Pro Kontra RUU Kesehatan Omnibus Law

5 Organisasi profesi, baik Dokter, Perawat hingga Bidan menggelar aksi unjuk rasa di berbagai daerah menolak pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law. Protes dilayangkan karena pembahasan RUU Kesehatan dinilai tidak transparan dan minim partisipasi publik. Kementrian Kesehatan berkilah, RUU ini akan menjadi aturan transformasi kesehatan, sementara tenaga kesehatan merasa draf RUU Kesehatan menimbulkan banyak masalah baru. Untuk membahasnya lebih dalam, Rivana Pratiwi melalui sambungan zoom dengan Ketum PB IDI, Adib Khumaidi, Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI, Mohammad Syahril dan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus rahadiansyah
======
Website: www.cnnindonesia.com
Facebook: / cnnindonesia
Instagram: / cnnindonesiatv
Twitter: / cnniddaily
TikTok: / cnnindonesia
Spotify: CNN Indonesia

[@ringejanarti1895]

Masyarakat Indonésia mendukung uu ini yg melindungi pasien 2 di Indonesia apabila ada semacam malpraktek di rumah sakit

[@supriatikno6244]

Kami masyarakat indonesia yg paham masalah kesehatan sangat mendukung UU KESEHATAN utk disetujui semuanya sdh cukup jelas agar tdk ada mafia kesehtan

[@nasootohoma9541]

Idi atasi triliunan devisa ke luar negri.negara rugi kok tak paham.

[@albert6337]

Setuju dgn Menteri Kesehatan. Justru organisasi swasta tidak boleh mengatur yg berhak itu Pemerintah.

[@borsaxhutasoit509]

Saya sangat mendukung pak Menkes. IDI selama ini membuat biaya berobat MAHAL Mari.kita dukung RUU kesehatan yg baru.

[@Mangi22]

Lalu anda pikir kesehatan itu murah??

[@matamerah5213]

Otakmu tidak sampai ... ini adalah sistem dari dajjal yg di kemas sehingga kelihatan baik2 saja dan baguss untuk masyarakat...tapi pada akhirnya semua masyarakat hanya akan di paksa untuk mengikuti aturan kementrian kesehatan...baca dulu RUU nya baru komen....pahami dlu apa sebenarnya maksud dari tenaga kesahatan sampai mereka orasi....makanya paham agama juga jgn hanya melihat mulut2 manis...

[@mhendrocahyono]

Gara gara aturan dr org profesi, banyak dokter ahli ga bisa praktek, dan biaya sekolah dokter mahal. Semua ijin utk menjadi dokter sebaiknya diambil alih pemerintah, bukan org profesi yg memberikan ijin krn banyak diselewengkan.

[@AbdRahman-fs2gn]

Memang harus siap di tuntut kalau terjadi kesalahan kerja

[@azizulfadhlika]

Sebenarnya yg bobrok itu birokrasi kesehatannya bang. Terutama pasien gratis BPJS, setiap mau berobat diperlambat, itu yg membuat banyaknya kematian atas kelalaian administrasi kesehatan. Kalo untuk kesalahan dokter menangani pasien itu memang layak di hukum pindana tapi kita harus mengukur panjang gimana cara pasien itu dari rumah hingga bisa bertemu dokter di kamar rawat alias kita lihat administrasi dan birokrasi kesehatannya. GA MUNGKIN KAN PASIEN DARI RUMAH LANGSUNG KE KAMAR RAWAT DAN LANGSUNG DITANGANI DOKTER. Kan ada step by step untuk berobat khususnya pasien BPJS Gratis yg ribet 😁

[@robertrobert2106]

Pemerintah yg tanggungjawab Kesehatan masyarakat sesuai UUD 45, BUKAN ORGANISASI PROFESI .

[@isdiyonosh8604]

Saya menjadi banyak tahu, terima kasih Semoga pelayanan kesehatan di Indonesia semakin baik

[@Kepo_Man]

RUU KESEHATAN SANGAT PRO KPD MASYARAKAT...SILAHKAN BACA..YG PROTES ADLH ORG2 YG TIDAK SERIUS MENJLNKAN TUGAS INTINYA SBGAI TENAGA MEDIS...Pasien layak mendptkan pengobatan dan pelayanan yg terbaik...jadi jika terjadi malpraktek yg membahayakan nyawa pasien jelas hrs bisa dituntut dong...masa sdh buat pasien mati trus tenaga medisnya boleh melenggang bebas??? sakit jiwa.... BUBARKAN IDI

[@ahsinrizal598]

Hapus idi bangun organisasi perdukunan, gtu kah?

