Seri Kuliah Online: (3) Demokrasi dan Demokratisasi, Kasus Indonesia

[@viniarifan9365]

Terimakasih atas materi yang telah di paparkan, izinkan saya untuk memberikan tanggapan dan komentar : Menurut saya demokrasi yang secara umum diartikan dengan kata "kebebasan". Demokrasi meletakan rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan melalui perwakilannya. Rakyat menjalankan pemerintahan dengan menjalankan tiga alat / lembaga dalam sistem Demokrasi , yaitu : Eksekutif, Legeslatif dan Yudikatif secara otonom. Demokrasi dalam politik pun memiliki slogan yang sudah kita kenal dengan Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat. Menurut saya demokrasi juga berfungsi sebagai perangkat resolusi konflik yaitu melalui penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, keseimbangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Seperti pada video yang di paparkan jaman orba, demokrasi tidak sepenuhnya bisa di jalankan bahkan bisa dikatakan tidak berjalan sehingga menurut saya saat Orba, demokrasi tidak bisa dijadikan alat penyelesaian konflik. Sekarang kita coba membahas demokrasi di Indonesia. Salah satu ciri demokrasi adalah partai-partai. Tidak ada demokrasi yang dijalankan tanpa partai (jaman orba, partai saat pemilu hanya itu-itu saja) sehingga menurut saya saat orba tidak mencerminkan demokrasi. Dikatakan Kekuatan demokrasi berasal dari masyarakat, lalu siapakah masyarakat itu di negara Indonesia dan bagaimana kualitas masyarakat Indonesia? Bahwasannya menurut saya setiap WNI mempunyai hak dan fungsi politik yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, Indonesia merupakan negara yang yang besar dan beragam suku, bahasa, keyakinan dan agama. Jika tidak didasarkan atas kesadaran hak individu, itu akan membuat proses demokrasi berjalan lambat apalagi ditambah dengan pluralisme ideologi mengenai etnis dan agama yang begitu tajam tentu akan susah dan membutuhkan biaya yang besar untuk mencapai demokrasi. Sehingga banyak kaum-kaum minoritas tidak bisa memberikan suaranya karena dalam demokrasi yang menang adalah yang terbanyak dipilih oleh rakyatnya mengenai kehidupan bermasyarakat. Bagaimana jika mayoritas mementingkan diri mereka sendiri?. Saya memunyai premis bahwa tidak semua WNI mengerti bagaimana menggunakan hak politik, apakah implikasinya? Inilah yang menurut saya adanya gaps dari teori politik dan prakteknya. Kita berpikir kita dalam demokrasi, namun gaps atau jurang tersebut menjatuhkan masyarakat dan para oligarki tetaplah pemenangnya. Maka menurut saya inilah salah satu kelemahan dari demokrasi itu sendiri. Bagaimana juga kita menjalankan demokrasi jika kualitas masyarakat kita masih terbelakang oleh sarana dan prasarana seperti pendidikan bahkan awam mengenai politik. Menurut saya tidaklah mudah mengimplementasikan demokrasi di negara seluas ini, baik demokrasi secara langsung maupun tidak langsung. Membentuk budaya demokrasi juga tidaklah mudah, membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Meskipun umur demokrasi kita masih belia, tapi kita berada dijalan yang benar setidaknya menurut saya. Saya meyakini bahwa seharusnya demokrasi itu harus bising apalagi pesta demokrasi. Bising berarti demokrasi itu berfungsi. Demokrasi juga menciptakan masyarakat yang patuh pada hukum yang disepakati bersama. Pertanyaan dari saya : Bagaimana setiap individu yang tersebar di seluruh pulau tersebut memunyai peran menentukan jalannya demokrasi? Dan apakah Indonesia belum siap sepenuhnya berdemokrasi ? (Vini Arifan Nisak, NIM 1707511071) Kelas : EKU 116 C5

[@angelitamegah]

Selamat malam, Pak Wahyu. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan untuk pemaparan video materi terakhir yang sangat menarik ini. Mohon izin, untuk saya dapat bertanya mengenai hal-hal yang masih membuat saya bingung sampai sekarang. Tadi dijelaskan oleh Pak Wahyu terkait dengan munculnya Departement Penerangan sebagai "lembaga sensor" pemerintah. Departement Penerangan atau Kementrian Penerangan di era Orde Baru tersebut berfungsi untuk menyensor berita-berita negatif mengenai Orde Baru Soeharto. Sehingga hal ini menyebabkan pada era Orde Baru Soeharto, kita akan sulit untuk menemui berita-berita yang buruk karena hampir setiap berita yang muncul di era Orde Baru Soeharto adalah berita-berita yang positif dan berita-berita yang selalu memuat tentang pembangunan negara Indonesia serta kesuksesan-kesuksesan yang telah dicapai oleh negara Indonesia. Yang ingin saya tanyakan disini terkait dengan adanya Departement Penerangan tersebut. Saya masih bingung mengenai respon dari masyarakat Indonesia terkait adanya Departement Penerangan ini. Apakah masyarakat Indonesia pada saat itu bisa memberikan respon yang positif terhadap munculnya Departement Penerangan atau Kementrian Penerangan tersebut? Mengingat pola pikir masyarakat di Indonesia yang sampai pada saat ini masih selalu ingin mendapatkan berita-berita yang positif atau berita-berita yang tidak akan membuat mereka merasa cemas atau khawatir terkait dengan kondisi yang sedang dihadapi di negara Indonesia. Selain itu, menurut Pak Wahyu bagaimana jika Departement Penerangan ini masih ada di Indonesia dengan menjalankan tugas-tugas yang sama seperti pada era Orde Baru Soeharto tanpa mengubah nama dan tugasnya menjadi Kementerian Komunikasi Dan Informatika seperti yang ada pada saat ini? Dan misalnya apakah dengan adanya Departement Penerangan yang menjalankan tugas-tugas seperti saat era Orde Baru Soeharto pada saat ini bisa membuat seluruh masyarakat yang ada di Indonesia akan memberikan respon secara positif terhadap segala bentuk pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dalam artian akan mampu membuat negara Indonesia damai dan tentram tanpa adanya kekacauan dimana-mana? Terima kasih, Pak Wahyu. (ANGELITA MEGAH DWI HARYANTI/1707511032/EP)

[@utiiikkk4527]

Terimakasih sebelumnya saya ucapkan kepada bapak wahyu karena telah berkenan menyampaikan materi mengenai Demokrasi dan Demokratisasi (3). Tadi dijelaskan mengenai pada saat Orde Baru Soeharto mencetuskan slogan yaitu "Ekonomi sebagai Panglima" yang berarti masyarakat tidak perlu ikut campur masalah politik yg penting masyarakat sejahtera dan makmur. Selain itu disebutkan jg bahwa hanya ada 3 partai yang boleh ikut pemilu dan selalu partai Golkar yang pada saat itu dimiliki Soeharto selalu memenangkan pemilu, dikaitkan dengan 'floating mass' yang bingung ingin menyampaikan aspirasi nya kepada siapa, makanya mereka menjadi 'masa mengambang' dan dengan adanya anti Subversi yang diwarisi dari Soekarno kepada Soeharto ini membuat masyarakatnya kebingungan dan merasakan hak-haknya sebagai manusia yang boleh berpendapat. Pada saat masyarakat Indonesia sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa dikarenakan pemerintah pada masa Orde Baru sangatlah mencekam. Lalu yang ingin saya tanyakan Bagaimana cara melepas Anti-Subversi di Indonesia dan siapa yang berani menghilangkan Anti-Subversi di Indonesia pada saat itu? Dan apakah ada keuntungan yang didapat sebenarnya oleh masyarakat pada saat Orde Baru? Ataukah hanya penderitaan? Dikarenakan hanya dijelaskan mengenai apa yang terjadi pada masa Orde Baru tersebut. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan, terimakasih sebelumnya pak. ( Dharmmesti Putri Paramita 1707511034 )

[@okkysuryahandrian2837]

terimakasih atas pemaparan materinya. ijinkan saya untuk menambakan sutu argumen yag saya miliki, Perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia telah membuktikan bahwa tidak selamanya demokrasi dilaksanakan sesuai dengan konstitusi. Kenyataan silih bergantinya sistem demokrasi di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai lahirnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X, demokrasi termpimpin , demokrasi Pancasila, sampai pada munculnya reformasi menunjukan betapa dominannya peranan (pemerintahan) negara terhadap sistem demokrasi di Negara Indonesia. Sementara rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara dipaksa mengikuti kemauan dan kekuatan elite politik yang sedang berkuasa dalam menjalankan demokrasi. Seperti yang kita semua ketahui, pada jaman Orba pemerintah mengaku bahwa mereka menganut demokrasi Pancasila, tetapi ketika melihat bukti dilapangan sangat sedikit sifat-sifat demokrasi yang muncul dan terasa oleh masyarakat. Tesis Samuel Huntington tentang The Third Wave of Democratization atau demokrasi gelombang ketiga, ia menyebuttiga periode perkembangan demokrasi. 1. Gelombang pertama, terjadi pada kurun waktu 1828-1926, dimulai di Eropa dan dipicu oleh perkembangan di bidang sosial dan ekonomi. Kemajuan di bidang ekonomi, industrialisasi, urbanisasi, dan meningkatnya jumlah kelompok kelas menengah oleh Huntington dianggap sebagai penyebab utama tumbuhnya demokrasi di sejumlah negara Eropa saat itu. 2. Gelombang kedua terjadi pada kurun waktu 1943-1962 dan penyebab utamanya adalah faktor politik dan militer. Menyusul kemenangan pihak Sekutu pada Perang Dunia Kedua, beberapa negara kemudian beralih ke demokrasi. Gelombang kedua ini berlanjut di sejumlah negara yang baru merdeka menyusul proses dekolonisasi. 3. Demokratisasi gelombang ketiga dimulai tahun 1974 dengan faktor penyebab Empat di antaranya adalah melemahnya legitimasi rejim otoriter, perkembangan di sektor ekonomi, dampak dari proses serupa di kawasan (snowball effect), dan tekanan dari luar.Huntington memberi sebutan gelombang ketiga (third wave) untuk proses demokratisasi yang terjadi mulai pertengahan 1970-an sampai awal 1990-an. Dimulai dari Revolusi Mawar di Portugal sampai dengan perubahan politik di negara-negara eks Blok Timur menyusul usainya Perang Dingin. Meski demikian apa yang terjadi setelah itu masih tetap relevan dianggap sebagai kelanjutan dari gelombang ketiganya Huntington. Contohnya adalah proses demokratisasi di Indonesia. Dilihat dari faktor penyebabnya demokratisasi di Indonesia bermula dari melemahnya legitimasi rejim otoriter yang berkuasa mulai awal 1990-an. Perkembangan di sektor ekonomi, yaitu kegagalan mengatasi krisis ekonomi tahun 1997, menjadi puncak dari perlemahan legitimasi tersebut. Faktor tekanan dari luar terlihat tidak begitu dominan. Namun dengan berkurangnya kepentingan negara adikuasa di Indonesia setelah runtuhnya blok komunis, bagi negara-negara maju mendukung rejim otoriter tidak lagi menjadi pilihan populer. Sistem politik global tidak lagi berpihak kepada rejim Orde Baru yang berkuasa saat itu. Terimkasih (Okky Surya handrian 1707511050)

[@_dianovita]

Berbicara mengenai demokrasi, saat ini Indonesia masih berada pada transisi jalan di tempat yang berlarut-larut, bahkan di beberapa tempat mengalami kemunduran. Kemunduran tersebut berupa krisisnya suara kritis kepada kekuasaan karena hampir semua elemen masyarakat sipil telah merapat dengan kekuasaan atau sekurang-kurangnya memilih untuk diam demi menghindari "stigma" berpihak kepada kelompok intoleran yang anti-Pancasila dan anti-demokrasi. Hal ini disebabkan oleh polarisasi politik yang tajam yang membelah Indonesia menjadi dua kubu, yang membuat setiap suara mengkritik pemerintah segera dikelompokkan ke kubu anti-pemerintah. Persoalan demokrasi terbesar Indonesia saat ini ada pada lemahnya partai politik. Bukti persoalan partai politik bermula dari rekrutmen kader sebagian besar tidak serius dan asal-asalan karena kader yang loyal terhadap partai bisa dikalahkan oleh kader pendatang baru yang memenangkan kompetisi karena mampu mempraktikkan politik uang dengan lebih masif. Selanjutnya, maraknya ujaran kebencian, intoleransi, dan diskriminasi terhadap minoritas merupakan gejala yang mengkhawatirkan. Perbedaan pilihan politik atau keyakinan seharusnya tidak boleh menggerus modal sosial kita, yaitu rasa saling percaya, toleransi, tolong menolong, dan saling menghargai perbedaan. Ancaman kebebasan media dan berekspresi seperti penggunaan UU ITE untuk mempidanakan warga atau jurnalis juga merupakan ancaman lainnya untuk kebebasan berekspresi. Sebuah argumen menyatakan bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi kemandekan dan bahkan kemunduran demokrasi di mana Presiden mulai melakukan praktik non demokratis seperti membubarkan ormas tanpa proses hukum, meningkatnya intoleransi, masifnya hoax dan pelanggaran HAM. (Dian Novitasari, 1707511138)

[@anggiharba4277]

