Pro Kontra RUU Kesehatan Omnibus Law

5 Organisasi profesi, baik Dokter, Perawat hingga Bidan menggelar aksi unjuk rasa di berbagai daerah menolak pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law. Protes dilayangkan karena pembahasan RUU Kesehatan dinilai tidak transparan dan minim partisipasi publik. Kementrian Kesehatan berkilah, RUU ini akan menjadi aturan transformasi kesehatan, sementara tenaga kesehatan merasa draf RUU Kesehatan menimbulkan banyak masalah baru. Untuk membahasnya lebih dalam, Rivana Pratiwi melalui sambungan zoom dengan Ketum PB IDI, Adib Khumaidi, Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI, Mohammad Syahril dan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus rahadiansyah
======
Website: www.cnnindonesia.com
Facebook: / cnnindonesia
Instagram: / cnnindonesiatv
Twitter: / cnniddaily
TikTok: / cnnindonesia
Spotify: CNN Indonesia

[@ringejanarti1895]

Masyarakat Indonésia mendukung uu ini yg melindungi pasien 2 di Indonesia apabila ada semacam malpraktek di rumah sakit

[@supriatikno6244]

Kami masyarakat indonesia yg paham masalah kesehatan sangat mendukung UU KESEHATAN utk disetujui semuanya sdh cukup jelas agar tdk ada mafia kesehtan

[@nasootohoma9541]

Idi atasi triliunan devisa ke luar negri.negara rugi kok tak paham.

[@robertrobert2106]

Pemerintah yg tanggungjawab Kesehatan masyarakat sesuai UUD 45, BUKAN ORGANISASI PROFESI .

[@isdiyonosh8604]

Saya menjadi banyak tahu, terima kasih Semoga pelayanan kesehatan di Indonesia semakin baik

[@albert6337]

Setuju dgn Menteri Kesehatan. Justru organisasi swasta tidak boleh mengatur yg berhak itu Pemerintah.

[@mhendrocahyono]

Gara gara aturan dr org profesi, banyak dokter ahli ga bisa praktek, dan biaya sekolah dokter mahal. Semua ijin utk menjadi dokter sebaiknya diambil alih pemerintah, bukan org profesi yg memberikan ijin krn banyak diselewengkan.

[@Kepo_Man]

RUU KESEHATAN SANGAT PRO KPD MASYARAKAT...SILAHKAN BACA..YG PROTES ADLH ORG2 YG TIDAK SERIUS MENJLNKAN TUGAS INTINYA SBGAI TENAGA MEDIS...Pasien layak mendptkan pengobatan dan pelayanan yg terbaik...jadi jika terjadi malpraktek yg membahayakan nyawa pasien jelas hrs bisa dituntut dong...masa sdh buat pasien mati trus tenaga medisnya boleh melenggang bebas??? sakit jiwa.... BUBARKAN IDI

[@ahsinrizal598]

Hapus idi bangun organisasi perdukunan, gtu kah?

[@AbdRahman-fs2gn]

Memang harus siap di tuntut kalau terjadi kesalahan kerja

[@azizulfadhlika]

Sebenarnya yg bobrok itu birokrasi kesehatannya bang. Terutama pasien gratis BPJS, setiap mau berobat diperlambat, itu yg membuat banyaknya kematian atas kelalaian administrasi kesehatan. Kalo untuk kesalahan dokter menangani pasien itu memang layak di hukum pindana tapi kita harus mengukur panjang gimana cara pasien itu dari rumah hingga bisa bertemu dokter di kamar rawat alias kita lihat administrasi dan birokrasi kesehatannya. GA MUNGKIN KAN PASIEN DARI RUMAH LANGSUNG KE KAMAR RAWAT DAN LANGSUNG DITANGANI DOKTER. Kan ada step by step untuk berobat khususnya pasien BPJS Gratis yg ribet 😁

[@yopielizajans3640]

Maju terus pa budi... 👍

[@dhifanio6916]

Sahkan uu kesehatan Biar tenaga medis lebih profesional

[@KarmanRoboh-gr2mx]

Ingat mantan menteri kesehatan Letjen Dr.dr Terawan aja kalah sama IDI apalagi masyarakat biasa Kalo menolak keras berarti ada kekawatiran cuan yg hilang.