[@dhifanio6916]

Sahkan uu kesehatan Biar tenaga medis lebih profesional

[@arianggara0178]

Semoga pemerintah kita cepat perbaiki msalah ini babat habis mafia" yg ada dinegri kita tercinta ini maju terus negeri ku 😊😊😊

[@hermanpurnawan5008]

Equality before the law. Didalam UU tidak boleh kekhususan kelompok tertentu. Oleh sebab itu tidak boleh ada organisasi tertentu di dalam UU

[@nsrpro6893]

Masyarakat mendukung RUU segera di sahkan. Regulasi harus kembalikan ke Pemerinta RI.

[@adventures-series-official]

tugas guru mengajar. Tugas polisi melayani masyarakat. Tugas dokter melayani orang sakit. Jadi profesi itu di isi oleh profesional bukan menghilangkan tanggung jawab. "'Sebelum ada aturan pemerintah cuma orang kaya yang di terima fasilitasnya di rumah sakit " "Sebelum ada aturan pemerintah banyak rakyat tidak mampu sekolah"

[@yopielizajans3640]

Maju terus pa budi... 👍

[@KarmanRoboh-gr2mx]

Ingat mantan menteri kesehatan Letjen Dr.dr Terawan aja kalah sama IDI apalagi masyarakat biasa Kalo menolak keras berarti ada kekawatiran cuan yg hilang.

[@keselekbakiak]

Oh, yg bilang covid nggak ada dan nantang harvard. Perasaan dulu IDI protes, terawan tetep jadi menkes kok. Dia aja yg blunder sendiri.

[@rivailase4634]

Hati hati IDI jg sdh di susupi Kadrun.

[@adamlutfy4088]

@@keselekbakiak skrang sj masih ada flu,,

[@robertrobert2106]

Kuatir khlangan sumber ,

[@campurcampur2997]

tenggelamkan IDI supaya dokter indonesia berjaya

[@franssuyitno8306]

Kami dukung menkes Budi Gunadi. Untuk mendobrak super body dari IDI. Dan juga dobrak sistem pendidikan dokter specialis. Agar semua jadi transparan.

[@hodongson1611]

IDI over power , RUU sudah tepat

[@setyobudikristianto7542]

Tampaknya juru bicara IDI menunjukkan bhw IDI ingin berkuasa selamanya. Motivasinya apa kok ingin berkuasa?. DPR & Pemerintah berjuang demi kebaikan & kemajuan bersama dg tujuan bidang kesehatan lebih baik dari sebelumnya demi kepentingan rakyat, bukan kepentingan IDI.

[@dasimansaputra778]

karena yang tadinya menguntungkan bagi i*** berubah menjadi tidak menguntungkan . memangnya dok**** dan tenaga med**** banyak duit kaya raya dari mana bro

[@inyomansudarma4669]

Tanggung jawab kesehatan merupakan tanggng jawab pemerintah bukan pd organisasi, Selama ini rakyat di rugikan. Bagi yg tidak setuju mereka sdh pasti berkeinginan melanggengkan kepentingan. Semoga ke depan tidak ada lagi rakyat yg berobat ke luar negeri dan rakyat bila kena mal praktek dapat menuntut. Dokter betul betul lebih propisional.

[@dawanusadha1216]

Kepada Yth Bapak Presiden R. I Yth. Ibu Megawati Yth. Bapak Prabowo Kami sudah hopeless menghadapi situasi seperti ini, tak ada yang berbicara dengan nurani. Semua bicara atas nama rakyat tetapi UU yang katanya pro rakyat tidak mencantumkan batasan besaran APBN untuk alokasi kesehatan. Selama ini kita diminta setiap diskusi menggunakan data, tetapi Bapak Menkes setiap dengar pendapat selalu menggunakan data berupa cerita susahny menjadi mengurus STR, menjadi SP dll yang cenderung hiperbolis. Hal hal mendasar seperti gaji nakes, akses pengembangan kompetensi, ketidak berpihakan pemerintah kepada kebutuhan nakes. Saya ingin minta jawaban 1. Kenapa Kemenkes tetap membuka Poltekkes yang menghabiskan dana bermilyar2. Kenapa tak kasih beasiswa kepada calon dokter? Ini sudah berlangsung sejak 1985 ? 2. Selama ini kalau ada pelatihan di daerah untuk pelayanan primer yang dilatih hanya yg dari puskesmas terus menerus sampai bosan, sedangkan klinik swasta tak pernah tersentuh Apakah swasta bukan milik pemerintah Indonesia untuk rakyat Indonesia? 3. Di Bali yang dibutuhkan untuk melayani rakyat adalah Urologi, orthopedi dan kanker kenapa yang dibuka klinik kosmetik dan estetik? Rakyat miskin mana yang akan dilayani ? 4. Ingat Bapak/Ibu saat ini dipilih rakyat, jangan terlalu jumawa, suatu hari musim gugur akan tiba dan semua akan meranggas. Jadilah baik untuk kami yang sudah berdiri di garda terdepan mendukung pemerintah. Jangan zolimi kami, karena hari ini kalian berkuasa. Tuhan tidak akan tidur. Dengarkan kami dan berikan kesempatan kami bicara atas nama demokrasi yang sehat, adil dan mengayomi. Salam Indonesia

[@bambangsrikunto9659]

Solusinya : Susun Rencana Pembangunan Kesehatan. Perbaiki Sisitim Pelayanan Kesehatan saat ini yang diterapkan melalui BPJS Kesehatan. Bangun sarana pelayanan kesehatan Penuhi kebutuhan SDM Baru disusun undang2 Kesehatan

[@madesutiari9612]

Wajib ORGANISASI PROFESI IKATAN DOKTER INDONESIA...bubarkan saja. karena semena2..,masih sistim fiodalis..kayak jaman penjajah sj. Kerja romusya.

