Seri Kuliah Online: (2) Ekonomi-politik Pembangunan Indonesia Era Orde BAru

[@laksmiayudhari]

Terima kasih Pak Wahyu atas pemaparan materi mengenai dua periode pembangunan ekonomi yang terjadi pada Orde Baru. Setelah menyimak dan membaca sumber lain mengenai tema terkait, saya mohon izin untuk berpendapat, dari pemaparan materi sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa Indonesia pada tahun 1960-an kondisi ekonominya sangat buruk. Hal ini diakibatkan oleh Soekarno, presiden saat itu yang tidak memperhatikan ekonomi sebagai fokus utama. Banyak kebijakan-kebijakan yang berlaku saat Soekarno menjabat sangat merugikan perekonomian Indonesia. Kemudian, di bawah kepemimpinan Soeharto, banyak pembangunan ekonomi yang terjadi. Pembangunan Ekonomi Orde Baru terbagi menjadi tiga periode yakni : 1. Pemulihan Ekonomi (1966-1973) 2. Oil-Boom (1974-1982) 3. Liberalisasi Ekonomi (1982-1997) Namun, dalam materi ini yang dipaparkan dua periode. Pertama, Periode Pemulihan Ekonomi di mana langkah awal yang diambil adalah Indonesia bergabung kembali dalam IMF, PBB, Bank Dunia, yang dimaksudkan agar Indonesia kembali dapat menjalin hubungan dengan negara-negara Barat. Langkah kedua yakni menekan hiperinflasi di Indonesia yang akhirnya memunculkan UU PMA dan UU PMDN yang menegaskan adanya pasar bebas di Indonesia. Dua kebijakan ini memberikan peran sangat luas kepada investor-investor asing atau dalam negeri untuk pembangunan masif di kota-kota besar Indonesia. Pada periode ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi lebih dari 10% di tahun 1968. Dampak lain atau negatif dari pembangunan kota-kota besar ini adalah mulai diadaptasinya gaya hidup asing oleh masyarakat Indonesia dan Javanisasi yang merupakan pembangunan daerah di Indonesia disamaratakan seperti pembangunan di Pulau Jawa yang sebenarnya salah karena tipologi daerah Indonesia berbeda-beda. Kemudian periode Oil-Boom, Indonesia diuntungkan oleh adanya dua ledakan oil boom. Peristiwa oil boom pertama ketika OPEC memotong ekspornya dengan drastis yang menyebabkan kenaikan harga minyak yang tinggi. Peristiwa oil boom kedua, Revolusi Iran mengganggu produksi minyak yang kembali mengakibatkan harga minyak tinggi. Dampak dari dua oil boom ini, pemerintah Indonesia memiliki pendapatan yang tinggi. Dampak lainnya adalah memunculkan masifnya kelas menengah di Indonesia dan beras-isasi, di mana menurut saya hal ini yang mengakibatkan hilangnya beragam makanan pokok Indonesia. Walaupun mengalami pendapatan yang tinggi, periode Oil-Boom ini tidak bertahan lama dan akhirnya menyisakan hutang yang besar bagi Indonesia. Sekian yang saya dapat sampaikan Pak, mohon maaf jika ada pendapat saya yang kurang berkenan. Terima kasih 🙏 (Diah Putu Laksmi Ayudhari / 1812511036)

[@nikomangsripeniciptasari3786]

