SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Perpres 16/2018 sebagaimana diubah dengan Perpres 12/2021
Bagian Kedelapan Serah Terima Hasil Pekerjaan
Pasal 57
Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

[@muhammadhanif6540]

Terimakasih ilmunya pak

[@samsul_ramli]

sama2

[@efendimuksan4796]

sy di Lombok, pingin banget berusa sama Bapak, semoga Bapak Berkenan

[@samsul_ramli]

Masih kegiatan di Gili trawangan

[@efendimuksan4796]

@@samsul_ramli boleh kita ketemu pak🙏🏻🙏🏻🙏🏻 sy di Lombok Timur pak

[@efendimuksan4796]

@@samsul_ramli mari berkunjungnk Sembalun gunung renjaninpak

[@samsul_ramli]

Tgl 30 sudah otw pulang Pak, semoga lain kali bisa ketemu

[@totongkasturi6038]

Sejak saya baca tulisan2 Abang di google, sampai sekarang sy selalu laporin masalah pengadaan b/j ke APH. Trima kasih bang, ilmu Abang ini bermanfaat sekali.

[@samsul_ramli]

🙏

[@gadoodag56]

Kereeeennn view opening nya., Terima Kasih share ilmunya bang🙏🏻🙏🏻🙏🏻.,

[@samsul_ramli]

sama2

[@efendimuksan4796]

Selamat liburan di Lombok Pak,.. sampai hari apa pak di Gili Trawangan Insya Alloh betah

[@samsul_ramli]

Tgl 30 Juni SDH balik Jakarta pak

[@efendimuksan4796]

@@samsul_ramli masih lama dong pak,.. semoga bisa ketemu pak..

[@yusufkasim1483]

Ass..mau tanya pak..dlm pelaksanaan apbd tentang swakelola..bagaimana kita menetapkan paket pekerjaan dlm apbd sebgai swakelola..

[@hendrizagenlah]

izin komen pak samsul.. byk yg ribut dgn hilangnya pphp/pjphp.. terutama ttg siapa yg akan melaksanakan pemeriksaan n menerima hasil pkerjaan.. dari bbrp keluhan yg ulun dgr lgsg atau baca.. sbagian besar krn smpai akhir perpres 12 kluar.. tupoksi pphp msh di amanahi n mau melakukan tupoksi seperti pd perpres 54.. jd bukan hanya sbatas pemeriksaan administrasi.. yg dr perpres 16 sdh melaksakan sbatas administrasi saja.. lebih nyantai aja menyikapinya 😁

[@samsul_ramli]

belum bisa move on

[@totongkasturi6038]

Bang, klo dalam masa pemeliharaan , tembok saluran irigasi roboh karena isi tembokan berisi tanah bukan adukan dan batu belah, (dalam masa pengujian/pemeliharaan), siapa yg harus bertanggung jawab.

[@samsul_ramli]

Penanggung jawab utama penyedia pelaksana sesuai Perpres. Selanjutnya PPK wajib memerintahkan perbaikan.

[@allridosimanjuntak4491]

Bang..contoh kasus : misalnya tahun 2022 terdapat pekerjaan konstruksi dan selesai 100 % di akhir kontrak selanjutnya PHO di TTD oleh PPK tahun 2022, selanjutnya ada pemeliharaan selama 6 bulan yg jatuh temponya di bulan Juni 2023 yang mana PPK 2022 telah di ganti ..nah dlm BA. FHO siapa yang TTD??? Apakah PPk 2022 atau PPK 2023...mohon pencerahannya

[@samsul_ramli]

PA penanggungjawab PHO dan dapat menugaskan PPK manapun dibawahnya.

[@sidjabat86]

Apakah tim pho mengeluarkan berita acara sebagai output untuk ppk menandatangani serah terima hasil pekerjaan?

