Рет қаралды 24,686
JAKARTA, KOMPAS.TV - DPR resmi menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres menjadi rancangan undang-undang usul inisiatif DPR. Adapun revisi aturan itu akan mengubah UU Wantimpres menjadi DPA.
Disinggung soal urgensi perubahan nama tersebut, Politisi PDIP, Hendrawan Supratikno mengatakan perdebatan masalah ini menjadi pintu masuk ketatanegaraan yang lebih Komprehensif dan mendalam.
Selain itu Refly Harun menyebut perubahan itu ada dari 3 hal yakni dari sis hukum ansih, dari sisi moralitas hukum dan dari sisi politik. Selanjutnya Refly menegaskan kalau mneghidupkan DPA itu haram hukumnya.
“Saya salah satu orang yang mengkampanyekan untuk menghapus DPA,” ungkap Refly Harun dala program SATU MEJA (17/7/2024).
Produser: Leiza Sixmansyah
Thumbnail: Bara Bima
#dpa #jabatan #satumejatheforum
Agar tidak ketinggalan berita-berita terkini dan terlengkap, yuk subscribe channel KZbin Kompas TV Lampung!
Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi video terbaru dari Kompas TV. Sahabat Kompas TV juga bisa memperoleh informasi terkini melalui website: www.kompas.tv.