Terimakasih atas pemaparan materinya bpk🙏 Dari apa yang bapak jelaskan bahwa dalam periode pemulihan ekonomi (1966-1973), terdapat dua kebijakan yang tercetus dalam periode tersebut, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri. Dimana hal ini bertujuan untuk menarik minat investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dan dampak positif yang diberikan dari dibuatnya dua kebijakan itu adalah terjadinya boom pembangunan di kota-kota besar tanah air seperti Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan Denpasar. Sehingga pada saat itu, Jakarta menjadi kota industri, kota metrapolitan dan pelabuhan modern. Semarang dan Surabaya juga menjadi kota pelabuhan modern. Serta Yogyakarta dan Denpasar menjadi kota tujuan pariwisata modern. Hal itu terlihat jelas bahwa semenjak era pemulihan ekonomi, hotel-hotel asing banyak bermunculan. Nah selain dampak positif yang diberikan, terdapat pula dampak negatif yang ditimbulkan dari dua kebijakan tersebut, yaitu munculnya peristiwa MALARI (Malapetaka Lima Belas Januari), suatu bentuk demonstrasi dan tindakan anarki besar-besaran yang dilakukan kalangan intelektual serta mahasiswa guna memprotes begitu longgarnya kesempatan investasi yang diberikan oleh pemerintahan Soeharto terhadap pemodal-pemodal asing karena dikhawatirkan dapat menguasai berbagai sektor penting yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat luas. Terlebih lagi, pada waktu itu PAM dan PLN, sahamnya nyaris jatuh ke tangan Jepang. Nah pertanyaan saya Dari dampak negatif yang ditimbulkan dengan dibuatnya dua kebijakan itu, apakah Soeharto telah memberikan tanggapan mengenai aksi demonstrasi tersebut? Apakah setelah itu, Soeharto membuat kebijakan baru lagi sebelum masuk ke periode oil boom? Ataukah Soeharto hanya diam saja? Nama: Ni Komang Sripeni Cipta Sari NIM: 1907531048

[@siscalely]

Terima kasih atas pemaparan materi yang menarik , Pak Wahyu. Saya ingin sedikit menambahkan, dalam peristiwa Tanjung Priok 1984-1987 Soeharto dianggap menggunakan KOPKAMTIB sebagai instrumen penting mendukung dan melindungi kebijakan politiknya. Selain itu Soeharto juga selaku panglima tertinggi telah mengeluarkan sikap, pernyataan dan kebijakan yang bersifat represif untuk mengeliminasi berbagai respon masyarakat terhadap kebijakan asas tunggal Pancasila yang dikeluarkan Orde Baru. Dalam menangani persoalan ini, Soeharto dinilai Kontras kerap membuat pernyataan dan kebijakan yang membolehkan kekerasan dalam mengendalikan respon rakyat atas kebijakan penguasa pada saat itu. Di antaranya di depan Rapat Pimpinan (RAPIM) ABRI di Riau, 27 Maret 1980. Soeharto sebagai presiden dan penanggung jawab seluruh kegiatan KOPKAMTIB disebut mewajibkan ABRI mengambil tindakan represif untuk menghadapi kelompok-kelompok Islam yang dianggap sebagai golongan ekstrem yang harus dicegah dan ditumpas seperti penanganan G 30 S. Akibatnya, dalam Peristiwa Tanjung Priok 1984, sekitar lebih 24 orang meninggal, 36 terluka berat, 19 luka ringan. Demikian sedikit tambahan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. (Sisca Lely. Sosiologi. 1812511029)

[@ketutegicahyaninesanta3291]

Terima kasih atas pemaparan materi yang diberikan bapak dosen. Izin berpendapat mengenai materi kali ini. Pada saat pemerintahan Soeharto terjadi beberapa peristiwa menarik, seperti: Oil boomb, Revolusi Hijau, Peristiwa Tanjuk Priok, DOM Aceh dan Kasus Haur Koneng. Hingga pada tahun 1900, M. Yusuf melakukan pemeriksaaan APBN 1988/1989 yang memperoleh hasil bahwa 60% dari jumlah APBN hilang entah kemana. Hal ini menandakan bahwa korupsi pada era orde baru saat kepemimpinan Soeharto sudah sangat tinggi. Sebelumnya pada tahun 1974 terdapat peristiwa “Malari” yang dapat menjadi suatu pertana yang membuat para mahasiswa geram kepada pemerintah dengan investor asing menguasai sektor penting di Indonesia seperti listrik dan air. Peristiwa itu mendorong mahasiswa untuk menerobos ke istana negara namun dihadang oleh Sumitro. Jika pada saat itu tidak dihadang kemungkinan Presiden Soeharto akan lengser pada tahun 1974. Pertaanyaan saya: Jendral Sumitro dikenal sebagai sosok yang baik dan dipercaya oleh demonstran, namun apa sebenarnya yang dijanjikan oleh Sumintro kepada para demonstran yang mengakibatkan begitu banyaknya demonstran mengurungkan niatnya untuk menerobos masuk ke istana negara? Ketut Egi Cahyani Nesanta/1907521095

[@manikjulythia2964]