[@keselekbakiak]

Oh, yg bilang covid nggak ada dan nantang harvard. Perasaan dulu IDI protes, terawan tetep jadi menkes kok. Dia aja yg blunder sendiri.

[@rivailase4634]

Hati hati IDI jg sdh di susupi Kadrun.

[@adamlutfy4088]

@@keselekbakiak skrang sj masih ada flu,,

[@robertrobert2106]

Kuatir khlangan sumber ,

[@campurcampur2997]

tenggelamkan IDI supaya dokter indonesia berjaya

[@jm-mblangsak7720]

IDI penghambat pembangunan system kesehatan nasional, ..... ?? Bgmn ini ..... ??? IDI dan org profesi kesehatan lainnya diawaki orang2 pintar namun jahat dan menghambat ..... !!! Koplaaakkk faktanya system kesehatan nasional masih jeblok .... !!! Faktanya IDI tdk mampu ikut serta membangun system kesehatan nasional ...... !!!

[@isepkarnaen1182]

Justru yg koplok DPR dan jkw

[@user-eb7yp2kq3z]

Dukung pak menkes!! Semua tau kl IDI itu BOBROK!!! Terbukti masyarakat banyak berobat keluar negeri

[@arianggara0178]

Semoga pemerintah kita cepat perbaiki msalah ini babat habis mafia" yg ada dinegri kita tercinta ini maju terus negeri ku 😊😊😊

[@hermanpurnawan5008]

Equality before the law. Didalam UU tidak boleh kekhususan kelompok tertentu. Oleh sebab itu tidak boleh ada organisasi tertentu di dalam UU

[@madesutiari9612]

Wajib ORGANISASI PROFESI IKATAN DOKTER INDONESIA...bubarkan saja. karena semena2..,masih sistim fiodalis..kayak jaman penjajah sj. Kerja romusya.

[@caangngungkulanpoek1604]

Kami dukung UU Kesehatan omni bus law

[@setyobudikristianto7542]

Tampaknya juru bicara IDI menunjukkan bhw IDI ingin berkuasa selamanya. Motivasinya apa kok ingin berkuasa?. DPR & Pemerintah berjuang demi kebaikan & kemajuan bersama dg tujuan bidang kesehatan lebih baik dari sebelumnya demi kepentingan rakyat, bukan kepentingan IDI.

[@dasimansaputra778]

karena yang tadinya menguntungkan bagi i*** berubah menjadi tidak menguntungkan . memangnya dok**** dan tenaga med**** banyak duit kaya raya dari mana bro

[@nsrpro6893]

Masyarakat mendukung RUU segera di sahkan. Regulasi harus kembalikan ke Pemerinta RI.

[@hodongson1611]

IDI over power , RUU sudah tepat

[@supiatikanang1298]

Saya anak nakes dukung pak menteri krna profesi memberatkan nakes ,apa2 serba uang

[@borsaxhutasoit509]

Saya sangat mendukung pak Menkes. IDI selama ini membuat biaya berobat MAHAL Mari.kita dukung RUU kesehatan yg baru.

[@Mangi22]

Lalu anda pikir kesehatan itu murah??

[@matamerah5213]

Otakmu tidak sampai ... ini adalah sistem dari dajjal yg di kemas sehingga kelihatan baik2 saja dan baguss untuk masyarakat...tapi pada akhirnya semua masyarakat hanya akan di paksa untuk mengikuti aturan kementrian kesehatan...baca dulu RUU nya baru komen....pahami dlu apa sebenarnya maksud dari tenaga kesahatan sampai mereka orasi....makanya paham agama juga jgn hanya melihat mulut2 manis...