Sebelumnya terimakasih atas pemaparan materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Wahyu. Ingin sedikit memberi pendapat dan pertanyaan terkait tentang demokrasi dan demokratisasi yang terjadi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi selama masa demokrasi terpimpin adalah penyimpangan terhadap dasar hidup bernegara (pancasila dan UUD 1945). Oleh sebab itu, Di era orde baru, pada masa pemerintahan Soeharto telah bertekad untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan dasar hidup negara yaitu pancasila dan UUD 1945. Seluruh kegiatan masyarakat dan pemerintahan negara harus dijalankan sesuai dengan aturan yang bersumber pada pancasila dan UUD 1945. Namun, dalam perkembangannya lembaga kepresidenan menjadi pusat dari seluruh kegiatan politik yang mengarah pada pemerintahan yang sentralistis. Sama juga halnya dengan demokrasi pada masa orde lama, kehidupan politik pada orde baru pun mengalami berbagai penyimpangan. Seperti halnya pada pemberantasan hak politik rakyat misalnya pembatasan jumlah parpol, PNS, TNI dan POLRI wajib untuk memilih partai golkar, pemilu tidak berjalan demokratis bahkan banyak terjadi kecurangan serta hilangnya kebebasan rakyat dalam mengkritik kinerja pemerintahan. Selain itu, Indonesia juga dilanda oleh krisis ekonomi. Dimana, krisis ekonomi ini bukan hanya disebabkan oleh KKN yang merajalela tetapi juga akibat dari adanya bubble economy. Lalu, yang ingin saya tanyakan bagaimana cara mengatasi permasalahan yang terjadi pada saat itu? Mengingat pada masa pemerintahan presiden Soeharto hanya beliau yang boleh mengatur segala sesuatu yang ada dalam pemerintahan. Terimakasih. (Anggi Harba Pramaysti 1707511061)

[@adesatriiaa]

Terimakasih atas materi yang telah di paparkan, izinkan saya untuk memberikan tanggapan dan komentar : Menurut saya demokrasi yang secara umum diartikan dengan kata "kebebasan". Demokrasi meletakan rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan melalui perwakilannya. Demokrasi dalam politik pun memiliki slogan yang sudah kita kenal dengan Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat. Menurut saya demokrasi juga berfungsi sebagai perangkat resolusi konflik yaitu melalui penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, keseimbangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Salah satu ciri demokrasi adalah partai-partai. Tidak ada demokrasi yang dijalankan tanpa partai (jaman orba, partai saat pemilu hanya itu-itu saja) sehingga menurut saya saat orba tidak mencerminkan demokrasi. Namun, Indonesia merupakan negara yang yang besar dan beragam suku, bahasa, keyakinan dan agama. Jika tidak didasarkan atas kesadaran hak individu, itu akan membuat proses demokrasi berjalan lambat apalagi ditambah dengan pluralisme ideologi mengenai etnis dan agama yang begitu tajam tentu akan susah dan membutuhkan biaya yang besar untuk mencapai demokrasi. Menurut saya tidaklah mudah mengimplementasikan demokrasi di negara seluas ini, baik demokrasi secara langsung maupun tidak langsung. Membentuk budaya demokrasi juga tidaklah mudah, membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Pertanyaan saya, bagaimana cara pemerintah agar demokrasi pada saat ini lebih kritis seperti dulu yang dimana suara rakyat maupun mahasiwa selalu di dengar? Terimakasih Nama : I Made Dwi Satria Pramartha Nim : 1907521264

[@ayuwidiani3486]

Selamat Sore Pak Wahyu, terima kasih atas lanjutan pemaparan materi terakhir mengenai Demokrasi dan Demokratisasi yang terjadi di Indonesia. Baik izinkan saya berkomentar dan bertanya, yang mana saya sudah menyimak video di atas bahwa Demokrasi di Indonesia di mulai sejak Era Reformasi atau pergantian dari Era ORBA pada akhir dekade 1990-an melalui Reformasi Indonesia yang terjadi pada tanggal 21 Mei 1998. Di samping itu, pada Era ORBA Presiden Soeharto mencetuskan jargoannya yaitu Ekonomi sebagai PANGLIMA slogan ini berarti masyarkat Indonesia perlu ikut campur masalah politik yang terpenting mereka sejahtera dan makmur atau dengan kata lain warga Indonesia tidak perlu berpolitik yang penting perut kenyang. Jargon dari Ekonomi sebagai PANGLIMA ini yang pertama adalah diberangusnya hak - hak politik rakyat terjadi fusi politik, di Era ORBA dulu politik yang mengikuti pemilu sekedar berjumlah 3 partai yaitu Partai Golkar, Partai PDI, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dan pertanyaan saya megapa pada zaman partai politik di Era Presien Soeharto hanya boleh 3 partai saja yang ikut dalam pemilu? Apakah ada penyebabnya? Terima kasih Pak Wahyu, Selamat Sore (Komang Sri Ayu Widiani/ 1707521099)

[@komangdewipuspita7777]

terimakasih pak atas pemaparan materinya, sangat lengkap dan mudah dipahami. perlu diketahui bahwa dengan adanya tiga dimensi demokrasi yaitu kompetisi, partisipasi dan kebebasan di suatu negara maka akan lebih membuka peluang bagi berseminya proses demokratisasi. Terciptanya iklim demokratis yang optimal akan berdampak pada semakin menguatnya hak-hak warga negara dalam mengekspresikan aspirasinya. Hak-hak warga yang harus diperjuangkan dan diakomodasi dalam sistem politik yang demokratis adalah: (1) perjuangan untuk mendapatkan otoritas bagi parlemen terpilih untuk mengambil keputusan/kebijakan, (2) perjuangan untuk memperoleh perluasan atas hak memilih, (3) perjuangan untuk membuat subyek penguasa berhubungan dengan kehendak para pemilih, (4) perjuangan untuk mengadakan pemilu berdasarkan perhitungan yang jujur, (5) perjuangan bagi diterimanya partai-partai politik yang terorganisir sebagai aktor sosial yang memiliki legitimasi dan sebagai peserta pemilu, (6) perjuangan bagi terciptanya emansipasi bagi sekelompok masyarakat yang secara personal masih bergantung pada kelompok dominan agar mereka juga memiliki hak memilih pemerintah mereka. Apabila suatu negara dapat menegakkan pilar demokrasi secara stabil dan kuat, maka bukan suatu hal yang mustahil bagi negara itu untuk merealisasikan kondisi yang menjadi parameter berlangsungnya sistem politik yang bercorak poliarki. lalu pertanyaan saya, menurut bapak apakah di Indonesia sudah tercipta iklim demokratis yang optimal ? terimakasih Komang Dewi Puspita NIM : 1907521187

[@AgusSetiawan-jq8xw]

Terima kasih bapak Wahyu B N atas video materinya yang mampu menambah wawasan. Setelah menyimak video ini yang dapat saya tangkap bahwa gelombang demokrasi dan demokratisasi di Indonesia sendiri baru muncul ketika tumbangnya era orde baru ketika dipimpin oleh Presiden Soeharto dan beralih ke era Reformasi, dimana dalam peristiwa itu juga ditandai dengan beberapa konsesus politik. Kemudian pada era kepemimpinan Bung Karno Indonesia sendiri menerapkan demokrasi terpimpin, dimana didalamnya terdapat sentralisasi yang begitu kuat pada kekuasaan Bung Karno yang ditandai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Bung Karno juga mengeluarkan konsesus mengenai pengangkatan Presiden seumur hidup, dimana hal tersebut menurut saya melukai arti demokrasi karena seakan membatasi aspirasi dari rakyat, apalagi Bung Karno juga menerapkan sentaralisasi kekuasaan yang begitu besar. Kembali pada era Orde Baru Soeharto juga mencetuskan slogan "Ekonomi sebagai Panglima" berikut dengan kebijakan-kebijakan yang termuat di dalamnya. Saya sendiri berpendapat bahwa hal tersebut juga melukai arti demokrasi karena suara rakyat yang semestisnya dapat disampaikan secara bebas termasuk dalam hal mengikuti politik di Indonesia telah direbut oleh sang presiden sendiri. Setelah menyimak video tersebut saya memiliki pertanyaan. Pertanyaannya adalah apakah pada era orde lama maupun order baru Indonesia dapat dikatakan telah menerapkan demokrasi di dalamnya ? karena seperti contoh pada era orde lama Bung Karno menerapkan "Demokrasi" Terpimpin dalam pemerintahannya. Jika iya, apakah demorkasi yang diterapkan tersebut dapat dikatakan sebagai demokrasi yang seutuhnya? atau demokrasi yang diterapkan hanyalah sebagai tujuan saja tidak dibarengi sebagai sarana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ? Terima Kasih Salam Hangat Putu Agus Setiawan (1707521127)

[@adisanjaya2824]

Selamat malam Pak Wahyu, terima kasih atas penjelasan materi mengenai Demokrasi dan Demokratisasi yang terjadi di Indonesia. Dalam video tersebut dijelaskan bagaimana awal munculnya sistem demokrasi di Indonesia dari masa Orde Lama hingga Orde Baru. Satu peristiwa yang tiba-tiba muncul dalam pikiran saya dan mungkin rekan-rekan sepakat dengan hal ini yaitu peristiwa G30S/PKI. Oleh karena itu, izinkan saya memberikan komentar dan sedikit bernostalgia dengan pelajaran sejarah, yang mana peristiwa ini erat kaitannya dengan bagaimana akhir dari sistem demokrasi terpimpin pada masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno. Peristiwa G30S/PKI ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Negara Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini mengakibatkan terbunuhnya 6 perwira tinggi TNI AD serta puteri dan ajudan panglima TNI saat itu yaitu AH Nasution juga menjadi korban dari bengisnya gerakan tersebut. Kabar buruknya lagi, jenazah beliau seluruhnya dibuang di lubang buaya. Kendati demikian, merekapun ditetapkan sebagai Pahlawan Revolusi. Selanjutnya, pasca peristiwa tersebut PKI pun dibubarkan atas koordinasi Presiden Soekarno dan Jenderal Soeharto pada saat itu. Pada masa pemerintahan orde baru pun peristiwa ini diperingati sebagai hari besar setiap tanggal 30 September. Setelah itu, sehari setelahnya tepatnya pada tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila dan disikapi sebagai Hari Perkabungan Nasional. Nah, yang menjadi pertanyaan saya yaitu di era demokrasi saat ini menurut Pak Wahyu apakah peristiwa yang terkait dengan komunisme masih bisa terjadi atau tidak di Indonesia? Mengingat sistem demokrasi di Indonesia menurut saya sudah terlaksana dengan baik dan rapi. Namun, jika memang jawabannya masih bisa, peristiwa seperti apa yang sekiranya bisa memunculkan gerakan seperti G30S/PKI tersebut? Sekian komentar dan pertanyaan yang ingin saya sampaikan, mohon maaf jikalau masih terdapat kesalahan dari kerangka berfikir saya di atas. Akhir kata saya ucapkan terima kasih Pak Wahyu. (I Putu Adi Sanjaya, 1707521021)

[@manikjulythia2964]

Terimakasih atas pemaparan bapak terhadap materi terakhir demokrasi dan demokratisasi. Saya tertarik saat mengetahui sejarah jalan nya orde lama, orde baru dan reformasi. Mengetahui bagaimana buruknya kepemimpinan bapak Soeharto saat itu yg harus dilanda korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun saya yakin masih ada hal baik dibalik kepemimpinan beliau, dengan berakhirnya masa jabatan beliau akhirnya Indonesia bisa sampai di masa reformasi dan akhirnya menjadi negara yang demokrasi seperti saat ini. Saya mendengar bapak menyatakan bahwa bapak Soekarno menjadi diktaktor saat ada nya demokrasi terpimpin. Semua yang dikatakan Soekarno akan dituruti oleh semua rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Apakah karena hal tersebut munculah berbagai macam penentangan agar Indonesia merubah sistem pemerintahannya menjadi negara demokrasi yang tidak lagi harus mengikuti apa kata pemimpin? Lalu apa yang menjadi tonggak nya pemberhentian diktaktor dari bapak Soekarno yang selalu menggunakan pemikiran sendiri dalam memimpin Indonesia? Dengan adanya demokrasi dan demokratisasi di era baru seperti sekarang, menurut bapak apakah masih ada pemimpin yang bersikap seolah-olah dirinya diktaktor dengan memberikan pidato yang mengacu pada demokrasi terpimpin lagi? Sekian saja tanggapan dan pertanyaan dari saya, terimakasih pak🙏🙏 Nama : Ni Putu Manik Julythiawati NIM : 1907531211

[@pebriandika8888]

Seperti yang telah dijelaskan pada video di atas, Indonesia pada tahun 1998 telah mengalami krisis ekonomi. Krisis ekonomi tersebut bukan disebabkan karena adanya korupsi,kolusi,dan nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Soeharto pada saat itu melainkan karena adanya fenomena gelembung ekonomi. Dimana fenomena gelembung ekonomi ini terjadi ketika investor asing menanamkan modalnya di suatu negara namun dengan orientasi profit jangka pendek ketika keuntungan sudah mereka dapatkan, mereka menarik modalnya dari negara tersebut. Krisis ekonomi ini menyebabkan negara Indonesia menjadi negara yang paling terpukul karena krisis ini tidak hanya berdampak terhadap ekonomi tetapi juga berdampak signifikan dan menyeluruh terhadap sistem politik dan keadaan sosial di Indonesia. Bagaimana pemerintah Indonesia pada saat itu untuk mengambil langkah agar krisis ekonomi tersebut dapat segera diatasi? Dan apabila krisis tersebut sudah dapat diatasi oleh pemerintah Indonesia, langkah apa yang diambil pemerintah agar memastikan bahwa krisis seperti itu tidak akan terjadi lagi? Terimakasih (Wayan Pebri Andika Putri, 1707511069)

[@ayumeiliadewi6848]