Terimakasih atas pemaparan yang sudah bapak berikan di sesi kuliah kedua mengenai ekonomi politik pembangunan di Indonesia pada orde baru. Saya sedikit tertarik dengan pemaparan mengenai Malari dimana kejadian malapetaka lima belas Januari ini menjadi peristiwa yang cukup mengesankan untuk mahasiswa di Indonesia kala itu turun ke jalan sebab ingin meringsek masuk ke istana negara bertemu Soeharto membicarakan mengenai banyaknya investasi Jepang yang masuk di Indonesia dipimpin oleh Tanaka. Mereka tidak ingin Jepang ikut andil dalam perekonomian Indonesia dan para mahasiswa mengajukan Tritura Baru 1974 yaitu membubarkan lembaga asisten presiden (Aspri), kedua turunkan harga, ketiga ganyang korupsi. Dari segala bentuk protes mahasiswa tersebut ternyata ditunggangi oleh oknum-oknum kepemerintahan yang ingin mendekat ke jantung kekuasaan saat itu: Soeharto. Banyak aktivis yang tertangkap dan harus menanggung hukuman. Dari segala bentuk protes, mengapa Soeharto hanya berdiam dan tetap berada di pihak negara asing yaitu Jepang yang saat itu ingin menguasai pasar Indonesia? Apa yang akan Indonesia dapatkan dari segala bentuk kerjasama tersebut? Apakah itu hanya siasat Soeharto agar masa kepemerintahannya terus berjalan? Sekian pertanyaan dari saya, terimakasih. Nama: Ni Putu Manik Julythiawati NIM: 1907531211

[@rutsiagian9426]

Terimakasih atas penjelasannya pak. Sangat menarik sekali pembahasan ini. Saya menambahkan sedikit dari hasil penjelasan bapak. Dari apa yg saya ketahui. Benar sekali yang bapak sebutkan mengenai beras sisasi yg di keluarkan oleh pemerinta soeharto di masa orde baru, hingga sampai saat ini berasisasi yg di keluarkan Suharto berdampak bagi masyarakat Indonesia dimana ketersediaan bahan pokok di Indonesia tidak dapat di penuhi dari produksi dalam negeri saja. Pemerintah harus melakukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kita mengenal masyarakat papua dan Maluku, kita kenal sebagai konsumen sagu, kemudian masyarakat nusa Tenggara mereka bisa mengkonsumsi jagung dan sorgum dan masyarakat Sulawesi Utara yg menjadikan pisang gapi sebagai makanan pokok, lalu masyarakat Sumatera Utara seperti suku batak dulunya menjadikan Ubi sebagai bahan pokok, sebenarnya semua bahan pangan itu memiliki kandungan karbohidrat yg sepadan dengan beras untuk memenuhi kebutuhan asupan gizi tubuh sehari-hari. Akan tetapi program berasisasi yg di keluarkan pemerintah soeharto dapat mengubah konsumsi bahan pangan pokok masyarakat semula beragam menjadi satu jenis yaitu beras. Selain itu kebijakan ini juga mematikan eksistensi bahan pangan lokal yang sebelumnya berkembang subur di daerah-daerah karena peminatnya menurun, sehingga masyarakat Indonesia menjadikan beras sebagai makanan utamanya, entah itu berasal dari papua, Sulawesi, nusa Tenggara dan lainnya. Program yg di keluarkan soeharto ini lantas berdampak pada ketahanan pangan non beras di Indonesia yg semakin memburuk karena masyarakat di paksa untuk menanam beras. Membahas mengenai revolusi Hijau pada masa orde baru, dimana adapun dampak negatif dari revolusi Hijau ini yakni 1. Munculnya kesenjangan pendapatan karena yang merasakan hanya petani pemilik modal besar saja. 2. Adanya pupuk kimia dan pembasmi hama membuat biaya produksi semakin meningkat. 3. kesenjangan kerja di desa berkurang karena perubahan sistem tani menjadi sistem upah 4. Banyak permainan harga beras oleh mafia pasar. Mungkin ini yg bisa saya tambahkan pak. Terimakasih (Rudmeida pipiana 1812511006)

[@lindasari82]

