Video 8E Laporan realisasi APBDes

Video 8E Laporan realisasi APBDes ‪@duniakampusku‬
#laporanrealisasiapbdesa #laporanrealisasiapbdes #laporanrealisasiapbd #laporanrealisasi #laporan #realisasi #apbdesa #apbdes #anggaranpendapatanbelanjadesa #anggaranpendapatanbelanja #anggaranpendapatan #anggaranbelanja #anggaranpendapatandanbelanja #anggarandesa #akuntansidanadesa #akuntansidana #akuntansidesa #akuntansi #dana #desa

[@MathildisDuanona]

29_Mathildis Andriyani Dua Nona Ijin bertanya Bagaimana cara mengelola pendapatan dan belanja desa agar dapat digunakan secara efektif?

[@e_12_niputuekasrisetyadewi23]

12_Ni Putu Eka Sri Setya Dewi (Kelompok 8) Ijin menjawab a. Merancang Anggaran Tahunan Anggaran tahunan merupakan alat yang efektif untuk mengatur pengeluaran desa dan memastikan penggunaan dana yang tepat. Selalu perbaharui anggaran setiap tahun dan sertakan alokasi untuk kebutuhan mendesak dan pengembangan infrastruktur. b. Diversifikasi Sumber Pendapatan Selain memanfaatkan dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, coba temukan sumber pendapatan lain untuk desa. Contohnya dengan mengembangkan UMKM atau pengembangan potensi pariwisata desa. c. Melaksanakan Pengawasan Keuangan Rancanglah sistem yang baik untuk mengawasi penggunaan dana desa, termasuk laporan keuangan bulanan dan audit berkala. d. Maksimalkan Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan keuangan, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

[@andreasKrisnawan]

saya andreas adi krisnawan (02) izin menanggapi pertanyaan diatas, Untuk mengelola pendapatan dan belanja desa agar digunakan secara efektif, pertama-tama perlu ada perencanaan anggaran yang jelas dan transparan. Setiap sumber pendapatan harus dicatat dengan baik dan belanja harus disesuaikan dengan prioritas kebutuhan desa, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sehingga alokasi dana bisa sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Pengawasan dan evaluasi rutin juga harus dilakukan agar penggunaan dana bisa dipantau dan jika ada penyimpangan bisa segera diperbaiki.

[@MathildisDuanona]

@@e_12_niputuekasrisetyadewi23ijin menanggapi Pengorganisasian belanja desa sangat penting karena memengaruhi efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Melalui perencanaan anggaran tahunan, diversifikasi sumber pendapatan, pengawasan keuangan yang ketat, dan partisipasi aktif masyarakat, desa dapat memastikan dana digunakan secara optimal, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

[@MathildisDuanona]

29_ Mathildis Andriyani Dua Nona Pertanyaan Kenapa penting dilakukan pengorganisasian belanja desa bagi perangkat desa?

[@e_27_idaayuindirasitadevi7]

27_Ida Ayu Indira Sita Devi (kelompok 8), ijin menjawab pengorganisasian belanja desa penting karena ketika melakukan perencanaan alokasi untuk masing-masing program yang akan diusulkan, dalam proses pencairan, penyaluran, penatausahaan maupun dalam mempertanggung jawabkan dana yang dikelola.

[@MathildisDuanona]

