penyedia, lihat barangnya, eksekusi bikin janji (bukti beli/bayar) bawa barangnya... langkah seperti ini sudah cukup.. kalau Bapak melakukan lebih dari itu selama tidak membuat yg sederhana tadi menjadi salah maka tidak masalah.. tinggal mana yang lebih efisien saja..

[@KHJ4D]

@@samsul_ramli nah ini yg menurut saya agak rancu pak. Bukankah HPS wajib dibuat utk paket di atas 10 juta (non purchasing) atau saya kah yg keliru? Mohon tanggapannya pak. Terimakasih pak.

[@samsul_ramli]

Tdk ada kaitan antara harus dibuat hps dgn prosedur pembelian harus rumit.. juga tdk ada aturan bahwa hps disusun berdasarkan beda2 merk atau harus 1 merk..

[@KHJ4D]

@@samsul_ramli luar biasa. Responsif sekali pak. Contoh saja nih pak, jika kantor saya ingin melakukan pembelian paket pekerjaan kendaraan dinas dgn pagu 45 juta. Prosesnya > pejabat pengadaan ckp dtg ke dealer ya pak? Kontrak ckp dgn kwitansi, Tanpa harus menyusun HPS ? Apakah sdh bener pak sprti itu? Terima kasih pak.

[@ghaissabban5840]

Mhon masukan Pak. Ass... Kalou pesanan 50 juta, dlam pengadaan motor mhon masukan administrasi apa ajj yg hrus disiapkan., Pak. mhon masukannya. Wasaalam salam pengadaan.

[@samsul_ramli]

Silakan baca perka lkpp 9 2018 tentang pengadaan langsung dan ketentuan pembayaran di pemda Bapak

[@ghaissabban5840]

@@samsul_ramli thanks ea Pak., wasalam

[@raffaelsamba1925]

Mantap pak..

[@semakindekat]

Sore pak. Tolong dund dibuatkan video tata cara pengadaan langsung yang sampai 50 juta, baik dari PPK atau pejabat pengadaan, karena kami kebingungan untuk paket yang dibawah 50 juta. terima kasih, karena dalam perka Pejabat pengadaan membuat surat pesanan sedangkan pejabat pengadaan cukup banyak kegiatannya. satu lagi penyedianya bisa berupa cv,atau pt atau toko langsung pak. sekian, mohon jawabannya

[@samsul_ramli]

Perlem bukan disuruh membuat surat pesanan.. tapi melakukan pemesanan.. pemesanan tdk harus pakai surat..

[@semakindekat]

@@samsul_ramli berarti bisa menggunakan media yang tidak tertulis ya pak, dan intinya adanya nota untuk nominal Rp. 10.000.000 dan kwitansi Rp. 50.000.000. tapi langkah dari PPK kepada pejabat pengadaan adalah meminta kepada pejabat pengadaan untuk melakukan pemesanan terhadap penyedia yang sudah ditunjuk PPK mungkin ya pak.

[@samsul_ramli]

@@semakindekattidak disebutkan bahwa penyedia yg ditunjuk PPK.. hanya disebutkan penyedia yang dinilai mampu oleh pejabat pengadaan untuk kemudian dilakukan transaksi.. meski tdk salah juga kalau PPK memberikan informasi kepada pejabat pengadaan terkait penyedia yg dinilai mampu.

[@yudhayasyfi7580]

@@samsul_ramli bagaimana akuntabilitasnya dengan lisan pak, bukankah pengelolaan keuangan negara harus akuntable bahkan trusted, tanpa tulisan barangkali jadi tidak terpercaya

[@samsul_ramli]

@@yudhayasyfi7580 sdh sy jawab dikomen sebelumnya.. akuntabilitas jika dipandang terlalu kaku akan menghasilkan pemborosan disisi lain utk itulah prinsip transaksi dan pbjp ada efisien dan efektif agar manajemen cognitive yg tercipta bukan manajemen administratif yg memaksa manusia jadi robot birokrasi..

[@sobatppupd630]

Assalamu'alaikum, tp pak terkadang BKAD (keuangan) tdk bisa mencairkan klo cuma nota, hrs ada SP. Gimn solusinya pak?

