PA/KPA Bertindak Sebagai PPK

Permendagri 77/2020:
8. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA
bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
================
10. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
==================
UU 30/2014 Pasal 14:
(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.
==================

[@idikurniadi7133]

Terima kasih.

[@samsul_ramli]

Sama2🙏

[@IyanKalsel-vf5ir]

makasih ilmunya pa🙏🫡bru tau tetang ppk

[@samsul_ramli]

Sama2

[@IyanKalsel-vf5ir]

maff pa ppk harus di pilih warga apa hanya di tunjuk pptk. di sini ada angaran borongan jembatan titian kita mau tau anggaran yg masuk ,,malah tidak mau di kasih tau...yg jdi pptk(lurah) camat (PA). dan saya mau tannya setiap apa setiap anggaran ini harus di ketahuwi warga dan per setujuwan warga.. apa sekehendak( pa)(pptk) dan ppk ..setiap dana yg masuk kan ada kontrak , proposal dan rekap dri jenis yg di bangunya kan pa . apa kah masyarakat boleh tau berapa anggaran yg masuk dan hasil akhirnya. andaikan saya bisa lngsung ,,WA bapa so banyak , masalh menyimpang dri anggaran pptk.

[@IyanKalsel-vf5ir]

mff pa ya so saya kurang paham, betul sambil saya pelajari terus ,, apa yg bapa post.. soalnya banyak anggaran masuk desa yg tidak sesuai.

[@samsul_ramli]

@@IyanKalsel-vf5ir pptk bukan jabatan politik jadi tidak perlu pemilihan warga karena sdh melekt dikewenangan kepala daerah yg dipilih warga. Utk pengawasan masyarakat sdh ada jalurnya melalui pengaduan publik ke APIP atau lembaga lain seperti Ombudsman atau BPKP. Ada juga mekanisme pelaporan ke lapor.id atau aph jika semuanya buntu.

[@samsul_ramli]

@@IyanKalsel-vf5ir untuk dana desa diatur tersendiri oleh kepala daerah jadibberbeda dgn apbd.

[@sncstudio191]

Terima kasih,,, sehat selalu pa🙏

[@samsul_ramli]

Aamiin sama2

[@ahmadrizalriyadi9322]

Selamat Siang Pak Samsul .. ijin tanya terkait Pelimpahan sebagian Kewenangan dari PA ke KPA, yang menerbitkan SK Pelimpahan kewenangan itu dari Kepala Daerah atau dari PA .. ?

[@samsul_ramli]

Di tetapkan oleh kepala daerah

[@IndraChanel-79]

Mantap, sehat selalu Pak

[@samsul_ramli]

Terimakasih Pak

[@ahmadrizalriyadi9322]

Selamat Siang Pak H Samsul Ramli .. lanjut pertanyaan sebelumnya .. untuk KPA yang merangkap PPK, lalu PA menerbitkan SK PPK dan Surat Tugas PPK .. apakah PPK nya perlu Sertifikat kompetensi .. ?

[@samsul_ramli]

Sampai sejauh ini belum ada ketentuan sertifikasi utk KPA merangkap PPK

[@ahmadrizalriyadi9322]

Baik .. thanks

[@ahmadrizalriyadi9322]

Siang Pak H. Samsul Ramli, KPA yang merangkap PPK, apakah perlu ada SK atau Surat Tugas dari PA tentang penetapan PPK .. ?

[@samsul_ramli]

Tidak harus sesuai dgn kegiatan yg dia kelola saja

[@imantaraj]

ass. ijin bertanya pa....kalau menurut jenjang peraturan. Perpres dengan permendagri itu...dari tingkatan hukumnya lebih tinggi perpres. . terkait pengadaan barang dan jasa peraturan sudah jelas ada di perpres . mohon pencerahaannya. trims

[@samsul_ramli]

Permendagri amanat PP.. berarti perintah PP Pengadaan bagian dari pengelolaan keuangan jd tidak apple to apple..

[@nurjasia8461]

Pak mau tanya apakah boleh tagihan langsung 70% pembayaran pekerjaan sementara di kontrak uang muka 25 % dan selanjutnya 45% tp tidak ambil uang muka tp pd tahap kedua sekalian 70%

[@samsul_ramli]

Boleh

[@nurjasia8461]

@@samsul_ramli terima kasih sehat selalu pak 🙏🏻🙏🏻

[@samsul_ramli]

@@nurjasia8461 sama2

[@mdvideo6070]

Sekretaria bisa ga jadi pptk ketika

[@samsul_ramli]

@@mdvideo6070 apa???

[@fortegroupkupang]

Apakah penelaahan yg dilakukan itu sudah termasuk mencermati definisi PPK menurut perpres 16? "Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya ‘disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah" Cermati : ".....Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA...." Salam

[@samsul_ramli]

Sudah lama saya baca dan ketahui soal itu Bapak mungkin tidka sebaik Bapak memahaminya.. terimakasih

[@irmawatymadjading2431]

Klo yg ditunjuk menjadi PPK tdk memiliki kompetensi akan tetapi menduduki jabatan sebagai kabid, apakah boleh pak ??

[@samsul_ramli]

@@irmawatymadjading2431 tidak

[@nurjasia8461]

Pak apakah bisa terima honor KPA karena dia juga ppkom dia juga terima honor ppkom

[@samsul_ramli]

@@nurjasia8461 harusnya hanya salah satu

[@endangasih2128]

terima kasih pak infonya sangat bermanfaat salam dari Tangerang Selatan maju terus sobat pengadaan

[@samsul_ramli]

Aamiin🙏

[@yuno12as92]

Pak untuk berita acara serah terima pekerjaan bagimana utk PA yang bertindak sebagai PPK ? Apakah dari penyedia ke PPK ...atw dr PPTK ke PPK ...mohon penjelasan

[@samsul_ramli]

Antara PA dan Penyedia

[@lalusundana8022]

Mau bertanya: ketika tender sedang berjalan ketua pokja diangkat menjadi KPA. Mohon solusi. Trimakasih

[@samsul_ramli]

Segera lakukan pergantian Pokja, dan paket diseraahkan ke PA.