Terima kasih pak wahyu untuk penjelasan tentang ekonomi - politik pembangunan Indonesia era orde baru. Dari penjelasan tersebut dapat saya simpulkan bahwa pada pemerintahan orde baru ini yg menjadi misi dasarnya adalah pembangunan ekonomi, hal tersebut dapat dilihat dari dikeluarkannya dua undang - undang tentang investasi yang mana kedua undang - undang tersebut menimbulkan dampak positif dan negatif bagi negara, dimana dampak positifnya yaitu kedua undang - undang tersebut mengandung insentif-insentif yang menarik bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia hal ini tentu berdampak pada pertumbuhan ekonomi menjadi lebih meningkat tahun 1968. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa undang - undang tersebut juga menimbulkan dampak negatif yaitu investasi asing di Indonesia menjadi tidak terkontrol bahkan seperti yg telah dijelaskan hampir saja perusahaan air minum negara dan PLN menjadi milik jepang dan hal inilah yang memicu adanya aksi demonstrasi besar-besaran pada saat itu karena masyarakat merasa bahwa modal asing yang beredar di Indonesia sudah sangat berlebihan, aksi tersebut lebih dikenal dengan peristiwa malari 1974 (malapetaka 15 januari 1974). Mengutip dari tirto.id dalam peristiwa ini mereka mengajukan tuntutan yg dinamakan "Tritura Baru 1974" dimana dalam tuntutan tersebut berisi, pertama : bubarkan lembaga asisten pribadi presiden (aspri), kedua : turunkan harga, ketiga : ganyang korupsi. Namun disisi lain peristiwa Malari 1974 dikutip dari ruangrakyat.com dianggap sebagai upaya mengkudeta kedudukan Presiden Soeharto sehingga pengkritik yang dikenal lantang menyuarakan aspirasi diganjar dengan hukuman penjara, seperti Hariman Siregar, J.C. Poncke Princen, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, dan Adnan Buyung Nasution. Dari peristiwa ini pemerintah mulai mencanangkan Nasionalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kampus (BKK) guna meredam politik hingga kritik yang berasal dari kampus maupun akademisi agar nantinya tidak ada lagi aksi2 demonstrasi seperti itu. Sekian pendapat dari saya, apabila ada kekeliruan mohon bimbingannya. Terima kasih🙏😊 (Ni Wayan Linda Sari_1812511018)

[@pandekharisma6771]

Terimakasih kasih pak Wahyu BN atas pemaparan materi yang sangat menarik iniTadi sudah dijelaskan, bahwa melalui Revolusi Hijau pada 1984 ini, menjadikan Indonesia berhasil swasembada beras. Keberhasilan tersebut juga mendapat penghargaan dari FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada 1985. Bahkan, Indonesia pun pada saat itu juga turut menyumbangkan bantuan berupa 100.000 ton padi dari kaum petani untuk disumbangkan pada korban kelaparan di sejumlah negara Afrika. Namun, keberhasilan tersebut tak sebanding dengan kesejahterahan para petani saat itu. Swasembada beras melalui program revolusi hijau ini malah menjadikan petani mengalami ketergantungan kepada produk industri pertanian, seperti benih, pestisida, dan pupuk kimia. Sampai sekarang, ketergantungan tersebut berkontribusi penting dalam memiskinkan petani, sebab setiap tahun uang petani banyak terpakai untuk konsumsi benih, pestisida dan pupuk. sesuai dengan penjelasan yang diberikan Pada periode oil boom pada tahun 1974 sampai 1982, dimana pada masa ini termasuk masa kejaayaan Indonesia karna pendapatan negara meningkat akibat penjualan minyak yang meningkat pada perdagangan internasional sehingga banyaknya terjadi pembangunan sosial seperti perluasan kesempatan kerja, perbaikan struktur insfratuktur , transmigrasi, maupun pembanguan pada sektor pendidikan dan kesehatan hingga pemerintahah menaikkan gaji pns hingga 3x lipat dan pembangunan di desa. (Pande maha kharisma(1406205162))

[@luhgederairahayupradnyani6445]