[@stevinle25]

Dukung Pak BGS selaku MenKes. Tapi kok IDI panik ya?

[@AriaPenang-fk6gj]

Yah..yah...transparansi..

[@adventures-series-official]

tugas guru mengajar. Tugas polisi melayani masyarakat. Tugas dokter melayani orang sakit. Jadi profesi itu di isi oleh profesional bukan menghilangkan tanggung jawab. "'Sebelum ada aturan pemerintah cuma orang kaya yang di terima fasilitasnya di rumah sakit " "Sebelum ada aturan pemerintah banyak rakyat tidak mampu sekolah"

[@sigitsetyawadi3951]

Sayang sekali , sekelas ketua IDI tidak memahami undang undang praktek kedokteran yg dulu. Soal ancaman hukuman itu sudah ada di undang undang yg lama. Mengapa bukan undang undang yg sdh berumur 20 tahun itu yang dituntut ??

[@inyomansudarma4669]

Tanggung jawab kesehatan merupakan tanggng jawab pemerintah bukan pd organisasi, Selama ini rakyat di rugikan. Bagi yg tidak setuju mereka sdh pasti berkeinginan melanggengkan kepentingan. Semoga ke depan tidak ada lagi rakyat yg berobat ke luar negeri dan rakyat bila kena mal praktek dapat menuntut. Dokter betul betul lebih propisional.

[@usnulali377]

Yg demo hanya kelompok mapan yg tdk diuntungkan oleh RUU ini....

[@denyxanda1]

BU…yg netral bu….jangan 3 lawan 1….Ibu Jadi narasumber Aja….

[@dawanusadha1216]

Kepada Yth Bapak Presiden R. I Yth. Ibu Megawati Yth. Bapak Prabowo Kami sudah hopeless menghadapi situasi seperti ini, tak ada yang berbicara dengan nurani. Semua bicara atas nama rakyat tetapi UU yang katanya pro rakyat tidak mencantumkan batasan besaran APBN untuk alokasi kesehatan. Selama ini kita diminta setiap diskusi menggunakan data, tetapi Bapak Menkes setiap dengar pendapat selalu menggunakan data berupa cerita susahny menjadi mengurus STR, menjadi SP dll yang cenderung hiperbolis. Hal hal mendasar seperti gaji nakes, akses pengembangan kompetensi, ketidak berpihakan pemerintah kepada kebutuhan nakes. Saya ingin minta jawaban 1. Kenapa Kemenkes tetap membuka Poltekkes yang menghabiskan dana bermilyar2. Kenapa tak kasih beasiswa kepada calon dokter? Ini sudah berlangsung sejak 1985 ? 2. Selama ini kalau ada pelatihan di daerah untuk pelayanan primer yang dilatih hanya yg dari puskesmas terus menerus sampai bosan, sedangkan klinik swasta tak pernah tersentuh Apakah swasta bukan milik pemerintah Indonesia untuk rakyat Indonesia? 3. Di Bali yang dibutuhkan untuk melayani rakyat adalah Urologi, orthopedi dan kanker kenapa yang dibuka klinik kosmetik dan estetik? Rakyat miskin mana yang akan dilayani ? 4. Ingat Bapak/Ibu saat ini dipilih rakyat, jangan terlalu jumawa, suatu hari musim gugur akan tiba dan semua akan meranggas. Jadilah baik untuk kami yang sudah berdiri di garda terdepan mendukung pemerintah. Jangan zolimi kami, karena hari ini kalian berkuasa. Tuhan tidak akan tidur. Dengarkan kami dan berikan kesempatan kami bicara atas nama demokrasi yang sehat, adil dan mengayomi. Salam Indonesia

[@tigaraksa19]

Harusnya ajak hotman paris, ahli hukum dan wakil pasien

[@jamesong2908]

TOLAK UU KES OMNIBUS LOW ,TOLAK PDIP ,TOLAK PAK JOKOWI DAN KETURUNANNYA !!!