[@roberthutabalian602]

Kelakuan dan cara kerja nakas baik medis dan paramedis selama ini dirasakan masyarakat banyak sungguh mengecewakan baik di kota terlebih lebih di pedesaan sungguh jauh dari baik....inilah perlunya dibuat aturan yang melayani dan populis....menurutku organisasi seperti IDI perlu dirobah dan tidak berlagak lebih berkuasa dari menkes apalagi dalam hal peningkatan spesialisasi dr dan penyebarannya....para dokter dan dan para medis anda tidak usa gelisah ngak mungkin pemerintah menyengsarakan anda kelian dibutuhkan di negera ini yang salah selama ini yg harus diperbaiki negara dari segi aturan

[@robertrobert2106]

Usut siapa yg prakarsai aksi demo itu , siapa penyandang dananya. Omongkosong terjadi cara mendadak dan spontan , cabut monopoli IDI krn TDK SESUAI UUD45. Rakyat Menggugat semua bentuk MONOPOLI IDI .

[@berrygood9045]

@@robertrobert2106 udah dokter dan nakes lain indonesia digaji gak manusiawi jauh dibawah standart. Maunya pasien bpjs ngarep pelayanan super VVIP. Jika pelayanan tidak memuaskan, bisa nuntut pidana dokter lagi lewat RUU baru lagi. Jangan salahin ya suatu hari para nakes resign, banting setir mending jualan aja ketimbang kerja gaji gak seberapa 😂 beresiko dipenjara pula hanya karena pelayanan kurang muasin pasien. Kalian bisa berobat langsung ke PEMERINTAH non nakes aja atau ke dukun atau ke faskes luar negeri. Di luar negeri nakes pelayanan bisa baik karena gajinya 10-20x lipat dari nakes negara wakanda 😅😅 Maunya pemerintah gaji seminimal nakes, tapi dituntut pelayanan prima ke rakyat. Apapun seprofesinalnya dan sumpah profesinya, Nakes bukan sapi perah, apalagi robot, kesejahteraannya masih jauh dari standar 😂 kasian perawat bidan honorer kerja gaji 500rb sebulan masih kerja ditekan2 dari segala penjuru

[@robertrobert2106]

@@berrygood9045 apapun alasannya, MONOPOLI ITU TIDAK BOLEH . Klo soal Jaminan Kesejahteraan , itu urusan DPR DAN PEMERINTAH .Tapi yg inti persoalan. Soal IDI YG WEWENANGNYA MELAMPAUI PEMERINTAH, namanya aja IKATAN DOKTER, koq wewenang segede gtu . Bahkan nggk ada yg bisa Kontrol. .Soal mo kabur ke luar negeri , nggk ada yg bisa larang , itu privasi

[@greanade544]

Fasilitas kesehatan belum diatur malah nakes yg ditumbalkan,

[@robertrobert2106]

Pokok mslah adalah kewenangan.IDI yang Super melebihi Pemerintah Monopoli IDI , wajib d cabut . Bila perlu. Bubarkan IDI. MEMUAKKAN

[@jm-mblangsak7720]

IDI penghambat pembangunan system kesehatan nasional, ..... ?? Bgmn ini ..... ??? IDI dan org profesi kesehatan lainnya diawaki orang2 pintar namun jahat dan menghambat ..... !!! Koplaaakkk faktanya system kesehatan nasional masih jeblok .... !!! Faktanya IDI tdk mampu ikut serta membangun system kesehatan nasional ...... !!!

[@isepkarnaen1182]

Justru yg koplok DPR dan jkw

[@Bayernoficial]

Yang melakukan demonstrasi adalah sudah di byar oleh oknum pemengang kendali organisasi.jika d bilang jujur saya perawat sukarela 5 tahun gara2 ribet admistrasi STR yg pegang kendali spenuhnya oleh organisasi PPNi.... Saya dukung RUU Omni bus law kesehatan

[@wirasetiabudi3538]

Keluhatannya begitu.

