Presidential Threshold Dalam Pilpres Dihapus, Kenapa? - [Newsline]

[@BuatWawasan]

Kelas mahasiswa 🔥

[@yusufhandoko7940]

Mahasiswa itu komprehensif cara berpikir kritis sebelum di kritik, artinya ada koreksi sebelum diundangkan, pemilu bisa 4-5 kali putaran untuk mendapatkan 50+1 apa sudah di pikir, blum biaya bisa mencapai 50 trilyunan, ini bukan demokrasi tp democrazy, sekalian sajaa batas usia di hapus syaratnya yg penting udah sunat

[@prihatinpusink651]

Mantap, sesuai kemauan rakyat.. saatnya para parpol dgn kadernya yg slm ini cuma pintar omom omon, cawe cawe yg tujuannya hny berkuasa, korupsi, tanpa qualitas, prestasi, integritas aplg etika sampai begal konstitusi akan di tenggelamkan.

[@fbsarnanto8935]

Parlementary threshold (yg sebabkan suara rakyat hangus) dan sistem Fraksi dan PAW (yg sebabkan anggota DPR wakili suara partai dan bukan suara rakyat) mesti dihapuskan juga !!

[@nargismansa646]

Mantap mahasiswa uin sunan kalijaga

[@yusufhandoko7940]

Tolong MK syarat batas usia capres/ cawapres di rubah, syarat capres / cawapres yg penting UDAH SUNAT , ini tambah TOP LAGI MK, dengan di hapus Elektoral threshold, artinya semua ketua partai bisa ISENG menguji elektoral dirinya, kalau ada 18 atau 20 parpol yg ikut kontestasi berarti bisa 20 pasang capres dan cawapres, nah untuk memcari 50+1 sangat mungkin di butuhkan 4-5 kali putaran, artinya butuh waktu 3 tahunan , untuk mendapatkan 50+1 dan biaya 50-60 trilyunan, mungkin jabatan presiden di tambah jadi 10 thn, mosok cuma kerja 2 thn, baru dilantik besok sudah bicara pemilu, klo 10 thn pas, juga sesuai biaya, lebih Pas lagi klo syarat capres cawapres yg penting udah sunat, opo demokari opooo democazy, mbulahhh

[@WahyuYuda-ut5mo]

Itu undang2 tsb kan jelas prodak politik Lha dulu yg mengusulkan ambang batas siapa ? harus clear dulu jangan sekarang baru dihapus seolah2 itu merugikan, pasti dulu ada krpentingan politik yg di untungkan, mau ada atau tidak aturan ini tidak begitu penting pada masyarakat awam , tapi bagi mahasiswa mungkin penting dan patut di perjuangkan, yang pasti dengan di hapusnya ini jangan lagi ada kepentingan politik yg merubahnya di kemudian hari, apapun yg telah menjadi undang2 sekarang jangan biarkan kepentingan politik mengubahnya sekarang dan kedepan, karna kami masyarakat awam tak pernah di berikan pemahaman penuh dan berimbang melainkan dari waktu2 pemilu yg pintar trs2an membodoh2kan masyarakat dengan biaya yg mahal menyuap di bawah ke masyarakat, maka mari kita cari cara bagaimana sepaya akal bulus politik yg membodohi masyarakat sebelum pemilu nnati setelah pemilu jadi pejabat merasa yg paling bebas korupsi tidak trs terjadi

[@ronnyasgar]

nah gitu dong, biar rame pemilu nanti pas 2029, kalau bisa ada 5-6 capres

[@lumumbaparlindungansianipa43]

Keputusan gegabah yg akan bikin politik tambah ruwet! Tidak akan ada pemerintahan yang bisa berjalan kuat tanpa didukung oleh koalisi yang punya suara signifikan di Parlemen dan akan menghambat program Pemerintahan dan pemerintah siapapun Presidennya bakalan sering digoyang intrik politik! Sejarah zaman Republik Indonesia Serikat kembali berulang!

[@BuatWawasan]

Blokgoblok

[@melidaily6994]

Negeri konoha gini amattttt

[@BuatWawasan]

Lawaklu

[@KFCSouth]

Baguslah, jd setiap org tinggal bikin Parpol dan kl bs setiap parpol bs ajukan lbh dari 1 calon. Semoga 2029 nanti bs ada minimal 10rb calon. Makin byk calon makin byk serangan fajar, makij byk bagi2 duit. MK paling tahu kondisi rakyat.. 😂😂😂

[@XuiranliHermanxuiranliXuiranli]

Mantap bos partai baru berdiri wajar dapat 0,5 persen tergantung yg nyalon DPR dan DPRD dan periode ke 2 baru partai baru dapat 5-10 persen dan periode ke 3 baru 20-30 persen tergantung partai memilih calon kader dan bukan kader karena kader dan bukan kader berjasa menjadi partai besar

[@Gandiwa-b7x]

Di konoha apa sih yg gak bisa dirubah,,aturan trgantung pesanan dn kebutuhan ,,

[@BuatWawasan]

Pesanan palalu peang

[@XuiranliHermanxuiranliXuiranli]

Bisa partai gurem jadi partai besar

[@kasurempuk-h5r]

praroro/grndra akan ditinggalkan...ihihih