@@e_27_idaayuindirasitadevi7 Ijin Menanggapi 1. Perencanaan Alokasi yang Tepat: • Kesesuaian dengan Prioritas Desa: Mengorganisir belanja desa memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan melalui musyawarah desa. • Efisiensi Penggunaan Dana: Perencanaan yang baik membantu menghindari pemborosan dan memastikan bahwa dana dialokasikan untuk program yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. 2. Proses Pencairan yang Lancar: • Kepatuhan terhadap Regulasi: Pengorganisasian belanja membantu memastikan bahwa proses pencairan dana mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku, sehingga menghindari masalah hukum dan administratif. • Transparansi dan Akuntabilitas: Dokumentasi yang baik selama proses pencairan meningkatkan transparansi dan memudahkan dalam audit dan pengawasan. 3. Penyaluran yang Tepat Sasaran: • Distribusi yang Merata: Pengorganisasian belanja memastikan bahwa dana didistribusikan dengan adil dan tepat sasaran, sehingga semua program yang diusulkan dapat berjalan sesuai rencana. • Pengawasan dan Pengendalian: Sistem pengorganisasian yang baik memudahkan pengawasan terhadap penyaluran dana, memastikan tidak ada penyimpangan atau penyalahgunaan. 4. Penatausahaan yang Efektif: • Pencatatan yang Rapi: Sistem penatausahaan yang baik membantu dalam mencatat semua transaksi keuangan secara detail, sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. • Kemudahan dalam Pelaporan: Pencatatan yang terorganisir memudahkan perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan secara tepat waktu dan akurat. 5. Pertanggungjawaban Dana yang Transparan: • Pelaporan yang Akurat: Pengorganisasian belanja yang baik memastikan bahwa semua dana yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas melalui laporan yang akurat dan transparan. • Meningkatkan Kepercayaan Publik: Transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Dengan pengorganisasian belanja desa yang baik, proses mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban dana dapat dilakukan dengan lebih efisien dan transparan, sehingga mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

[@stefanus326]

03_Stefanus Ngongo Bulu Izin menanggapi Pengorganisasian balanja desa memiliki banyak manfaat bagi perangkat desa dan masyarakat desa secara keseluruhan. ada beberapa alasan mengapa penting dilakukan pengorganisasian belanja desa bagi perangkat desa 1. Transparansi: Dengan pengorganisasian balanja desa, perangkat desa menjadi lebih transparan dalam mengelola anggaran dan pengeluaran desa. 2. Akuntabilitas: Dengan sistem pengorganisasian yang baik, perangkat desa dapat lebih mudah mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa kepada masyarakat. 3. Pengendalian Keuangan: Dengan pengorganisasian balanja desa, perangkat desa dapat lebih mudah mengendalikan keuangan desa, termasuk dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana desa. 4. Efisiensi Pengelolaan Dana Desa: Dengan adanya pengorganisasian balanja desa, perangkat desa dapat lebih efisien dalam mengelola dan mengalokasikan dana desa untuk kepentingan masyarakat. 5. Partisipasi Masyarakat: Dengan transparansi dan akuntabilitas yang ditingkatkan melalui pengorganisasian balanja desa, masyarakat desa juga dapat turut serta dalam mengawasi penggunaan dana desa dan memberikan masukan dalam perencanaan pengeluaran dana desa.

[@nikadekfitrianapratiw8]

22_Ni Kadek Fitriana Pratiwi ijin menanggapi , Pengorganisasian belanja desa bagi perangkat desa sangat penting karena 1. dapat Memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien untuk memberikan manfaat maksimal bagi warga desa. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, yang penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pelaksanaan anggaran. 4. Menggunakan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana, pendidikan, kesehatan, dan lainnya, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. 5. Meningkatkan kemandirian desa dalam mengelola dana sendiri. 6. Memungkinkan adanya pengawasan dan evaluasi yang terus-menerus terhadap pelaksanaan anggaran.

[@MathildisDuanona]