[@samsul_ramli]

Ya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan

[@alitparnata3059]

Bahasan pak Samsul selalu menarik n up to date 😁👍

[@samsul_ramli]

terimakasih Bapak

[@hobimancing1982]

Kalau format untu Berita Acara Serah Terima Barang tersebut ada ya pak, dan yang tanda tangan siapa2 saja ya pak, apa ada peraturan yang mengatur mengenai hal itu, kami masih belajar dari Bengkayang.

[@samsul_ramli]

Format baku BAST sangat tergantung kebijakan pembayaran masing2 klpd

[@hobimancing1982]

@@samsul_ramli oohhh siapp pak, maksudnya masing2 daerah ya pak, kalau belanja barang dan jasa contoh makan dan minum jamuan tamu di atas 200 juta harus pakai e-purchasing juga ya pak.

[@samsul_ramli]

Sekarang diutamakan kedepan akan diwajibkan

[@hobimancing1982]

@@samsul_ramli oohhh begitu ya pak, soal di kami ada masih belum e-purchasing pak tidak apa2 kali ya pak.

[@samsul_ramli]

@@hobimancing1982 segera usahakan

[@arifj2306]

Trims..sedikit tercerahkan... jadi walaupun pphp dihapus, serah pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dilakukan PPK. Jika ppk tidak dibentuk, maka otomatis KPA/PA pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan oleh KPA/PA.

[@samsul_ramli]

👍👍👍

[@totongkasturi6038]

Mantaf Abang ini, Abang sy mau tanya nih, kira2nya kenapa yah, pekerjaan belum selesai ,upah pekerja gak di bayar,tapi pekerjaan sudah di terima dan dibayar, dan pekerjaan tidak diselesaikan sampai sekarang, *proyek posyandu model desa kab. Majalengka, Jabar."

[@samsul_ramli]

berarti potency masala

[@totongkasturi6038]

Terima kasih bang.

[@agungprasetyo5625]

Izin bertanya pak, jika outcome tidak tercapai sperti yg dijelaskan dalam kontrak, misalkan outcome debit suatu proyek air minum adalah 20 liter/detik tetapi saat diuji hanya 15 liter /detik, apakah bisa dikatak proyek nya gagal bermanfaat? Adakah di dlm peraturan permen yg mengatur terkait outcome suatu jasa konstruksi pak?

[@samsul_ramli]

Tanggungjawab para pihak mestinya dijelaskan dalam kontrak. Kontrak pengadaan base nya output sedangkan outcame sifatnya jangka panjang (program dan kegiatan). Jadi perikatan mestinya memperjanjikan yang outputnya dapat diukur kepastiannya. Jika debit air minimal 20’lt/detik adalah output maka jika penyedia menynggupi dalam kontrak debit dibawah itu termasuk hasil pekerjaannyg tidak dapat diterima. Tapi persoalan misal debit tersebut akan bertahan dalam jangka panjang sehingga secara outcame bisa dinikmati masyarakat tentu diluar lingkup kontrak. Jadi kembali pada bagaimana output pekerjaan dapat diukur dan diperikatkan

[@nurjasia8461]

Pak mau tanya pihak ketiga sudah ambil UM 30% trus 4 bulan kemudian menagih MC 26,5 % trus kqmi tolqk krn tagihan berikutnya harusnya lebih dari 30% krn akan di kembqlikan UM yg lalu begitu ya pak mohon penjelasannya 🙏🏻

[@samsul_ramli]

@@nurjasia8461 4 bln baru 26,5% sepertinya ada yg salah dipengendalian kontrak. Uang muka dicicil disetiap termin jika MC harusnya setiap bulan termin dipotong 30% bukan 4 bulan.

[@fauzi_ucie4032]

Pphp sdh dihapus, terus siapa yang memiliki kewenangan memeriksa administrasi hasil pekerjaan?

