ASAS LEGALITAS (4/12)

[@onekhesindruru7345]

Terimakasih banyak pak. Sangat mudah dipahami 🥳

[@matthaeuspanggabean2856]

terimakasih pak atas unggahan pembelajaran sesi 4 ini, saya menjadi memahami bahwa asas legalitas itu ada untuk melindungi masyarakat dari kesewenangan pemerintah. 🙏🏻

[@gedekarang1809]

Azas legalitas apa dapat diterapkan kepada pelapor

[@fhi6100]

Mohon ijin Doktor, pada Pasal 252 ayat (1) KUHP Baru ini menjawab persoalan kekosongan hukum asas legalitas mengenai kekuatan gaib. 5:57

[@meowhd5433]

Izin bertanya terkait dengan asas legalitas yang tidak boleh berlaku surut ( Non-rektroatif ) saya kasih contoh kasus saja, pada tahun 2002 terjadi suatu peristiwa bom bali yang dimana peristiwa itu dilakukan oleh teroris, Maka untuk menyelesaikan kasus tersebut presiden pada saat itu membuat PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pertanyaan saya adalah apakah Perpu dapat mengesampingkan asas legalitas yang tidak boleh berlaku surut ( Non-Rektoatif ) ?

[@AhmadSofianLawJustice]

penerapan asas non rektroaktif hanya pernah diterapkan dalam kejahatan perang, karena waktu itu emang sama sekali tidak ada norma yang bisa jadi rujukan... dalam konteks bom bali, kita punya banyak norma yang bisa dijadikan rujukan, jadi PERPU 1 TAHUN 2002 TIDAK BISA berlku surut untuk tindak pidana terorisme yang dilakukan sebelum uu ini disahkan..

[@aidaalesa169]

Bapak refrensi buku bacaan dong

[@AhmadSofianLawJustice]

Prinsip hukum pidana karangan eddy is hiariej

[@lidialidahawa]

Izin tanya Pak,kira kira apa yang membedakan Asas Legalitas pada KUHP dan Asas Legalitas pada RUU KUHP yang terbaru?terimakasih sebelumnya

[@AhmadSofianLawJustice]

Tdk ada perbedaan signifikan hanya saja .. Hanya saja dalam rancangan ada dimasukkan hukum yg hidup dalam masyarakat, utk masyrakat adat yg mempertahankan dan melaksanakan hukum tsb

[@aljabarsangaji8]

Selamat mlm pak izin saya ingin bertanya?..... Kira-kira bagaimana pandangan bapak terkait dengan RUU KUHP pasal 1 ayat 3 yang bertentangan dengan makna dari pada asas legalitas 🙏....

[@AhmadSofianLawJustice]

RKUHP versi RKUHP yang Juli 2022, Pasal 1 hanya ada 2 ayat, silahkan cek : reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2022/07/RUU-KUHP-FINAL-4-Juli-2022.pdf. ... apakah anda punya versi lain ?

[@muhrama4303]

Bentuk implementasi asa legalitas jika dimasukkan ke dalam hukum pidana positif itu bagaimna pak?

[@laurensiuserlangga957]

Laurensius Erlangga Putra Aksami 2502035833 Selamat sore pak Sofian Saya izin bertanya pada menit 13:05 bapak menjelaskan bahwa asas legalitas memiliki kekurangan, yaitu statis dan kaku. Saya merasa kebingungan apa yang dimaksud kata "statis" jika dikaitkan dengan asas legalitas ?

[@AhmadSofianLawJustice]

Karena asas legalitas sumber utamnya uu, undang2 itu butuh waktu membuatnya, sementara perkembangan kejahatan begitu cepat

[@denikurniawan9777]

Pak izin bertanya, konsekuensi adanya Asas Legalitas itu apa saja yah?