[@imansubekti7274]

Masih ingat saat draft RUU ini bocor ke publik, justru Kemenkes dan DPR saling membantah kalau draft tsb berasal dari mereka. Kerahasiaan tsb sangat mencurigakan. Ada sesuatu yg ingin disembunyikan, dan ingin cepat cepat di sahkan tanpa reviu mendalam

[@lucluke33]

Bubarkan saja IDI

[@sigitsetyawadi3951]

Sayang sekali , sekelas ketua IDI tidak memahami undang undang praktek kedokteran yg dulu. Soal ancaman hukuman itu sudah ada di undang undang yg lama. Mengapa bukan undang undang yg sdh berumur 20 tahun itu yang dituntut ??

[@RettPin]

aturan hukum dokter malpraktek, aturan ijin dokter sebelumnya harus ke idi , lahan uang yang hilang di organisasi,

[@kingmacks1919]

Bubarkan IDI!! !idak ada manfaatnya tetapi menjadi ajang kekuasaan suatu golongan

[@intanqlbi6891]

Emangnya selama ini IDI berkuasa atas apa sih?

[@user-eb7yp2kq3z]

Dukung pak menkes!! Semua tau kl IDI itu BOBROK!!! Terbukti masyarakat banyak berobat keluar negeri

[@sucahyoadinugroho4072]

Kesehatan adalah amanah UUD 1945, sehingga dalam perlu diatur baik SDM kesehatan, sarana kesehatan dan mekanisme pembiayaannya. Jangan sampai pelayanan kesehatan terganggu

[@colombusleyley1353]

RUU Kesehatan harus segera di sahkan, Organisasi Profesi harus tunduk pada Negara, masyarakat percaya pada pemerintah untuk mensejahtrakan manusia indonesia , OP sudah saatnya dikendalikan oleh Pemerintah , Negara TIDAK akan MENG-KRIMINALISASI OP yang ada, RUU adalah dari DPR makanya juga pemerintah hanya menjalankan nya, semuanya untuk kesehatan masyarakat

[@mobilestation6132]

You're right,we agreed 👍👍🙏🙏

[@supiatikanang1298]

Saya anak nakes dukung pak menteri krna profesi memberatkan nakes ,apa2 serba uang

[@usnulali377]

Yg demo hanya kelompok mapan yg tdk diuntungkan oleh RUU ini....

[@bambangsrikunto9659]

Susun Dulu Rancangan Pembangunan Kesehatan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 45, baru dirancang undang2 Kesehatan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan di Indonesia

[@caangngungkulanpoek1604]

Kami dukung UU Kesehatan omni bus law

[@Roedy1979]

Organisasi terlalu takut kehilangan kewenangan menentukan org bisa praktek apa ngak. 😂😅

[@keselekbakiak]

Kewenangan ada di dinkes kok.

[@ariefprasetyawan4127]

Rakyat kecil sangat setuju RUU kesehatan di sahkan jadi UU

[@zulhamefendi8337]

Saya tidak setuju

[@indahyuwanto325]

Semoga mendapatkan solusi yg terbaik

[@suwardi3248]

RUU menimbulkan masalah baru bagi para tenaga kesehatan yg punya dokter yg tidak profesional, kalau para dokter itu forfsional bukan hanya mengejar storan, saya rasa tidak akan menjadi masalah.

[@luthfirahman73]

Idi pasti nggak mau kehilangan uang dari izin praktek yang mereka keluarkan

[@drkismanto9501]

Siapa bilang IDI menerima uang dari SIP, anda paham kah bagaimana mengurus SIP dan siapa yg nenerbitkan SIP. IDI kota atau kabupaten hanya memberikan rekomendasi lewat online tanpa ada embel embel uang

[@luthfirahman73]

@@drkismanto9501 mohon koreksi kalo saya salah, mungkin tidak untuk dokter umum. Tapi untuk dr spesialis cukup mahal

[@dunia_perspektif29]

​@@drkismanto9501 klo penerbitan STR gmna tuh biayanya? SKP jga?

[@drkismanto9501]

@@luthfirahman73 tentunya relatif sama ya, karena iuran IDI tiap bulannya rata rata 1:2

[@drkismanto9501]

@@dunia_perspektif29 untuk STR yang membuat adalah KKI yg bertanggung jawab langsung ke presiden bukan organ IDI, uang daftar nya 300.000 untuk semua dokter ( DU, DRG, SPESIALIS) itupun masuk ke rekening kas negara. Untuk SKP bukan persyaratan satu satunya untuk mengurus STR, diperlukan maksimal 125 SKP untuk DU, artinya pertahun 25 SKP kalau berbayar rata-rata 100.000 untuk nilai 2 - 4 SKP sehingga biayanya hanya senilai SATU CANGKIR KOPI perharinya ( sekarang banyak sekali SKP gratis lewat online ),itupun ilmu yg didapat sangat menguntungkan bagi DU yg bersangkutan. Sedang persyaratan lainnya dalam pengurusan STR adalah baca jurnal, pengabdian, kecakapan profesional (lewat praktek dan tindakan tertentu).