@@e_27_idaayuindirasitadevi7ijin menanggapi Ringkasan: Pentingnya Pengorganisasian Belanja Desa Pengorganisasian belanja desa sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berikut adalah poin-poin penting dalam berbagai tahapan pengelolaan dana: 1. Perencanaan Alokasi untuk Masing-Masing Program yang Diusulkan: • Kesesuaian Prioritas: Membantu alokasi dana sesuai dengan prioritas dan kebutuhan desa yang telah ditetapkan. • Efisiensi Penggunaan Dana: Mencegah pemborosan dan memastikan setiap program mendapatkan dana yang cukup untuk mencapai tujuannya. 2. Proses Pencairan: • Kepatuhan terhadap Prosedur: Mengurangi risiko kesalahan atau penyalahgunaan dana dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. • Transparansi: Dokumentasi yang jelas meningkatkan transparansi, memudahkan audit dan pengawasan, serta membangun kepercayaan masyarakat. 3. Penyaluran: • Penyaluran yang Tepat Sasaran: Memastikan dana didistribusikan secara adil dan tepat sasaran, sehingga semua program dapat berjalan sesuai rencana. • Pengendalian dan Pengawasan: Memudahkan pengawasan terhadap penyaluran dana, memastikan tidak ada penyimpangan. 4. Penatausahaan: • Pencatatan yang Rapi: Membantu dalam mencatat semua transaksi keuangan secara detail dan terorganisir, memudahkan pengelolaan dan pelaporan keuangan. • Kemudahan dalam Pelaporan: Memudahkan perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. 5. Pertanggungjawaban Dana: • Pelaporan yang Akurat: Memastikan bahwa semua dana yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas melalui laporan yang akurat dan transparan. • Meningkatkan Kepercayaan Publik: Transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Secara keseluruhan, pengorganisasian belanja desa yang baik memastikan setiap tahapan pengelolaan dana dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Ini membantu mencapai tujuan program yang diusulkan serta membangun kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

[@bebasya]

05_Anai Agung Bagus Rama Saputra, ijin bertanya Menurut kalian Mengapa dana desa hanya diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa saja?

[@E_25_NiMadeRinaAndriani]

25_Ni Made Rina Andriani (Kelompok 8) Izin menjawab, Pilihan prioritas jatuh pada pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa didasari oleh beberapa pertimbangan. 1. Pertama, penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa pada dasarnya menjadi bagian dari dimensi pemerataan dalam pembangunan nasional, agar dana Desa menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat setempat, untuk tujuan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. 2. Kedua, prioritas dana Desa disesuaikan dengan prioritas nasional yakni infrastruktur, pangan dan energi, sekaligus juga penguatan Desa dalam rangka membangun Indonesia dari pinggiran. 3. Ketiga, pemerintah Desa membina dan memberdayakan Desa agar Desa tidak terjebak pada aspek administrasi pemerintahan desa yang sempit melainkan Desa mempunyai peran dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan. Dalam hal pembangunan suatu desa tentunya mempunyai visi dan semangat yang berarti Desa disiapkan menjadi subyek mandiri yang memiliki peran dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar, pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

[@dwitarisaoktaviani4914]

11_Dwi Tarisa Oktaviani Izin menaggapi, dana desa diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa karena beberapa alasan yang penting yaitu : 1.Keterbatasan Sumber Daya, desa sering kali memiliki keterbatasan dalam sumber daya, baik dari segi keuangan, infrastruktur, maupun SDM. Oleh karena itu, dana desa diutamakan untuk mengatasi kebutuhan dasar pembangunan fisik (seperti infrastruktur jalan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya) yang menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. 2.Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan, desa seringkali merupakan kawasan yang rentan terhadap kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi. Prioritaskan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan akses masyarakat desa terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi yang layak. 3.Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Melalui investasi dalam infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal, dana desa dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas pertanian, dan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya di tingkat desa.

[@e_15_nikadekidasulistyawat99]

15_Ni Kadek Ida Sulistyawati Ijin bertanya, Bagaimana sifat belanja desa untuk memenuhi kebutuhan desa?

[@e_27_idaayuindirasitadevi7]

27_Ida Ayu Indira Sita Devi (kelompok 8) Ijin menjawab, sifat belanja desa, antara lain : 1. Belanja desa bersifat mengikat merupakan belanja desa yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintahan desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti, belanja barang dan jasa (pembayaran telepon, air dan listrik) 2. Belanja desa bersifat wajib merupakan belanja untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti, pendidikan dan kesehatan.

