PENYUSUNAN RDTR SESUAI PERMEN ATR BPN NO 11/2021 (V. PENYUSUNAN, PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RAPERKADA)

[@deyantosofficial8438]

Dari Cilacap gonggoman Cihaur hadir nyimak,terimakasih sharingnya 🙏

[@planologikuilmu9501]

Maturnuwun ...sukses buat desa youtuber...

[@urbanplanner77]

super...salam sehat

[@birgolina9312]

Lanjutkann 👍🏻

[@hilmandrp29]

Terima Kasih bu penjelasannya. Izin bertanya bu, dalam Peraturan Zonasi ada aturan dasar (Materi Wajib) dan Teknik Pengaturan Zonasi (Materi Pilihan). Ada 13 jenis TPZ dalam Permen 11/2021, izin bu apa bisa dibuatkan video penjelasannya bu terkait TPZ ini, dalam kondisi wilayah seperti apa 13 TPZ itu bisa digunakan? Terima Kasih Bu, semoga sehat selalu.

[@ikaariani7721]

Mohon pencerahan Bu,,,apakah perkada juga melibatkan DPRD Bu,,,karena kami pernah menfasilitasi bantek kementrian ATR tanpa melibatkan DPRD karena hanya bentuk perkada,,,🙏

[@azizcihui2807]

ada, dalam proses pembahasan raperkada, setelah persub ada pembahasan dengan angita DORD yabg menghasilkan output surat Pimpinan DPRD kpd Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perkada.

[@planologikuilmu9501]

Ada kondisi khusu dimana penetapan RDTR di tetapkan oleh pemerintah pusat, ada penjelasan di PP no. 21/2021 pasal 91.

[@dadikara]

ga ada perlibatan propinsi dan DPRD dalam proses penetapan RDTR sebagai Peraturan Kepala daerah...mohon di klarifikasi itu tahapan nya ...penjelasan dalam youtube justru menyesatkan

[@planologikuilmu9501]

Dalam mekaniame pembahasan sebelum penetapan ada pelibatan pelibatan Pemprov berupa linsek dengan output surat persub, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dengan angota dewan dan menghasilkan output surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk penwtapan perkada. ..maturnuwun atas tanggapannya. Kami sangat berterimakasih atas kepedulian saran dan masukan yang bersifat membangun.