[@susantojaya1586]

Organisasi Profesi tidak di hapus di RUU Kesehatan....maka nya di baca dulu para Dokter.... dokter

[@roberthutabalian602]

Kelakuan dan cara kerja nakas baik medis dan paramedis selama ini dirasakan masyarakat banyak sungguh mengecewakan baik di kota terlebih lebih di pedesaan sungguh jauh dari baik....inilah perlunya dibuat aturan yang melayani dan populis....menurutku organisasi seperti IDI perlu dirobah dan tidak berlagak lebih berkuasa dari menkes apalagi dalam hal peningkatan spesialisasi dr dan penyebarannya....para dokter dan dan para medis anda tidak usa gelisah ngak mungkin pemerintah menyengsarakan anda kelian dibutuhkan di negera ini yang salah selama ini yg harus diperbaiki negara dari segi aturan

[@robertrobert2106]

Usut siapa yg prakarsai aksi demo itu , siapa penyandang dananya. Omongkosong terjadi cara mendadak dan spontan , cabut monopoli IDI krn TDK SESUAI UUD45. Rakyat Menggugat semua bentuk MONOPOLI IDI .

[@berrygood9045]

@@robertrobert2106 udah dokter dan nakes lain indonesia digaji gak manusiawi jauh dibawah standart. Maunya pasien bpjs ngarep pelayanan super VVIP. Jika pelayanan tidak memuaskan, bisa nuntut pidana dokter lagi lewat RUU baru lagi. Jangan salahin ya suatu hari para nakes resign, banting setir mending jualan aja ketimbang kerja gaji gak seberapa 😂 beresiko dipenjara pula hanya karena pelayanan kurang muasin pasien. Kalian bisa berobat langsung ke PEMERINTAH non nakes aja atau ke dukun atau ke faskes luar negeri. Di luar negeri nakes pelayanan bisa baik karena gajinya 10-20x lipat dari nakes negara wakanda 😅😅 Maunya pemerintah gaji seminimal nakes, tapi dituntut pelayanan prima ke rakyat. Apapun seprofesinalnya dan sumpah profesinya, Nakes bukan sapi perah, apalagi robot, kesejahteraannya masih jauh dari standar 😂 kasian perawat bidan honorer kerja gaji 500rb sebulan masih kerja ditekan2 dari segala penjuru

[@robertrobert2106]

@@berrygood9045 apapun alasannya, MONOPOLI ITU TIDAK BOLEH . Klo soal Jaminan Kesejahteraan , itu urusan DPR DAN PEMERINTAH .Tapi yg inti persoalan. Soal IDI YG WEWENANGNYA MELAMPAUI PEMERINTAH, namanya aja IKATAN DOKTER, koq wewenang segede gtu . Bahkan nggk ada yg bisa Kontrol. .Soal mo kabur ke luar negeri , nggk ada yg bisa larang , itu privasi

[@greanade544]

Fasilitas kesehatan belum diatur malah nakes yg ditumbalkan,

[@robertrobert2106]

Pokok mslah adalah kewenangan.IDI yang Super melebihi Pemerintah Monopoli IDI , wajib d cabut . Bila perlu. Bubarkan IDI. MEMUAKKAN

[@harset8832]

Ingat ! Yg komen komen disini . Harus ada RECOMMENDASI dari IKI ikatan komen Indonesia 😁

[@lucluke33]

Bubarkan saja IDI

[@pakmor6043]

Sy ahli kes ling juga menolak Krn Op dihilangkan

[@Roedy1979]

Organisasi terlalu takut kehilangan kewenangan menentukan org bisa praktek apa ngak. 😂😅

[@keselekbakiak]

Kewenangan ada di dinkes kok.