[@samsul_ramli]

Sudah ada petugas2 yang melakukan sesuai administratif pengelolaan keuangan daaerah

[@sastrairawan4273]

Aslm pak,..ijin apakah boleh KPA menetapkan tim PHO pak dalam kontek perpres 1221 selain PPTK yg melaksanakan Tugas PPK,..dgn konsep PPTK pelaksana teknisnya selesai kerjaan pptk,KPA/PPK meminta Tim yg dibentu tadi utk melakukqn pemeriksaan pak

[@samsul_ramli]

TDK masalah

[@sastrairawan4273]

Terimakasih pak🙏🙏🙏

[@agustinusnagekeo8392]

Ijin bertanya bang.untuk pekerjaan konstruksi perpipaan air bersih.seluruh item pekerjaan sdh di kerjakan dan volume pipa terpasang sudah sesuai kontrak.namun ada sisah pipa yg tdk terpasang.untuk sisah pipanya apakah penyedia jasa harus mengembalikan ke dinas terkait.atau tidak perlu di kembalikan..??karena yg trpasang sdh sesuai gambar rencana..

[@samsul_ramli]

Tergantung jenis kontrak dan klausul material on site.. untuk kontrak harga satuan umumnya hanya dibayar yang terpasang dan tidak masuk dalam MOs.. utk lumsum walaupun tidak disarankan maka dibayar sesuai output yg diperjanjikan meskipun terdapat sisa material dan umumnya ini dalm rancangan kontrak dijadikan Mos yg jd aset negara

[@rikoslamet339]

Izin bertanya bang, dmana posisi pengurus barang ( bendahara barang ) pada saat pemeriksaan barang dan serah Terima barang? Apakah ikut menandatangani kedua berkas tersebut? Atau cukup penyedia dan ppk saja?

[@samsul_ramli]

Bendahara barang berada pada tatanan proses pencatatan aset setelah serah terima dilakukan baik sebelum atau sesudah pembayaran.. silakan dilihat Permendagri 19/2016

[@maasimilianosolihin5592]

Setelah PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA melalui berita acara, apakah tugas Dan tanggungjawab PPK terhadap hasil pekerjaan telah berakhir? Bagaimana jika setelah selesai masa pemeliharaan kemudian bangunan mengalami kerusakan? Mohon penjelasannya Pak, terima kasih

[@samsul_ramli]

Tanggungjawab bangunan telah menjadi tanggungjawab PA namun tugas PPK tetap ada utk memastikan pemeliharaan dilakukan sesuai masanya. Tanggungjawab kerusakan adalh tanggungjawab Penyedia

[@mystikus8340]

Izin bertanya pak samsul.. Tahun 2021, kami sdh terlanjur membentuk pphp di bulan januari dan ada anggarannya. Setelah dicek di perlem lkpp no. 12 thn 2021 di bagian SSU kontrak dimunculkan PPHP.. Apa bisa dijadikan dasar pembentukan PPHP?? Krn dikantor kami ada yg masih ngotot perlunya PPHP alasannya ada di SSU kontrak di perlem 21. Mkasih pak.

[@samsul_ramli]

bertentangan dengan perpres, jadi silakan dihapus

[@mystikus8340]

@@samsul_ramli terimakasih byk pak..

[@heruheryana8769]

mohon penjelasan mengenai Tim Teknis dari ASN, sejauh mana dapat diberikan tugas dan wewenangnya, serta dapatkah menggantikan peran PPHP?

[@samsul_ramli]

Tim Teknis bertanggungjawab ke PA/KPA dan PPK. TIdak ada istilah menggantikan peran PPHP, yang ada adalah tugas2 pemeriksaan hasil administratif dikembalikan kepada petugas2 pendukung PA yang telah ada seperti PPTK, Penatusahaan keuangan dll

[@ahmadrizalriyadi9322]

Assalamualaikum .. minta pencerahannya Pak Samsul .. untuk pekerjaan konstruksi, misal Akhir Pekerjaan sesuai SPMK berakhir Hari Jum'at tgl 09 September, rekomendasi konsultan selesai pekerjaan hari Rabu 07 September, pada hari senin 12 September dilakukan pemeriksaan lapangan dan tidak terdapat kekurangan (sudah 100% sesuai dengan Rekomendasi dari Konsultan) dan Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO) dilaksanakan hari Selasa 13 September, apakah penyedia dikenakan denda keterlambatan selama 4 Hari .. ? mengingat tgl 11 & 12 September itu hari libur dan ada proses administrasi surat menyurat dari PPK kepada Tim Administrasi (selaku pemeriksa kelengkapan ) & Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan (selaku pemeriksa lapangan)