Selamat malam, terimakasih atas penjelasan dari Pak Wahyu terkait materi perkuliahan demokrasi dan Demokratisasi, Kasus Indonesia. Sedikit memberikan opini sekaligus menanyakan beberapa hal. Seperti yang diketahui saat ini masalah demokrasi Indonesia yang terlihat krusial adalah absennya masyarakat sipil yang kritis kepada kekuasaan, buruknya kaderisasi partai politik, hilangnya oposisi, pemilu biaya tinggi karena masifnya politik uang dalam pemilu, kabar bohong dan berita palsu, masalah pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu yang belum tuntas hingga kini, kebebasan media dan kebebasan berkumpul, dan berserikat, serta masalah masalah intoleransi terhadap kelompok minoritas. Kita mengalami situasi krisis suara kritis kepada kekuasaan karena hampir semua elemen masyarakat sipil dari mulai LSM, kampus, media dan mahasiswa telah merapat dengan kekuasaan atau sekurang-kurangnya memilih untuk diam demi menghindari "stigma" berpihak kepada kelompok intoleran yang anti-Pancasila dan anti-demokrasi. Sedikit-banyak ini disebabkan oleh polarisasi politik yang tajam yang membelah Indonesia menjadi dua kubu, yang membuat setiap suara mengkritik pemerintah segera dikelompokkan ke kubu anti-pemerintah. Padahal absennya suara kritis adalah kehilangan besar untuk demokrasi yang membutuhkan kekuatan yang sehat untuk mengontrol kekuasaan. Pertanyaan saya, melihat hal tersebut akankah demokrasi di Indonesia akan terus berlangsung, atau demokrasi dan demokratisasi hanya akan menjadi cover semata dalam politik Indonesia dan bagaimana upaya agar akselerasi demokratisasi di Indonesia yang masih panjang dan berliku ini dapat diimplementasikan ke tujuan awal di diterapkannya demokrasi dan demokratisasi tersebut. Terimakasih ( Ni Made Ayu Meilia Dewi 1707511019 )

[@rianamustika687]

Terimakasih atas pemaparan dari Bapak mengenai materi demokrasi dan demokratisasi untuk kasus Indonesia. Disini saya tertarik pada slogan yang muncul di orde baru yaitu 'ekonomi sebagai panglima' yang sudah pula Bapak jelaskan mengenai bagaimana masyarakat kemudian diarahkan untuk tidak ikut campur dalam hal politik dan mengutamakan keberlangsungan hidup yaitu ekonomi dari kalimat 'yang penting perut kenyang'. Nah selain itu ada pula kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada masa orde baru, salah satunya pada poin terakhir yaitu Departemen Penerangan sebagai lembaga sensor pemerintah. Mungkin sudah tidak asing lagi, kita mendengar slogan yang berkembang dan tersebar dimasyarakat yang menyatakan bahwa masa pemerintahan orde baru yang di pimpin oleh Soeharto justru lebih baik daripada kehidupan sekarang (Piye kabare? enak jamanku toh?), kemunculan slogan ini dapat dikaitkan dengan kondisi dimasa orde baru bahwa segala bentuk pemberitaan yang disampaikan ke masyarakat umum hanya mempublish hal-hal positif sedangkan berita-berita buruk sengaja ditutupi sehingga masyarakat merasa hidup baik-baik saja. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana tanggapan dari Bapak sendiri mengenai 'sensor' pemberitaan ini? Pernah terjadi pula kondisi yang kita rasakan bersama, pemblokiran akses internet yang dilakukan oleh Kominfo. Namun justru pembatasan ini membuat masyarakat tetap berusaha mencari jalan untuk mengakses internet. Berkaca dari hal tersebut, terlihat kondisi dimana pemerintahan dimasa sekarang jika dibandingkan dengan orde baru tidak dapat mengontrol masyarakat, tidak dapat membatasi pemberitaan yang disebarluaskan ke publik, dengan demikian kondisi manakah yang dapat dikatakan lebih baik, pemerintahan saat ini atau orde baru? (Ni Kadek Riana Mustika Dewi, 1707511085)

[@idapratiwi8808]

Terimakasih Pak Wahyu atas materi yang telah disampaikan, saya ingin menanggapi dimana saat Orde Baru, para elite Orde Baru merancang restrukturisasi politik melalui sentralisasi pemerintahan dengan menempatkan perwira ABRI dalam jabatan-jabatan publik strategis yang kemudian dikenal dengan istilah dwi-fungsi. Sementara figur sipil dan para intelektual progresif semakin kehilangan pengaruhnya di dalam jabatan publik. Penempatan orang-orang dalam jabatan publik yang tidak didasarkan pada sistem rekrutmen profesional telah menjadi preseden awal munculnya politik kroni yang membuka jalan bagi praktik nepotisme dan korupsi pada masa berikutnya. Dengan menempatkan kawan sendiri dalam jabatan publik, pemerintah Orde Baru bermaksud membangun jaringan oligarki kekuasaannya selain menghindari perdebatan ideologis yang mungkin ditimbulkan dari para figur independen yang berada di luar kendali kekuasaan. Namun, dengan segera dapat terlihat bahwa kebijakan restrukturisasi politik memang tidak lain adalah konsolidasi politik oligarki Orde Baru. Dapag terlihat bahwa restrukturisasi politik Orde Baru telah menjauhkan momentum dan harapan terwujudnya perubahan mendasar dalam kehidupan demokrasi yang semula diimpikan. Setelah berhasil mengendalikan suprastruktur politik di tingkat elite dan lembaga negara, Orde Baru kemudian menancapkan pengaruh politiknya di arus bawah melalui proyek yang dikenal pada masa itu dengan istilah buldozerisasi politik. Melalui Operasi Khusus (Opsus) dan berbagai regulasi politik demi pemenangan Partai Golongan Karya (Golkar) di Pemilu 1971, Orde Baru menerapkan kebijakan korporatisasi dan kanalisasi untuk mengerdilkan peran organisasi sosial kemasyarakatan. Proyek buldozerisasi politik ala Orde Baru ternyata berimplikasi cukup jauh terhadap eksistensi berbagai kekuatan politik rakyat. Berbagai organisasi dan perkumpulan sosial-politik kehilangan pengaruh dan independensinya karena intervensi, kooptasi, bahkan intimidasi pemerintah Orde Baru. Proyek buldozerisasi politik Orde Baru telah berhasil memunculkan arus besar depolitisasi dalam bentuk apatisme dan skeptisme dari rakyat karena hak politik rakyat dalam bernegara telah diberangus berganti dengan pragmatisme dan intimidasi politik. Hingga pada akhirnya, kemerdekaan politik di tengah rakyat kian terbatas ruang geraknya karena setiap kegiatan politik di ruang publik selalu diawasi dan dicurigai. Saat itu merupakan hal berat bagi masyarakat Indonesia, karena mereka telah berharap besar akan adanya demokrasi di Indonesia saat Orde Baru, namun seketika hal tersebut kandas tidak seperti yang mereka impikan pada awalnya. Terimakasih. (Putu Ida Pratiwi, NIM: 1707511106)

[@nikomangsripeniciptasari3786]

Terimkasih atas pemaparan materinya bapak🙏 Dari pemaparan materi yang bapak sampaikan, dijelaskan bahwa krisis ekonomi tahun 1998 itu terjadi bukan karena tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme dari pemerintahan Soeharto melainkan disebakan oleh gelembung ekonomi, dimana banyak investor asing menanamkan modalnya di suatu negara salah satunya negara Indonesia. Namun, ketika modal atau uang tersebut digunakan untuk sebuah pembangunan dan untuk menciptakan lapangan kerja baru, investor asing tersebut malah menarik modal mereka secara keseluruhan sehingga dalam hal ini ditimbulkanya krisis ekonomi. Nah, dari hal tersebut yang ingin saya tanyakan adalah Mengapa ketika ada investor asing yang hendak menanamkan modalnya di negara kita, pihak yang berwenang di bidangnya tidak melakukan identifikasi terlebih dahulu terkait investasi tersebut sehingga ketika dana yang masih digunakan untuk sebuah pembangunan tidak ditarik secara cepat? Dan disaat mengalami krisis ekonomi tersebut, tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi hal tersebut? Terlebih lagi pada saat itu, masa pemerintahan Soeharto dikatakan sangat buruk, kebijakan apa yang diambil oleh Beliau? Nama : Ni Komang Sripeni Cipta Sari NIM : 1907531048

[@pandewiasih5820]

Terimakasih atas materi yang telah dipaparkan. Mengenai konsensus dalam pengangkatan “presiden seumur hidup” sebagai bentuk kristalisasi kekuasaan. Konteks situasi politik saat itu, sehingga Sukarno menerima gelar itu. Situasi atau keadaan politik tersebut, setelah revolusi fisik usai, perjuangan dari berbagai kekuatan politik, termasuk kepentingan klas-klas yang diwakilinya, bermuara pada dua kekuatan besar: sayap kanan (Masyumi, PSI, Militer) dan sayap kiri (PKI dan PNI-kiri). Dalam perkembangannya, pasca pemberontakan PRRI-Permesta, kelompok kanan makin bertumpu ke militer, sementara sayap kiri makin bertumpu ke PKI. Dalam perkembangannya, persaingan politik itu semakin dimenangi oleh kaum kiri, yakni PKI dan PNI-kiri, baik dalam gagasan maupun kekuatan mobilisasi massa-nya. Prospek kemenangan PKI melalui pemilu memang sangat besar. Jadi, anggapan AM Hanafie dan Chaerul Saleh, bahwa bila pemilu diselenggarakan sesuai jadwal maka PKI akan menang, memang potensial terjadi. Karena itu, kita bisa menyimpulkan: ide Angkatan 45-yang kemudian disokong Tentara untuk menjadikan Sukarno sebagai Presiden Seumur Hidup hanyalah usaha untuk mencegah kelompok kiri, dalam hal ini PKI, memenangi Pemilu dan memegang kendali kekuasaan Republik saat itu. Sebaliknya, dengan menempatkan Sukarno sebagai Presiden seumur hidup, maka tentu tidak ada pemilu. Dengan demikian, pupuslah harapan PKI untuk merebut kemenangan politik lewat jalan Pemilu. Terimakasih. Ni Komang Pande Wiasih (1707511037)

[@putriindraswari2234]

Selamat siang Pak Wahyu, sebelumnya terimakasih atas materi yang disampaikan .Mengenai pemaparan materi yang telah bapak sampaikan saya ingin sedikit berpendapat bahwa seiring berjalan nya waktu demokrasi di Indonesia sendiri saat ini mengalami kemunduran dan masih jauh dari sempurna dalam bidang politik, ekonomi dan sebagainya. masalah yang di hadapi di Indonesia memang berat tapi jika tidak ada ketegasan dari pemerintah akan membuat masalah-masalah yang ada akan semakin sulit dan kepercayaan masyarakat pada kinerja dan efektivitas pemerintahan akan semakin berkurang. Dengan begitu pada akhirnya pemerintahan tidak akan memiliki legitimasi. Contohnya saja banyak pemimpin dan politisi seringkali melupakan kewajibannya untuk memimpin negara dengan baik dan memakmurkan rakyatnya, mereka lebih mementingkan dirinya sendiri akan kekuasaan dan keserakahan yang akhirnya membuat mereka nekat untuk menjadi seorang koruptor akibatnya banyak nasib rakyat yang harus di korbankan dari rakyat miskin menjadi semakin miskin dan pejabat yang kaya semakin berlimpah ruah hartanya. Dengan ketidakadilan dan ketidak tegasan seperti ini dari pemerintah membuat rakyat bertindak sendiri dengan berdemonstrasi menuntut keadilan dan berbuat onar dengan bertindak kekerasan dan merusak fasilitas umum karena kekecewaanya terhadap pemerintahan yang dijalankan di Indonesia saat ini. Yang ingin saya tanyakan hal apa saja yang perlu diperhatikan jika ingin demokrasi ini semakin baik kedepannya agar nantinya demokrasi ini tidak bertentangan dengan pancasila? Terimakasih (Dewa Ayu Putri Indraswari / 1707511055)

[@asyifakhaerunisa6297]

Terima kasih atas paparan materi yang diberikan pada sesi ketiga (terakhir) pada bahasan demokrasi dan demokratisasi. Saya ingin memaparkan pertanyaan yaitu Demokrasi terpimpin yg berbentuk sentralisasi kekuasaan lebih condong kepada diktator yang secara umum mirip dengan komunisme. Apa sebenernya perbedaan Demokrasi terpimpin dengan komunisme dan mengapa pada masa Soekarno tidak ada pergolakan mengenai sistem pemerintahan seperti ini dan cenderung mengagungkan Soekarno pada masa pemerintahannya sedangkan masa Soeharto sangat tegas ditolak sistem pemerintahan yg praktiknya sama dengan masa Soekarno? 2. Mengapa pada masa Orba banyak sekali peraturan-peraturan yang diterapkan dengan tegas mengenai Presiden pada masa itu dan sedikit banyak kita tahu bahwa hal-hal tersebut sangat menyimpang dari demokrasi yang disuarakan dan secara tidak langsung merampas hak-hak keadilan yang dimiliki rakyat sedangkan slogan atau ideologi yang dianut Indonesia adalah Pancasila, dimana pancasila menyuarakan keadilan, kemusyawaratan dan lainnya? Asyifa Khaerunisa Banjar/1707521119

[@luhgederairahayupradnyani6445]

Terimakasih bapak atas penjelasannya, sangat mengedukasi sekali pak, terkait pada penjelasan yang membahas demokrasi pada era Soeharto yaitu demokrasi Indonesia periode orde baru (1965-1998) dijelaskan bahwa banyak sekali hal-hal yang justru hanya memperkuat pemerintah pada masa orde baru itu sendiri dan cenderung tidak memberikan kebebasan terhadap rakyat, diantaranya seperti yang sudah dijelaskan yaitu adanya Departemen Penerangan sebagai “lembaga sensor” pemerintah, dwifungsi ABRI, dan lain sebagainya, pada masa pemerintahan orde baru ini dikenal juga dengan diterapkannya demokrasi pancasila yang merupakan peralihan dari demokrasi terpimpin pada masa orde lama yang tentunya menjadi harapan yang lebih baik dari masyarakat Indonesia. Tetapi saya izin bertanya pak, apakah dengan pemerintahan orde baru yang cenderung dapat dikatakan otoriter ini dapat dikatakan lebih baik dibandingkan dengan masa demokrasi terpimpin? lalu hal-hal apa saja yang menjadi perubahan dari pemerintah pada saat itu setelah dibekukannya demokrasi terpimpin dan beralih kepada demokrasi pancasila pada orde baru? serta setelah runtuhnya masa orde baru tersebut serta munculnya demokrasi dan demokratisasi yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis, apakah masih terdapat hal-hal yang membatasi jalannya demokrasi pada dewasa ini pak? Terimakasih🙏 Nama : Luh Gede Rai Rahayu Pradnyani NIM : 1907531212