[@yanu3778]

We need to think too about, with Medium economy needed... with good service in Health Sector...

[@harset8832]

Ingat ! Yg komen komen disini . Harus ada RECOMMENDASI dari IKI ikatan komen Indonesia 😁

[@baikhati69]

pekerjaan berat, Gaji ga seberapa malah dihadapkan dengan hukum

[@rizqifajarpangayoman]

Kayaknya ada gerakan dibalik bayang bang, bidang penddikan sudah dihajar sedemikian rupa dengan uu perlindungan anak sehingga ruang gerak guru dalam mendidik menjadi sangat terbatas dan banyak berita pembuian. Sekarang waktunya bidang kesehatan, semoga ini hanya kecemasan halu saya saja

[@adventures-series-official]

Gak usah kerja kalo berat. Lihat masih banyak yang nganggur

[@adamlutfy4088]

beratnya d mn?

[@kleineente6475]

​@@adamlutfy4088om searching aja

[@beruknakal6319]

Bener mending di sahkan RUU kesehatan. Agar ga ada lagi dokter yang asal asalan. Kasian pasien, temen gue sakit struk masa langsung opnam, trus mau oprasi pasti ujung" nya cuci darah. Kan gila. Akhir nya di bawa ke Cimande sembuh, cuma di urut terapi

[@estyrahayu4191]

Beginilah kalau menteri kesehatan bukan background kesehatan,AMBYARRRR

[@Agus11523]

Sahkan RUU i kesehatan bubarkan idi hidupkan kembali dinas atau departemen kesehatan agar seluruh puskesmas kembali ke pelayanan kesehatan hingga ga ada alasan2 dokter spesialisasinya untuk ini itu

[@zainalabdi6071]

Bahaya klu dibawah menkes menkes otoriter

[@tigaraksa19]

Harusnya ajak hotman paris, ahli hukum dan wakil pasien

[@rizataza]

Terawan fights back

[@retnoernawati1137]

Bila pemerintah sayang pada rakyat segera disahkam ruu tsb. Abaikan yg protes

[@susantojaya1586]

Organisasi Profesi tidak di hapus di RUU Kesehatan....maka nya di baca dulu para Dokter.... dokter

[@rafaelyovanhendriek.skedmb3012]

Tampaknya orang-orang bidang kedokteran/ kesehatan diwajibkan dan diarahkan untuk memahami ilmu hukum juga. Bikin pusing. Orang-orang hukum apakah paham benar dengan ilmu kedokteran ?!

[@Roedy1979]

Cape deh 😅

[@cutisaroll820]

Idi dibully masyakat ketauan kelakuan petingginya mental kolonial belanda. Maju terus pak menkes. Masyakat mendukung. Kami tau semua organisasi profesi yg demo justru yg organisasi baperan dan disunat auper power mereka

[@brik5167]

perlindungan trhadap konsumen jg boleh donk pak..

[@wikarna]

Bagaimana komunikasi publik mau bagus, wong memang dibuat diam2 n tergesa2 atas desakan n titipan oligarki. Transparan?? Mimpi!

[@denyxanda1]

BU…yg netral bu….jangan 3 lawan 1….Ibu Jadi narasumber Aja….

[@stevinle25]

Dukung Pak BGS selaku MenKes. Tapi kok IDI panik ya?

[@AriaPenang-fk6gj]

Yah..yah...transparansi..

[@robertrobert2106]

siapa yg 5.OP ?? ITU CUMA SEGELINTIR ORG YANG ATASNAMAKAN O.P. Apapun alasannya , Wewenang IDI HARUS SESUAI NAMANYA SBG IKATAN PARA DOKTER !! Ngapain seakan rangkap Paramedis , Bidan segala macam . Host jngn terlalu seakan paling ngerti , tak ada yg perlu di dramatisir sgla macam . Apapun , semua aturan WAJIB TUNDUK PADA UUD 45 . jngn didramatisir , stop bicara undang2 Kesehatan klo tidak sesuai dngn UUD 45 . INGAT..., jabatan kalian cuma sesaat dan sifatnya Pengabdian , bukan LAHAN PENGHASILAN !! Rakyat butuh layanan kesehatan bukan retorika, adu argumen sgla macam . Rakyat sdh MUAK dngn semua ini . Inikah INDONESIA YG DAH USIA HAMPIR SEABAD ??!! MUAK MUAK DAN MUAK dngn hiruk pikuk ini . Rakyat nggk butuh semua ini , rakyat butuh pelayanan bukan orang2 yg pintar ngoceh .

[@rafaelyovanhendriek.skedmb3012]

Mana ndak pusing...... orang profesi kesehatan WAJIB pula belajar dan bahas ilmu hukum.