[@dwitarisaoktaviani4914]

11_Dwi Tarisa Oktaviani Izin menanggapi, belanja desa memiliki sifat yang khusus dan berbeda dibandingkan dengan belanja di tingkat pemerintah pusat atau kabupaten/kota. Sifat belanja desa secara umum yaitu : 1.Desentralisasi, belanja desa merupakan bagian dari upaya desentralisasi pengelolaan keuangan publik, di mana dana dialokasikan langsung ke desa untuk memenuhi kebutuhan lokal. Desa memiliki otonomi dalam penggunaan dana ini sesuai dengan kebutuhan dan prioritas mereka sendiri. 2.Fokus pada Kebutuhan Lokal, belanja desa dirancang untuk memenuhi kebutuhan langsung masyarakat di tingkat desa. Ini termasuk infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, pendidikan dasar, kesehatan masyarakat, dan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan oleh penduduk desa. 3.Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Dana, tujuan dari belanja desa adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana publik. Dengan alokasi dana yang langsung ke tingkat desa, diharapkan dapat lebih cepat merespons dan memenuhi kebutuhan lokal, dibandingkan dengan proses yang melalui tingkat pemerintah yang lebih tinggi.

[@yonochanel8811]

Perkenalkan: Herkulanus.s.sutarto (26) Menurut kalian, apakah pungutan desa termasuk pendapatan desa?

[@E_25_NiMadeRinaAndriani]

25_Ni Made Rina Andriani (Kelompok 8) Izin menjawab, Menurut kelompok kami, pungutan desa termasuk kedalam pendapatan desa. Tetapi perlu digarisbawahi, pungutan desa tersebut termasuk swadaya dan partisipasi sebagai pendapatan asli desa (PAD), dan bukan pajak daerah maupun retribusi daerah. Sehingga, pemerintah diperkenankan menerima pendapatan desa dari masyarakat namun sifatnya adalah swadaya dan partisipasi masyarakat dalam hal ini pungutan desa.

[@Dellafb_]

23_Putu Adella Febrinata Ijin bertanya, Faktor apa saja yang dapat menjadi penghambat dalam upaya pengelolaan pendapatan desa?

[@e_12_niputuekasrisetyadewi23]

12_Ni Putu Eka Sri Setya Dewi (Kelompok 8) Ijin menjawab, • Kualitas Sumber Daya Manusia Sumberdaya manusia yang kompeten dan berkualitas sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung produktivitas dan aktivitas agar tujuan organisasi dapat tercapai. Pengalaman dan tingkat pendidikan perangkat desa yang masih terbatas serta kurangnya pelatihan dan sosialisasi untuk perangkat desa yang mengelola keuangan desa dapat menjadi faktor penghambat dalam upaya pengelolaan pendapatan desa. • Kebijakan Peraturan Peraturan merupakan pedoman atau petunjuk yang mutlak diperlukan agar organisasi, pekerjaan dan petugas memiliki dasar hukum serta dapat berjalan atau bekerja secara teratur dan terarah. Banyaknya produk-produk regulasi atau hukum dari pemerintah untuk objek yang sama sehingga membingungkan bagi para pengelola keuangan desa. • Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai kesesuaian terhadap persyaratan meliputi bangunan, ruangan kerja dan fasilitas yang sesuai, peralatan proses (perangkat lunak dan keras) dan pelayanan pendukung. Apabila fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana tidak tersedia dengan baik dapat mempengaruhi hasil kinerja sumber daya manusia sehingga tidak dapat maksimal ketika melaksanakan aktivitas dan produktivitas dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

[@Shandeyri]