[@samsul_ramli]

Harusnya proses pemeriksaan dan serah terima selesai sebelum 7 september kalau 7 september adalah akhir masa pelaksanaan

[@ahmadrizalriyadi9322]

@@samsul_ramli jika di BA Serah Terima Hasil Pekerjaan (tgl 13 September) di masukan point "Hasil Pemeriksaan Pekerjaan sudah sesuai dengan rekomendasi dari Konsultan tgl 7 September dan penyedia tidak dikenakan denda" apakah boleh rekomendasi dijadikan patokan .. ?

[@samsul_ramli]

@@ahmadrizalriyadi9322 serah terima hasil pekerjaan bukan pada saat dinyatakan konsultan pengawas tapi saat dinyatakan diterima oleh Yg berkontrak atau pejabat penandatangan kontrak. Pejabat penandatangan kontrak adalaah PA/KPA/PPK.

[@ahmadrizalriyadi9322]

@@samsul_ramli baik .. jasakallah khair atas pencerahannya

[@samsul_ramli]

@@ahmadrizalriyadi9322 afwan sama2

[@maorezarizal3289]

Nah, Pak bagaimana klo BAST yg ada pada aplikasi SAKTI? Itu bagaimana ya Pak masalah BAST pada SAKTI?

[@samsul_ramli]

saya tidak mempelajari terkait aplikasi tersebut tetapi mestinya tidak menghalangi karena meski aplikasi tetap harus menyediakan fitur yang diperlukan baik berupa print out, akses atau keterangan

[@pelinberampu1656]

izin pak samsul, apakah dibenarkan Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) ?

[@samsul_ramli]

Jika dituangkan dalam kontrak dan memang bagian itu berfungsi secara terpisah

[@darwinrachmanto310]

izin bertanya pak, apakah 'wajib ada' dokumen surat jalan dalam proses pengadaan barang sbg syarat permohonan pembayaran?

[@samsul_ramli]

Bisa dijelaskan yg dimaksudkan surat jalan itu dokumen yg berkaitan dgn apa ya?

[@darwinrachmanto310]

@@samsul_ramli surat yg lazim diberikan oleh penjual barang (/toko) yg berisi nama barang dan jumlah barang dan kita menandatangani surat jalan tsb jika barang sdh kita terima

[@samsul_ramli]

@@darwinrachmanto310 yg wajib adalah Serah Terima antara penyedia dgn PPK. Kalau antara penyedia dgn supplier atau lainnya tidak wajib harusnya

[@darwinrachmanto310]

Terima kasih pak, jk ingin bertanya-,tanya dgn BPK lebih enak dimana ya pak

[@samsul_ramli]

@@darwinrachmanto310 silakan lewat chat sj o81351o9o3o8

[@topmarkotop8641]

Ijin bertanya pak, apakah bisa pemerintah melakukan pemeliharaan gedung, sementara pihak rekanan, belum melakukan serah terima? Mohon pencerahannya

[@samsul_ramli]

Kalau blm serah terima masih tanggungjawab penyedia

[@indrasidiq4302]

Ijin bertanya pak , jika masa pemeliharaannya melewati tahun berikutnya, dan pada tahun berikutnya juga PPK nya berubah, yang mau saya tanyakan, siapa yang mendatangani FHO nya? PPK awal yang menandatangani Kontrak atau PPK yg baru?