[@samsul_ramli]

Solusinya ikuti supaya dibayar..semoga suatu saat mereka dapat hidayah..😁

[@muhammadfidel8490]

:)

[@suryoprabowo5492]

@@muhammadfidel8490 betul Pak, pemahamannya masih seperti itu :)

[@mmakmurhasan]

pak yang berhak melakukan order pembelian ATK dengan nilai 10 juta, apakah cukup PPTK atau Pejabat Pengadaan, karena selama ini di kantor saya yang melakukan oreder adalah PPTK

[@samsul_ramli]

Tugas ada di pejabat pengadaan namun dapat dibantu oleh pihak lain seperti OB atau org lain semisal PPTK

[@mmakmurhasan]

Terima kasih pak informasinya

[@syahmankhan1368]

@@samsul_ramli melakukan pemesanan apakah harus ada ttd pejabat pengadaan meskipun yg melakukan pemesanan orang lain

[@samsul_ramli]

@@syahmankhan1368 jika yg melakukan pemesanan pejabat pengadaan maka yg bertanggung jawab pejabat pengadaan

[@samsul_ramli]

@@syahmankhan1368 melakukan pemesanan tdk harus ada surat pesanan

[@anglermusimaan]

Bagaimana dengan.. ada bunyi di perlem 9 ttg pejabat pengadaan yg melakukan pemesanan.. s/d 50 juta..??

[@samsul_ramli]

Pemesanan tdk sama dengan surat pesanan.. seperti sy uraikan bukti pembelian adalah bukti pesan sekaligus bukti janji bahkan bukti barang telah diterima.. silakan dicermati lg..

[@anglermusimaan]

@@samsul_ramli apakah harus dalam bentuk tertulis atau tidak pak..?? Dan di dalam penjelasannya itu juga ada menyebutkan harga yg sudah pasti... Itu maksudnya gimana?

[@samsul_ramli]

@@anglermusimaan bukti pembelian pasti tertulis bentuknya bisa nota, struk atau lainnya.. Harga sdh pasti maksudnya disisi harga sdh tertera pasti dan kecil kemungk8nan negosiasi.. misal harga kertas 1 rim sdh jelas dan pasti dipasaran utk masing2 merk dan kualitas..

[@deddysipayung254]

kesederhanaan P16 - 18 sering tidak berlaku saat berhadapan dengan bagian keuangan & APIP pak..

[@samsul_ramli]

Semoga bisa diluruskan yang sederhana jangan dirumitkan.. yang mudah jgn dipersulit..

[@samsul_ramli]

setidaknya ikhtiar menyampaikan telah dilakukan..semoga bisa membuka jalan persamaan persepsi

[@ully89]

super sekali...seharusnya bagian keuangan & APIP harus ada standar sertifikasi barang jasa. bagaimana bisa memproses berkas, kalau pemahaman dasar pengadaan barang/jasa tidak ada.

[@bidangperikanantangkap3335]

ijin bertanya pak....misal untuk pengadaan barang dengan nilai 180 juta. bentuk kontraknya apakah cukup dengan SPK, atau perlu Surat perjanjian, Surat Pesanan dan SPMK....terima kasih sebelumnya

[@samsul_ramli]

Cukup SPK saja.

[@dwitaputra6010]

Selamat siang bapak.... Saya ingin menanyakan terkait dengan PL... Terkadang saya ingin melaksanakan PL dengan datang ke toko resmi... Dengan berbelanja langsung... Akan tetapi biasanya toko tersebut agak enggan berurusan dengan persuratan... Sehingga ujungnya kita berbelanja dengan rekanan, yg otomatis harga akan jd sesikit lebih mahal... Apakah berkas persuratan itu begitu penting... Seperti halnya pajak yg harus dipungut oleh bendahara... Mohon pencerahannya pak... 🙏🙏🙏🙏

[@samsul_ramli]

Tergantung pada kompleksitas pekerjaannya.. mestinya dokumen adm menyesuaikan dgn best practice yg ada

[@fabianov8031]

Izin bertanya pak..misal ada anggaran belanja barang 60juta untuk pembelian alat pertanian, di DPA masih gelondongan (lumpsum) 60jt. Tapi setelah dibuat rencana kebutuhan barang, itemnya ternyata banyak dan tidak bisa dibeli dalam satu tempat. Apakah perlu menggunakan SPK karena anggaran lebih dari 50juta, atau boleh menggunakan kwitansi karena tidak ada belanja barang di atas 50juta di satu tempat (dibeli di banyak tempat) ? Terimakasih

[@samsul_ramli]

Inilah pentingnya pemaketan saat perencanaan pengadaan.. kata ternyata menandakan kelemahan saat perencanaan dan berdampak pada pemaketan setelah DPA.