[@mamaknarin7809]

Dokter adib

[@bambangsrikunto9659]

Solusinya : Susun Rencana Pembangunan Kesehatan. Perbaiki Sisitim Pelayanan Kesehatan saat ini yang diterapkan melalui BPJS Kesehatan. Bangun sarana pelayanan kesehatan Penuhi kebutuhan SDM Baru disusun undang2 Kesehatan

[@RettPin]

aturan hukum dokter malpraktek, aturan ijin dokter sebelumnya harus ke idi , lahan uang yang hilang di organisasi,

[@user-eb7yp2kq3z]

"CUTI PELAYANAN" gaya2 preman dr IDI yg sering terjadi

[@ahsinrizal598]

Idi dipilih oleh kumpulan dokter, menteri kesehatan dipilih oleh presiden.... Menang mana hayo?

[@Bayernoficial]

Yang melakukan demonstrasi adalah sudah di byar oleh oknum pemengang kendali organisasi.jika d bilang jujur saya perawat sukarela 5 tahun gara2 ribet admistrasi STR yg pegang kendali spenuhnya oleh organisasi PPNi.... Saya dukung RUU Omni bus law kesehatan

[@wirasetiabudi3538]

Keluhatannya begitu.

[@mananggaranapitupulu9141]

Sdh ada hearing dgn IDI yg hanya menolak RUU saja gak mau ada perubahan

[@luthfirahman73]

Idi pasti nggak mau kehilangan uang dari izin praktek yang mereka keluarkan

[@drkismanto9501]

Siapa bilang IDI menerima uang dari SIP, anda paham kah bagaimana mengurus SIP dan siapa yg nenerbitkan SIP. IDI kota atau kabupaten hanya memberikan rekomendasi lewat online tanpa ada embel embel uang

[@luthfirahman73]

@@drkismanto9501 mohon koreksi kalo saya salah, mungkin tidak untuk dokter umum. Tapi untuk dr spesialis cukup mahal

[@dunia_perspektif29]

​@@drkismanto9501 klo penerbitan STR gmna tuh biayanya? SKP jga?

[@drkismanto9501]

@@luthfirahman73 tentunya relatif sama ya, karena iuran IDI tiap bulannya rata rata 1:2

[@drkismanto9501]

@@dunia_perspektif29 untuk STR yang membuat adalah KKI yg bertanggung jawab langsung ke presiden bukan organ IDI, uang daftar nya 300.000 untuk semua dokter ( DU, DRG, SPESIALIS) itupun masuk ke rekening kas negara. Untuk SKP bukan persyaratan satu satunya untuk mengurus STR, diperlukan maksimal 125 SKP untuk DU, artinya pertahun 25 SKP kalau berbayar rata-rata 100.000 untuk nilai 2 - 4 SKP sehingga biayanya hanya senilai SATU CANGKIR KOPI perharinya ( sekarang banyak sekali SKP gratis lewat online ),itupun ilmu yg didapat sangat menguntungkan bagi DU yg bersangkutan. Sedang persyaratan lainnya dalam pengurusan STR adalah baca jurnal, pengabdian, kecakapan profesional (lewat praktek dan tindakan tertentu).

[@zainalabdi6071]

Bahaya klu dibawah menkes menkes otoriter

[@indahyuwanto325]

Semoga mendapatkan solusi yg terbaik

[@franssuyitno8306]

Kami dukung menkes Budi Gunadi. Untuk mendobrak super body dari IDI. Dan juga dobrak sistem pendidikan dokter specialis. Agar semua jadi transparan.

[@rudiantodjohan5989]

Adi ingin mempertahankan wewenang IDI yg banyak merugikan dokter

[@sucahyoadinugroho4072]

Kesehatan adalah amanah UUD 1945, sehingga dalam perlu diatur baik SDM kesehatan, sarana kesehatan dan mekanisme pembiayaannya. Jangan sampai pelayanan kesehatan terganggu

[@imansubekti7274]

Masih ingat saat draft RUU ini bocor ke publik, justru Kemenkes dan DPR saling membantah kalau draft tsb berasal dari mereka. Kerahasiaan tsb sangat mencurigakan. Ada sesuatu yg ingin disembunyikan, dan ingin cepat cepat di sahkan tanpa reviu mendalam

[@yanu3778]

We need to think too about, with Medium economy needed... with good service in Health Sector...