Terimakasih bapak atas penjelasannya, mohon izin untuk menanggapi serta bertanya terkait dengan materi yang sudah dipaparkan, dalam periodesasi pembangunan ekonomi era orde baru yaitu salah satunya pada periode oil boom (1974-1983) yang dialami Indonesia pada saat itu, dijelaskan bahwa Indonesia sedang mengalami kekejayaan pada sektor ekonomi khususnya disebabkan oleh melonjaknya harga minyak dunia serta Indonesia menjadi salah satu ladang minyak yang bekerja sama dengan Amerika Serikat. Dengan membaiknya sektor perekonomin ini pemerintah juga meningkatkan pembangunan Indonesia dengan berbagai strategi yang mengacu pada tujuan-tujuan sosial, seperti perluasan lapangan kerja, distribusi pendapatan, pembangunan daerah, dan lain sebagainya. Indonesiapun bagaikan raja minyak pada era tersebut, serta kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, bahkan banyaknya timbul masyarakat menengah. Terkait dengan hal tersebut, apakah seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi yang dialami oleh Indonesia ini, masih terdapat sektor ataupun lapisan masyarakat yang belum mengalami kemajuan ekonomi, serta mengapa hal tersebut dapat terjadi pak? Lalu strategi apa yang diambil oleh pemerintah terkait dengan perluasan lapangan pekerjaan pada era tersebut pak? Mengenai revolusi hijau yang sudah dijelaskan, yakni terkait dengan dicetuskannya panca usaha tani , apakah hal tersebut merupakan transisi dari mulai melemahnya perekonomian Indonesia akibat dari kekeroposan masa oil boom tersebut? Mengapa pada masa pemerintahan Soeharto ini tidak dapat mencegah implilasi negatif dari swasembada beras pak? Terimakasih 🙏 Nama : Luh Gede Rai Rahayu Pradnyani NIM : 1907531212

[@ismialda2496]

Terimakasih pak atas materi yang telah dipaparkan. Mohon izin untuk berkomentar masalah ekonomi pada Orde Lama merupakan beban berat yang diwariskan pada Orde Baru, segera setelah menggantikan kedudukan Orde Lama, Orde Baru pada tahun 1967 mengesahkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA), diikuti dengan UndangUndang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN) pada tahun 1968. Dua kebijakan tersebut pada intinya memberikan peluang lebih luas bagi pemodal baik dari luar negeri maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia, inilah era di mana industrialisasi Orde Baru dimulai. Problem urgen yang dihadapi, semakin tahun jumlah lahan yang tersedia bagi kegiatan bercocok tanam kian sempit sehingga pendapatan masyarakat pun kian minim, inilah yang menyebabkan bangsa Indonesia sulit keluar dari kubangan kemiskinan serta julukan “masyarakat agraris”. Pembangunan yang mengarah pada tujuan-tujuan sosial seperti perluasan kesempatan kerja, distribusi pendapatan, perbaikan struktur pasar, pembangunan daerah, transmigrasi, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembangunan dan perhatian pada sektor pendidikan serta kesehatan sangat kentara pada periode Oil Boom. Periode oil boom pada awalnya memang meminimalisir ketimpangan ekonomi, namun setelah periode ini berlalu kesenjangan ekonomi antara desa dengan kota, antargolongan pendapatan dan antardaerah serta kemiskinan pada akhirnya justru meningkat tajam. Terimakasih Fatin Ismi Alda/1812511039

[@Adityaaawp]

Terimakasih pak atas pemaparan materinya mengenai (2) Ekonomi - Politik Pembangunan Indonesia era Orde Baru tadi dijelaskan salah satunya ada pristiwa Oil Boom pada tahun 1974-1982 yang dimana Kekayaan negara begitu melimpah akibat melonjaknya harga minyak dunia, merupakan periode KEJAYAAN Orde Baru di mana pertamina memiliki peran sentral di dalamnya. Pembangunan yang mengarah pada tujuan-tujuan sosial seperti perluasan kesempatan kerja, distribusi pendapatan, perbaikan struktur pasar, pembangunan daerah, transmigrasi, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembangunan dan perhatian pada sektor pendidikan serta kesehatan sangat kentara dalam periode ini. Dan juga adanya kalangan kelas menegah bisa membeli mobil dll, saya izin bertanya apakah pada masa ini adanya atau terdapat kesenjangan ekonomi masyarkat indonesia? Atau ketidak setaraannya ekonomi pada masyarakat indonesia tidak merata atau bagaimana pak? Dan juga istilah "Beras-iasi" dimana pada kebijakan ini Presiden Soeharto menginginkan masyarakat makan beras sebagai makanan pokok karena beras pada saat itu menjadi simbol kemajuan masyarakat yang menimbulkan efek tergerusnya keberagaman pangan di Indonesia kala itu. Apakah pembagian ekonominya sudah merata atau hanya di pulau pulau besar saja? Nama : Putu Aditya Wijaya Putra NIM : 1907521249