[@fabianov8031]

@@samsul_ramli iya pak, haruss diakui perencanaan di sini kurang matang..solusinya seperti apa pak klo sudah kejadian seperti ini?

[@samsul_ramli]

sesuaikan dengan nilai transaksi

[@sabarmenanti7730]

Maaf pak mau nanya, kami PP harus tetap membuat surat pesanan utk PL dibawah 50jt. Akhirnya sy buat surat pesanan adaptasi surat pesanan dr epurchasing. Tp disalahin lg pak, katanya surat pesanan

[@samsul_ramli]

Silakan..

[@alimuddintula3226]

salam kenal pa samsul ramli, di skpd kami ada swakelola type 1 pemeliharaan jalan, mohon pencerahan ttg proses pemilihan penyedia bahan/material apakah kami lakukan per kebutuhan atau sekaligus

[@samsul_ramli]

Jika dipilah sesuai kebutuhan maka pastikan deviasi harga antar kebutuhan tdk terjadi.. utamakan yg paling efisien..

[@alimuddintula3226]

Apakah proses harus melibatkan pejabat pengadaan dari ulp atau tetap menunjuk pejabat pengadaan tersendiri...

[@samsul_ramli]

22nya tdk masalah

[@muhammadfidel8490]

Mohon isin bertanya pak, 1. Bukti Pembelian/Kuitansi = Bukti Janji, Bukti Pesan, Bukti Serah Terima. Mohon diberikan dasar hukumnya utk dasar argumentasi dngan pihak Keuangan. 2. Bisakah cara pembayaran dng Bukti Pembelian dan Kuitansi menggunakan mekanisme selain Langsung (Ls) ? yakni UP/GU/TU ? mhon diberikan rujukan regulasinya ? Terimakasih pak sebelumnya

[@samsul_ramli]

1. Sulit kalau semua serba minta dasar hukum karena hukum adalah UU dan sifatnya filosofis substantif.. maka dari itu diturunkan dalam aturan, pedoman, juklak, juknis hingga standar.. jadi hukum tdk mungkin secara detil menyebut itu.. utk itu manusia sebagai subjek hukum diberi kewenangan berpikir.. dan landasan pikir yg sy sampaikan silakan diterima jika logikanya bisa diterima dan diyakini..jika tidak maka jgn digunakan... 2. Bisa selama cara baca dan memahami Permendagri 13 2006 pasal 205 nya benar..

[@weadmpl393]

Mohon penjelasan bapak, untuk pengadaan langsung s/d 50 juta, bukti bahwa pejabat pengadaan melakukan pemesanan apa? Kami pernah mendapatkan sosialisasi dari lkpp, dan menyarankan agar pemesanan tersebut dibuktikan dengan form pembelian langsung... Mohon pencerahan dari bapak

[@samsul_ramli]

Bolej juga dibuat form.. tapi dgn adanya bukti kontrak seperti nota atau kuitansi sdh cukup

[@gernyrenaldi]

Izin bertanya pak.... proses adendum kontrak bagaimana ya pak ?

[@samsul_ramli]

Buat dokumen kontrak baru dengan judul perubahan kontrak dan jelaskan apa yang berubah

[@jefryrumpuin1350]

Pak, apa yang dimasud dengan dokumen pembayaran yang harus diupload dan realisasi pembayaran yang harus diinput. Terima kasih sebelumnya. Kalau boleh ada contoh atau drafnya.

