NALAR Ep. 02. KEBIJAKAN PUBLIK (2/2)

[@muhammad22428]

2:37 3:19 3:56 7:49

[@aatbrother9215]

Andaikan bapak adalah seorang dosen maka sy akan bangga memiliki dosen seperti anda. mudah dan simpel untuk diserap dan dipahami ini cara mengajar yg sy sangat sukai. Sangat jarang orang seperti anda. Trims pak wassalam

[@yonatanadam1113]

Terima kasih atas ilmunya prof 🙏

[@angshml0588]

Terima kasih bapak Yanuar yang sudah menjelaskan kebijakan publik dengan penjelasan yang padat dan daging semua isinya. Kebetulan saya ada ujian untuk menganalisis studi kasus yang akan dikaitkan dengan Kebijakan Publik. Saya masih awam sekali soal Politik karena basic saya memang bukan di sana. Jadi saya berusaha coba buat belajar dan cari materi mengenai Kebijakan Publik dan ketemulah video ini:") Semua penjelasan langsung saya pahami dan coba saya kaitkan dengan studi kasus yang ada dan ternyata saya langsung dapat jawabannya😭🙏 Dan ternyata dikasih juga untuk referensi penjelasannya dari mana, huhuhuu sangat beruntung bisa menemukan video ini:( sekali lagi Terima kasih banyak untuk Pak Yanuar dan tim produksi🙏

[@soniapngsti]

Trimakasih bpk, penjelasannya luar biasa

[@ajiwijaya2631]

Assalamualaikum Pak Yanuar Nugroho. Perkenalkan saya Bagus Gagak Felani dari Tuban Pak. Saya seneng sekali dengan pemaparan tentang kebijakan publik yang bapak jelaskan, sangat jelas dan gamblang.

[@tbmgebekaka2990]

Barakah selalu pak , menebar ilmu bermanfaat

[@MaudiCantik]

keren pak sangad mudah dipahami sukses selalu pak

[@Ace-ou5vu]

Sangat membantu. Mantap Pa Yanuar. Trims.

[@ehariadi2808]

Singkat-Padat-Jelas. Suwun Prof. Yanuar.

[@linayulianti3945]

Keren pak Yanuar, mudah dipahami bagi pembelajar publik pemula. Selain itu ada hal lain yg juga tak kalah penting dalam pembuatan kebijakan publik, yaitu mechanism atau assumsi. Jadi mechanism ini perlu ada di serial fase dalam mencapai outcome untuk meminimalisir kegagalan-kegalan kebijakan.

[@ishviatijoenainikoenti6281]

terimakasih prof Yanuar, sebagai pengayaan bagi saya yang selama ini mempelajari kebijakan publik dengan basic hukum administrasi

[@nalarinstitute]

semoga berguna. bu.

[@delyoberttamelab3804]

Rupanya ini yg pernah disingggung oleh Roky Gerung..tentang dampak pembangunan jalan tol😂😂bahkan katanya mengahalagi asmara muda mudi terdampak😂😂

[@92Reva]

Pesan di ujungnya paling ngena, "Agar kita menjadi warga yang lebih peduli."

[@elicohendenbagus3506]

Ilmu yang sangat baik. 🙏🏻

[@arimochamad4744]

Mantap om Januar.....sepatutnya intended consequences diperkirakan saat memulai pengerjaan agar dapat dimitigasi sejak awal. "di tengah jalan" berpeluang masuknya free rider (dgn kemampuan fiskal dan politik).

[@nalarinstitute]

betul sekali!

[@saifulsipol3162]

Suwadi anjal bintang5 bintangcom enopasi sektor layanan publik proposional sumber hal Cipta bisa wartabirita daerah tapi umum jadi TV dunia

[@wenderis]

mau ga mau, semua harus peduli; masyarakat sipil harus kuat ketika intitusi negaranya msh memble. trims mas yanuar skrg mau (lebih) turun ke masy sipil utk mengedukasi.

[@leorijadi7321]

Bagi kami yang berprofesi sebagai analis kebijakan publik, paparan Pak Yanuar mencerahkan dan memberi semangat karena membuka mata kami akan lanskap pembuatan kebijakan publik. Kita harus mempertimbangan "both intended and unintended consequences". Tapi di sisi yang lain, kami jadi tahu diri, sadar bahwa ada keterbatasan, ada tembok tebal dan tinggi yang hampir mustahil dilalui "unscallable barrier" dalam bentuk pendidikan para negosiator kebijakan tingkat tinggi. (Salam PO4TP - preferential oprions for the poor)

[@nalarinstitute]

benar sekali. terima kasih mas.