[@samsul_ramli]

PPK baru atas perintah PA

[@indrasaptidaulay6720]

Maaf pak Samsul nanya lagi. Apakah pengalamann Manager keuangan harus Pengalaman mengelola keuangan pada proyek kontruksi atau boleh menggunakan pengalaman mengelola keuangan pada pekerjaan selain kontruksi? Terimaksih Pak

[@samsul_ramli]

samsul 1 second ago Permenpu 14 tidak membatasi, dan tidak diperlukan SKK

[@ilhamilo83]

mana yang lebih dulu dibuat, bast atau bap? terima kasih

[@samsul_ramli]

BAST dulu Baru BA Penyerahan Pekerjaan

[@ilhamilo83]

Terima kasi ilmunya.

[@firmanazrai2695]

Apakah dibolehkan PA membuat Surat Keputusan (SK) terkait Penerima Hasil Pekerjaan internal SKPD, sbg pelimpahan tugas terkait pemeriksaaan hasil barang/pekerjaan

[@samsul_ramli]

PPHP sudah dihapuskan jadi akan bertentangan dengan pepres

[@asmudinmudin8700]

Ijin bertanya pak Apakah tim serah terima pekerjaan dapat terkena sanksi hukum jika dikemudian hari proyek yg telah di serah terimakan tersebut bermasalah? Mohon penjelasannya pak🙏🙏

[@samsul_ramli]

Tergantung sumber masalahnya

[@ariefebriansyah4751]

Izin bertanya bang. Pphp sempat menolak utk menandatangani Berita acara Hasil pekerjaan, dengan alasan bahwa Perpres tahun 12 tahun 2021 ini tidak ada lagi wewenang utk menandatangani hasil pekerjaan. Tetapi PPK mengatakan tetap memakai Perpres yg lama yg PPHP msh ada didalamnya dikarenakan blm ada sosialisasi ttg Perpres 12 tahun 2021 ini di kab. Kami. Apakah Perpres 12 tahun 2021 ini kalau blm disosialisasikan Di kabupaten kami apakah masih pakai aturan yang lama? Atau secara otomatis wajib mengikuti Perpres 12 tahun 2021 yg baru ini ?dan Perpres yg lama tidak berlaku ? Mohon pengarahan nya bang?

[@samsul_ramli]

Wajib sudah menggunakan.. segera adakan sosialisasi

[@ariefebriansyah4751]

Klo kasus seperti ini, pendapat Abang, apakah PPHP menanda tangani atau tidak bang?

[@samsul_ramli]

tidak

[@nz1563]

Izin bertanya pak, jika kontrak d ttd oleh PA/KPA, dan telah membentuk tim untuk pemeriksaan hasil pekerjaan, akan tetapi pada thp serah terima yg menerima hasil pekerjaan PPTK dan mengetahui PA/KPA, apakh diperbolehkan seperti itu, trims...

[@samsul_ramli]

PPTK jika punya sertifikasi dan surat tugas boleh menerima hasil, jika tidak maka tidak boleh

[@weniwirdaningsih4100]

Pak,mohon petunjuk nya,,bingung dg tahapan2 penerimaan hsl pekerjaan utk pek.konstruksi dan pengawasan,apakah ada juknis dan form2 Ba nya pak,utk kami pelajari ,,semoga bapak berkenan menjawabnya 🙏

[@samsul_ramli]

Secara khusus bisa dicari dalam modul2 pelatihan oleh BPSDM Kemenpupr.. salah satunya SIBIMA silakan Bapak akses dan jika perlu mendaftar pada pelatihan2 kemenpupr..

[@hermansuherman2760]

Malam pa mu tanya apa kah dana APBD.bisa di tukar dengan DAK. Spk

[@samsul_ramli]

Itu kebijakan penganggaran dan keuangan

[@erwinsiswanto3945]

Izin bertanya..kalau penyedia meninggal dunia semntara kontrak Masi berjalan apakah wajib di buatkan surat pemutusan kontrak atau bgmn pak..mohon bantuan nya pak .mksih sebelumnya 🙏🙏

[@samsul_ramli]

Selama ada ahli waris atau penerus perusahaan sesuai akta pendirian perusahaan atau keterangan waris dari notaris masih bisa dilanjutkan dengan catatan berdasarkan penilaian PPK pelaksanaan pekerjaan dapat dilanjutkan. Jika tidak maka kontrak dihentikan untuk bisa dilanjutkan penyedia lain yang ditunjuk atau dihentikan sama sekali.