[@samsul_ramli]

dokumen pembayaran dapat berupa kuitansi pembayaran dan kelengkapannya seperti nota, kuitansi, spk,sp dll.. lihat diregulasi pembayarannya

[@yudhayasyfi7580]

mohon maaf berbeda pendapat pak..barangkali perlu refleksi keperdataan pak...pada saat seseorang pesan barang/jasa apalagi tanpa dp /pembayaran maka belum terjadi kontrak, pihak penjual masih dapat membatalkan pesanan/ menjual kepada orang lain dan pihak penjual tidak dapat dimintai pertanggungan jawab atas tindak lanjut pemesanan, sehingga pemesanan pengadaan lgsung s/d 50 jt barang/jasa lainnya dimaksud perlem lkpp masih wilayah pemilihan pnyedia, bukan merupakan sesuatu yg dipersamakan dengan bukti kontrak sebagaimana pemesanan/surat pesanan e- purchasing,

[@samsul_ramli]

Bapak terlalu luas memandangnya kalau yg bapak ceritakan adalah tentang pengadaan langsung dgn spk atau sp maka mungkin relevan.. sifat transaksinya beli putus atau spot buy atau pembelian langsung sehingga jarak pemesanan dgn eksekusi pembelian sangat dekat... maka dari itu utk yg sifatnya pekerjaan atau keahlian perpres menetapkan minimal memggunakan SPK karena jarak antara janji dgn pesan dan serah terima cukup renggang.. Prinsipnya efisien jgn sampai menembak burung pipit dengan meriam.. Tapi berbeda pendapat tidak masalah kembali kepada keyakinan masing2...

[@suryoprabowo5492]

Untuk pengadaan jasa konstruksi/konsultansi/jasa lainnya dengan nilai s/d 50 juta bagaimana proses Pengadaan Langsungnya Pak? apakah sama cukup nota atau kuitansi saja?terima kasih sebelumnya.

[@samsul_ramli]

Jasa lainnya ada yang bisa pakai kuitansi utk konsultansi dan konstruksi tidak bisa

[@suryoprabowo5492]

@@samsul_ramli berarti untuk konsultansi dan konstruksi tetap harus ada dokumen pemilihannya ya Pak? Perikatan dengan SPK?

[@suryoprabowo5492]

demikian juga s/d 10 juta Pak?

[@samsul_ramli]

ya minimal permintaan penawaran, spek/hps, negosiasi dan spk

[@xiaomiangky2174]

Pak..ijin bertanya .. surat pesanan nya itu dalam bentuk tertulis atau dikirim lewat akun Lpse penyedia ya ? Makasih pak

[@samsul_ramli]

Surat pesanan dalam SPSE sudah berupa sistem yang tinggal diinput kemudian dikirim dan jika diperlukan dapat dicetak

[@raflijambi1919]

Izin bertanya pak..Apakah diperbolehkan PPK datang ke penyedia /Toko melakukan pesanan atau pembelian langsung dengan nilai paling banya 50 jt..

[@samsul_ramli]

Itu tugas pejabat pengadaan..

[@novidamayanti8195]

Pak apakah perorangan (toko) bisa ato harus ikut pengadaan langsung lewat SPSE trus apakah wajib harus disertakan SIUP TDP NPWP..makasih

[@samsul_ramli]

boleh.. kalau memang usaha mikro maka tidak wajib SIUP.. NPWP mengikat ke pribadi

[@rahmanhakim3791]

Assalamualaikum pa Samsul.. Sedikit bertanya nah.. Untuk proses pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi masih sulit bagi pejabat pengadaan dan PPK berbagi peran utamanya dalam pengadministrasian surat-menyurat dan tahapan-tahapannya, dikuatirkan kesederhanaannya malah tidak tercapai.. terlebih lagi bila menghadapi wilayah keuangan yang menuntut berbagai dokumen sesuai pemahaman mereka.. Apakah ada contoh baik berupa bentuk surat atau apapun yang menjelaskan tahapan pembelian langsung.. Terima kasih.. Assalamualaikum warahmatullahi wabarkatuh.. 🙏

[@samsul_ramli]

Justru yg ditarget adalah kesamaan pemahaman dgn administrasi keuangan bahwa adm pengadaan langsung diwilayah pengadaan adalah seperti ini.. kalau adm keuangan ttp formil adm yg tdk percaya dgn bukti transaksi pengadaan.. kalau disisi pembayaran ttp tdk menerima tentu pengadaan tdk akan sesederhana proses barang/jasa.. misal utk pembelian.langsung sd 10jt cukup nota yg didalamnya ada pesanan, spesifikasi, harga dan akad serah terima...