[@oppiewidiantari6739]

Terimakasih atas lanjutan pemaparan materinya Pak Wahyu. Izinkan saya memberikan tanggapan dan beberapa pertanyaan terkait pemaparan pada video tersebut. Dijelaskan pada video bahwa pada era Orde Baru, Soeharto mencetuskan slogan "Ekonomi sebagai Panglima" yang berarti masyarakat Indonesia tidak perlu ikut campur ke dalam masalah politik, yang penting mereka sejahtera atau makmur. Hal ini jelas berarti hak-hak politik rakyat yang seharusnya dimiliki sebagai hak demokrasi pun hilang. Dengan dibatasinya hak-hak berpolitik ini pertanyaan saya Dimanakah partai-partai politik tersebut memperoleh anggota partai? Apakah anggota-anggota hanya berasal dari kalangan kenalan pemerintah saja? Kemudian dikatakan pula bahwa pada era ini masyarakat kesulitan untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Lalu pertanyaannya adalah Apakah wakil-wakil rakyat pada saat itu hanyalah berperan sebagai boneka dari Pemerintahan Soeharto saja sehingga mereka tidak dapat melakukan apa-apa atas semua yang terjadi dalam pemerintahannya? Kemudian dijelaskan juga bahwa pada era Orde Lama terdapat penggunaan instrumen kekerasan terhadap individu atau kolektif yang berseberangan dengan pemeringah, contohnya seperti wartawan Mochtar Lubis yang dipenjara, penulis Pramoedya Ananta Toer yang ditangkap dan dipenjara karena dinilai terlalu kritis. Selanjutnya pada era Orde Baru terdapat UU Anti Subversi yang berarti melarang siapapun yang bersikap kritis terhadap pemerintah. Bahkan pemerintahan Orde Baru juga menyusupkan intel-intel ke Universitas-Universitas untuk mengidentifikasi dosen serta mahasiswa yang kritis untuk dimasukkan dalam daftar hitam dan dipantau oleh negara. Jika ditelaah lebih lanjut, hal ini saya lihat mirip dengan pelaksanaan pemerintahan pada masa Peradaban Kristen dimana masyarakat yang kritis terhadap kebijakan gereja akan diadili oleh Mahkamah Inkuisisi. Bukankah penyimpangan yang terjadi dalam Era Orde Lama serta Orde Baru ini jelas menunjukkan kemunduran demokrasi yang sangat signifikan? Sekian tanggapan dan pertanyaan saya, terimakasih Pak. (Ni Putu Oppie Widiantari/NIM 1707521038)

[@ririnsinthya7529]

Terimakasih banyak bapak atas pemaparan materinya yang sangat menarik dan mudah dipahami, saya ingin bertanya bapak terkait dengan mengapa masa kepemimpinan Soeharto bisa terjadi selama lebih dari 30 tahun, kekuatan dan pengaruh besar apa yang dimiliki oleh Soeharto kala itu sehingga otoriter di masa itu bisa terjadi bahkan hingga Soeharto bisa dikatakan sebagai diktaktor paling korup diseluruh dunia? Apakah orang yang bertanggungjawab terkait dengan hal tersebut tidak memiliki perlindungan baik secara hukum atau perlindungan atas hak dan kewajibannya untuk mengungkap kebenaran pada masa pemerintahan Soeharto ? Dan jika kebenaran terkait dengan korupsi besar-besaran yang terjadi kala itu diketahui oleh rakyat apakah rakya tidak memiliki kekuasaan jika mereka bersatu untuk menutup pergerakan tersebut? Serta melihat UU yang dibuat Soeharto pada masa orde baru kurang mencerminkan keadilan dan terkesan menguntungkan pembuatnya, nah apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan HAM dan tetap dianggap sesuatu yang wajar? Kadek Ririn Sinthya Dewi (1907531018)

[@ekapratiwi9204]

Sebelumnya terimakasih untuk pemaparan materinya pak , saya ingin bertanya tadi kan sudah dijelaskan bahwa demokratisasi di Indonesia dimulai sejak Era Reformasi atau pergantian dari Era Orde Baru pada akhir dekade 1990-an melalui Reformasi Indonesia yg terjadi pada tanggal 21 Mei 1998. Pertanyaan saya , apakah menurut bapak demokrasi atau demokratisasi di Indonesia ini sudah benar-benar berjalan dengan baik? Jika iya apakah sistem demokrasi di Indonesia ini sudah dapat dikatakan optimal dalam menampung seluruh aspirasi-aspirasi yang ada masyarakat? Apakah lembaga penyiaran di Indonesia saat ini sudah optimal dalam mendukung sistem demokratisasi tersebut ? Terimakasih (Ni Putu Eka Pratiwi Dharma Putri , NIM : 1707511070)

[@nwayanlinggawati6705]

Terimakasih kepada Bapak Wahyu karena telah memaparkan materi mengenai Demokrasi dan Demokratisasi (3). Demokrasi indonesia kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dimana dari, untuk, dan oleh rakyat, Dahulu demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan lancar, terutama mahasiswanya bergerak aktif dalam menyampaikan aspirasi dan pendapatnya terhadap jalannya sebuah pemerintahan. Akan tetapi, akhir-akhir ini suara itu mulai melemah. Hilangnya suara kritis rakyat Indonesia secara drastis merupakan langkah awal para petinggi dapat melakukan perilaku yang tidak seharusnya dilakukan. Para elite akan merasa bahwa semua warga setuju dengan apa yang dilakukan, sehingga maraknya kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan penyelewengan dapat terjadi begitu saja. Menurut bapak bagaimana cara pemerintah agar demokrasi pada saat ini lebih kritis seperti dulu yang dimana suara rakyat maupun mahasiwa selalu di dengar? Terimakasih (Ni Wayan Linggawati 1707511026)

[@anggraenyaprillia2815]

Terima kasih bapak atas pemaparan materi yang disampaikan. Melewati pemaparan materi Demokrasi (3) saya mendapatkan penjelasan baru yaitu dibalik sistem orde lama oleh Seokarno yang dinilai sebgaian besar masyarakat baik, akan tetapi setelah mendengar pemaparan materi ini ternyata tidak seperti bayanngan yang kita ketahui, ternyata banyak darkside atau kegelapan yang terjadi pada Era Orde lama - Ir. Seokarno, meskipun prestasi yang dituangkan untuk Indonesia juga ada. Dalam hal ini tidak hanya pada masa orde lama saja seppertinya akan tetapi pada masa orde baru atau Era Seoharto juga dinilai merugikan banyak masyarakat Indonesia karna pola kepemimpinanny. Oleh karna itu saya memiliki beberapa pertanyaan seputar kasus pada pembahasan kali ini 1. Bagaimana hubungan politik kubu nasionalisme, agama dan komunis pada masa demokrasi terpimpin era Soekarno? Karna seperti yang kita ketahui Indonesia juga memiliki banyak kubu-kubu yang terkadang memiliki perbedaan akan suatu keputusan yang diambil pada masa era Ir. Seokarno. 2. Dalam hal ini apa sebenarnya yang dijadikan pedoman pelaksanaan demokrasi pada masa orde baru yang condong ke barat namun praktiknya lebih mirip komunisme yang sentralis dan sistem partai semi tunggal? Anggraeny Aprillia / 1707511114 / EP / SOSPOL C5

[@elisaflorencia6332]

Terimakasih pak untuk penjelasan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Tadi sempat di jelaskan mengenai Soeharto yang membuat slogan "masyarakat Indonesia tidak perlu ikut campur masalah politik, yang terpenting mereka sejahtera". Slogan ini kan dibuat sudah lama, mungkin banyak masyarakat juga yang tidak tahu dengan slogan ini, tapi mungkin tidak pak jika slogan ini masih menempel pada perpolitikan Indonesia saat ini? Misalnya saja, permasalah RUU Omnibus Law, saya pernah membaca bahwa masih banyak masyarakat yang tidak tahu apa itu Omnibus Law, apakah memang hal ini tidak di paparkan secara jelas oleh pemerintahan kepada masyarakat? Kembali lagi dengan slogan tadi, masyarakat Indonesia saat ini memang sudah diperbolehkan menyuarai pendapatnya mengenai keganjalan yang terjadi pada perpolitikan, tapi jika dilihat mereka (Pemerintah) seperti mengabaikan penyuaraan tersebut, atau ada yang menanggapi tapi untuk mempertegas bahwa apa yang telah mereka lakukan itu benar dan tujuannya tetap untuk masyarakat. Mungkin tidak pak, apa yang dilakukan oleh sebagian teman-teman politik itu sebenarnya hanya untuk mensejahterakan dirinya dan rekan separtainya dengan membawa bawa (ingin mensejahterakan masyarakat). Saya yakin masih banyak orang yang berpolitik itu tujuannya benar, bukan hanya untuk menaikkan namanya dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Tapi seperti kata Lord Acton "Kekuasaan cenderung pada korupsi dan pada kekuasaan yang absolut korupsi jelas terjadi", jadi tentunya masih ada orang-orang yang ingin berkorupsi, sehingga ini lah yang membuat kepercayaan masyarakat menurun. Terimakasih (Elisa Florencia, NIM: 1707511152)

[@wisnundengah2118]

Sukses selalu untuk chanel ini.. Lanjutkan

[@a-agungratna6024]

Terimakasih atas penjelasannya pak, saya ingin bertanya sedikit mengenai demokrasi di Indonesia yang mana memang sangat kita rasakan misalnya saja dalam kegiatan pemilu. Namun nyatanya politik memiliki banyak cara untuk mencapai tujuannya. Banyak isu mengenai politik uang, penyebaran hoax dan sebagainya saat menjelang pemilu. Mengenai fakta ini, apakah demokrasi nyatanya bisa diarahkan? Maksud saya hanya covernya demokrasi (yang mana rakyat memiliki kebebasan, khususnya dalam memilih dan mengeluarkan pendapat) namun kenyataannya ada orang yang mengarahkan rakyat dari berlakang (dalam kata lain ada orang yang memaksa rakyat melaksanakan sesuatu) ? Terimakasih (Anak Agung Istri Ratna Dewi, 1707511068)

[@rismaaristyana1063]

Sebelumnya, terimakasih saya ucapkan kepada pak Wahyu untuk penjelasan materinya, disini saya ada sedikit pertanyaan. Dimana seperti yang di jelaskan pada masa orde baru ada kebijakan NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) dimana NKK ini pemerintah menyusupkan intel-intel ke dalam kampus untuk mengidentifikasi dosen-dosen atau mahasiswa yang kritis terhadap pemerintahan, dan mereka yang kritis akan dimasukkan kedalam catatan hitam yang akan di pantau oleh negara, apakah dosen-dosen atau mahasiswa yang kritis tersebut hanya di pantau saja? atau mendapat hukuman tertentu? dan bagaimana bisa akhirnya para mahasiswa pada tahun 1998 berani untuk turun ke jalan dan menuntut untuk Soeharto lengser? Apa yang melatar belakangi akhirnya Soeharto bersedia untuk berhenti padahal pada saat mahasiswa berdemo banyak tumpah darah dan banyak mahasiswa yang menghilang? Dan apakah demokrasi setelah masa orde baru dikatakan sudah baik? terimakasih ( Putu Ayu Risma Aristyana / 1707511148 )

[@asridiannisa3729]

Terimakasih atas pemaparan meteri yang telah Bapak berikan. Seperti yang dipaparkan dalam video, kehidupan rakyat pada saat era Orba tidak memiliki kebebasan dalam berbagai hal dan tidak adanya keterbukaan antara pemerintah dan rakyat. Seperti saat Soeharto mencetuskan jargon " Ekonomi sebagai panglima" yang mana didalamnya termuat poin-poin yang membuat kebebasan rakyat dan transparansi pemerintahan terhadap rakyat menghilang. Rakyat dilarang untuk ikut dalam politik, rakyat dilarang berdemontrasi, rakyat dilarang mengkritik pemerintahan, kehidupan mahasiswa dikampus di spionase oleh pemerintah, bahkan kehidupann rakyat ditingkat desa pun sampai dikontrol oleh ABRI. Sebenarnya apakah dapat dikatakan rezim demokrasi telah di terapkan pada saat itu? Jika sudah, mengapa lebih terlihat seperti berhaluan komunis? Selain itu telinga rakyat seperti ditutup oleh berita-berita positif ttg pemerintah orba berkat adanya departemen penerangan yang mencegah berita2 negatif tentang pemerintah orba sampai di telinga rakyat. Sebenarnya adakah fungsi lain dari departemen penerangan selain sebagai "lembaga sensor pemerintah" pada saat itu? (Ni Putu Asri Diannisa - 1707511066)

[@andinsani911]