[@AhmadSofianLawJustice]

Konsekuensi nya adalah tdk bisa menyatakan satu perbuatan sbg tindak pidana jika tdk dinyatakan secara tegas dalam uu pidana baik dalam kuhp maupun di luar kuhp

[@lizy9357]

Malam pak saya sbg masyarakat umum tertarik dg hukum pidana, jadi saya ingin bertanya. Dalam KUHP Baru sudah mengatur pasal kohabitasi/kumpul kebo. Jadi asas legalitas disini sebagai apa ya pak? Asas legalitas kan diartikan sederhananya "tidak dipidana kalau belum ada aturannya". Sedangkan kohabitasi itu 'baru' ada aturannya tetapi UU/KUHP yg baru disahkan akan berlaku 3 tahun setelah ditetapkan. Sekian pertanyaan saya mohon maaf jikalau ada salah kata, salam sehat pak 🙏

[@rintotarihoran6473]

Salam Pak Doktor, sehat selalu... Izin kan sy bertanya ttg Pasal 1 ayat (1) KUHP yg Bapak Jelas bahwa UU Pidana tdk Berlalu surut, Jika demikian Mengapa UU teroris lahir setelah terjadinya aksi teror dan pelaku teroris di hukum dgn UU yg baru di buat setelah aksi teror berlaku ? Bagai mana hingga UU tersebut bisa berlaku surut ?? Terimah kasih Pak Doktor 🙏🙏🙏🙏🙏

[@AhmadSofianLawJustice]

Ini memang jadi perdebatan panjang, dan dari perdebatan tersebut ahli hukum tetap pada pendirian asas non retro aktif harus diterapkan. Dalam sejarah dlm. Kasus kejahatan perang asas non retro aktif ini pun dilanggar dgn alasan, apakah kita harus membebaskan org yg telah membunuh demi alasan hukum tdk mengaturnya. Namun dalam konteks teroris, hukum positif ada mengatur nya dalam kuhp, jadi memang adalah pelanggaran asas non retro aktif dalam penerapan uu teroris.

[@rintotarihoran6473]

Terimah kasih pak Doktor🙏

[@regisantoso6914]

Izin bertanya, berkaitan dengan asas legalitas, apakah nanti di masa depan, jika ada narkotika jenis baru (tidak termasuk dlm gol1/2/3 uu narkotika maupun peraturan perundang undangan lain tentnang kesehatan/obat), ada beberapa yang menyalah gunakan narkotika jenis bar tersebut di indo apakah hal tersebut dapat dikenakan ancaman pidana? Kelas XI-Absen 21-Regi Santoso.

[@salimtinggasa-fh6nn]

TDK bisa

[@nuralifiahanharbinusian2028]

nur alifiah anhar_2502006966_LA65 selamat pagi pak Sofian saya izin bertanya, Hukum kita menganut asas legalitas. Teks Undang-Undang yang disahkan adalah Lembar Negara. Bahkan dalam Akta Kelahiran dan Akta Otentik lainnya juga Ijazah. bagaimana apabila terjadi kesalahan dalam pengetikan yang terjadi pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, apakah kesalahan tersebut bisa di toleransi? terima kasih pak

[@AhmadSofianLawJustice]

Jika ada kesalahan dalam undang undang, harus dibahas ulang antara DPR dan Presiden lalu disyahkan lagi.. Namun ada juga ahli hukum tata negara mengatakan jika kesalahn itu pada kesalahan ketik, maka cukup diperbaiki kesalahan itu dan diumumkan lagi..

[@nadim.alkatiri5804]

Nadim/2502968022 Saya izin bertanya, jika seseorang melakukan kesalahan tetapi tidak ada peraturan yang mengatur, kemudian oleh pihak berwajib dijatuhi peraturan yang disamakan dengan kesalahan yang diperbuat, apakah hal itu diperbolehkan?

[@AhmadSofianLawJustice]

Dasar utk mempidana ada 2 yaitu perbuatan yg dilarang dan kesalahan, kalau hanya kesalahan saja tdk bisa dipidana

[@gracechristy1131]

Grace Christy-2501981421- LA65 Izin bertanya Pak: Adanya RUU KUHP Pasal 2 yang mengakui keberlakuan dari “hukum yang hidup di masyarakat”. Pertanyaan saya Pak, Jika RUU itu kemudian disahkan, apakah dengan berlakunya hukum pidana adat itu melanggar asas legalitas dan ada kemungkinan dilanggarnya kepastian hukum seperti zaman Romawi kuno? Terima kasih Pak.