[@lalusundana8022]

Menyambung pertanyaan yg terdahulu . Apakah tender yg sudah berjalan dihentikan dan mengulang dari awal atau tender ulang

[@samsul_ramli]

Jika belum batas akhir pemasukan batalkan. Jika sudah bisa dilanjutkan dgn Pokja pengganti

[@muhtadi939]

kata dapat merangkap berarti harus ada penetapan khusus, dan apakah ketika dia merangkap sbg PPK apakah harus mempunyai sertifikat PBJ

[@samsul_ramli]

Untuk KPA tidak perlu karena dapat menjadi Kuasa sebagian kewenangan PA

[@muhtadi939]

@@samsul_ramli . keewenangan PPK sangat teknis, dan beresiko jika tdk paham dan kompeten. jd ketika dia merangkap sbg PPK. dia mereflesikan itu dgn adanya bukti pengakuan melalui sertifikat. kemampuan PPK dgn kompetensinya lbh penting dari Keberadaan KPA

[@mahendrapandie9511]

apakah untuk KPA yang mengelola anggaran yang bersumber dari APBN tetap boleh merangkap PPK atau tidak? Karena ada pemahaman terkait pasal 10 dalam Perpres 12 tahun 2021, hanya KPA yang mengelola APBD saja yang dapat merangkap PPK, mohon penjelasannya Pak

[@samsul_ramli]

Utk APBN mengacu PP 45/2013 yg membolehkan KPA sebagai PPK

[@mahendrapandie9511]

Terima kasih atas penjelasannya pak

[@nalanochannel8831]

izin bertanya pak samsul : dalam hal terjadi kekosongan kepala skpd, siapakah yang bertindak sebagai pengguna anggaran dalam suatu skpd? perlu penetapan dari kepala daerah kah? dan di peraturan mana yang menaunginya? terima kasih pak samul, salam pengadaan...

[@samsul_ramli]

Plt. Kepala SKPD dapat menjalankan tugas PA

[@nalanochannel8831]

@@samsul_ramli baik terima kasih pak samsul atas waktunya, tapi apakah hal ini tidak bertentangan dengan surat edaran bkn NOMOR 2/SE/VII/2019 tentang KEWENANGAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DALAM ASPEK KEPEGAWAIAN salah satu isi edaran tsb adalah sbb : Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran. mohon pencerahanya kembali pak samsul, terima kasih sebelumnya..

[@samsul_ramli]

@@nalanochannel8831 aspek kepegawaian memang betul tapi tdk untuk menghambat tugas pelaksanaan program dan kegiatan.. Ess II adalah pejabat tinggi madya.. maka PLT tdk dapat melakukan keputusan pejabat tinggi madya.. Berbeda dgn keputusan penggunaan anggaran yg jelas tertuang dalam DPA tinggal menjalankan saja

[@nalanochannel8831]

@@samsul_ramli baik, terima kasih atas pencerahannya pak samsul...

[@maestrobarru4852]

memang saat yang paling krusial dipengelolaan barang/jasa, ketika ada SURAT permintaan keterangan dari APH siapa yang harus unjuk tangan bahwa itu adalah tugas dan tanggungjawab saya selaku........!!! bagaimana dengan Pengendalian Kontrak selama pekerjaan berjalan sampai dengan serah terima, melakukan teguran kepada penyedia dan pemutusan kontrak pek. konstrukasi, perluka tugas-tugas tersebut dicantumkan dalam SK PPK meskipun tanggungjawab tetap ada pada PA......? UKPBJ Barru

[@samsul_ramli]

Paling baik SK mampu menerangkan siapa melakukan apa dan bertanggungjawab kepada siapa sesuai tipe pelimpahan kewenangan sesudai regulasi yang berlaku

[@ianimaru]

izin bertanya pak samsul. untuk PA yang bertindak sebagai PPK, penyebutan di dalam dokumen kontrak itu PA atau PPK yang dipakai pak?

[@samsul_ramli]

Kontrak sudah defaultnya disebut Pejabat Penandatangan kontrak tidak perlu diganti dgn PA/KPA/PPK

[@fredrikbm9061]

Pembuat komitmen tdi penjelasannya bhwa person yg mengadakan perikatan, kmudian blakangan PPK yg diangkat hnya sbagai penanda tangan kontrak dan tdk bertanggung jawab namun hnya mmbantu mngendalikan kontrak, pd kondisi sprti ini apakah msh layak disebut pj pembuat komitmen? Mhn pencerahan pak

[@samsul_ramli]

Pembuat komitmen tetap ada PA/KPA sedangkan pejabat pembuat komitmen hanyalah pelaksana tugas pembuat komitmen.

[@aliantonyosepa2779]

Maaf pak, kadang kita bingung dg singkatan "PPK" ini krna ada PPK(pejabat pembuat komitmen) dg pejabat penatausahaan keuangan (PPK)

[@samsul_ramli]

Memang sering salah yg jelas di PBJ hanya ada pejabat pembuat komitmen

[@iwandetu2746]

terima kasih penjelasannya pak

[@samsul_ramli]

sama2

[@edipro6240]

Mohon jawabannya Pak. Untuk KPA yang juga merangkap/menjadi PPK apakah berhak untuk mendapatkan honor sebagai KPA saja atau berhak mendapatkan honor sebagai KPA dan honor sebagai PPK

[@samsul_ramli]

Pilih salah satu

[@jeff8949]

@@samsul_ramli ijin pak, aturan terkait honornya dipilih salah satu ini, bisa dilihat diperaturan mana ya, terimakasih

[@sapujagad57]

mohon petunjuk.. bolehkah satu paket pengadaan dilakukan di dua cara.. yaitu lewat penyedia dan lewat swakelola.? misalkan pengadaan bangunan kontruksi jalan.. tendernya lewat penyedia,jasa konsultasi pengawasan lewat penyedia dan jasa konsultasi perencanaan juga lewat penyedia.. terus di swakelola kita bikin biaya umum untuk pengadaan tersebut.. kira2 boleh apa tidak.?? mohon pencerahan

[@samsul_ramli]

Boleh saja.. karena jelas katasambung pasal 3 adalah dan/atau

[@sapujagad57]

@@samsul_ramli mestinya biaya umum itu kan sudah tidak dibutuhkan lagi bapak.. karena sudah ada biaya konsultan perencana dan biaya konsultan pengawasanya.. gimana pak.? terus. kalau dikasih biaya umum apakah tidak termasuk pemborosan bapak.??