‪terimakasih atas pemaparan materinya.‬ ‪sebelumnya Soekarno mengatakan jika demokrasi Indonesia lahir dari kehendak memperjuangkan kemerdekaan. Menurutnya, demokrasi Indonesia meletakan embrionya pada perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme.‬ ‪Soekarno mengonsepsikan sendiri demokrasi yang menurutnya cocok untuk Indonesia dan tertuang dalam pemikirannya, yaitu marhaenisme. Ada tiga pokok atau yang disebut sebagai “Trisila” dalam marhaenisme yaitu:‬ ‪1. Sosio- nasionalisme, yang berarti nasionalisme Indonesia yang diinginkan oleh Soekarno adalah nasionalisme yang memiliki watak sosial dengan menempatkan nilai-nilai kemanusiaan di dalam nasionalisme itu sendiri, jadi bukan nasionalisme yang chauvinis. ‬ ‪2. Sosio-demokrasi, yang artinya bahwa demokrasi yang dikehendaki Soekarno bukan semata-mata demokrasi politik saja.‬ ‪Tetapi juga demokrasi ekonomi, dan demokrasi yang berangkat dari nilai-nilai kearifan lokal budaya Indonesia, yaitu musyawarah mufakat.‬ ‪3. Ketuhanan Yang Maha Esa, yang artinya bahwa Soekarno menginginkan setiap rakyat Indonesia adalah manusia yang mengakui keberadaan Tuhan (theis), apa pun agamanya. tetapi hal ini berbanding terbalik dengan sistem demokrasi terpimpin yang ada pada masa kepresidenan Soekarno yang dianggap sebagai sentralisasi kekuasaan dan sistem diktatorial. pertanyaan saya, apakah ada kebijakan-kebijakan selama masa pemerintahan Soekarno yang mencerminkan kata “demokrasi” atau lebih tepatnya dimana rakyat memiliki hak ikut serta dalam proses pemerintahannya? apakah ada kritik tertentu terhadap masa pemerintahan orde lama dan bagaimanakah pemerintah menangani kritik tersebut? apakah sama seperti yang dijalankan pada orde baru?‬ terimakasih atas perhatiannya. Andin Meilenia Sani (1707511128) / Sosiologi Politik C5

[@larasatimalda4089]

Selamat siang pak wahyu, terimakasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Langsung saja saya ingin bertanya mengenai supersemar. Dimana supersemar tersebut berkaitan dengan masa orde lama dan masa orde baru. Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar merupakan salah satu kontroversi terbesar dalam sejarah Indonesia. Inti dari Supersemar adalah surat perintah dari Presiden Sukarno yang ditandatangani tanggal 11 Maret 1966. Isinya adalah instruksi presiden kepada Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam pengamanan negara yang memang sedang rentan saat itu, salah satunya karena dampak peristiwa Gerakan 30 September 1965. Fakta penerapannya memang sangat fatal. Terlepas dari segala kepentingan dan “kesaksian” dari sejumlah pihak yang kemudian disangkal atau muncul “kesaksian” lainnya dan lantas berbantah klaim, Soeharto memakai Supersemar untuk “mengamankan” jalannya pemerintahan. Supersemar pun difungsikan sebagai surat sakti yang pada akhirnya menjadi legitimasi Soeharto untuk mengambil-alih pucuk pimpinan negara dari Sukarno. Inilah sinyal awal lahirnya Orde Baru yang lantas berkuasa hingga lebih dari tiga dekade lamanya, dan itulah kenyataan sejarah yang telah terjadi. Yang menjadi persoalan, Supersemar tidak hanya ada satu versi saja sehingga apa yang sebenarnya diperintahkan Presiden Sukarno kepada Letjen Soeharto saat itu belum terkuak dengan pasti. Saya ingin bertanya, menurut bapak apakah sekadar menjaga keamanan negara termasuk presiden dan keluarganya, atau pengalihan kekuasaan? Penafsiran dan pengaruh penguasa saat itu juga turut menentukan jalannya sejarah di negeri ini. Hingga 2013, setidaknya ada 4 versi Supersemar yang disimpan oleh pihak Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Keempat versi itu berasal dari tiga instansi, yakni 1 versi dari Pusat Penerangan (Puspen) TNI AD, 1 versi dari Akademi Kebangsaan, dan 2 versi dari Sekretariat Negara (Setneg). Yang menjadi pegangan selama Orde Baru adalah versi pertama dari Puspen TNI AD. Menurut bapak manakah Supersemar yang asli dari keempat versi itu, Apakah palsu semua ? dimanakah naskah yg asli ? ada beberapa sumber yang telah saya baca, dokumen supersemar tidak hilang melaikan sengaja dihilangkan. Tetapi hingga saat ini dokumen tersebut tidak diketahui keberadaannya sehingga sulit ditemukan. Munculnya beberapa dokumen yang diklaim sebagai supersemar membuat saya bingung atau bahkan publik juga bingung dan bertanya - tanya dimana dokumen supersemar yang asli ? Baik pak, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan di komentar channel youtube bapak, saya mohon maaf bila ada salah penyampaian atau kata - kata yang kurang berkenan, saya ucapkan terimakasih. (LARASATI MALDA PUTRI 1707521001)

[@koosiekeamanan_tjokgdeputr2879]

Izin bertanya bapak. Ketika orde baru ini lahir, di barengi dengan berbagai kontroversi yang ada, adakah penolakan dari berbagai kalangan? dan mengapa rezim ini bahkan bertahan hingga puluhan tahun?

[@evanaditya7099]

Terimakasih atas penjelasannnya pak . Soeharto mencetuskan slogan "ekonomi sebagai panglima" yang berarti masyarakat tidak perlu berpolitik yang terpenting mereka sejahtera dan makmur, tetapi pada kenyataannya manipulasi bisnis dan usaha-usaha ekonomi menyumbat kewirausahaan di Indonesia; hanya ada insentif yang sangat kecil bagi seseorang untuk menginvestasikan waktu dan modal dalam suatu usaha tanpa aturan hukum untuk memastikan lingkungan bisnis yang sehat. Konsekuensinya, sebagian besar masyarakat Indonesia tetap di sektor ekonomi informal, biasanya dalam aktivitas perdagangan ataupun pertanian berpendapatan rendah. Tetapi anehnya ada banyak investor asing masuk ke indonesia dengan mudahnya dengan persyaratan perjanjian yang tidak jelas ,imbasnya terjadinya gelembung ekonomi. Jadi slogan dan penerapannya menurut saya berbanding terbalik. Adapula dwifungsi ABRI serta berbagai penyimpangan demokrasi , apakah setelah lengsernya soeharto hal ini bisa diberantas dengan tuntas? karena rekanan-rekanan soeharto mengisi hampir seluruh pemerintahan. Bagaimana proses pensterilan ini? sehingga demokrasi bisa berjalan sebagaimana hingga sekarang. 1907531061 I Putu Evan Aditya Dharma Merta

[@mp4307]

Terimakasih Bapak atas penjelasannya🙏🏻, saya ingin bertanya apa yang harus dilakukan terhadap penerapan akan pembangunan demokrasi untuk sebuah daerah tertentu dimana pada daerah tersebut masih belum tersentuh akan sebuah pembangunan yang dimana daerah tersebut masih sangat pelosok yang dimana secara pelaksanaan pemerintahan dilakukan oleh seorang kepala suku? Terimakasih🙏🏻 34_Putu Monique Paramadewi

[@krishnautarayana7311]

Terimakasih atas pemaparan materi nya pak, disini saya melihat ketidak sinkronan antara wacana dan praktek dari pemerintah pada masa lama dan baru karena sistem pemerintahan selalu berisi kata demokrasi didalam nya tetapi dalam pelaksanaan tidak mencerminkan kata demokrasi tersebut seperti tidak boleh mengkritisi pemerintah, pns harus masuk kedalam partai golkar . Di satu sisi mereka ingin memperlihatkan dari luar bahwa Indonesia itu sebagai negara yg berdemokrasi tetapi di dari dalam mereka tidak menginginkan adanya demokrasi tersebut . Seperti salah satu pasal dalam UUD 1945 pasal28E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tetapi dalam kenyataannya pada masa itu pasal tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik . Pertanyaan saya mengapa pada era orde lama dan baru tersebut menggunakan kata demokrasi dalam sistem pemerintahan nya tetapi dalam pelaksanaan nya tindakan-tindakan pada era iti tidak mencerminkan kata demokrasi tersebut? Apakah padaasa itu pemerintah serius dengan demokrasi atau hanya sebagai pencitraan semata ? Dan juga menurut pendapat bapak apakah di era pemerintahan sekarang pemerintah masih ada yang menyusupkan intel ke kampus-kampus untuk menyelidiki mahasiswa maupun dosen yang kritis akan pemerintah sekarang ? Terimakasih I Kadek Krishna Utarayana 1707521010 C4

[@sc_enjipebrianti6785]

Terima kasih atas penjelasannya bapak, sangat bermanfaat sekali🙏🏻 Tadi bapak memaparkan bahwa pada era orde baru diterapkan UU Anti-Mogok Kerja yang membuat para buruh enggan untuk melakukan kegiatan mogok kerja/demonstrasi karena nantinya akan dilakukan pemberhentian secara sepihak. Tetapi pada masa sekarang ini UU tersebut tidak berlaku lagi, yang dapat kita lihat setiap tanggal 1 Mei atau dikenal dengan nama May Day sering terjadi demonstrasi buruh di DKI Jakarta yang menimbulkan kemacetan. Pertanyaan saya, apa latar belakang pemerintah menghapus UU Anti-Mogok kerja tersebut? Dan apakah dengan adanya demonstrasi buruh ini memberikan dampak yang positif serta dapat menyelesaikan permasalahan yang ada bagi para buruh? Terima kasih bapak

[@pandekharisma6771]

Seperti yang telah dijelaskan pada video di atas, Indonesia pada tahun 1998 telah mengalami krisis ekonomi. Dimana seperti yang di jelaskan pada masa orde baru ada kebijakan NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) dimana NKK ini pemerintah menyusupkan intel-intel ke dalam kampus untuk mengidentifikasi dosen-dosen atau mahasiswa yang kritis terhadap pemerintahan, dan mereka yang kritis akan dimasukkan kedalam catatan hitam yang akan di pantau oleh negara, apakah dosen-dosen atau mahasiswa yang kritis tersebut hanya di pantau saja. Dimana fenomena gelembung ekonomi ini terjadi ketika investor asing menanamkan modalnya di suatu negara namun dengan orientasi profit jangka pendek ketika keuntungan sudah mereka dapatkan, mereka menarik modalnya dari negara tersebut. Krisis ekonomi ini menyebabkan negara Indonesia menjadi negara yang paling terpukul karena krisis ini tidak hanya berdampak terhadap ekonomi tetapi juga berdampak signifikan dan menyeluruh terhadap sistem politik dan keadaan sosial di Indonesia. (pande maha kharisma (1406205162))

[@mariamitsi5084]

Dalam video ini menurut abraham lincoln demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyak oleh rakyat dan untuk raykat Yang artinya menurut pandangan saya , rakyat memang yang memiliki peran penting dalam penenty segala kebijakan yang ada dari pemerintah, people power. Dan sedangkan menurut nelson mandela rakyak memiliki kebebasan di dalam pemerintah, hal ini ada hubungan satu sama lain dalam hal kebebasan namun menurut saya pribadi apakah dari kedua pemikirin filsuf mereka ini relate dalam kehidupan dan adanya skrg di indonesia saat ini.? Hal ataupun pendapat mandela yang mengatakan dalam pemerintah ini menurut saya kurang relevan dan bersifat ambigu mengapa saya katakan demikian, krna hal ini bisa menyebabkan keserakahan ataupun kesalah gunaan hak dari masyarakat itu sendiri yang serta merta mengira hal ini lazim lazim saja dan ujung2nya menyalahkam pemerintah jika haknya tidak di gubris atau diberikan penuh. Bagaimana korelasi dan pandangan bapak jika melihat dari sisi ini terima kasih Baik pertanyaan saya: Terima kasih atas materinya , semakin majunya era apakah bisa demokrasi terus bisa lebih baik sampai saat jni? Dengan aegala sistem yang berubah setiap pergantian presiden ? (Maria Ayu Emanuelle, 1707511087)

[@prabaputri192]

Terima kasih atas penjelasan yang bapak berikan mengenai demokrasi yang mengalami perkembangan disetiap dekadenya, namun yang menjadi pertanyaan saya pada era globalisasi dan bonus demografi saat ini masalah apa yang kemungkinan akan terjadi yang menyangkut demokratisasi di Indonesia saat ini? Jika ada berupa apa masalah tersebut? Dan adakah cara untuk mengatasi masalah tersebut agar ideologi demokrasi di indonesia tetap terjaga dengan baik? Terima kasih pak, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian pertanyaan saya 🙏 (Kadek Pratiwi Supraba Putri, 1707511046)

[@ratnakusuma1432]

Sebelumnya terima kasih atas pemaparan materi mengenai demokrasi dan demokratisasi sesi 3 ini bapak. Dikatakan bahwa terdapat kebijakan nkk/bkk dalam era pemerintahan orde baru yang dimana kebijakan tersebut menyusupkan intel-intel di universitas yang ada di Indonesia untuk mengidetifikasi warga kampus yang kritis terhadap pemerintahan. Menurut saya hal tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan demokrasi yaitu kebebasan berpendapat. Mengingat bahwa seorang mahasiswa merupakan "agent of change" yang harus memiliki sikap kritis bukan hanya dalam bidang akademik dan teknologi, melainkan dalam bidang pemerintahan(politik) juga. Tetapi saya sempat melihat berita bahwa kebijakan nkk/bkk akan kembali muncul dengan gaya baru (zaman now). Pertanyaan saya, apakah menurut bapak saat ini kebijakan nkk/bkk memang diperlukan agar masih terdapat batasan dalam berpendapat untuk mencengah perpecahan di Indonesia? Terima kasih 🙏 I Gusti Ayu Agung Ratna Kusuma Dewi (1907531214)

[@dian3727]

Sebelumnya, terima kasih Pak atas materi yang telah dipaparkan. Berdasarkan dari penjelasan bapak tersebut mengenai demokrasi saat masa orde baru, telah disebutkan bahwa terdapat Departemen Penerangan sebagai lembaga sensor pemerintah. Dimana berfungsi untuk menyensor berita-berita negatif mengenai masa pemerintahan Orde Baru Soeharto. Lalu, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana pendapat bapak mengenai “Kerusuhan saat aksi 21-22 mei 2019” yang berujung pada pembatasan akses media sosial selama tiga hari untuk menghindari penyebaran berita bohong dan hal lain yang tidak diinginkan pemerintah. Menurut saya, pembatasan tersebut juga hampir mirip dengan periode kepemimpinan Presiden Soeharto pada Masa Orde Baru, dimana Soeharto juga memberangus kebebasan media, kecuali media milik militer dan RRI yang telah diambil alih pemerintah. Lalu, dengan adanya peristiwa tersebut, mungkinkah Indonesia akan kembali pada masa Orde Baru ? Sekian, Terima Kasih Pak (Anak Agung Sagung Dian Sawitri_1707511102_Eku 116 C5)

[@bayusugiarta3662]

Mengapa reformasi indonesia yang terjadi pada 21 Mei 1998 menghasilkan beberapa konsensus seperti di slide, apa yang melatarbelakangi hasil konsensus tersebut?