[@AhmadSofianLawJustice]

Hukum yg hidup itu utk mengisi kelemahan asas legalitas, dan juga utk melestaeikan hukum pidana adat, ciri hukum pidana adat adalah tidak tertulis, dan berlakuterbatas hnya utk masyarakat adat yg lokal... Emang sedikit bertentangan dgn asas legalitas krn hukum adat umumnya tdk tertulis

[@steventanjaya469]

Steven tanjaya - 2101663962 Selamat malam pak sofian izin bertanya pak, Dalam pembaharuan hukum pidana dimana letak pentingnya keberadaan asas legalitas?Terima kasih

[@AhmadSofianLawJustice]

Ada kritik bahwa asas legalitas menghambat pembaruan hukum pidana, namun asas legalitas tetep membuka ruang utk pembaruwn namun tetap meletakkan landasan kepastian hukum yg dirumuskan dalam uu secara tertulis

[@steventanjaya469]

@@AhmadSofianLawJustice izin bertanya lagi pak sofian menurut pak sofian negara kita ini menganut asas legalitas yang murni atau gimana pak?Terima Kasih

[@ibnusubarkah9501]

Maantap...bang sofyan...dr p. Barkah

[@AhmadSofianLawJustice]

terima kasih brother..

[@windypanoedjoe27]

Windy Panoedjoe Soebagyo_2501974082_LA65 Dalam video, bapak menjelaskan bahwa penafsiran a contrario merupakan penafsiran dengan mencari kata yang berlawanan. Maksud dari mencari kata yang berlawanan itu bagaimana ya pak? Terimakasih banyak pak.

[@AhmadSofianLawJustice]

Misalnya ketika mau menafsirkan frase "dipanaskan" Jika menggunakan tafsir contrario dapat diartikan sbg "didinginkan" . Dgn kata lain, Mencari tafsir dgn mencari lawan kata nya..

[@yollaregita8675]

Yolla Regita_2501990716_LA65 Izin bertanya, mengapa asas legalitas menjadi fundamental dalam hukum pidana? Terima kasih, Pak.

[@AhmadSofianLawJustice]

Utk memberikan kepastian hukum pda masyarakr, dan membatasi kekuasaan negara... Agar tdk sewenang wenang menghukum rakyatnya

[@nabilahkarenpitaloka-kelom5332]

Terima kasih, Pak. Cara menjelaskannya mudah dipahami, semoga sering upload video tentang Hukum Pidana🙏🏻

[@AhmadSofianLawJustice]

Terima kasih

[@devanmurdi4695]

Nama : Devan Murdi Ray Sheehan Kelas : LA65 NIM : 2501995162 Sore pak , ijin bertanya pada menit 13.08 tentang kelemahan dari asas legalitas , asas legalitas ini selalu terlambat/ketinggalan zaman dikarenakan muncul sikap sikap baru yang terjadi pada manusia dan asas legalitas ini tidak bisa berlaku surut. pertanyaan saya mengapa pelaku tindakan sebelum ada uu tentang tidankannya tidak dihukum, bukannya akan menimbulkan protes dari kalangan masyarakat pak ?

[@AhmadSofianLawJustice]

Suatu perbuatan yg tdk diatur dalm uu belum bisa dihukum, karena dasarnya ngak ada, unsur nya apa, hukumannya berapa?

[@GargantuanCyberDemon]

Deron Fawwaz Idris/2502035605, Izin Bertanya. dalam video dijelaskan sesuai dengan asas legalitas yang memiliki sifat non retroaktif, namun dijelaskan pada buku professor topo bahwa suatu hukum bisa berlaku surut dengan beberapa pengecualian seperti dalam pengadilan HAM ad hoc yang bisa berlaku surut dalam mengadili dengan syarat tertentu. pertanyaan saya adalah apakah dimasa globalisasi yg selalu berkembangan ini, bisakah muncul kembali bentuk pengadilan yang bisa mengadili dalam berlaku surut?