[@erwinsiswanto3945]

@@samsul_ramli apakah wajib sya buatkan surat pemutusan kontrak karena meninggal dunia 🙏

[@samsul_ramli]

Meninggal adalah peristiwa unforseen jadi bukan sanksi pemutusan tapi penghentian.

[@AksalAchmad]

izin bertanya pak : 1. Tim untuk memeriksa hasil pekerjaan apakah berbeda/sama dengan Tim yang memeriksa administrasi pekerjaan? 2. setelah pekerjaan 100%, ada berapa tahapan yg dilakukan sebelum masuk ke tahapan pembayaran? 3. Komposisi Tim PHO idealnya di isi oleh siapa saja pak? apakah cukup dgn Direksi Teknis (Konsultan), Direksi Lapangan, Pengawas Lapangan dan Pelaksana (Kontraktor) ? 4. Tim PHO dan Tim yg memeriksa administrasi pekerjaan, apakah SK nya keluarkan oleh KPA, atau cukup dgn SK PPK? makasi atas jawabannya pak samsul.

[@samsul_ramli]

1. PPHP dihapuskan jadi tim apapun itu adalah membantu PPK. 2. Lihat regulasi pembayaran setempat 3. Sesuai kebutuhan PPK 4. Tim yg membantu PPK di SK kan PPK, jika tim herasal dari luar unit kerja diperlukan SK Tim teonis dari PA

[@AksalAchmad]

makasi banyak atas jawabannya pak samsul.

[@rimoenk]

Kalo di SK kan oleh PPK, terus honor nya dari mana... terus apa guna KTU, Korlap, Tim ADM Teknis, Pengawas dan Tim Verifikasi Keuangan dan Konsultan...bukankah selama proyek berjalan pada saat penyedia ingin mencairkan MC semua administrasi seperti Back Up juga sudah dilakukan...🙏🙏🙏

[@Skullskullidealis]

Bang,personil hrs dihadirkan ga utk konstruksi

[@samsul_ramli]

Dihadirkan saat PCM

[@yunicaturindraningrum4114]

Klau PPHP dihapus utk serah terima dilakukan oleh siapa ya pak maaf

[@samsul_ramli]

Berarti video sy tdk jelas atau tidak di simak SD selesai.. 😢

[@biroperencanaandankeuangan2099]

Ass. Izin bertanya Pak. Misalnya ada kegiatan belanja jasa lainnya, selesainya tgl. 23 september tetapi pengajuan BASTnya tgl 24 september, apakah boleh?

[@samsul_ramli]

Selama BAST masih dalam masa pelaksanaan kontrak dan dalam BAST diterangkan dgn jelas masa pelaksanaan pekerjaan dan pemeriksaan hingga penerimaan sesuai dgn tahap pelaksanaan pekerjaan maka tidak masalah

[@biroperencanaandankeuangan2099]

@@samsul_ramli Mantab nieh Pak Samsul. Terima kasih, Pak. 👍👍

[@wdchanel7673]

Malam pak Samsul semoga sehat selalu....mau nanya l PA yg menetapkan PPK untuk pembayaran paket pekerjaan itu dilakukan setelah serah terima dari penyedia ke PPK dan serah terima ditandatangani oleh penyedia dan PPK apa pembayaran dilakukan setelah PPK menyerahkan hasilnya ke PA, makasih

[@samsul_ramli]

Setelah serah terima hasil pekerjaan dan hasil pekerjaan diterima PA dari PPK

[@dedykoi7072]

Izin bertanya pak samsul Ramli jika KPA selaku PPK maka dalam hal serah terima barang/jasa dilakukan dari penyedia kepada PPK .. pertanyaan nya apakah diperlukan serah terima pekerjaan lagi dari PPK ke KPA.? Atau PPTK yang menyerahkan kepada KPA?