[@bambangsrikunto9659]

Menyusun Undang2 Kesehatan itu ; 1. Berdasarkan Pancasila dan UUD 45. 2. Landasan Ideal Pembangunan Kesehatan yang diinginkan. 3. Barulah disusun UUD Kesehatan guna Mengawal agar pembangunan kesehatan on the track. Undang Praktek kedokteran kan bagian daribsub sistim dari Pelayanan Kesehatan, sebenarnya tidak diperlukan, cukup peraturan menteri saja, kalau diangkat dalam undang2 itu terlalu berat. Apalagi kalau undang2 Kesehatan keluaranya Kriminalisasi Nakes itu kan KONTRADIKTIF dengan Pembangunan/ Transformasi Kesehatan yang akan diluncurkan.

[@Lil-ym5sn]

Ada penghancuran sistematis sistem kesehatan di Indonesia, baik oleh sektor swasta dan pedagang yang korup, atau oleh korupsi pemerintah dan pengabaian kepemimpinan pemerintah. Sangat disayangkan pasien Indonesia berobat ke luar negeri karena mahalnya biaya dan minimnya pengalaman, padahal kita negara besar dan sumber daya sangat besar.

[@1986verity]

Makanya RUU ini memastikan agar hal itu tidak terjadi lagi

[@dennysetiawan9292]

Maju terus pak Menkes, kami rakyat kecil mendukung total.

[@sandicandrayudha8651]

Rakyat bikin uu, gaji DPR= UMR gak ada tunjangan dan fasilitas negara. Klo perlu di bubarin,karena gak guna buat masyarakat,semua demi kepentingan partai...😂😂😂

[@BudiYanto-rw8pv]

Setuju

[@nanangjagger6725]

Lanjutkan..... OL 👍

[@adinugraha7741]

MARI KITA DUKUNG UU KEKEBALAN HUKUM TENAGA MEDIS DAN ULAMA. KARENA SAYA BOSAN DENGAR BERITA KRIMINALISASI ULAMA & KRIMINALISASI DOKTER. 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

[@rosihan2544]

Coba deh kta fikir bgaimna seandainya organisasi guru mirip dengan IDI ini pasti tdk ada guru yg mau ke daerah terpencil pasti guru yg berduit melobi ketua organisasinya agar bisa ke tempat yg dia mau

[@greanade544]

Lah sejak kapan ketua organisasi bisa ngatur gituan? Yg bs ngatur ya pejabat di pemerintahan to ya..

[@user-id2mi3lu2q]

Tidak mgkn organisasi profesi lbh tinggi dr pemerintah.

[@herrywijaya8755]

Bubarkan IDI....

[@marxconasution1198]

kalau dalam hukum, ketika tidak dilarang dalam suatu aturan atau bahkan tidak ada pasal yang mengatur maka jangan di artikan tidak boleh, kita masih memiliki uud yang memperbolehkan kita untuk berkumpul, berkelompok dan menyatakan pendapat. Catatan buat host adalah bukan bearti kalau ada di RUU kesehatan omnibuslaw tentang organisasi profesi maka secara tingkatan lebih kuat lalu kalau di peraturan menteri tidak kuat. intinya kalau tidak ada maka tidak di larang, semua nya boleh kecuali yang di larang dalam Undang-undang

[@Roedy1979]

OP OP kesehatan terlalu super power beda dengan OP OP bidang yang lain. Terlalu ingin di spesialis kan.

[@ahsinrizal598]

Idi dipilih oleh kumpulan dokter, menteri kesehatan dipilih oleh presiden.... Menang mana hayo?

[@jamesong2908]

TOLAK UU KES OMNIBUS LOW ,TOLAK PDIP ,TOLAK PAK JOKOWI DAN KETURUNANNYA !!!

[@afafomarchannel8495]

Itulah efek dari pembuatan UU Omnibuslaw yg sangat cepat, DPR seperti kerja dalam semalam. Tapi isi nya asal2an

[@buupyboopy9306]

sok tau..memang ikutan??? wkwkwkw

[@drkismanto9501]

@@buupyboopy9306 bukannya sok tahu, coba bayangkan membuat membahas undang undang yg ratusan pasal hanya dalam hitungan hari, padahal tidak ada yg pernah membuat draf itu, pertama itu dikatakan dari eksekutif (menkes) yg rasa rasanya benar karena didahului prolog dari MENKES tentang posisi OP tunggal tenaga kesehatan yg sangat power full sehingga seolah olah KEMENKES tidak bisa berbuat apa apa, padahal seharusnya lewat UNDANG UNDANG yg ada (UU praktek kedokteran, UU pendidikan kedokteran) KEMENKES bisa mengeksekusinya lewat perundang undangan yang ada sesuai wewenang eksekutif melalui INPRES, KEPRES, PERMENKES, bukan langsung mengobrak abrik tatanan yg sudah bagus dg cara "pengecut".