[@AhmadSofianLawJustice]

Dulu asas non retro aktif dibatasi pada kejahatan perang dan ham berat serta kemanusiaan, skrg tdk ada lagi pelanggaran asas non retro aktif

[@arisirawan4579]

mantap bg, rasa2 kuliah di binus kita

[@AhmadSofianLawJustice]

hehehehe, terima kasih

[@veranika3505]

Veranika Azzahra-2502003226 Saya izin bertanya pak. Apakah asas legalitas hanya berlaku di hukum pidana? atau berlaku juga di hukum lain nya? Terimakasih pak,sukses dan sehat selalu pak.

[@AhmadSofianLawJustice]

Asas legalitas berkembang dalam tanah hukum pidana utk membatasi kesewang2an penguasa, sehingga perlu dibuat batasan apa saja perbuatan yg dpat dilarang dan dapat dipidana. Dalam hukum perdata asas legalitas yg seperti dalam hukum pidana tdk ada, atau tdk dikenal..namun demikia manifestasinya berbeda artinya asas legalitas yg terbatas pada sumber hukum yg menjadi acuan misal dalam undang-undang, dalam akta, dalam Perjanjian.., kebiasaan dll

[@veranika3505]

@@AhmadSofianLawJustice terimakasih bapak atas penjelasan yang diberikan,sangat mudah dipahami pak penjelasannya🙏🏻

[@juventus4385]

Pak tolong lanjut lagi asas Universalitas🙏

[@AhmadSofianLawJustice]

silahkan Saksikan asas universalistas di kzbin.info/www/bejne/qoG6qaemrNihjJI

[@elsyaazkia6564]

Elsya Azkia NIM 2501996890 Selamat malam Pak Sofian, sebelumnya terima kasih banyak Pak untuk materi terkait asas legalitas yang telah Bapak paparkan melalui video ini. Untuk asas transitoir yang mana apabila suatu perundang-undangan diubah maka terhadap terdakwa digunakan ketentuan yang paling menguntungkan, setelah saya lihat di power point pembelajaran mata kuliah Hukum Pidana, ketentuan yang menguntungkan disini bisa dilihat dari hukuman, unsur-unsur delik, delik laporan/delik aduan, dan pertanggung jawaban pidana yang dipersempit. Saya izin untuk dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Sofian terkait delik laporan/delik aduan dalam ketentuan yang lebih menguntungkan tersebut karena saya belum terlalu paham untuk hal itu, Pak. sekali lagi terima kasih banyak Pak Sofian. Sehat dan sukses selalu Pak Sofian. 🙏🏻

[@AhmadSofianLawJustice]

Ttg jenis jenis delik, baik delik aduan maupun delik biasa, silahkan anda baca saja buku prof eddy ya, disitu cukup jelas bedanya, atau anda bisa tanyakan di kelas saya

[@beatricechang8508]

Beatrice 2501972732 LA65 Selamat malam Pak Sofian, setelah saya menonton video dan mendengarkan penjelasan bapak di dalam kelas, saya ada pertanyaan, Dengan adanya asas transtoir, maka para pelaku atau terdakwa akan diberi hukuman atau pasal yang menguntungkan baginya. Bagaimana jika kita lihat dari sisi korban dan keluarga korban yang merasa dirugikan, apakah dengan diberlakukan asas transtoir ini akan memberikan keadilan bagi para korban dan keluarga korban? Apakah para hakim akan melihat dari sudut pandang para korban atau tetap memakai asas transtoir ini dalam mendakwa si pelaku atau terdakwa? Dan bapak juga menjelaskan bahwa yang sedang menjalani hukuman bisa saja melakukan pengajuan untuk meringankan bahkan membebaskan mereka meskipun dengan berbagai pertimbangan. Jika itu terjadi apakah perlu adanya persetujuan dari korban dan keluarga korban agar pelaku dapat diringankan hukumannya bahkan dibebaskan karena pasal yang menjerat mereka telah dihapus atau tanpa hal tersebut atau bisa jadi langsung diproses oleh MA tanpa campur tangan siapapun? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih.