Yohanes Januarto Sandei_01 Ijin menanggapi Pengelolaan pendapatan desa dapat menjadi tantangan karena beberapa faktor, termasuk: Kurangnya akses ke pendanaan: Banyak desa di negara-negara berkembang menghadapi tantangan dalam mengakses pendanaan untuk proyek-proyek yang penting. Ini dapat disebabkan oleh kurangnya infrastruktur keuangan, kurangnya akses ke pasar keuangan, atau kurangnya pengetahuan tentang opsi keuangan yang tersedia. Kurangnya akses ke informasi dan pelatihan: Pengelolaan pendapatan desa membutuhkan pengetahuan tentang berbagai opsi keuangan, termasuk investasi, pinjaman, dan perencanaan keuangan. Banyak desa menghadapi tantangan dalam mengakses informasi dan pelatihan yang diperlukan untuk mengelola pendapatan mereka secara efektif. Kurangnya infrastruktur: Banyak desa menghadapi tantangan dalam mengembangkan infrastruktur keuangan yang diperlukan untuk mengelola pendapatan mereka secara efektif. Ini dapat termasuk kurangnya bank atau lembaga keuangan lainnya, kurangnya sistem pembayaran, atau kurangnya akses ke peralatan dan teknologi yang diperlukan untuk mengelola pendapatan. Kurangnya partisipasi masyarakat: Pengelolaan pendapatan desa membutuhkan partisipasi aktif dari anggota masyarakat, termasuk pemimpin desa, anggota komunitas, dan pemilik bisnis lokal. Banyak desa menghadapi tantangan dalam menggalang partisipasi ini, yang dapat menghambat upaya pengelolaan pendapatan. Kurangnya dukungan pemerintah: Banyak desa menghadapi tantangan dalam mengakses dukungan pemerintah, termasuk dukungan keuangan dan pelatihan. Kurangnya dukungan ini dapat menghambat upaya pengelolaan pendapatan dan membuat sulit bagi desa untuk mengembangkan infrastruktur keuangan mereka sendiri.

[@e_21_NiKadekMeriyani]

21_Ni Kadek Meriyani Ijin menanggapi, Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat dalam upaya pengelolaan pendapatan dana desa, antara lain: 1. Keterbatasan Pendapatan Asli Desa: Desa mungkin memiliki keterbatasan dalam sumber pendapatan asli yang dapat dihasilkan secara mandiri, terutama jika desa tersebut memiliki potensi ekonomi yang terbatas. 2. Ketergantungan pada Dana Transfer: Desa sering kali sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang dapat bervariasi dari waktu ke waktu, tergantung pada kondisi fiskal nasional atau regional. 3. Pola Pencairan dan Penyaluran Dana yang Lambat: Proses administratif dalam pencairan dan penyaluran dana dari pemerintah pusat atau daerah ke desa sering kali lambat atau kompleks, sehingga dapat menghambat pengelolaan dana desa dengan efektif. 4. Keterbatasan Keahlian dan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Desa mungkin menghadapi tantangan dalam memiliki staf atau sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kapasitas yang memadai dalam mengelola keuangan dan administrasi dana desa dengan baik. 5. Tingkat Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat yang Rendah: Jika masyarakat desa tidak terlibat secara aktif dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa, hal ini dapat menghambat efisiensi dan efektivitas penggunaan dana tersebut. 6. Ketidakpastian Aturan dan Regulasi: Perubahan aturan atau regulasi terkait pengelolaan dana desa dapat menimbulkan ketidakpastian yang dapat menghambat perencanaan dan pelaksanaan proyek atau program yang didanai oleh dana desa. 7. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan: Risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan dana desa dapat mengurangi transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana tersebut. 8. Kondisi Geografis dan Infrastruktur: Desa-desa yang terletak di daerah terpencil atau dengan akses infrastruktur yang terbatas dapat menghadapi tantangan tambahan dalam pengelolaan dana desa karena biaya pengelolaan yang lebih tinggi atau kesulitan dalam pelaksanaan proyek. 9. Perubahan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan: Adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat atau daerah terkait prioritas pembangunan dapat mengubah alokasi dana desa, yang mungkin memerlukan penyesuaian strategi pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa. 10. Tingkat Inflasi dan Kenaikan Harga: Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa dapat mengurangi daya beli dana desa, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan proyek atau program yang direncanakan. Mengatasi faktor-faktor ini memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan penggunaan dana desa.