[@dewaayusriastari0]

Selamat malam, sebelumnya terimakasih atas materi yang sudah di paparkan pak. Izin bertanya, jadi pada masa order baru yg di pimpin oleh Soeharto di katakan bahwa pada masa itu untuk penyiaran berita hanya menyiarkan berita yang bagus2 saja seperti pembangunan, apakah ini berarti segala informasi-informasi dan kekuasaan hanya ada di pemerintahan pusat? Jika iya, bagaimana nasib dari pemerintahan daerah pada masa orde baru tersebut? Lalu dikatakan pula bahwa banyak pegawai lurah-lurah tersebut adalah pensiunan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) apakah dengan diangkatnya pensiunan ABRI menjadi pegawai lurah pada masa itu malah akan menambah kekacauan di desa tersebut? Karena pekerjaan ABRI dengan lurah itu sangat bersimpangan jauh, dan menurut saya pribadi apabila hal itu terjadi pada masa orde baru, sudah pasti KKN ( Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) itu sendiri akan semakin meningkat. Pertanyaan saya yang terakhir apabila di bandingkan dengan masa orde lama, masa orde baru dan juga dengan sekarang ini, masa pemerintahan mana yang KKNnya (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) sangat tinggi? Terima Kasih (Dewa Ayu Sri Astari_1707511023)

[@tulusbakti2844]

Terima kasih atas penjelasannya, materi sangat menarik tentang UU Anti-Subversi mengenai siapapun yang mengkritik pemerintahan pada era soeharto yang diwariskan dari era soekarno bisa diadili dan ditangkap namun hal ini masih ambigu yang sudah dijelaskan dalam video diatas. saya ingin sedikit berkomentar dan bertanya, UU Anti-Subversi sangatlah tidak menjunjung tinggi demokrasi yang sudah dibahas, sehingga perlu dipertanyakan kegunaannya apalagi akibat UU tersebut masyarakat tidak dapat menggunakan haknya dalam kebebasan berpendapat. kemudian pertanyaan saya, bagaimana dengan konsep kebijakan yang tidak boleh mengkritik DPR/Pemerintah, apakah itu sama dengan UU Anti-Subversi yang pernah diterapkan dulu? lalu menurut bapak apakah UU Anti-Subversi perlu diterapkan saat ini? karena seperti yang kita ketahui, masih ada sebagian perilaku masyarakat yang memberikan kritik pemerintah namun tidak sesuai dengan norma kesopanan seperti menggunakan kata kasar atau sikap persuasif untuk menghina pemerintahan padahal bukankah kritik pemerintah bisa dilakukan secara baik dan benar misalnya memberikan surat terbuka. hal ini dikarenakan, demonstrasi yang dilakukan bisa menjadi hal yang sangat buruk yang biasanya dimanfaatkan oleh orang-orang untuk membuatnya semakin parah yang awalnya berjalan dengan semestinya namun malah menjadi suatu hal yang buruk. Terima Kasih (Tulus Bakti, 1707511139) Kelas C4

[@sutiani3257]

Sebelumnya terima kasih untuk pemaparan materinya Bapak. Terkait dengan pemerintahan orde lama dari Soekarno dan pemerintan orde baru dari Seoharto terdapat UU yang sama diterapkan yaitu UU Anti-Subversi dimana siapapun yang mengkritik pemerintahan akan ditangkap dan diadili. Dari adanya UU tersebut kita bisa menilai bagaimana pemerintahan orde lama dan orde baru yang anti terhadap kritikan. Menurut pandangan Bapak, mengapa pemerintahan Soeharto banyak dianggap buruk oleh masyarakat dibanding saat pemerintahan Soekarno dimana saat pemerintahan orde lama dari Soekarno juga terjadi hal yang sama terkait dengan penerapan UU Anti-Subversi tersebut? Padahal pemerintahan orde lama dari Soeharto ada departemen penerangan yang menyaring berita buruk terkait dengan pemerintahan Soeharto, namun hal-hal buruk yang banyak terjadi pada pemerintahan Soeharto banyak juga yang tersebar luas. Selain itu, pengangkatan presiden seumur hidup pada masa Soekarno juga tidak jauh berbeda dengan Seoharto yang terus terjadi perpanjangan masa jabatan. Ni Wayan Sutiani NIM 1907531029

[@hizkiasunday]

Beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah artikel yang dimana kebijakan pemerintah yang diumumkan oleh Menteri Hukum dan Ham (Menkumham), Yasonna Laoly, untuk membebaskan lebih dari 30.000 narapidana, demi mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di dalam rumah tahanan menimbulkan kontroversi. Penjara secara filosofis adalah bentuk show of power dari negara untuk menahan rakyatnya yang membangkang. Negara juga membangun narasi bahwa para narapidana itu orang jahat dan berbahaya. Karena itu, ketika ada informasi tentang pembebasan narapidana, semua orang merasa panik. Narasi-narasi liar dan juga makian yang dilontarkan oleh para netizen di media sosial, membuat Menkumham geram dan mengatakan bahwa yang tidak sepakat dengan pembebasan napi tersebut sebagai orang yang tumpul "rasa kemanusiaannya". Tentu saja, pernyataan tersebut makin membuat caci maki masyarakat makin menjadi-jadi. Pertanyaan saya adalah apakah dengan adanya kebijakan pemerintah yang diumumkan ini berpengaruh dengan Demokrasi yang ada di Indonesia? apakah itu membuat demokrasi Indonesia semakin buruk atau malah membaik? bukankah sistem pemerintahan Indonesia diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. (Hizkia Juliano Sunday, NIM: 1707511092)

[@gedesujapa4198]

Terimakasih atas pemaparan materinya pak. Ijin berkomentar pak, Menurut saya sistem demokrasi yg di pemerintahan orba itu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa ini, seperti musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusannya, dan kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Sitem demokrasi yang di jalankan tidak cocok dengan Indonesia. Kita lihat seperti yg dilakukan Soekarno, pdalam penerapan sistem demokrasi pada masa itu, sebelumnya beliau sudah mengangalisis sistem demokrasi apa yg cocok untuk negeri ini. Walaupun begitu masih saja sistem tersebut menmbulkan kekuasaan yg diktaktor dan menimbulkan konflik di masyarakat. Pertanyaan saya : Di sini saya ingin menanyakan masalah demokrasi pada era Soeharto. Demokrasi jenis apa yg digunakan oleh Soeharto yg di dalamnya kebebasan menyampaikan aspirasi rakyat, atau pendapat rakya sangat di larang, sampai2 Soeharto memerintahkan bawahannya untuk memata-mata masyarakat yg berpendapat negatif terhadap pemerintahan? Dan kenapa demokrasi tersebut dilaksanakan? Apakah sistem tersebut sudah bersasarkan analisis demokrasi-demokrasi yg tepat seperti tidaknya yg dilakukan Soekarno? (I Gede Sujapa, 1707521070)

[@oliviaputri1913]

Terimakasih atas penjelasannya pak wahyu mengenai demokrasi dan demokratisasi di indonesia. Terkait dengan video tersebut, telah dijelaskan bahwa krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 bukan karena KKN yang dilakukan oleh soeharto melainkan terjadi karena adanya gelembung ekonomi yang dimana para investor asing yang setelah mendapatkan keuntungan mereka langsung menarik modal yang diinvestasikannya, namun seperti yang kita ketahui bahwa soeharto merupakan presiden yang korup, yang ingin saya tanyakan disini bukannya korupsi yang dilakukan oleh soeharto jelas berdampak pada krisis yg terjadi pada tahun 1998 tersebut? Terimakasih (Made Olivia Dwi Putri/1707521039)

[@igustiayudevionita2960]

Terima kasih Bapak Wahyu atas pemaparan materi sangat informatif dan juga kreatif. Setelah mendengarkan materi bapak saya mengetahui pada era orde baru adanya slogan "Ekonomi sebagai Panglima" berdampak pada hilangnya hak-hak politik rakyat dan kekuasaan yang sangat mencekam. Apakah menurut pendapat bapak di era saat ini masih ada praktik penyelewengan seperti itu ataukah sudah lebih baik, mohon diberikan penjelasan Bapak, terima kasih. I Gusti Ayu Devionita (1907521041)

[@diansukmadewi1214]

Terimakasih atas pemaparan materinya pak, mohon izin bertanya. Pada saat era orde baru, diberlakukan UU Anti-Mogok kerja dimana buruh yang melakukan mogok kerja ataupun demo akan otomatis di PHK. Lalu bagaimana cara buruh atau pekerja menyalurkan aspirasinya ketika mendapat perlakuan yang tidak adil? Apakah pada saat itu para buruh/pekerja hanya diam saja tanpa melakukan perlawanan karena aspirasinya sudah pasti akan ditolak dan mereka takut akan di-PHK? Made Dian Sukmadewi (1807521067)

[@dwitajulyastini7270]

Terimakasih atas penjelasannya pak. Seperti yg kita ketahui banyak kasus dimana masih banyaknya masyarakat memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pesta demokrasi di Indonesia , mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah ini mencerminkan demokrasi di Indonesia ini belum optimal? (Ni Kadek Dwita Julyastini, 1707511063)

[@ayunovitadewi5054]

Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wahyu karena telah menjelaskan materi mengenai Demokrasi dan Demokratisasi (3) ini. Pada Era Orde Baru ini yang dimana Soekarno mencetuskan selogan “Ekonomi sebagai Panglima” yang artinya masyarakat Indonesia tidak perlu ikut campur masalah politik yang terpenting mereka sejahtera atau makmur, dengan kata lain warga Indonesia tidak perlu berpolitik yang penting perut kenyang. Saya ingin bertanya apakah pada saat Orde Baru seluruh warga Indonesia dapat menjalankan selogan yang dicetuskan oleh Soekarno tersebut ? dan mengapa saat ini selogan tersebut tidak dapat dijalankan lagi ? Terimakasih. (Ni Kadek Ayu Novita Dewi / 1707511131)

[@jhistawiguna6139]

Terimakasih atas pemaparan materi yang Bapak berikan. Mohon izin bertanya, Di era orde baru, Soeharto mencetuskan “Ekonomi Sebagai Panglima” yang berarti masyarakat Indonesia tidak perlu ikut campur dalam politik yang terpenting sejahtera dan makmur”, apakah pada saat orde baru berpartipasi dalam politik merupakan hal yang tidak penting? Dan saat itu juga berdampak pada diberangusnya hak-hak politik rakyat, lalu bagaimana esensi dari politik saat itu mengingat Indonesia menganut sistem demokrasi? I Gusti Made Jhista Wiguna/1907531136

[@ketutegicahyaninesanta3291]

Selamat siang pak wahyu, terima kasih atas penjelasannya. Izin bertanya apakah kristalisasi kekuasaan yang terjadi saat ini sudah lebih sedikit dibandingkan dengan era orde lama? Terima kasih Ketut Egi Cahyani Nesanta, 1907521095

[@idaayuputudamayanti8682]

Terima kasih atas pemaparan materinya Bapak, mohon ijin bertanya, pada masa orde baru, Soeharto mencetuskan slogan ekonomi sebagai panglima, dimana dikatakan bahwa warga Indonesia tidak perlu berpolitik, mengapa dikatakan seperti itu? lalu siapa yang boleh berpolitik pada saat itu? Dan menurut pandangan Bapak, dari semua macam-macam demokrasi yang diterapkan Indonesia terdahulu hingga saat ini manakah yang paling sesuai dengan pedoman hidup bangsa Indonesia? Ida Ayu Putu Damayanti (1907531153)

[@bintangmaheswari1258]

terimakasih atas materinya pak, yang dapat saya tanggkap dalam penjelasan tersebut bahwa keterlibatan rakyat dalam sistem pemerintahan dalam demokrasi orde baru ini sangatlah terbatas, terlebih lagi ada beberapa kebiajakan yang sampai memblacklist atau memantau rakyat yang kritis. nah yang ingin saya tanyakan, dalam masa ini sebatas apa saja kontribusi rakyat untuk pemerintahan? (Bintang Maheswari /1907531091)

[@rimaantari7698]