[@samsul_ramli]

Tidak perlu menyerahkan pada diri sendiri nanti kaya sinetron 😁

[@darmadi1673]

Saya mau bertanya pak, kalau dalam pelaksanaanya di kedinasan PjPHP masih ada dan belum dihapuskan bagaimana ya pak untuk pengadaan bulan februari dan selesai bulan maret. Mohon bantuannya pak untuk tugas akhir saya 🙏

[@samsul_ramli]

Masih masa transisi tidak masalah

[@riskinosarolan1842]

Izin bertanya Pak Samsul, apakah pembelian atk dibawah 50 juta perlu dibuat bast antara ppk dengan pihan ke 3? Setelah barang diterima apakah perlu dibuatkan bast dengan pengurus barang?

[@samsul_ramli]

Nota atau kuitansi harusnya cukup. Utk aset harus ada pencatatan melalui pengurus barang.

[@riskinosarolan1842]

@@samsul_ramli pencatatan oleh pengurus barang apakah memerlukan bast dari ppk, atau cukup dengan penyerahan faktur/kwitansi yang diketahui oleh pengurus barang Pak?

[@samsul_ramli]

Pengurus barang bukan pelaku pengadaan tetapi organisasi aset. Jadi tidak ada kaitannya antara kuitansi/faktur atau bast dari ppk dengan pengurus barang. Pengurus Barang hanya berurusan ketika PA menerima Aset.

[@dhanurdwijatmiko]

Assalamuallaikum.. syarat personalia atau tim yg dibentuk oleh PPK apakah harus ber sertifikasi pak?

[@samsul_ramli]

Tidak harus tapi sesuai dgn kebutuhan PPK

[@eniwati4777]

Dalam hal KPA tdk menetapkan PPK, tetapi PPTK dilimpahkan tugas PPK butir a sampai m sesuai perpres 12/2021, maka serah terima pekerjaan dilakukan pada siapa pak?

[@samsul_ramli]

Penyedia kepada KPA

[@muhammadadiansyah5461]

izin bertanyak bang, apakah bisa PPK membentuk Tim Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan untuk memeriksa pekerjaan ?

[@samsul_ramli]

Boleh contoh tim PHO/FHO

[@muhammadadiansyah5461]

@@samsul_ramli Thanks bg atas ilmunya

[@fafchanelyf3642]

@@samsul_ramli klo d standar harga msh tercantum honor sebagai pphp, apakah bs tim tehnis pemeriksa barang dikasih honor ny.

[@donabe1473]

Hilang PPHP, sirna pula HONOR PPHP 😂😂😂😂

[@Skullskullidealis]

Yg kasih honor kontraktor

[@donabe1473]

Itu bukan honor tp horor 🤣

[@samsul_ramli]

🤦

[@samsul_ramli]

😀😀😀

[@rimoenk]

Yang lebih ekstrimnya, kebiasaan tim pphp/pho...ke lokasi pekerjaan saja tidak pernah, tiba tiba tanda tangan dan dapat honor... ketika ada pemeriksaan dari inspektorat dan atau bpk... mereka pura pura lupa.... mubajir dan ndak penting

[@bilabyatarsibarani7514]

Pak nau tanya, misalkan kontrak jasa konsultansi perencanaan berakhir 01/02/22, penyedia bermohon utk BAST tgl 04/02/22. PPK kemudian mengeluarkan BAST tgl 08/02/2022, karena harus memerika hasil produk yg dihasilkan penyedia. Yg saya tanya titik waktu pengenaan dendanya yg mana ya? Apakah boleh PPK menunda BAST dengan dalih membutuhkan waktu utk cek dan ricek produk penyedia jasa?

[@samsul_ramli]

sejak 01/02/22 karena mestinya BAST diproses jauh sebelum itu.

[@bilabyatarsibarani7514]

@@samsul_ramli Trims pak