[@buupyboopy9306]

kalau bicara seharusnya, kan sudah ada diskusi yang padat termasuk antara menkes, IDI dan praktisi. Justru ngak bisa lewat Inpres, Kepres dll karena ada di UU, jika IDI lah yang berwenang mengeluarkan STR, surat ijin dll..sehingga perlunya di revisi UU Kesehatan ini. Terus terang saya kecewa dengan sistem kesehatan di indonesia dan berharap banyak dengan UU baru ini akan merubah wajah dunia kesehatan indonesia

[@drkismanto9501]

@@buupyboopy9306 siapa bilang yang mengeluarkan STR adalah IDI, STR dikeluarkan oleh KKI yg bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN yg anggotanya adalah usulan dari MENKES sendiri. SIP pun yg mengeluarkan adalah PEMDA tk II dimana seorang dokter berpraktek dan IDI hanya merekomendasikan saja.... make up dulu muka kita bisa sejauh mana make up sanggup mempercantik kita, jangan langsung lakukan operasi plastik yg sangat banyak efek sampingnya yg irrefersible....ingat RUU ini tidak hanya mengurus tentang sdm kesehatan saja lho tapi secara tersembunyi RUU ini berniat ingin me-liberal-kan bisnis kesehatan di RI, yang tentunya sangat merugikan kalau kita belum punya pondasi dasar yg kokoh.

[@buupyboopy9306]

nah rekomendasi IDI itu yang rese, kenapa dokter lulusan luar ngak bisa/sulit praktek di indonesia, kenapa lulusan bagus gampang kerja di singapore. Kemenkes justru mengatur dengan RUU ini jadi dimana liberalisasinya? sekarang ini harga kesehatan mahal, dokter spesialis terbatas, kalo ada dokternya juga kalah pelayanannya dibandingkan di luar....ya baseline nya aja bobrok, jadi mending diganti dengan yang niatnya lebih baik. Jangan apa-apa liberal lah, kok takut komptetisi????

[@pakmor6043]

Sy ahli kes ling juga menolak Krn Op dihilangkan

[@kingmacks1919]

Haiyahhhh...point nya IDI merasa wewenangnya dipreteli. Lha namanya OP kok wewenangnya kelewatan

[@mananggaranapitupulu9141]

Sdh ada hearing dgn IDI yg hanya menolak RUU saja gak mau ada perubahan

[@Ronggo_Lawe79]

Itu yang demo di suci Otak nya sama IDI... Selama ini kenapa masyarakat banyak yang berobat ke luar negri malaysia atau singapur,,,karna dokter di indonesia biaya mahal kualitas jelek sedangkan di luar negri sebalik nya...saya dukung RUU kesehatan IDI itu Ormas Mementingkan CUAN

[@hisyamridho5119]

Tiap waktu, pejabat, partai, calon presiden bicara kepentingan dan kesejahteraan rakyat tapi tiap rancangan undang undang yang disahkan banyak yang ditentang rakyat. Logikanya dimana ya?

[@mamaknarin7809]

Dokter adib

[@masbroilerbro3713]

Apapun harus ada saingan .

[@davidtarigan]

Seharunya perlengkapan Medis di Indonesia yg canggih di persiapkan di Puskesmas atau Rumah sakit Umum dan dibuat harga Murah ,

[@hermanpurnawan5008]

UU yang benar, tidak boleh ada diskriminasi. Semua sama.

[@rudiantodjohan5989]

Adi ingin mempertahankan wewenang IDI yg banyak merugikan dokter

[@davidtarigan]

Bisa saja yg punya uang ,bila tidak senang dengan hasil pengobat dan merasa tidak sesuai bisa di pidanakan

[@adinugraha7741]

UNTUNG HIMPUNAN PROFESI DUKUN, TABIB, PERAMAL NASIB TIDAK IKUT DEMO. TAMBAH PAYAH JIKA BU IDA DAYAK IKUT DEMO.

[@bambangsrikunto9659]

Permasalahan Kesehatan di Indonesia saat ini : 1. Dampak implikasi pelayanan kesehatan sistim BPJS Kesehatan. 2. Kurang tersedianya Fasilitas Kesehatan dan kurang meratanya fasilitas kesehatan di Indonesia. 3. Kurang tersedianya sumber daya manusia. 4. Rendahnya anggaran kesehatan dan tidak merata. 5. Dampak Implikasi Desentralisasi Bidang Kesehatan, dimana bidang kesehatan dianaktirikan. Permasalahan kesehatan bencana dan wabah.

[@Roedy1979]

Itulah tujuan di buat RUU agar dapat mengurangi hal yg anda analisis sebagai kelemahan. 😊

[@greatndit]

1 . Kalau merasa BPJS bermasalah , boleh kok memilih tidak pakai BPJS. Asuransi lain banyak . 2,3,4 . Di daerah mana harus spesifik 5 . Kesehatan dianak tirikan bagaimana ? 6. Masalah bencana & wabah yg bagaimana ?