Terimakasih Pak Wahyu atas pemaparan materinya mengenai kasus yang menyangkut demokrasi di Indonesia. Saya mohon izin untuk menanggapi dengan pertanyaan. Tadi Bapak menjelaskan mengenai dalam kepemimpinan Soekarno, apapun yang menjadi pidato nya akan menjadi GBHN (atau sebagai Regine of Significat) dan adanya pembrangusan siapapun yang menjadi kaum Oposisi pemerintahannya. Bukannya ini sama saja dengan orde baru pada kepemimpinan soeharto atau ada bedanya pak? Lalu diktatornya di era orde baru dimana terdapat istilah "Ekonomi sebagai Panglima" mengenai itu bagaimana pandangan Pak Wahyu mengenai demonstrsasi UU Omnibus Law Cipta Kerja apakah menunjukan kesamaan pada diberangusnya hak politik rakyat yang terjadi dahulu juga? Terima kasih Pak, Nama: Luh Putu Rima Antari NIM : 1807521048 Kelas : EKU 116M CP Nb: maaf baru menanggapi karena baru mendapat signal yang baik di kampung halaman

[@adeliaauraazzahra6478]

Terimakasih bapak atas lanjutan penjelasan materi yang dipaparkan. Saya ingin bertanya, pada masa demokrasi terpimpin dijelaskan bahwa terjadi pembrangusan berbagai partai yang berseberangan dengan pemerintah (pembubaran masyumi), berkaitan dengan materi sebelumnya, apakah dalam hal ini demokrasi terpimpin mengadopsi sistem kekuasaan gereja abad pertengahan? Dimana diketahui pada era gereja tersebut siapa yang tidak sepakat atau berseberangan dengan doktrin gereja maka akan dikenakan hukuman. Terimakasih Adelia Aura Az Zahra (1907531102)

[@dyahjayanti8024]

Terima kasih pak wahyu atas penjelasan yang sudas Bapak berikan, disini saya ingin bertanya sedikit, seperti yang dijelaskan tadi bahwa ada program NKK(normalisasi kehidupan kampus) dan BKK (badan kordinasi kampus) yang saat pemerintah orde baru mempunyai tugas untuk menyusutkan intel-intel di universitas - universitas di indonesia untuk menmgidentifikasi dosen/mahasiswa yang memiliki pemikiran kritis terhadap pemerintahan yang akan dipantau oleh negara. lalu jika hal tersebut dipraktikan tanpa adanya kekerasan pada jaman sekarang, Apakah bisa membawa dampak positif bagi kemajuan negara?, karena secara tidak langsung pemerintah bisa mengetahui orang-orang yang berpotensi untuk bisa menyumbangkan ide pikirannya, Atau bisa membantu negara dengan cara mereka menyuarakan pendapat/solusi mereka mengenai kekurangan sistem pemerintahan,apalagi saat ini banyak anak-anak muda yang mempunyai pemikiran-pemikiran kreatif untuk memajukan negara. Nama : Dyah jayanti arimbawa Nim : 1807521210

[@imsofuckinswag]

Selamat siang Pak Wahyu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terimakasih atas pemaparan video materi terakhir ini dengan menarik. Disini saya ingin bertanya mengenai: Tadi dijelaskan oleh bapak bahwa kondisi demokrasi di Indonesia pada era Sukarno tidak jauh berbeda dengan di era Suharto yaitu sistem pemerintahannya yang diktatorial. Yang ingin saya tanyakan, mengapa masyarakat lebih membenci masa kepemimpinan Suharto dibandingkan dengan masa kepemimpinan Sukarno? Apakah ini disebabkan karena stigma masyarakat yang menyebutkan bahwa Suharto membawa kehancuran pada Indonesia karena krisis ekonomi 1998? Terimakasih pak.

[@imsofuckinswag]

(Maria Carolina M.K 1707511096)

[@pandebgspradnyawidana1884]

Terima kasih atas penjelasan yang bapak berikan mengenai demokrasi yang mengalami perkembangan disetiap dekadenya, namun yang menjadi pertanyaan saya pada era globalisasi dan bonus demografi saat ini masalah apa yang kemungkinan akan terjadi yang menyangkut demokratisasi di Indonesia saat ini? Jika ada berupa apa masalah tersebut? Dan adakah cara untuk mengatasi masalah tersebut agar ideologi demokrasi di indonesia tetap terjaga dengan baik? Terima kasih pak, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian pertanyaan saya 🙏 (Pande Bgs Pradnya Widana,1907521254)

[@putugede9750]

Terima Kasih atas penjelasannnya, saya ingin bertanya, menurut bapak, apakah departemen penerangan pada masa orde baru dapat diterapkan pada masa kini? Jika iya, hal apa saja yang harus diubah untuk menyesuaikan dengan jaman sekarang? ( I Putu Gede Darma Putra / 1807521051)

[@niputunatalia8575]

Sebelumnya terimakasih atas penyampaian materinya pak. Saya ingin bertanya, dimana tadi dijelaskan bahwa terdapat departemen penerangan sebagai "lembaga sensor" pemerintah. Di era orde baru Soeharto hanya berita-berita yang positif saja yang akan ditemui. Apakah hal ini sejalan dengan pengertian demokrasi, dimana demokrasi memberikan rakyat kebebasan dalam pemerintah ? Apakah dengan adanya departemen penerangan ini tidak berdampak terhadap masyarakat ? Jika berdampak, apa saja dampak yang ditimbulkan ? Jika tidak ada hal negatif atau kritik dari masyarakat, bagaimana cara kita tau atau cara pemimpin mengevaluasi kinerjanya selama ini ? Terimakasih Nama : Ni Putu Natalia NIM : 1807521094

[@saninga.p2620]

Terimakasih atas materi yang telah diberikan pak, ijin bertanya, Masih relevankan sistem demokrasi yang dilakukan saat ini di Indonesia ? Jika iya, apa yg menjadi tolak ukur dari hal tersebut. Jika tidak,apakah diperlukan refresh diberbagai lini terkait makna dari demokrasi yang sesungguhnya ? I Gd Md Nandana Saning A.P 1907531268

[@kiranahaniko6730]

Terimakasih atas materi yang telah bapak sampaikan. Seperti yang sudah di paparkan bahwa pada krisis di tahun 1998 terjadi karena gelembung ekonomi atau bubble economic dimana asing menanamkan modalnya dalam jangka pendek di dalam negeri. Jika dilihat pada masa sekarang, Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 47,1 persen pada 2019. Kemudian investasi PMA pada Triwulan I Tahun 2020 turun 9,2 persen dari sebelumnya sebesar Rp 107,9 triliun menjadi Rp. 98,0 triliun. Apakah hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai gelembung ekonomi atau bubble economic? Dan apakah mungkin tahun 2020 krisis di Indonesia terjadi lagi? Terimakasih. (Ni Made Wida Puspita Kirana Dewi Nim 1707511110)

[@insyairina4293]

Trimakasih pak untuk materinya. Ada beberapa hal yg ingin saya tanyakan disini. Pada tahun 2019 kan terjadi demo besar-besaran oleh mahasiswa hampir di seluruh Indonesia akibat pembuatan RUU KUHP oleh DPR RI, dimana isi dari RUU KUHP mengundang kontroversi, akhirnya sampai sekarang pengesahan RUU tersebut masih ditunda dan di revisi kembali. Yang ingin saya tanyakan, apabila RUU KUHP di sahkan dengan di dalam pasal tersebut memiliki beberapa pasal yg sedikit menindas hak rakyat, dan meringankan hukuman bagi pelaku korupsi, apakah sistem demokrasi di Indonesia masih dapat di katakan sejalan dengan praktik'nya ataukah sudah melenceng dari sistem demokrasi yang sebenarnya? dan apakah dalam pasal" tersebut ada sedikit mengarah kepada demokrasi terpimpin yang di mana pemerintah berusaha mengambil alih kembali kekuasaan seutuh'nya atas rakyat dan mengurangi keseimbangan akan hak rakyat dalam bersuara? . (Insyai Rina Warer_1707511144)

[@ikomangwiratama2258]

Terima kasih bapak atas penjelasnya. Mohon izin bertanya, apakah dengan SDM yang kurang baik akan menyerang sistem demokrasi itu sendiri? Terima kasih, mohon penjelasannya bapak 🙏. Nama : I Komang Wiratama NIM. : 1907521049

[@niputulisnaardityawati7539]

Sebelumnya terimakasi atas pemaparan materi yang bapak sampaikan tentang Demokasi dan Demokratisasi. Dari berita yang saya baca di sosial media, terdapat kasus golput dari pilkada Denpasar 2020 capai 204.000 suara dari 444.929 jumlah daftar pemilih tetap (DPT), dimana warga tak menggunakan hak pilihnya mencapai 46% dari total jumlah pemilih. Bahkan angka golput tersebut lebih unggul dari perolehan suara pasangan calon. Seperti yang diketahui target nasional partisipasi masyarakat yaitu 77,5%, bahkan Pemprov Bali menargetkan 85% partisipasi. Pertanyaan saya, menurut Bapak dari kasus tersebut apakah mencerminkan Demokrasi dan Demokratisasi Indonesia belum sepenuhnya matang dan belum optimal? Sekian dan Terimakasi🙏 Nama : Ni Putu Lisna Ardityawati NIM : 1807521022

[@krisnnd]

Terimakasih atas pemaparan materi mengenai demokratisasi di Indonesia, dari penjelasan diatas sistem demokrasi sudah dilaksanakan pada era orde lama, namun dalam penerapannya tidak menunjukan sistem demokrasi itu sendiri salah satunya kebebasan pendapa. Berdasarkan hal ini apakah masih dapat dikatakan pada era orde lama benar-benar menerapkan demokrasi? Ketut Krisnanda Dewi Sukmayana 1907531106

[@muhamadikhsan6227]

Tambahin materinya dong demokrasi sama demokratisasi pasca orba, habibi sampe jokowi sekarang

[@lufis5772]

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di sebuah negara. Dengan begitu, sudah semestinya rakyat menjadi kunci dalam lahirnya segala kebijakan. Namun jika ditelisik lebih jauh, ternyata demokrasi yang berjalan di Indonesia masih jauh dari harapan. Pasalnya masih terdapat banyak kepentingan politik yang menunggangi demokrasi itu sendiri, sehingga demokrasi di Indonesia belum menjadi demokrasi yang ideal. Hal tersebut dapat terlihat dari masih banyaknya permasalahan yang terjadi di lingkungan pemerintahan akibat kekuasaan yang disalahgunakan oleh para birokrat. Kepentingan politik yang terjadi di lingkungan birokrasi tentunya memberikan dampak buruk bagi negara dan warga negara. Adanya kepentingan politik, tugas dan kewajiban sebagai birokrat jelas tidak mengarah pada demokrasi dan kepentingan rakyat yang sesungguhnya. Dengan adanya kepentingan ini malah akan mengarah kepada tujuan menginginkan sesuatu seperti terjadinya KKN atau jual beli jabatan yang marak terjadi di Indonesia. Melihat birokrasi di Indonesia yang masih belum ideal, maka penting untuk mereformasi birokrasi untuk birokrasi di masa depan yang lebih professional. Butuh kerja sama dan perubahan pola pikir serta kinerja yang lebih baik antara birokrasi dan pemerintah agar permasalahan birokrasi di Indonesia segera teratasi dengan baik lagi. (Lufi Supratiyoningsih, 1707511093)

[@adelyatriagustin4614]

Baik terimakasih atas penjelasannya, mohon ijin untuk bertanya. Telah dijelaskan bahwa ada perintah untuk memilihi partai golkar dalam pemilu, bukankan hal tersebut tindakan yg tidak terpuji. Bagaimana pemerintah menanggapi dengan adanya hal tersebut? Apakah akan seterusnya dibiarkan dengan adanya arahan agar memilih partai golkar untuk menang di pemilu? Terimakasih pak Adelya Tri Agustin 1807521007

[@07_ferdinandaconstantialat35]

Terima kasih atas pemaparan materinya bapak 🙏 Saya izin bertanya apakah sistem demokrasi terpimpin masih bisa atau masih berpeluang untuk diterapkan di Negara Indonesia pada masa sekarang ? FERDINANDA CONSTANTIA LATU / 2007531051 /07

[@wirayudadinata]

Selamat malam Pak Wahyu, sebelumnya terimakasih atas pemparan materi ketiga mengenai Demokrasi dan Demokratisasi ini. Dikatakan bahwa terdapat konsensus mengenai pengangkatan Presiden Soekarno seumur hidup sebagai bentuk kristalisasi kekuasaan. Yang saya ingin tanyakan yaitu bagaimana maksud dari kristalisasi kekuasaan yang ada pada saat itu dan apa yang melatarbelakangi hal tersebut terjadi terhadap Presiden Soekarno? Terimakasih Pak Wahyu.. (I Made Wirayuda Dinata 1707521053)

[@ikomangvikkyadityakaruniaw7767]

Terimakasi atas penjelasannya pak. Seperti yg kita ketahui banyak kasus dimana masih banyaknya masyarakat memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pesta demokrasi di Indonesia, mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah ini mencerminkan demokrasi di Indonesia ini belum optimal? (I Komang Vikky Aditya Karuniawan, 1907521250)

[@hamzaxpx9j385]

Menurut pendapat saya meskipun dalam era Soeharto terjadi banyak penyelewengan namun di era tersebut keamanan nya adalah yang terbaik. Bromocorah maupun gali akan ditindak tegas pada era tersebut. Setelah adanya demokratisasi melalui reformasi kebebasan pun di rasakan di berbagai sektor. Baru - baru ini ada suatu kasus yang terjadi dan mungkin adalah suatu kebetulan terjadinya mendekati pada waktu perayaan paskah. Pertanyaannya menurut pendapat bapak apakah dengan adanya demokratisasi akan ada terjadi hubungan yang berbanding terbalik ataupun akan terjadi trade off dengan keamanan sosial. Handy Purnama 1907531003

[@yolandasintaman487]