[@samsul_ramli]

@@sapujagad57 coba dibaca PMPUPR 22/2018 biaya tsb utk tujuan apa?

[@sapujagad57]

@@samsul_ramli ini ada suatu rangkaian kegiatan pak samsul yaitu: 1)paket penyedia " belanja modal jalan,irigasi dan jaringan - pengadaan jalan kabupaten/kota-belanja peningkatan jalan lengkong-gondang tahap IV" jenis pekerjaan kontruksi total pagu Rp.11.923.971.250 2) paket penyedia Belanja modal Jalan,irigasi dan jaringan-pengadaan jalan kabupaten/kota-Belanja perencanaan peningkatan jalan lengkong-gondan tahap IV jenis pengadaan Jasa konsultasi perencanaan Nilai pagi Rp. 100.000.000 3)Belanja modal jalan,irigasi dan jaringan-pengadaan jalan kabupaten/kota-Belanja pengawasan peningkatan jalan lengkong-gondang tahap IV jenis pengadaan: jasa konsultasi Pengawasan,metode pengadaan langsung nilai pagu: 100.000.000 terus di paket swakelola ada " biaya umum kegiatan peningkatan jalan lengkong-gondang tahap IV swakelola tipe 1 deskripsi: Honor panitia kegiatan,honor tim PBJ,alat tulis kantor,perangko,materai,benda pos lainya,belanja bahan dekorasi,belanja penggandaan,belanja perjalanan dinas,belanja BBM total pagu: 141.828.750 Mohon dikoreksi bila saya salah..menurut hemat kami,biaya umum tersebut sebetulnya kan sudah tidak diperlukan lagi.. mohon pencerahan

[@sapujagad57]

dari 17 lokasi pengadaan sistimnya sama seperti yang diatas semua.. apa diperbolehkan pak samsul.. mohon pencerahan

[@boermustafa998]

Izin pak..., pada intinya yg melakukan pengikat ( TTD ) kontrak dgn pihak ke 3 adalah PA/KPA at PPK pada APBD...., 🙏🙏🙏

[@samsul_ramli]

Salah satu diantaranya boleh..karena semuanya boleh oleh regulasi..

[@jumranpatang6100]

ijin pak penjelasan detail ppk mandiri 🙏

[@samsul_ramli]

PPK Mandiri artinya PPK yang bukan PA/KPA

[@maestrobarru4852]

PPK tandatangan kontrak an. PA, karena bukti hukum selama ini kita tahu bahwa siapa yang bertandatangan, maka dialah yang bertanggungjawab....bisakah pada kalimat akhir dalam kontrak dicantumkan bahwa "tanggungjawab terhadap penggunaan anggaran pada pekerjaan ini tetap melekat pada PA" - PPK hanya bertindak selaku tenaga teknis yang bertandatangandi kontrak sesuai peraturan perundangan an. PA.........

[@samsul_ramli]

Pemahaman siapa yg bertandatangan adalah yang bertanggungjawab tanpa memperhatikan tipe dan jenis kewenangan harus terus dijelaskan dan ditegaskan kalau tidak ada yg berikhtiar akan selamanya salah.. maka dari itu ada KUHPerdata dan UU 302014 utk memperjelas ini.

[@maestrobarru4852]

tugas Pejabat PK harus dilihat dari aspek REGULASI sekaligus APLIKASI SPSE. V.4.3, bahwa pasal 21 konsolidasi dilakukan oleh PPK termasuk yg membuat paket di SISTEM SPSE juga dilakukan oleh PPK - Riveuw paket bersama Pokja UKPBJ sanggupkah PA melakukan ini yg tidak memiliki kemampuan teknis utamanya Konstruksi........

[@samsul_ramli]

Tidak akan sanggup melaksanakan tugas sendiri namun tanggungjawab sesuai sifat kewenangannya.. pembagian tugas ini adalah tugas manajerial yang sudah harus melekat pada tusi jabatan...

[@erwintam66]

Maaf pak Samsul sebenarnya jelas Ketentuan Perpres No.12 Tahun 2021 yang terkait dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri 77/2020, begitu juga dengan PPTK. Harusnya para Pejabat Pusat yg menyusun peraturan perundang2an tersebut bisa mengsingkronkan peraturan perundang2an yg saling terkait sehingga tidak ada lagi multi tafsir. Sebenarnya Permendagri 77/2020 sudah bagus menjelaskan posisi PA, KPA, PPK dan PPTK, tapi lagi2 Perpres Pengadaan Barang/Jasanya tidak sinkron dengan Permendagri yg sudah terbit terlebih dahulu. Sebaiknya Perpresnya 12/2021 segera direvisi sinkronkan dengan Permendagri 77/2020 karena Permendagri turunan dari PP 12/2019 dan terbit lebih dahulu dibandingkan dengan Perpres 12/2021.

[@samsul_ramli]

Saya lebih melihat pada upaya elaborasi ketimbang mempertentangkan sy yakin penyusun kebijakan tdk sembarang an walaupun pasti tidak sempurna.. sebagaimana kita jg belum tentu sempurna memahami..