[@madeariadisudarmayasa7571]

Terima kasih bapak atas penyampaian materi Ekonomi Politik Pembangunan Indonesia era Orde Baru sesi 2 yang membahas terkait Periode Pemulihan Ekonomi dan Oil Boom. Disini saya ingin membahas terkait dengan periode Oil Boom yang terjadi di Indonesia pada tahun 1974 - 1982. Periode Oil Boom merupakan periode kenaikan harga minyak yang menyebabkan kekayaan Indonesia saat itu melimpah. Dari kekayaan yang melimpah tersebut, aspek-aspek sosial di Indonesia saat itu dapat dijalankan dan ditingkatkan. Selain itu, gaji PNS pun saat itu meningkat dan juga mengubah beberapa kultur sosial yang terjadi pada masa itu. Dikatakanlah Oil Boom ini merupakan periode paling emas selama era Orde Baru berlangsung. Terlepas dari hal tersebut, terdapat peran AS yang menjadikan Indonesia sebagai pemasok minyak dari negara Asia saat itu yang diakibatkan krisis perang yang terjadi antara Mesir dan Israel. Saya ingin bertanya, apakah periode Oil Boom yang dikatakan sebagai periode emas di era Orde Baru memiliki kekurangan yang tidak dapat ditutupi? Dan apa feedback yang diberikan AS ke Indonesia dan juga Indonesia ke AS saat menjalin kerjasama terkait kebijakan minyak? Nama : Made Ariadi Sudarmayasa NIM : 1907531126

[@ariasih7478]

Baik, terimakasih atas penjelasannya pak wahyu. Saya disini ingin menambahkan sedikit materi yang terkait pada menit ke 18.10, tambahan yang saya dapat ini merupakan hasil dari pencarian di google. Tadi dijelaskan bahwa terjadi perpecahlah HMI menjadi dua, yaitu HMI yang menerima penerapan asas tunggal (HMI DIPO) dan HMI yang menolak asas tunggal (HMI MPO). Saya ingin menambahkan sedikit yaitu tentang kelanjutan nasib kedua HMI ini, kedua HMI ini kemudian berjalan sendiri-sendiri. HMI DIPO dengan segala fasilitas negaranya, dan HMI MPO tumbuh menjadi gerakan underground yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan negara. Jama’ah HMI MPO walaupun sedikit namun kompak, mereka yakin bahwa apa yang diperjuangkannya untuk tetap bertahan dan berjuang mempertahankan Islam sebagai azas. Sejarah mencatat, setelah reformasi setelah azas tunggal pancasila dicabut, berbondong-bondonglah ormas-ormas dan orpol-orpol kembali ke azas semula. Tak terkecuali HMI DIPO, akhirnya mereka kembali kepada azas Islam. Dalam konteks ini, kita dapat mengatakan bahwa perjuangan HMI MPO untuk tetap mempertahankan azas Islam merupakan bentuk konsistensi sebuah gerakan mahasiswa dalam melakukan perlawanan terhadap penindasan negara. HMI MPO berani menanggung resiko perjuangan untuk dikucilkan dan ditekan. Karena keistiqomahan dan keyakinannya maka HMI MPO dicatat sebagai satu-satunya organisasi yang sejak awal berani menolak kebijakan rezim orde baru yang korup. Namun saya juga ingin bertanya, Pertanyaan saya: apakah dengan kembali bersatunya HMI ini, akan ada perubahan dalam negara?. (Ni Luh Made Ariasih / 1707511098). Sumber: www.wartasidik.co.id/index.php/2020/03/02/pertemuan-dua-tokoh-hmi-akhiri-dualisme-hmi-dipo-dan-mpo/

[@anggiharba4277]