[@ayusuandewi2942]

09_Ni Kadek Ayu Suandewi Ijin bertanya, Bagaimana rencana yang dilakukan oleh perangkat desa untuk mengatur jumlah anggaran belanja desa dalam melaksanakan program desa?

[@e_27_idaayuindirasitadevi7]

27_Ida Ayu Indira Sita Devi (Kelompok 8) Ijin menjawab, dalam merencanakan besarnya anggaran belanja untuk setiap program perangkat desa mengkaji tingkat kewajaran, sehingga tidak berlebihan yang akan berakibat pada pemborosan anggaran, demikian sebaliknya jangan sampai terjadi kekurangan anggaran sehingga program tidak dapat diselesaikan. Jumlah anggaran belanja desa maupun alokasi untuk setiap program untuk jumlah tertinggi yang dapat digunakan dan harus dapat ditutupi oleh pendapatan yang diperkirakan akan diterima oleh pemerintah desa. Dalam hal jumlah anggaran belanja tidak mampu ditutupi oleh pendapatan, maka selisih harus ditutupi dengan pembiayaan desa.

[@e_08_nikadeklistyadewi54]

Ni Kadek Listya Dewi,ingin bertanya : Strategi apa yang dapat dilaksanakan pemerintah agar dapat memaksimalkan penerimaan pendapatan desa?

[@e_12_niputuekasrisetyadewi23]

12_Ni Putu Eka Sri Setya Dewi (Kelompok 8) Ijin menjawab Strategi untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan desa: a. Strategi Inovasi Penerapan strategi inovasi yang dapat dilakukan dengan koordinasi antar unit kerja, pengembangan keahlian kerja, dan penyusunan pengembangan karir. Koordinasi unit kerja agar proses pencapaian outputnya dapat lebih mudah direalisasikan. Kemudian pengembangan keahlian kerja dilaksanakan dalam upaya menambah kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki pemerintah desa dan masyarakat dalam melaksanakan pekerjaannya. Sedangkan penyusunan pengembangan karier yang dilakukan untuk memberikan motivasi kepada pemerintah desa untuk melaksanakan tugas yang telah dibebankan. b. Strategi Peningkatan Kualitas Strategi peningkatan kualitas dilaksanakan dengan menyusun penjabaran deskripsi kerja, penilaian pekerjaan, pelatihan dan pengembangan kualitas. Melakukan penjabaran deskripsi kerja bertujuan untuk menjelaskan secara mendetail tentang tugas dan fungsi yang akan diberikan kepada pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya dalam melaksanakan strategi peningkatan kualitas perlu penilaian kerja yang dihasilkan oleh pemerintah desa. Karena penilaian yang dilakukan akan memberikan jawaban tercapainya kinerja yang dihasilkan pemerintah desa tersebut. Selain itu juga dalam melaksanakan peningkatan kualitas dibutuhkan pelatihan dan pengembangan kinerja. Sebab pelatihan dan pengembangan kualitas kerja dilakukan dapat menambah pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki dalam bidang yang ditekuninya.

[@e_07_nikomangayulaksminari65]

Ni Komang Ayu Laksmi Nariswari (07) Ijin menaggapi Untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan desa, pemerintah melaksanakan beberapa strategi yaitu Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM): Pelatihan dan pendidikan untuk perangkat desa dan warga. Optimalisasi Potensi Lokal: Pengembangan sumber daya alam, budaya, dan pariwisata desa. Promosi produk unggulan desa. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Pembentukan dan pengelolaan BUMDes yang profesional. Diversifikasi usaha BUMDes. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan: Penerapan sistem transparansi dalam pengelolaan dana desa. Pembuatan laporan keuangan yang jelas. Peningkatan Akses Pendanaan: Mencari sumber pendanaan alternatif. Memanfaatkan program pemerintah pusat dan provinsi. Inovasi dan Teknologi: Pemanfaatan teknologi informasi untuk pemasaran. Penerapan teknologi dalam kegiatan ekonomi.