[@erwintam66]

@@samsul_ramli tapi ini bisa jadi masalah hukum di kemudian hari karena sering APH tidak memahami tupoksi masing-masing pejabat dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa. Bahkan ada auditor/APH yang menyalahkan PA/KPA yang tidak menetapkan PPK karena tidak sesuai dgn Perpres. Saran saya sebaiknya Perpres ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah dibuat terpisah dgn Pemerintah Pusat karena jelas struktur pejabat pengelolaan keuangan Pemda dan Pemerintah Pusat berbeda. Di Pusat tidak mengenal PPTK sementara di Pemda ada. Di Pusat yg menjadi PA adalah Menteri (eselon 0) atau Kepala Lembaga/Badan, sementara di daerah yg menjadi PA Kepala SKPD (eselon 1b/2a/2b/3a). Dari sisi rentang kendalipun sangat berbeda, Struktur organisasi di Pusat menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, sementara organisasi Pemda hanya paling jauh dalam satu Provinsi/Kabupaten/Kota

[@erwintam66]

Jadi wajar kalau di Pemerintah Pusat dibentuk PPK lagi karena tidak mungkin seorang Menteri (PA) menjabat sebagai PPK utk Kegiatan yg ada di Kementriannya, begitu juga dgn KPA yg dijabat oleh Dirjen, Direktur, Kanwil, Kepala Kantor yang tersebar di seluruh tanah air. Sementara kalau di Pemda tidak perlu ditetapkan PPK karena cukup tugas PPK dirangkap oleh PA/KPA (sesuai ketentuan dalam Permendagri 77/2020)

[@samsul_ramli]

Di APBN ada kok yang punya PPTK contohnya di Kemendagri justru yang aktif adalah PPTK-nya bukan PPK, karena PPK nya adalah Pejabat struktural di Kemendagri. Silakan pelajari Permendagri 1/2015 yang mengatur internal kemendagri. PPK dalam konsep Perpres baik APBN dan APBD bukan kompetensi jabatan tapi kompetensi teknis. Jadi tidak ada yang salah dengan adanya PPK di daerah, selama kembali pada prinsip identifikasi kebutuhan. Kalau memang seluruh jabatan struktural mampu mengendalikan kegiatan hingga ke pelaksanaan pekerjaan maka optimalisasi saja pejabat struktural yang ada. Tapi jika tidak mampu maka tidak haram mengangkat staf yang bukan pejabat struktural namun memiliki kompetensi teknis dalam pekerjaan sebagai PPK. Jangan sepelekan daerah hanya karena setingkat kabupaten/kota atau provinsi kompleksitas kegiatan dan subkegiatannya tidak ringan. Rentang kendalinya tidak semudah K/L. Yang keliru adalah pemahaman wajib membentuk PPK dan haram membentuk PPK. Asas akuntabilitas pada analisis kebutuhan.

[@erwintam66]

@@samsul_ramli Maaf pak, apa semua Kementrian/Lembaga punya PPTK? Kalau masalah rentang kendali jelas jauh berbeda Pemerintah Pusat dan Pemda. Yg jadi pertanyaan kami di daerah kenapa tidak disinkronkan antara Perpress Pengadaan Barang/Jasa dengan Permendagri Pengelolaan Keuangan Daerah. Padahal permasalahan ini dari dulu sudah disampaikan oleh Daerah kepada Kemendagri, makanya dulu terbit Permendagri 59/2007 yg salah satu ketentuannya menyebutkan bahwa PA/KPA merangkap sebagai PPK.

[@vancheskaladze3978]

Pa/KPA yang berinfak sebagai PPK dan dbantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi apakah dokumen kontrak ditandatangani oleh pegawai tersebut atau bgm????mohon penceraannya

[@samsul_ramli]

Pembantu tetap kedudukan nya pembantu bukan pengambil keputusan, TTD kontrak adalah pengambilan keputusan

[@vancheskaladze3978]

@@samsul_ramli berarti PA yang jd PPK tdk perlu ada SK penetapan PPK sedangkan KPA harus ada SK bupati sebagai KPA dan SK PPK dr PA...klu KPA yang bertindak sebagai PPK apakah dia juga dbantu oleh ASN yng punya sertifikat apa tdk???

[@samsul_ramli]

@@vancheskaladze3978 utk KPA tugas PPK sudah menyatu dengan SK sebagai KPA

[@vancheskaladze3978]

@@samsul_ramli oke makasih atas pencerahannya....salam pengadaan

[@indrakurniawankurniawan5688]

Pak Samsul berdasarkan Perpres 12 Tahun 2021, sebenarnya siapa saja sih yang boleh jadi PPK ?

[@samsul_ramli]

Belum bahas Perpres 12 2021

[@mrvd363]

dalam konteks OPD di daerah : Kepala Dinas selaku PA, menunjuk Sekretaris dinas selaku KPA/ PPK, pertanyaannya, apakah bisa sekretaris selaku KPA/PPK tanpa memiliki kompetensi/ sertifikat bisa tetap menjadi PPK??

[@mrvd363]

sekretari atau kepala bidang yang di tunjuk sebagai KPA/PPK .... makasih sebelumnya

[@samsul_ramli]

Kewenangan ke-PPK-an melekat pada PA/KPA maka ketika ditetapkan sebagai PA/KPA dia sdh kompeten apapun alasannya bersertifikat atau tidak.

[@mrvd363]

@@samsul_ramli : oks makasih, jadi tidak ada alasan untuk mengelak ketika ditetapkan menjadi ppk... Banyak kami di daerah menjadikan sertifikat atau kompentensi sebagai tameng untuk menolak menjadi ppk, padahal sdh kami jelaskan sbgmn permen 77

[@samsul_ramli]

@@mrvd363 berarti ada masalah PD penempatan jabatan

[@andikuswantoankus2777]

Assalamualaikum pak, ijin bertanya sesuai pasal 10 ayat 5 Perpres no 12 th 2021, untuk KPA sumber anggaran APBD dapat merangkap sebagai PPK yang saya tanyakan bagaimana jika Sumber anggaran APBN apakah boleh KPA merangkap PPK sebab di Perpres yang baru tidak menyinggung tentang yang bersumber dari APBN, mohon penjelasannya 🙏🙏🙏🙏

[@samsul_ramli]

Pasal 9 PP 45/2013 Dalam kondisi tertentu, jabatan PPK atau PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat dirangkap oleh KPA. Konsep PPK APBN dengan APBD berbeda

[@andikuswantoankus2777]

@@samsul_ramli berarti diperbolehkan ya pak, terima kasih atas pencerahannya 🙏🙏🙏

[@AbdulMajid-dg8jb]

Maaf pak.. menurut saya KPA itu otomatis merangkap sebagai PPK ketika sdh mendapat pelimpahan dari PA... yaitu Orang ato Pejabat yg karena tindakannya berakibat pada pembebanan APBD. Saya setuju kalo di Daerah itu tidak perlu adanya PPK cukup dg PA ato KPA... maju terus pak semoga ilmunya bermanfaat

[@samsul_ramli]

Siapp.. sejauh beban kerja dan rentang kendali memadai (cukup) sy sepakat itu, tapi kalau karena itu PA/KPA dan PPTK tidak memadai kemudian menghambat pencapaian program maka sy tidak sepakat tidak adanya PPK.