[@herybudiawan]

padat, singkat 👍👍👍, kebijakan = proses menuju bijak

[@rizkiprayogo1794]

Terima kasih Prof Yanuar. Pembahasan ini sangat membantu untuk mahasiswa yg ingin mendalami studi kebijakan publik.

[@kurniawatidewi677]

Terima kasih pemaparannya sangat jelas dan bermanfaat Pak, terutama mengenai unintended consequences yg kedepan harus menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan

[@blasiusloba8547]

Apa semua Esekutif dan legislatif memahami kebijakan publik, jika mrka paham, mengapa tdk trpengaruh secara seginfikan trhdadp kepentingan rakyat...

[@ravenhew6934]

Informasi yg sangat berguna, mantap pak

[@melekdigital580]

Terima kasih pak edukasi yang diberikan. Saya menunggu video-video selanjutnya

[@nalarinstitute]

terima kasih. semoga berguna.

[@al_malany]

Pak, semangat buat kontennya. Sangat bermanfaat dan disimak dengan baik✨✨

[@dindarenatha682]

Terima kasih Pak Yanuar, sangat bermanfaat, semangat selalu untuk berbagi insight kepada kami semua.

[@wedusgembel5941]

keren. suaranya jelas, video editingnya juga bagus

[@astrikusuma2478]

Terima kasih ya Pak selalu mengingatkan tentang unintended consequences 😊🙏

[@zulkarnainunja538]

Keren Abis Prof🙏

[@sathosinakamoto749]

Simple to the point

[@hendry7411]

Mantap mas, terus berkarya dan sukses selalu

[@agusmustawa]

Sukses selalu untuk channel youtube nya pak. Terimakasih atas ilmunya 🙏

[@iaridlo]

Terimakasih Prof.

[@ameliahasibuan5759]

Yang paling menarik adalah didalam sebuah kebijakan publik ada dampak unintended consequences atau tak termaksud. Pertanyaan besar saya adalah, bagaimana para pembuat kebijakan publik mengantisipasi dampak unintended ini? Terimakasih pak Yanuar, sangat mengedukasi. Ditunggu video selanjutnya 🙏.

[@nalarinstitute]

mengantisipasi unintended consequences? ya harus meluaskan cakrawala berpikir :-)

[@ameliahasibuan5759]

@@nalarinstitute ia juga yah Prof. Memang untuk membuat kebijakan publik yg unggul, dibutuhkan orang2 yg unggul pula. Terimakasih banyak 😁🙏

[@Days-nl4gk]

Yes!

[@resandifahrul8965]

Terima kasih pak, sangat bermanfaat :)

[@EkoTeguhParipurno]

Jadi inget Gus Dur, waktu bicara Senayan... Seperti TK katanya. :)

[@nalarinstitute]

hahahahaha!

[@resandifahrul8965]

Pak, kalau untuk ukuran anggota DPR, kira-kira suara dari staf/tenaga ahli mereka didengar nggak ya dalam pengambilan keputusan? Hehehe

[@nalarinstitute]

kalaupun tidak didengarkan secara langsung, secara tidak langsung PASTI MEMPENGARUHI. karena tenaga ahli kan membantu menyiapkan bahan. bahan = evidence = data = konsideran/pertimbangan pengambilan keputusan.

[@jefrienandy1689]

saya mau tanya pak Yanuar, jika riset yg menjadi pijakan membuat kebijakan publik, bukannya tetap memungkinkan manipulasi hasil riset? Yang mana, politisi sudah memiliki keputusan sebelumnya dengan pertimbangan konstituen, menyokong dana, atau kerja sama dengan sebuah perusahaan namun akhirnya riset nya dicreate, seolah" ini adalah ide yg berlandaskan riset pdhl bukan. sebagai makhluk politik saya pikir sering kali ada celah seperti itu ketika mencoba membandingkan politik dengan hal lain, yaitu manipulasi atau lebih elok mungkin disebut manajemen konflik. tanggapan anda bagaimana pak?

[@BR-jw3px]

3:50 lha konstituennya mayoritasnya pilih si dia pak, misalnya yg penting ganteng :) wadahnya juga "nandu'i/nambahi" (parpolnya) yg penting dia punya basis massa jadinya yo klop 😂😂😂

[@nalarinstitute]

hahahaha ... maka itu, kita sebagai konstituen/pemilih juga harus makin pinter memilih wakil kita. cari yang pinter!