[@e_07_nikomangayulaksminari65]

Ni Komang Ayu Laksmi Nariswari (07) Ijin bertanya Apakah bisa dijelaskan beberapa hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam penyampaian laporan realisasi APBDesa?

[@E_25_NiMadeRinaAndriani]

25_ Ni Made Rina Andriani (Kelompok 8) Izin menjawab, Beberapa hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa, yaitu : 1. Kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai seperti kurangnya pelatihan dan bimbingan dari pihak kabupaten dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, kemampuan komputerisasi pemahaman pengelolaan keuangan desa dan pengetahuan terhadap peraturan 2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti jaringan wi-fi, komputer, website, sarana komunikasi dalam mendukung pelaporan realisasi APBDes 3. Kurangnya pengendalian internal seperti kesalahan administrasi dan transaksi disebabkan pengendalian internal yang belum efektif dalam mendukung pelaporan realisasi APBDes 4. Adanya peraturan yang tidak konsisten dalam hal pelaporan pertanggungjawaban menyebabkan ketidakpahaman dan adaptasi aparatur dalam menyikapi peraturan yang berubah-ubah.

[@e_19_nikadekayudwiyantari12]

perkenalkan saya, Ni Kadek Ayu Dwiyantari (19) izin menanggapi, pemerintah desa dalam menyusun dan menetapkan laporan realisasi APBD desa harus dilakukan dengan tepat waktu, agar semua program yang direncanakan dapat dilaksanakan, namun dalam kenyataannya masih ada beberapa desa yang masih terlambat dalam menetapkan APBD karena keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi dan pemahaman isi undang-undang sebagai dasar aturan, sumber daya manusia yang masih kurang mendukung, ataupun karena terjadinya kesalahan teknis seperti perangkat yang mendukung sistem tersebut masih terbatas dan karena adanya gangguan jaringan juga dapat menyebabkan hambatan bagi pemerintah desa dalam penyampaian laporan realisasi APBDesa.

[@e_10_idaayuputuwidiantari20]

10_ida ayu putu widiantari Ijin menanggapi: Terdapat beberapa hambatan yang sering dihadapi oleh pemerintah desa dalam penyampaian laporan realisasi APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), antara lain: - Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Desa sering kali memiliki keterbatasan dalam jumlah dan kualifikasi staf administratif yang mampu mengelola dan menyusun laporan keuangan dengan baik. - Kompleksitas Peraturan Keuangan: Tuntutan untuk mematuhi regulasi keuangan yang semakin kompleks dapat menjadi tantangan bagi perangkat desa. - Keterbatasan Infrastruktur dan Akses Teknologi: Infrastruktur yang terbatas, seperti akses internet yang lambat atau tidak stabil, serta minimnya perangkat teknologi di desa, dapat menghambat proses penyusunan dan penyampaian laporan secara elektronik. - Keterbatasan Keuangan Desa: Anggaran desa yang terbatas bisa menjadi hambatan dalam membiayai proses administratif yang diperlukan untuk penyusunan dan audit laporan keuangan.

[@e_15_nikadekidasulistyawat99]

Ijin menanggapi, Hambatan yg dihadapi pemerintah desa dalam penyampaian laporan realisasi APBDesa - Kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai seperti kurangnya pelatihan dan bimbingan dari pihak kabupaten dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, kemampuan komputerisasi pemahaman pengelolaan keuangan desa dan pengetahuan terhadap peraturan - Sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti jaringan wi-fi, komputer, website, sarana komunikasi dalam mendukung pelaporan realisasi APBDes - Kurangnya pengendalian internal seperti kesalahan administrasi dan transaksi disebabkan pengendalian internal yang belum efektif dalam mendukung pelaporan realisasi APBDes - Adanya peraturan yang tidak konsisten dalam hal pelaporan pertanggungjawaban menyebabkan ketidak pahaman.