[@berryhutasoit5201]

Izin bertanya pak Samsul🙏 Terkait pengadaan Barang Jasa, fungsi PPTK dalam membantu PPK ada batasan"nya gak pak? dan sejauh mana tanggung jawab PPTK terkait pengadaan barang & jasa!! Mohon pemcerahannya pak🙏

[@samsul_ramli]

jika PPTK tidak memiliki sertifikasi kompetensi maka dia hanya sebatas pengendali kegiatan saja, jika memiliki maka dia melaksanakan tugas a-m dalam psal 11 Perpres

[@berryhutasoit5201]

@@samsul_ramli trmksih pencerahannya pak🙏

[@langmanaf9844]

Ijin nanya pak, terkait pmdn 77, apakah sk ppk yg dikeluarkan sebelum berlakunya pmdn ini tetap berlaku ato hrs di cabut jika ppk tsb bukan seorang kpa. Terima kasih.

[@samsul_ramli]

Menurut sy sih selama masih paket yg sebelum PMDN lanjut aja.. kecuali paket baru

[@langmanaf9844]

Maaf pak, mohon sekali lagi kejelasannya, jika SK PPK juli 2020, RUP paket bln januari thn 2021. Paket baru. berarti hrs dicabut ya pak?🙏

[@samsul_ramli]

@@langmanaf9844 karena sdh ditetapkan sebelum 2 Februari lanjut sj.. jika ragu2 bersurat ke lkpp

[@langmanaf9844]

Makasih pak..

[@langmanaf9844]

Maaf nanya lg pak, klo terjadi perubahan nomenklatur/nama skpd, apakah sk ppk tersebut masih dapat dikatakan berlaku?

[@Respect-im1op]

Izin bertanya pak..blehkah KPA merangkap sbg PPTK?

[@samsul_ramli]

PPTK adalah staf teknis PA/KPA yg diperintahkan regulasi jd TDK ada istilah PA/KPA merangkap PPTK..

[@budivanpersie9569]

Untuk kepala OPD nya yg masih berstatus plt. (Jab definitif sekretaris) apakah bisa dianggap sbg PA sekaligus PPKom?

[@samsul_ramli]

Pelaksana tugas PA maka otomatis melekat kebolehan dirinya bertindak selayaknya PPKom

[@budivanpersie9569]

@@samsul_ramli untuk kondisi opd kami dimana sekretatis mjd plt kadin, semntara yg mempunyai srtifikasi pengadaan di kasubag prog keu, untuk pesonil yg menduduki sbgai pptk, ppkom dan pjbt penatausahaannya siapa ya. Di lingkungan sekretariat.

[@samsul_ramli]

@@budivanpersie9569 Analisa pendek saya plt. kadis adalah PA sebagai PPKom, struktur dibawahnya PPK SKPD, PPTK

[@togi7685]

Pak, kalau pa bertindak sebagai PPK. Kalau membuat hps contoh. Penandatanganan hp itu ditetapkan pa bertindak sebagai PPK atau cukup pa aja pak

[@samsul_ramli]

PA saja.. dengan menetapkan HPS dan tidak ada PPK mandiri maka otomatis PA adalah PPK

[@cupikanigara2604]

Pa, bolehkah pd skenario 2 kpa menunjuk ppk dr personil diluar unit kerjanya, mengingat di dlm tdk ada personil yg berkompeten sedangkan beban anggaran sangat besar...

[@samsul_ramli]

PPK adalah jabatan yg berkaitan dgn internal SKPD sehingga menjadi tanggungjawab PA utk memiliki staf yg berkompeten.. jika tidak maka harus menghire agen pengadaan bukan mengangkat staf di SKPD lain..

[@cupikanigara2604]

@@samsul_ramli terima kasih pa atas jwbnnya...mdh2an dpt menjd solusi dlm mempercpt penyerapan anggrn...

[@febritaayu5964]

Maaf izin bertanya pak, untuk SKPD yang tidak memiliki UPTD apakah PA bisa melimpahkan wewenangnya ke KPA?

[@samsul_ramli]

Sdh sy jawab

[@KingZulfan]

masih bingung pak. jadi skrng yg berlaku menandatangani kontrak apakah pejabat pembuat komitmen ( PA/KPA menunjuk asn yg bersertifikat barjas untuk menjadi PPK) atau langsung PA/KPA tersebut.? thnks

[@samsul_ramli]

Dalam tabel skenario sudah saya jelaskan

[@KingZulfan]

menurut penafsiran sya setelah melihat mendengar video anda. jadi kalo menurut skenario. mendingann langsung PA bertindak sebagai ppk. wong kalo PA menunjuk asn yg berkopetensi menjadi ppk. masih tetap juga tanggung jawab nya masih balek ke PA. bener gak begitu pak. 🙏🙏🙏

[@samsul_ramli]

Tanggungjawab sejak dulu melekat pada semua pihak, kewenangan perikatan siapapun yang melaksanakan tetap tanggungjawab pemilik kewenangan.. jadi tidak ada kaitannya antara menugaskan orang lain sebagai PPK namun tetap tanggungjawab PA/KPA.. karena mendelegasikan kewenangan tidak menghilangkan tanggungjawab semua pihak.. Yang jadi pertimbangan adalah kemampuan manajerial terkait batas rentang kendali, beban kerja dan kompetensi

[@togi7685]

Maap pak penceharan dikit, kurang jelas , kata bapak kalau kepala dinas sudah dilantik maka dia otomatis dia sebagai pengguna anggaran dan pembuat komitmen. ngapain lagi di Perpres terbaru dibuat situ ada pembuat komitmen. Gak efisensi LG pak. Dan ada lagi pa/kpa bertindak komitmen, makin ribet jd. Kalau memang mau efisiensi , biar ja pa/kpa yang sepenuhnya jgn di limpahkan lagi tugas nya. Biar aja dia dibantu Ama tim teknis termasuklah itu pejabat pengadaan

[@samsul_ramli]

Kadis otomatis PA, PA adalah pemilik kewenangan dan kewenangan memang bisa dilimpahkan begitu kata UU, kalau tdk ada pelimpahan gak ada gunanya punya staf.. perintah tugas adalah pelimpahan kewenangan... Memang efisien kalo pegawai negara langsung jadi pejabat negara dan pelaksana tugas tapi tidak efektif karena pelaksanaan tanggungjawab kacau balau..