[@bambangsrikunto9659]

Susun Dulu Rancangan Pembangunan Kesehatan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 45, baru dirancang undang2 Kesehatan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan di Indonesia

[@cutisaroll820]

Idi dibully masyakat ketauan kelakuan petingginya mental kolonial belanda. Maju terus pak menkes. Masyakat mendukung. Kami tau semua organisasi profesi yg demo justru yg organisasi baperan dan disunat auper power mereka

[@hisyamridho5119]

Tiap waktu, pejabat, partai, calon presiden bicara kepentingan dan kesejahteraan rakyat tapi tiap rancangan undang undang yang disahkan banyak yang ditentang rakyat. Logikanya dimana ya?

[@sandicandrayudha8651]

Rakyat bikin uu, gaji DPR= UMR gak ada tunjangan dan fasilitas negara. Klo perlu di bubarin,karena gak guna buat masyarakat,semua demi kepentingan partai...😂😂😂

[@BudiYanto-rw8pv]

Setuju

[@davidtarigan]

Bisa saja yg punya uang ,bila tidak senang dengan hasil pengobat dan merasa tidak sesuai bisa di pidanakan

[@herrywijaya8755]

Bubarkan IDI....

[@Ronggo_Lawe79]

Itu yang demo di suci Otak nya sama IDI... Selama ini kenapa masyarakat banyak yang berobat ke luar negri malaysia atau singapur,,,karna dokter di indonesia biaya mahal kualitas jelek sedangkan di luar negri sebalik nya...saya dukung RUU kesehatan IDI itu Ormas Mementingkan CUAN

[@rizataza]

Terawan fights back

[@rafaelyovanhendriek.skedmb3012]

Tampaknya orang-orang bidang kedokteran/ kesehatan diwajibkan dan diarahkan untuk memahami ilmu hukum juga. Bikin pusing. Orang-orang hukum apakah paham benar dengan ilmu kedokteran ?!

[@Roedy1979]

Cape deh 😅

[@mankbudi5430]

Ada yg kehilangan penghasilan ...pada panik semuanya

[@kingmacks1919]

Bubarkan IDI!! !idak ada manfaatnya tetapi menjadi ajang kekuasaan suatu golongan

[@intanqlbi6891]

Emangnya selama ini IDI berkuasa atas apa sih?

[@wikarna]

Bagaimana komunikasi publik mau bagus, wong memang dibuat diam2 n tergesa2 atas desakan n titipan oligarki. Transparan?? Mimpi!

[@sudixisenk9057]

Ma'af" dari melakukan mogok pelayanan, masyarakat hawam aja tahu mana yang mementingkan dirinya sendiri...

[@waskinmp7835]

Pada intinya idi takut kehilangan cuan dari ijin praktek dr spesialis dan dr umum yg selama ini menghasilkan ratusan milyar rupiah yg tidak ada auditnya

[@ismindarmindar2909]

Gk ush Demi kl berani mogok kelabakkan mereka

[@user-id2mi3lu2q]

Tidak mgkn organisasi profesi lbh tinggi dr pemerintah.

[@rosihan2544]

Coba deh kta fikir bgaimna seandainya organisasi guru mirip dengan IDI ini pasti tdk ada guru yg mau ke daerah terpencil pasti guru yg berduit melobi ketua organisasinya agar bisa ke tempat yg dia mau

[@greanade544]

Lah sejak kapan ketua organisasi bisa ngatur gituan? Yg bs ngatur ya pejabat di pemerintahan to ya..

[@sellasuciani8443]

Yg mogok di pecat idi ini sangat sewenang2 jd takut kewengan nya di cabut emeng idi siapa

[@dhifanio6916]

Masuk universitas terkenal Fakultas kedokteran masih mau bayar 1m klo uu kesehatan disahkan😅😅😅???