Selamat malam, Pak. Terima kasih pemaparan video materi tentang Demokrasi & Demokratisasi yang ke 3. Kan sudah dijelaskan mengenai pemberangusan berbagai partai yang bersebrangan dengan pemerintah. Sedangkan partai itu adalah perwakilan suara dari masyarakat. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Wahyu, pada saat Demokrasi Terpimpin yang sudah ditetapkan, jika Presiden Soekarno itu adalah salah satu Bapak Diktaktor di seluruh dunia di masa itu setelah dekrit presiden 1959 pada saat itu. Maaf Pak, saya izin ingin bertanya, apa saja yang menjadi penyebab dan dampak dari pemberangusan berbagai partai yang bersebrangan dengan pemerintah tersebut pada masa Presiden Soekarno? Apakah di era Pak Soekarno sudah ada sebelumnya penyelewengan kekuasaan sama seperti di era Pak Soeharto? Terima kasih, Pak Wahyu (Yolanda Sintaman Olivia/1707511150/C4/EP)

[@andinipradnya]

Terimakasih Pak Wahyu atas pemaparannya yang sangat mudah untuk dimengerti. Dijelaskan bahwa pada zaman orde baru, tidak boleh melakukan demonstarsi buruh dan apabila melakukannya akan langsung di PHK. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara para pekerja atau buruh ini menyalurkan aspirasi mereka ketika mereka merasakan ketidakadilan ditempatnya bekerja ? Apakah terdapat tempat mereka untuk melindungi dirinya setelah menyampaikan aspirasinya? Terimakasih Putu Andini Pradnya Dewi ( 1907521082 )

[@suluhwidyataruna8983]

Pemaparan materi yang sangat baik dari Bapak. Poin utama yang saya dapat dari video ini adalah momen dimana gelombang demokratisasi baru muncul di Indonesia pada saat tahun 1990an melalui pristiwa reformasi Indonesia yang terjadi pada 21 Mei 1998. Dengan berakhirnya 32 tahun kekuasaan otoriter rezim orde baru Soeharto dan mencabut dwifungsi ABRI. Reformasi itu adalah merupakan proses perubahan atau perombakan sistem nilai dan tatanan lama yang dianggap keliru. Karena Politik Orde Baru ditandai oleh dimonopolinya kekuasaan dan partisipasi politik oleh kelompok tertentu dalam birokrasi sipil dan militer. Pada saat ini ada hal yang ingin saya tanyakan, yaitu demokrasi memberikan rakyat kebebasan dalam menyuarakan pendapatnya terhadap pemerintahan, jika kebebasan itu telah kelewatan apa yang harus dilakukan? Terima kasih Suluh Widyataruna (1907531265)

[@kadekdiahlistiyaniputri1517]

Terimakasih atas pemaparan materinya Bapak. Saya ijin bertanya, seiring dengan berkembangnya jaman maka muncul kebebasan berpendapat dan kebebasan pers, menurut Bapak dengan munculnya hal tersebut apakah dapat mengatasi penggunaan instrumen kekerasan terhadap individu atau kolektif yang berseberangan dengan pemerintah? Atau muncul cara baru untuk menekan opini pihak yang berseberangan dengan pemerintah? Kadek Diah Listiyani Putri (1907531131)

[@niluhyuliantari2850]

Sebelumnya terimakasih banyak Pak Wahyu sudah berkenan menyampaikan materi Demokrasi dan Demokratisasi (3) Pada masa Orde Baru, Golkar merupakan salah satu mesin utama presiden Soeharto untuk mempertahankan kekuasaannya sebagai presiden Indonesia. Golkar menang pemilu, Soeharto seakan otomatis menjadi presiden Indonesia. Perlu kita ingat, bahwa sistem pemilu dulu dengan sekarang berbeda. Zaman Orde Baru, presiden dipilih oleh anggota MPR-DPR. Kalau MPR dan DPR dikuasai oleh Golkar secara tidak langsung Soeharto menjadi presiden Indonesia yang mampu berkuasa selama 32 tahun. Apakah yang menyebabkan Golkar selalu memenangkan pemilu dan mengapa TNI, PNS serta POLRI mau untuk mengikuti arahan pemerintah pada era orde baru tersebut untuk wajib memilih partai Golkar pada saat pemilu? Sekian Pak Terimakasih🙏 Ni Luh Yuliantari (1807521015)

[@ardanisuari2097]

Terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan Pak Wahyu pada sesi perkuliahan kali ini. Terkait dengan materi tersebut, pada era orde baru, Suharto ternyata ngegelegarkan slogan "Ekonomi sebagai Panglima" dengan dalih janji kesejahteraan khususnya ekonomi rakyat Indonesia. Namun nyatanya slogan tersebut merupakan suatu ancaman bagi masyarakat Indonesia kala itu yang berarti bahwa rakyat tidak diizinkan memiliki pendapat lain yang bisa mengganggu monopoli politik Suharto. Menurut Pak Wahyu, apakah hal tersebut berarti pada dasarnya baik Soekarno maupun Suharto ketika menjadi orang tertinggi di Indonesia sama sekali tidak mementingkan kesejahteraan rakyat dan hanya memikirkan bagaimana kekuasaannya tetap berjaya sampai akhir hayat? Terima kasih (Ni Made Ardani Suari) (1707521037)

[@silfiputri9310]

Nama : silfi Rahayu putri Nim :1812511019 Selamat sore pak terimakasih atas pemaparannya izin bukannya korupsi yang dilakukan oleh soeharto jelas berdampak pada krisis yg terjadi pada tahun 1998 tersebut? Terimakasih

[@ninymyulianadamayanti2001]

Terimakasih atas materi yang telah dipaparkan bapak. Mohon izin saya ingin bertanya. Menurut bapak, apakah uu anti subversi ini tepat apabila diterapkan kembali pada masa sekarang untuk mencegah berkembangnya pemikiran radikal di Indonesia ? Ni Nym Yuliana Damayanti (1907531206)

[@nikomangsanthimulyani9460]

Terima kasih atas pemaparan materinya Pak. Saya izin bertanya pada era orde baru dan ekonomi sebagai panglima terdapat kebijakan floating mass atau masa mengambang, apakah tujuan dari konsep kebijakan floating mass atau masa mengambang tersebut? Nama : Ni Komang Santhi Mulyani NIM : 2007531005 Absen : 02

[@jyo2899]

pada dasarnya dulu kan ada 3 jenis partai di indonesia, yaitu partai berbentuk nasionalis, agamis, dan komunis. jika ada yang melenceng dari pemerintah maka akan diberantas. contoh juga di rusia yang tidak sesuai dengan ideologi negara tersebut akan diberantas, begitu juga amerika. nah, pertanyaan saya kenapa hal itu tidak terjadi di indonesia seperti sekarang?? padahal dengan hal bisa dikatakan rusia dan amerika menjadi negara yg cukup kuat diberbagai macam hal.

[@desymas9663]

Pada tahun 1998 telah terjadi krisis ekonomi, di jelaskan bahwa itu bukan di karenakan murni dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) namun memang adanya gejolak ekonomi, namun sangat disayangkan masih banyaknya masyarakat yang berangggapan bahwa krisis ekonomi tersebut di sebabkan oleh KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Sehingga perlunya dilakukan perbaikan anggapan di masyarakat mengenai hal tersebut. Ni Nym Desy Mas H_1707511099

[@adityawibawa4165]

Terimakasih atas materi yang di berikan, saya ingin bertanya apakah di indonesia sudah menerapkan demokrasi yang baik ? Tetapi masi bnyak juga politik di balik semua ini rakyat masih di perlukan karena mereka ingin mencapai tujuan sendirinya bukan untuk takyat, menurut bapak gimana iyaa?? I gede aditya wibawa 1907531259

[@021_desakmadedianlestari6]

Sebelumnya terima kasih atas pemaparan materinya pak🙏 Namun, saya memiliki beberapa pertanyaan pak. Baru-baru ini terdapat isu bahwa Bapak Jokowi akan dicalonkan kembali untuk menjabat sebagai presiden. Seperti yang diketahui, masa jabatan presiden sendiri adalah selama lima tahun dan maksimal 2x masa jabatan. Hal ini juga telah diatur di dalam undang-undang. Tetapi masyarakat masih percaya bahwa Bapak Jokowi akan tetap melanjutkan jabatannya sehingga hal tersebut menimbulkan perdebatan, baik di masyarakat maupun di lingkup pemerintahan. Jadi, kemungkinan apakah yang menyebabkan masyarakat sendiri percaya akan isu tersebut padahal sudah jelas bahwa masa jabatan presiden hanya untuk 2x masa jabatan? Apakah hal tersebut akan berdampak pada ketidakyakinan masyarakat terhadap undang-undang dan pemerintah semakin meningkat sehingga akan menyebabkan hilangnya respect masyarakat terhadap sistem demokrasi yang diterapkan dan terhadap pemerintah kedepannya? Desak Made Dian Lestari (1907531021)

[@sc_ayuwidyanti6544]

Terima kasih atas pemaparan materinya, Pak. Salah satu tuntutan agenda reformasi yaitu pemberantasan KKN, yang mana dilandasi oleh praktik KKN yang tinggi dan merajalela pada era Orde Baru. Namun, dari beberapa sumber yang saya baca, dikatakan bahwa tingkat KKN di era reformasi kini justru lebih tinggi daripada saat era Orde Baru. Saya ingin bertanya, bagaimana pandangan Bapak mengenai hal tersebut? Terima kasih, Pak. Ni Made Ayu Widyanti 1907531158

[@salsabillaprapta2611]

Terima kasih atas penjelasannya bapak. Izin bertanya, tadi dijelaskan bahwa kekuasaan cenderung pada korupsi, dan pada kekuasaan yang absolut korupsi jelas terjadi. Pertanyaan saya, lantas mengapa diciptakannya kekuasaan, bapak? Jika pada suatu kekuasaan tersebut jelas menyebabkan korupsi yang dapat merugikan rakyatnya Nama : Salsabilla Amalia Prapta Deadewi NIM : 1907530137

[@Sudarta_24]

Terimakasih pak izin bertanya. Keuntungan bagi masyarakat ketika negaranya mengantut sistem demokrasi apa pak? I made sudarta 1807521230

[@andrapuspaningrum]

Terimakasih atas pemaparan materinya bapak. Dari penjelasan mengenai kebijakan NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus dan BKK (Badan Koordinasi Kemahasiswaan) dijelaskan bahwa pemerintah orde baru menyusupkan intel-intel di universitas-universitas di Indonesia untuk mengidentifikasi mahasiswa maupun dosen yang kritis terhadap pemerintahan. Izin bertanya, apa tujuan pemerintah orde baru mengeluarkan kebijakan tersebut, dan bagaimana dampak dari kebijakan NKK/BKK terhadap mahasiswa? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih pak🙏 Nama : Ni Luh Putu Andra Puspaningrum NIM : 1907521237

[@anakagungayudaranitaw6139]

Terimakasih atas penjelasannya pak, saya izin bertanya mengenai demokratisasi di indonesia, apakah saat ini Indonesia dapat dianggap tetap memerlukan sebuah pembangunan terhadap demokrasi di Indonesia? Mengingat indonesia sendiri telah bebas dan merdeka dari kolonialisme. Anak Agung Ayu Daranita Wirastuti/2007531197

[@krisdj5231]

Terimakasih atas penjelasannya pak, saya ingin bertanya tadi dijelaskan bahwa peristiwa krisis tahun 98 itu bukan karena perilaku soeharto korupsi,kolosi,dan nepotisme, tetapi karena adanya gelombang ekonomi. Kenapa berita krisis 98 yg tersebar sampai skrg banyak yang mengatakan bahwa hal tersebut karena perilaku soeharto tersebut hingga masyarakat ingin soeharto mengundurkan diri? Apa faktor penyebab hal tersebut pak? Terimakasih. Kadek Krishna Dhananjaya 1907531083

[@sc_niputurinameilani8883]

Terima kasih atas pemaparannya pak Wahyu, bisa dimengerti dan dipahami. Disini saya memiliki pertanyaan yang menurut saya setiap orang itu bebas atau merdeka dalam menyampaikan pemikirannya, tetapi kenapa seseorang yang memiliki pemikirannya sendiri atau terlalu kritis, bukankah ini haknya untuk menyampaikan suaranya, kenapa bisa sampai dikenai hukuman penjara pak. Sekian pertanyaan saya, mohon pendapatnya pak. Ni Putu Rina Meilani 1907521040

[@feliciaelisabethwinatha9124]

Terima kasih atas pemaparan materinya, Bapak. Saya ingin bertanya, pada materi sebelumnya dijelaskan bahwa pengertian demokrasi menurut Nelson Mandela ialah ketika seseorang ingin berbicara, maka ia dapat berbicara. Pertanyaan saya adalah di mana sisi demokrasi seperti pandangan Nelson Mandela dalam sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin pada era Soekarno, yang dikatakan berbentuk sentralisasi kekuasaan dan sistem pemerintahan diktatorial? Nama : Felicia Elisabeth Winatha NIM : 1907531100

[@ismawirantini9902]

Terima kasih atas penjelasannya bapak 🙏 Wah, seram juga ya pak demokrasi zaman orde lama dan orde baru. Bersyukur sekali kita-kita ini bisa bernafas di zaman yang berbeda. Saya dengar banyak sekali aktivis-aktivis yang hilang karena dianggap terlalu mengkritisi pemerintahan Soeharto. Hal ini sebagai dampak dari beberapa undang-undang yang dicetuskan pada zaman orba seperti UU subversi. Satu lagi yang ingin saya komentari adalah tentang dwifungsi ABRI. Rasanya hal ini lumayan identik dengan fenomena sekarang, yang mana banyak orang-orang militer yang berpindah haluan menjadi politisi. Menurut bapak, apakah hal ini dapat dijadikan signal dari akan terjadinya fenomena dwifungsi ABRI di masa depan? Sekian sedikit tanggapan dan pertanyaan dari saya. Kiranya bapak bersedia untuk menjawab. Terima kasih 🙏 Nama : PUTU ISMA SUYANTI WIRANTINI NIM : 1907531019