[@togi7685]

pa/kpa yg bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen kata bapak boleh ditunjuk agen pengadaan. Nah tugas nya apa pak, apakah tugas hanya sebatas pelaksanaan seperti buat kak, spek dan hps serta menyusn kontrak kan pak, tp dia tidak terlibat penandatanganan kontrak kan

[@togi7685]

Kan ada tugas tim teknis nya pak yg membantu dia, tim teknis kan harus memiliki sertifikat pak. Kan bisa dibagi tugas nya apa, kalau mengendalikan kontrak siapa, yg memeriksa hasil pekerjaan siapa. Yang tanda tangan kontrak siapa... Jika kadis tugas luar, siapa yg neken kontrak pakai a.n seperti kata bilang. Tim teksnis sifatnya hanya membantu. Hilangkan saja PPK itu, karena bnyak asumsi org, PPK yg bertanggungjawab atas kontrak. Apalagi berbenturan dengan hukum,

[@samsul_ramli]

@@togi7685 tim teknis tdk bisa mengambil putusan hanya membantu pelaksanaan tugas..membuat kebijakan harus berdasarkan kebutuhan bukan emosional karena kondisi yg tdk ideal.. menghapuskan PPK atau menetapkan PPK tdk boleh berdasarkan soal2 kasuistik.. bisa jadi di satu SKPD dibutuhkan bisa jadi ada yg tdk membutuhkan PPK.. jadi orientasi utamanya pencapaian tujuan pembangunan.. bahwa ada yg tdk ideal harus terus dibenahi tanpa mematikan yang lain.. Tim teknis tdk bisa mengendalikan kontrak dia hanya membantu saja PA mengendalikan dan itu ada keterbatasan.. kalau ada yg salah memahami PPK jgn PPK yang dihapus.. dibetulkan yg salah paham itu..

[@samsul_ramli]

@@togi7685 apa kita sudah siap dengan agen pengadaan? Kalau ada staf yg berkemampuan PPK kenapa harus agen pengadaan? Ada kebijakan yg harus disusun mempertimbangkan semaksimal mungkin aspek2 tdk hanya satu sisi... Sesuai pasal 1 angka 1 Perpres 16/2018 sesuai kebutuhan bukan keinginan menghapuskan semata...

[@zunawiharahap8918]

PA bertindak sebagai PPK jika melakukan kontrak dengan penyedia. Berati jika PA tidak melakukan kontrak dengan penyedia bukan PPK. Pertanyaannya, Apakah PA harus melakukan berkontrak dengan penyedia?????????? terima kasih jawabannya pk.

[@samsul_ramli]

PA adalah pemilik kewenangan perikatan, siapapun yang diberikan delegasi (KPA) atau Mandat (PPK) untuk ttd kontrak sejatinya tetap PA pemilik kewenangan. Jadi saya termasuk orang yang tidak mengharamkan TTD kontrak oleh orang selain PA/KPA selama itu sesuai dengan yang diperintahkan Presiden dalam Perpres 16/2018 yaitu PPK.

[@leosensasiofficial1114]

Setuju PPK atas nama Pengguna Anggaran dalam penandatanganan Kontrak

[@samsul_ramli]

terimakasih

[@bobpnh]

Jika dari Pembahasanya pak,...terus untuk yang dibawah KPA/PPK itu gimana strukturnya pak,...khusus dikonstruksi,... khususnya pelaksanaan Kontrak gimana pak,..siapa2 yg perlu dibentuk oleh KPA/PPK,...

[@samsul_ramli]

Sesuai kebutuhan PA/KPA

[@meccamyshadiary6800]

Maaf izin bertanya pak, apakah PPK di perkenankan lintas OPD?

[@samsul_ramli]

Sy termasuk yg berpendapat tidak ya.. karena ke-ppk-an melekat pada PA/KPA sehingga tidak mungkin keluar dari jangkauan struktur PA.. kecuali agen pengadaan yg jelas disebutkan mutatis mutandis sebagai PPK atau Pokja

[@meccamyshadiary6800]

Apabila suatu OPD tidak ada yang memiliki sertifikat Pengadaan barang dan jasa bagaimana pak? Sedangkan persyaratan utama untuk menjadi PPK di anggaran pusat untuk daerah seperti (TP) tugas pembantuan mewajibkan PPK memiliki sertifikat..

[@samsul_ramli]

Maka PA/KPA sebagai PPK dan tidak wajib sertifikat sesuai Perlem 19/2019

[@meccamyshadiary6800]

Apakah ada peraturan atau perundangan dalam anggaran suatu institusi khususnya kementrian yang mengikat atau mewajibkan PPK harus mmpunyai sertifikat pak? Dalam hal ini, saya di minta menjadi PPK untuk pekerjaan pembangunan gedung yang alokasi dana nya dri TP ( Tugas Pembantuan ), sedangkan saya bukan dri OPD terkait pekerjaan tersebut.. alasan nya mereka tidak mempunyai ASN yg mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa, sedangkan untuk PPK anggaran TP dri OPD trsebut mewajibkan mempunyai sertifikat.. sya mohon pencerahan nya pak? agar di kemudian hari tidak timbul atau terjadi masalah karena PPK lintas OPD di pekerjaan saya pak.. terima kasih

[@samsul_ramli]

terkait dana TP menurut saya mengikat pada Kepala Daerah jd jika SK PPK tersebut ditetapkan oleh PA kepada personil berdasarkan persetujuan kepala daerah melalui Sekda maka sah saja mba sebagai PPK

[@brorudal1377]

Konsekuensi hukum dari PPK tandatangan kontrak berdasarkan atas nama apa pak.

[@samsul_ramli]

Yang bertanggung gugat adalah yang menugaskan..