[@nasootohoma9541]

Bandel idi.dijamin kri.inalisasi tenaga kesehatan tak ada.

[@robiramdhani8412]

Jangan melawan pemerintah ro.

[@dikodjuardi5212]

IDI leaves it forget it

[@Roedy1979]

OP OP kesehatan terlalu super power beda dengan OP OP bidang yang lain. Terlalu ingin di spesialis kan.

[@davidtarigan]

Dr bisa di penjara bila yg berobat kurang senang ini gawat

[@robertrobert2106]

siapa yg 5.OP ?? ITU CUMA SEGELINTIR ORG YANG ATASNAMAKAN O.P. Apapun alasannya , Wewenang IDI HARUS SESUAI NAMANYA SBG IKATAN PARA DOKTER !! Ngapain seakan rangkap Paramedis , Bidan segala macam . Host jngn terlalu seakan paling ngerti , tak ada yg perlu di dramatisir sgla macam . Apapun , semua aturan WAJIB TUNDUK PADA UUD 45 . jngn didramatisir , stop bicara undang2 Kesehatan klo tidak sesuai dngn UUD 45 . INGAT..., jabatan kalian cuma sesaat dan sifatnya Pengabdian , bukan LAHAN PENGHASILAN !! Rakyat butuh layanan kesehatan bukan retorika, adu argumen sgla macam . Rakyat sdh MUAK dngn semua ini . Inikah INDONESIA YG DAH USIA HAMPIR SEABAD ??!! MUAK MUAK DAN MUAK dngn hiruk pikuk ini . Rakyat nggk butuh semua ini , rakyat butuh pelayanan bukan orang2 yg pintar ngoceh .

[@adinugraha7741]

MARI KITA DUKUNG UU KEKEBALAN HUKUM TENAGA MEDIS DAN ULAMA. KARENA SAYA BOSAN DENGAR BERITA KRIMINALISASI ULAMA & KRIMINALISASI DOKTER. 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

[@dyoarief7452]

BPJS aja berantakan ini mau ngurus IDI dan op lainnya 😂

[@bollymasakomiyabiunyiel]

BPJS mana berantakan..bagus kok......asal bacot aja...gw pake BPJS lancar aja....

[@hafidansori]

Jika RUU omnibuslaw kesehatan ini disahkan, nanti jika ada dokter yang malpraktek tidak bisa dicabut izin nya karena dia sudah punya register seumur hidup.. Begitu ya maksudnya??

[@mukbangjapan3098]

Terbalik.. justru kalo di sah kan.. dokter bidan yg malpraktek langsung masuk penjara pak, karna IDI nya udah dibubarin. Ga ada lagi perlindungan hukum dr profesi. Disini rakyat diuntungkan. Medis babakbelur.. makanya tuh Dokter pada demo

[@nuruljanah5956]

Knapa gaji kami sebagai perawat di Banten masih 2,3 tidak seperti kerja di PT PT lain nya hinakah kami sebagai perawat

[@adamlutfy4088]

gaji 2.3,,betulkah?

[@widodododo9981]

Malah ada yang tidak sampai segitu

[@nanangjagger6725]

Lanjutkan..... OL 👍

[@colombusleyley1353]

RUU Kesehatan harus segera di sahkan, Organisasi Profesi harus tunduk pada Negara, masyarakat percaya pada pemerintah untuk mensejahtrakan manusia indonesia , OP sudah saatnya dikendalikan oleh Pemerintah , Negara TIDAK akan MENG-KRIMINALISASI OP yang ada, RUU adalah dari DPR makanya juga pemerintah hanya menjalankan nya, semuanya untuk kesehatan masyarakat

[@mobilestation6132]

You're right,we agreed 👍👍🙏🙏

[@nathifazada5745]

Inisitif dari dpr tapi apakah akan mensejeahterakan tenaga kesehatan...😊

[@adamlutfy4088]

sejahtra teruslah

[@suwardi3248]

RUU menimbulkan masalah baru bagi para tenaga kesehatan yg punya dokter yg tidak profesional, kalau para dokter itu forfsional bukan hanya mengejar storan, saya rasa tidak akan menjadi masalah.