[@AhmadSofianLawJustice]

Asas transistoir terbatas hanya pada terdakwa, dan sama sekali tdk mempertimbangkan kepentingan korban. Sebagian besar ahli pidana aberpandangan, Asas transistoir tdk berlaku pada narapidana yg sudah dijatuhkan hukuman..

[@nikitaalexander9249]

Nikita Alexander- 2502019905, saya izin bertanya pak. Apakah asas legalitas hanya berlaku di hukum pidana? sekian pertanyaan saya, terima kasih pak🙏🏻

[@AhmadSofianLawJustice]

Sudah saya jelaskan di atas

[@kaylamaranatha2403]

Nama : Kayla Maranatha Poluan Kelas : LA65 B2025 NIM : 2502049883 Selamat Siang Pak, Saya izin bertanya mengenai beberapa pertanyaan yaitu: a. Dalam contoh kasus yang tidak memenuhi unsur pidana yang terkandung dalam seluruh pasal KUHP tetapi memenuhi persyaratan atas dasar melakukan kegiatan hukum, apakah ada solusi untuk mengadili kasus tersebut selain melalui keputusan hakim dan tafsiran dari subjek hukum yang berlaku? b. Disebutkan pada menit 7.39 pada poin asas legalitas bersifat non retroaktif, apakah suatu kasus yang dianggap sudah tidak berlaku atau tidak dianggap sebagai kegiatan yang melanggar hukum dikarenakan adanya hukum baru yang berlaku tetap bisa dipidanakan atas dasar "hasil dan akibat" dari perbuatan tersebut? Sebagai contoh, jika perbuatan masa lalu tersebut mengakibatkan kerugian atas dasar kerusakan mental atau cacat permanen atau setidaknya merubah keadaan dari hasil perbuatan tersebut tetap bisa dipidanakan? Apa perbuatan masa lalu tersebut bisa menjadi pemberat untuk mengadili "hasil" dari perbuatan masa lalu tersebut? Terima kasih banyak atas materi hari ini, Selamat siang pak.

[@AhmadSofianLawJustice]

Saya masih belum memahami dgn baik kedua pertanyaan Anda, bisakah anda jelaskan di dalam kelas, agar bisa langsung saya jawab?

[@rachel7678]

Rachel - 2502026274 Selamat sore Pak, terima kasih atas materi video ini. Izin bertanya, Untuk pengaturan asas transitoir (transisi) dijelaskan atau dilandaskan pada pasal 1 ayat 2 KUHP. Lalu bagaimana pengertian perubahan perundang-undangan pada pasal tersebut dengan adanya ajaran formiil, materiil terbatas dan materiil tidak terbatas ? Apakah ajaran tersebut sangat berpengaruh pada penggunaan asas transitoir (transisi) ?

[@AhmadSofianLawJustice]

Perubahan undang undang yg dimaksud adalah pada perbuatan sebagaimana yg didakwa atau dituntut oleh Jaksa di pengadilan, dan juga undang undang yg memiliki relevanai dgn unsur2 dalam undang undang tersebut.. Misalnya ketika didakwa dgn pasal kejahatan seksual anak, ada perubahan undang-undang ttg batas usia anak, ini pun masuk dalam kategori perubahan pada undang2 juga dan asas transistoir bisa diterapkan

[@aryaerlangga959]

Nama:Arya Erlangga Prasetio NIM:2502004973 Kelas:LA65 Selamat sore pak sofian, saya ingin bertanya apakah yurisprudensi bertentangan dengan asas legalitas? karena yurisprudensi digunakan untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang

[@AhmadSofianLawJustice]

Yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum pidana, jadi tdk bertentangan donk