[@ahmadfadli4409]

ijin bertanya ka samsul....seberapa penting surat pelimpahan kewenangan dari PA ke KPA-PPK-PPTK, apakah harus dibuatkan lg dlm bentuk surat keputusan/penetapan, atau cukup dgn hanya memperhatikan tugas2/kewenangan2 saja sesuai aturan2

[@samsul_ramli]

sdh sy jawab

[@ahmadfadli4409]

@@samsul_ramli terimakasih ka.......sdh terjawab

[@lianperdana543]

Izin bertanya bapak, apakah dengan terbitnya Permendagri 77, OPD tidak boleh LG menunjuk PPk dari staf yg memiliki sertifikat PBJ?

[@samsul_ramli]

Kecenderungannya begitu, kalau memilih staf tidak didukung PMDN

[@fortegroupkupang]

Harus tetap menunjuk person yg lain menjadi PPK karena perpres tidak memberikan ruang itu jika OPD adalah perangkat daerah yg dipimpin PA, kecuali opd menjadi KPA maka KPA itu dibolehkan perpres maupun permendagri untuk menjadi PPK.

[@samsul_ramli]

​@@fortegroupkupang terlalu dini menyatakan PA harus menunjuk PPK meski itu adalah yang efisien.. Perpres tidak mengatur Jabatan dalam perangkat daerah.. PA adalah pelimpahan kewenangan yang melekat pada jabatan bukan sebaliknya jabatan melekat pada PA... Perpres hanyalah aturan PBJ bukan aturan tentang Organisasi Perangkat Daerah... Sebaiknya pelajari aturan lain sebelum menyimpulkan ada UU 23 ada PP 18/2016 dan lain-lain... sebelum menyimpulkan..

[@ferryamuriawan5170]

Terima Kasih Pak SR....

[@samsul_ramli]

Sama2

[@Abdurrakhman-kn5bp]

apakah boleh PPK dari luar SKPD

[@samsul_ramli]

saya tidak menemukan dasar kebolehannya

[@ilhamcamaru4573]

misi pak, apakah bisa Konsepsi tugas PPTK Dan PPK di kementrian sama dgn di APBD?

[@ilhamcamaru4573]

selama ini kita menjalankan layaknya konsep di kementrian, PPTK sebagai perpanjangan tangan PPK.

[@samsul_ramli]

PPTK di APBN hanya ada di kemendagri jadi memang pembantu PPK coba pelajari Permendagri 53/2017. Pembahasan disini bukan untuk APBN atau KL

[@agustsutrisna3500]

Ijin bertanya, KPA yg menjadi PPK apakah harus memiliki sertifikat pbj? atau boleh tidak memiliki pbj. Trims 🙏

[@samsul_ramli]

tidak ada larangan

[@bangpokja9916]

Pak, ditempat kami PA juga menandatangani SPM. Apakah ini artinya PA tidak dapat bertindak sebagai PPK? Dan PA harus dibantu oleh KPA agar ada yang merangkap sebagai PPK? (biasanya kecamatan selama ini tidak memiliki KPA)

[@samsul_ramli]

akan saya bahas tentang itu

[@bangpokja9916]

Terima kasih Pak @@samsul_ramli

[@efransyah2062]

15:00

[@odifabarong]

Kalau Rumah RS dengan jumlah anggaran yg besar dengan PAnya Dinkes...apakah bisa ditetapkan lebih dari satu KPA

[@samsul_ramli]

Boleh jika ditetapkan dalam perkada

[@donabe1473]

Jika frasa "bertindak sebagai" berrrti merujuk sebagai jabatan tertentu yaitu PPK, namun istilah PPK tidak diatur khusus dalam PMD 77/2020.

[@samsul_ramli]

Seperti sy jelaskan pembuatan komitmen dan pembuat komitmen adalah kewenangannya dan PMDN tdk menyebut PPK.. jadi yg menyimpulkan itu PPK adalah kita saja tapi PMDN tidak... PMDN hanya menyebut Pejabat Pembuat Komitmen bukan PPK

[@donabe1473]

Namn pak, tugas PA slh satunya mlkkan perikatan nah dalam PBJ perikatan itukan keweangannya PA yg dalam PMDN diatur sebagai tugas PA nmn dalam wewenangnya dalam hal periakatan PBJ PA bertndak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai ktntuan perundangan yg berlaku. Kmudian PA dibantu oleh pegawai yg berkompeten dlm bidang tugas pejabat pembuat komitmen/agen pengadaan sesuai perundangan yg berlaku, brrti ada tugas pejabat pembuat komitmen nah, tugas pejabat pembuat komitmen yg dimaksd inikan PPK dalam frasa P16/18. jika dikatakan bhwa ini adalah penegasan mestinya sudah clear pada wewenangnya melakukan perikatan dengan pihak lain yg itu jga sesuai dengn P16/18. mnarik utk didiskusikan pak 😀

[@samsul_ramli]

Coba cek PMDN ada tidak konsideran Perpres 16/2018 atau dalam PP 12/2019 atau UU 23/2014 atau UU diatasnya yg menyebut PPK.. jika tdk ada maka tdk bisa serta Merta pejabat pembuat komitmen yg dimaksud adalah pasti sama dgn PPK Perpres.. artinya konteks pejabat pembuat komitmen yg dimaksud PMDN adalah tentang kewenangan pembuatan komitmen yaitu melakukan perikatan.. maka dari sy jelaskan tentang gramatika kewenangan mana tugas, tanggungjawab dan orangnya... Perpres menyebut orangnya sebagai PPK.. sedang PMDN menyebut orangnya atau pelaksananya adalah PA/KPA..