[@muhamadzddn]

Izin mengomentari, Pak Pertama kata bapak, pemerintah harus didukung sekuat-sekuatnya oleh non-pemerintah. Saya pikir, saya sebagai rakyat biasa, langkah pertama untuk mendukung pemerintah adalah dari proses pemilihannya, yaitu Pemilu. Saya resah dengan proses pengenalan diri mereka yang akan saya pilih. saya benar-benar tidak mengenal mereka, khususnya lembaga legislatif. kita bukan memilih, namun asal pilih, asal partai sesuai dengan kita, kita pilih. tidak tahu menahu tentang karakteristik atau dan rekam jejak aktivitas intelektualnya. Dari sini ada masalah baru, yaitu kampanye kebijakan. Bagaimana rakyat dibuat sekenal-kenalnya pada mereka?, saya rasa yang selama ini dilakukan, yaitu bertebarnya selebaran, spanduk, dll sangat tidak efisien. Maaf ya, Pak.

[@nalarinstitute]

tks mas. saya klarifikasi. saya bilang "pemerintah harus dikritik sekeras2nya dan didukung sekuat2nya." saya tidak pernah bilang yg harus mendukung atau mengkritik itu siapa. coba saksikan lagi :-) mengapa? karena ini sangat situasional tergantung sistem politik. jika ada oposisi kuat, maka oposisi mengkritik, partai pemenang mendukung. jika ada masyarakat sipil kuat, maka masyarakat sipil yg di dalam pemerintahan mendukung, yg di luar pemerintahan mengkritik. dst. soal pemilu. benar yg anda sampaikan. itu mengapa perlu pendidikan politik yang lebih baik bagi publik. dan di sisi lain, reformasi partai politik.

[@muhamadzddn]

@@nalarinstitute Maaf ya, Pak. Maksud saya ingin mengomentari ucapan bapak yang ini, "Maka perlu masukan dari pihak2 non pemerintah dalam membuat kebijakan publik". karna saya mengomentari di part kedua setelah menonton part pertama makanya agak bingung, malah jadi nambah2in. Maaf dengan sangat, Pak. Kalau mau pakai ucapan bapak, "didukung sekuat-kuatnya" konteksnya di situ saya jadi masyarakat sipil yang mendukung gitu pak maksudnya. :)

[@nininyam8543]

Dik Yanuar, apakah semua anggota legislatif tahu hal-hal seperti ini? Maksudnya sudah punya bekal ilmu macam ini?

[@nalarinstitute]

wah saya kurang tahu mbak. tidak yakin, sih .. :-)

[@marthenweiha1982]

Pak Yanuar... Sy sangat tertarik dengan penjelasan bapak mengenai kebijakan publik... Bolehkah sy minta biodata bapak utk menjadi referensi saya ??

[@ahmadpratomotoekan1423]

Maaf Pak Yanuar, mau bertanya soal revisi RUU KPK yang akhirnya disahkan pemerintah dan DPR, bukankah saat itu publik sudah bergerak ya pak. Dalam arti masyarakat "membantu" agar pemerintah on the track dalam pemberantasan korupsi, tapi gerakan rakyat saat itu tidak dhiraukan, padahal presiden juga bertemu dengan tokoh2 senior membahas hal tersebut, tapi kok kebijakan yang banyak ditolak rakyat itu malah disetujui pemerintah ya pak?

[@nalarinstitute]

saya tidak tahu pasti yang terjadi di ruang tertutup pembuatan keputusan saat itu. tetapi saya hampir yakin bahwa pertimbangan politis pasti lebih kuat ketimbang konteks teknokrasi soal KPK.

[@Senandungbunda]

Mas Y, anggota2 legislatip tentu harus memperhatikan konstituen mereka.Konflik manusia sering "kepentingan golonganku dan kepentingan keseluruhan". Bisa belajar dari Bung Karno yg sudah di "kurung" oleh Soeharto, tapi masih ada Mayjend KKO Hartono, Panglima Siliwangi Ibrahim Adjie, etc yg pro Soekarno. Soekarno menolak KKO yg datang ke Wisma Yaso utk membawa Soekarno ke Surabaya.Soekarno memikirkan "keseluruhan", daripada kekuasaan nya sendiri. Begitu yg saya dengar dari potongan2 ttg Soekarno di KZbin. Mungkin potongan2 itu salah, atau saya yg salah memahami potongan itu. Sekali merdeka tetap merdeka!

[@nalarinstitute]

betul pak rustam. justru itu mengapa, hemat saya, banyak persoalan pembangunan di negeri ini akar masalahnya adalah sistem politik dan kepartaian kita. kalau itu tidak diubah, masalah2 lain akan lama terselesaikan. selalu sehat, pak!

[@komadindin5551]

Contoh tol jawa khususnya cipali menjadikan ekonomi ukm di pantura terhenti krn konsumen berkurang dan ada solusi dipindahkannya ukm ke rest area. Tsdinya saya berpikir jalur pantura tetap juga diperbaiki saling melengkapi dengan tol