[@gilangsuki7730]

Semua nggota DPR mau itu ketua dan wakil nyya coba tanya apa benar mereka semua hafal pasal pasal dalam undang undang omnibuslaw paling gak ada yang hafal kecuali membaca buku ??? Ini buat undang undang baru saya yakin 100000% gak ada yang hafal gimana mau bagus untuk kepentingan puublik kalau hanya bisa membuat undang undang😂😂😂

[@baikhati69]

pekerjaan berat, Gaji ga seberapa malah dihadapkan dengan hukum

[@rizqifajarpangayoman]

Kayaknya ada gerakan dibalik bayang bang, bidang penddikan sudah dihajar sedemikian rupa dengan uu perlindungan anak sehingga ruang gerak guru dalam mendidik menjadi sangat terbatas dan banyak berita pembuian. Sekarang waktunya bidang kesehatan, semoga ini hanya kecemasan halu saya saja

[@adventures-series-official]

Gak usah kerja kalo berat. Lihat masih banyak yang nganggur

[@adamlutfy4088]

beratnya d mn?

[@kleineente6475]

​@@adamlutfy4088om searching aja

[@estyrahayu4191]

Beginilah kalau menteri kesehatan bukan background kesehatan,AMBYARRRR

[@AmaniAriAri1977]

Ra ngersulo wong Nang dokter gak onok yang free Kabeh bayar ,pokoe melebu atau tanya pasti las akan bayar ,

[@rafaelyovanhendriek.skedmb3012]

Mana ndak pusing...... orang profesi kesehatan WAJIB pula belajar dan bahas ilmu hukum.

[@ismindarmindar2909]

Gk digubris

[@moch.syuaibal-kautsar4334]

Betul2 rezim terkorup..pesanan asing astaghfirullah Semoga rakyat Indonesia cerdas& bangkit kembali Aamiin3 🤲🤲

[@asephpermana5067]

Mikir yg masih nganggur2 banyak bro , kalian sdh ingin selalu ada di zona nyaman . Kl tdk suka dgn undang2 baru bubar saja ingat yg butuh pekerjaan diluar sana beribu ribu orang mmng manusia tdk ada puasnya kl belum masuk liang kubur

[@nasootohoma9541]

Andel nih idi.sdh dibilang triliunan org berobat ke l n.

[@beruknakal6319]

Bener mending di sahkan RUU kesehatan. Agar ga ada lagi dokter yang asal asalan. Kasian pasien, temen gue sakit struk masa langsung opnam, trus mau oprasi pasti ujung" nya cuci darah. Kan gila. Akhir nya di bawa ke Cimande sembuh, cuma di urut terapi

[@manicxhere3443]

2024 plan.

[@michellelorenyosua]

UUD COPY PASTE WHO AJA KOK MAU YA DI JALAN KAN LUCU. ADA OKNUM YANG BERMAIN DI SITU. TAPI SAYA PERCAYA BAHWA TUHAN TIDAK TUTUP MATA! INTINYA TOLAK UUD KESEHATAN OMNIBUSLAW NO 17 TAHUN 2023! INI ADALAH UUD KEJAHATAN KEMANUSIAAN!

[@opticalillusion2233]

Mogok nasional? Are you kidding me? Kalo beneran, emang ga ada hati nurani.

[@halimudinalisani-yo1ge]

Idi memang biang kerokxa mapiya2,masyarakat yang sudah sekolahkan anakxa mahal,tersandra oleh mapia,ahirxa batal,Mikirr brrro,

[@ariefprasetyawan4127]

Rakyat kecil sangat setuju RUU kesehatan di sahkan jadi UU

[@zulhamefendi8337]

Saya tidak setuju