[@donabe1473]

Iya pak tidak ada dalam konsiderannya, cmn istilah tsb dan kaitannya dengan tugas dalam bidang pejabat pembuat komitmen. Pertanyaannya aturan perundangan mana yg mengatur tugas pejabat pembuat komitmen, apakah tugas itu dapat dilakukan olh yg bukan pejabat pembuat komitmen, dan aturan mana yg menjabarkan tgas.pejabat pembuat komitmen, selain P16/18?😀

[@samsul_ramli]

Bidang tugas ke-PPK-an tidak selalu terkait dengan tugas PPK pada Perpres 16/2018..bisa di cek pada Pasal 11 tugas ke-PPK-an tidak termasuk Pejabat Penandatangan Kontrak (Perikatan) kecuali setelah dilimpahkan oleh PA/KPA ke si PPK.. PPK pasal 11 mengatur pengedalian pelaksanaan kontrak ke-PPK tapi untuk TTD Kontrak adalah pelimpahan secara khusus dari PA/KPA Maka bisa kita lihat irisannya antara PA/KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.. dengan Bidang Tugas PPK yang disebut sesuai peraturan perundang-undangan.. Apakah pasti hanya Perpres 16/2018 yang menjelaskan tentang bidang tugas Pejabat Pembuat Komitmen? Bisa saja tidak karena kewenangan pembuatan komitmen jauh lebih luas dari sekedar hanya tugas Pejabat Pembuat Komitmen Perpres 16/2018... sebagai contoh terkait Mengadakan Perikatan tidak hanya tentang tandatangan kontrak saja. Akan panjang memang penjelasannya tapi memang menarik untuk didiskusikan.. saya terus terang tidak berani langsung mengaitkan kewenangan (pejabat) pembuatan komitmen dalam PMD apakah sama seruang dengan PPK yang diatur Perpres 16/2018.

[@ebonkamies5538]

Izin Pak Kepala Biro/ Kepala Bagian selaku KPA apakah dapat bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen

[@samsul_ramli]

Boleh

[@fortegroupkupang]

Bukan boleh saja, menurut pmdn malah diharuskan.

[@samsul_ramli]

@@fortegroupkupang Bapak benar menurut Bapak.. terimakasih

[@mahyuninusi311]

kereen, terimakasih pak sam

[@samsul_ramli]

sama2

[@rafidahlaknatullah3047]

Bisakah PPK diganti oleh ketua PKK?

[@samsul_ramli]

tidak ada istilah ketua PPK, karena PPK satu orang

[@charlesjelsen8785]

Terimakasih pak. Sehat dan sukses selalu.

[@samsul_ramli]

sama2

[@Rahayaan_DTR]

Selamat siang pa, poin ke 11 kpa merangkap ppk apakah dalam hal ini harus memiliki sertifikat atau pelaksanaan kontrak di laksana oleh pegawai asn yang bersertifikat pbj,.. mohon pentunjuk pa, karna kalimatnya di bantu..

[@samsul_ramli]

dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi tidak ada clue yang mengarah pada PBJ Tkt Dasar

[@jerinxcool]

@@samsul_ramli Pak, apakah begini: PA/KPA sebagai PPK tidak wajib memiliki sertifikat PBJ? PA/KPA menunjuk PPK, PPK wajib memiliki sertifikat PBJ?

[@samsul_ramli]

Utk sertifikat sy sdh dapat clue SD 2023 boleh TK. Dasar.. Karena PA/KPA pemilik kewenangan maka sertifikasi atau tidak adalah tanggungjawab penuh ketika melaksanakan... Sedang PPK jika tidak bersertifikat maka tidak memenuhi syarat..

[@rudiyankes8101]

Izin Pak.. berdasarkan Perka LKPP (kalau tdk salah, mhn koreksi..), PPK tdk boleh di jabat oleh penanda tangan SPM atau bendahara)

[@samsul_ramli]

Lihat serial setelah ini sdh sy bahas

[@masbawuk]

Salam. Dalam video kzbin.info/www/bejne/b4mnXmhsbsaCh7s disampaikan bahwa karena PP 12/2019 dan Perpres 16/2018 kedudukannya setara sebagai atribusi dari undang-undang, pengangkatan PPK menjadi klausul wajib bagi daerah secara kondisional (terdapat pegawai yang mempunyai kompetensi PPK). Di video ini, saya menangkap bahwa penunjukan PPK tidak wajib karena sudah dilaksanakan oleh PA/KPA. Mohon penjelasan Pak Samsul.

[@samsul_ramli]

Sekarang norma itu sdh jelas di PMDN 77

[@nandosstar6559]

Dasar hukum KPA dapat merangkap sebagai PPK apa ya. ?

[@samsul_ramli]

silakan dibaca Perpres 16/2018, Perlem 9/2018 dan PMDN 77/2020

[@hendrizagenlah]

salam hormat guru ulun hehe

[@samsul_ramli]

:D

[@yohanirmawan429]

Kalau PA yg bertndak sebagai PPk itu hanya untuk paket di atas 100M atau tidak pak

[@samsul_ramli]

tidak ada kaitannya

[@azkafachrezahafidz9249]

Berdasarkan penjelasan bapak, saya menangkap bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah ex officio PA/KPA. Jika iya, kenapa PMDN 77 Tahun 2020 memilih menggunakan redaksi "dalam hal mengadakan ikatan perjanjian ... PA bertindak sebagai PPK ..." padahal tanpa bertindak sebagai PPK pun tugas PA memang mengadakan ikatan perjanjian, mohon pencerahannya pak? 🙏

[@samsul_ramli]

PA bisa saja melimpah kan ke KPA

[@azkafachrezahafidz9249]

Maaf pak masih ada pertanyaan lanjutan 😊, apakah ada ruang/dibolehkan Pengguna Anggaran melakukan ikatan perjanjian barang/jasa yang tidak bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Permendagri 77 pak? 🙏

[@samsul_ramli]

@@azkafachrezahafidz9249 PA adalah pemilik kewenangan termasuk perikatan jadi tdk masalah

[@azkafachrezahafidz9249]

Makasih pak atas pencerahannya 🙏🙏

[@emilsonpadalas4815]

Kalo kepala dinas provinsi yang mencakup luas wilayah yang cukup luas..kalo pa/KPA sebagai PPK yang bertanggung jawab fisik keuangan kapan lagi dia akan menjalankan fungsi struktural nya..harus keliling ketiap kabupaten melakukan fungsi PPK nya..

[@samsul_ramli]

Penyusun PMDN 77/2020 mungkin menganggap yang diperbanyak adalah tim teknis KPA yang memiliki kompetensi ke-PPK-an sehingga dapat menjalankan tugas atas nama PA/KPA dalam teknis pekerjaan/pengadaan