[@usnulali377]

Maka dari itu rakyat hrs mendukung RUU ini agar segala permasalahan pelayanan kesehatan yg amburadul yg dialami oleh rakyat selama ini.... Persoalannya hanya pada kelompok2 mapan yg bertahun tahun sejahtera dizona nyaman yg tdk setuju atas nama minimnya partisipasi publik. LANJUTKAN RUU KESEHATAN utk disahkan menjadi UU utk perlindungan tenaga kesehatan dan rakyat. Bravo Pemerintah dan DPR....

[@kingmacks1919]

Salah satu tujuan UU ini adalaj untuk melindungi pasien. Kalau ada malpraktek yang menyebabkan meninggalnya pasien, dokter selama ini aman saja. Cukup bilang "kami sudah berusaha, yang kuasa yang menentukan'

[@onisuryaman408]

Ini yang dilupakan oleh para nakes itu. UU itu dibuat bukan hanya untuk melindungi salah satu kelompok loh, tapi seluruh warga negara. Lah, selama ini warga yang mengalami malpraktek perlindungannya di mana? Masak cuma nakes yang dilindungi? Itu bukan UU negara namanya.

[@gerrardshaw4667]

sotoy. Tuntut mah bebas aja ga ada dilindungi.

[@qurky16]

Masih inget berita dokter salah operasi kaki ? Sampai skrg gw baca beeitanya tuh dokter masih aman2 aja Ada juga bayi yang jarinya putus pas lepas infus gara2 susternya ceroboh pihak rumah sakit tanggung jawabnya apaan?

[@beruknakal6319]

Yang parah bapak gue. Mau oprasi mata katarak, itu dokter ga cek kesehatan, langsung main oprasi aja. Sampe meninggal tuh bapak gue. Anj**Ng emng. TPI masih aman aman aja

[@gerrardshaw4667]

@@beruknakal6319 Trus lu Tuntut ga dokternya beruk? Mana ada mau operasi ga cek kesehatan kocak klo dukun iye

[@dyoarief7452]

BPJS aja berantakan ini mau ngurus IDI dan op lainnya 😂

[@bollymasakomiyabiunyiel]

BPJS mana berantakan..bagus kok......asal bacot aja...gw pake BPJS lancar aja....

[@nuruljanah5956]

Knapa gaji kami sebagai perawat di Banten masih 2,3 tidak seperti kerja di PT PT lain nya hinakah kami sebagai perawat

[@adamlutfy4088]

gaji 2.3,,betulkah?

[@widodododo9981]

Malah ada yang tidak sampai segitu

[@mankbudi5430]

Ada yg kehilangan penghasilan ...pada panik semuanya

[@waskinmp7835]

Pada intinya idi takut kehilangan cuan dari ijin praktek dr spesialis dan dr umum yg selama ini menghasilkan ratusan milyar rupiah yg tidak ada auditnya

[@WelllemMaringka]

Negara tidak boleh kalah dengan idi !!!!!!!!! masyarakat menolak idi. Segera bubarkan idi dan dukung RUU kesehatan

[@zuhairilanwar1208]

Usul dari profesi boleh boleh saja. Namun tdk hrs disetujui lho. Kl hrs disetujui. idi saja yg bikinnya.

[@nathifazada5745]

Inisitif dari dpr tapi apakah akan mensejeahterakan tenaga kesehatan...😊

[@adamlutfy4088]

sejahtra teruslah

[@hafidansori]

Jika RUU omnibuslaw kesehatan ini disahkan, nanti jika ada dokter yang malpraktek tidak bisa dicabut izin nya karena dia sudah punya register seumur hidup.. Begitu ya maksudnya??

[@mukbangjapan3098]

Terbalik.. justru kalo di sah kan.. dokter bidan yg malpraktek langsung masuk penjara pak, karna IDI nya udah dibubarin. Ga ada lagi perlindungan hukum dr profesi. Disini rakyat diuntungkan. Medis babakbelur.. makanya tuh Dokter pada demo

[@sandicandrayudha8651]

Semua RUU yang mengenai masyarakat adalah pesanan apalagi ada embel² omnibuslow dah lah gak beres ..tau tau dah ketok palu ,sah. Sama kaya uu ketenagakerjaan 😂😂😂

[@badjanuswantara3382]

Urgensi RUU... UUD 45 ... NEGARA bertanggungjawab atas layanan kesehatan..... kalau alasan kriminalisasi kok mengada2... msl tjd mal praktek toh bisa diuji scr ilmiah... sptnya ada masalah lain kenapa asosiasi profesi ngotot menolak pake demo segala.... apakah karena faktor lain...misal CUAN yg bakal ilang krn akan muncul asosiasi2 profesi sejenis dg UU yg baru?..... masy awam sekedar bertanya🙄🙄🙄

[@nasootohoma9541]

Bandel idi.dijamin kri.inalisasi tenaga kesehatan tak ada.