Sebelumnya terimakasih atas pemaparan materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Wahyu. Disini saya ingin bertanya, tadi sempat dijelaskan mengenai peristiwa Malari 1974. Dimana, peristiwa ini merupakan demonstrasi dan tindakan anarki yang dilakukan secara besar-besaran di kalangan intelektual serta mahasiswa guna memprotes begitu longgarnya kesempatan investasi yang diberikan pemerintahan Soeharto terhadap pemodal asing karena dikhawatirkan dapat menguasai berbagai sektor penting yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat luas. Lalu yang ingin saya tanyakan, dampak apa yang ditimbulkan dari adanya peristiwa kerusuhan ini? Dan pada saat itu, bagaimana tanggapan Perdana Menteri Jepang atas peristiwa tersebut? mengingat peristiwa tersebut bertepatan dengan kunjungan PM Jepang ke Indonesia. Selain itu, berkaitan dengan PAM dan PLN yang nyaris jatuh sahamnya ke tangan Jepang. Dimana, lagi-lagi para demonstran dan mahasisiwa ingin melakukan demonstrasi kepada Soeharto tetapi sayangnya dihadang oleh Sumitro. Upaya apa yang dilakukan oleh Sumitro sehingga para demonstran dan mahasiswa tidak berhasil untuk masuk ke Istana Negara? Selanjutnya, penjelasan mengenai revolusi hijau. Dimana, di era orde baru, pemerintahan Soeharto mampu menggalakan revolusi hijau. Namun, perlu dicatat bahwa pada revolusi hijau ini juga melahirkan berbagai implikasi negatif. Lalu, bagaimana cara pemerintah dalam mengatasi permasalahan atau dampak negatif dari revolusi hijau tersebut? Dan selain adanya dampak negatif, apakah pada saat itu ada dampak positif yang ditimbulkan dari revolusi hijau? Terimakasih. (Anggi Harba Pramaysti/ 1707511061)

[@gedesujapa4198]

Terimakasih atas pemaparan materinya pak. Tadi sudah di jelaskan bahwa untuk memulihkan kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 1966-1973 pemerintah mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan Penanaman Modal Asing (PMA). Terkait materi tersebut sayang mau menanyakan bagaimanakah dampak dari PMA pada perekonomian Indonesia? Apakah kebijakan tersebut benar-benar mampu memulihkan perekonomian Indonesia? Karena kita ketahui juga dampak negatif dari PMA yeng menimbulkan dampak negatif yaitu peristiwa MALARI, dimana dalam peristiwa ini banyak aksi demo dari kalangan intelektual yg menyebabkan menurunnya minat insvestor dalam menanamkan modalnya d Indonesia. Kemudian untuk penjelasan mengenai kebijakan revolusi hijau yang di keluarkan pada orde baru, sedikit mau menanyakan tentang bagaimana cara memerintah untuk mengantisipasi masalah-masalah yg terjadi akibat berbagai implikasi negatif dari kebijakan tersebut? Terima kasih pak ( I Gede Sujapa, 1707521070)

[@adisanjaya2824]

Selamat malam Pak Wahyu, terima kasih atas lanjutan penjelasan materi mengenai Ekonomi-Politik Pembangunan Era Orde Baru bagian kedua. Dalam video tersebut dijelaskan dua dari tiga Periodesasi Pembangunan Ekonomi Orde Baru, antara lain Periode Pemulihan Ekonomi (1966-1973) dan Periode "Oil Boom" (1974-1982). Dalam hal ini poin yang menarik perhatian saya yakni bagaimana periode Oil Boom dikatakan menjadi periode KEJAYAAAN Orde Baru kala itu. Dalam video yang bapak jelaskan di atas juga dinyatakan bahwa pada era tersebut banyak sekali terjadi pembangunan yang mengarah pada tujuan-tujuan sosial seperti halnya perluasan kesempatan kerja. Nah, hal tersebut juga berjalan seiring dengan dukungan dari pemerintah yang mensupply dana cukup besar untuk program yang dinamakan "padat karya" perihal pekerjaan-pekerjaan umum seperti pembangunan jalan, bendungan, rel kereta api, dan sejenisnya di kabupaten dan desa-desa. Hal tersebut menurut saya menjadi salah satu faktor penting yang membuat minimnya pengangguran saat itu di samping mayoritas masyarakat pada era 70an tidak memikirkan jenis pekerjaan yang akan mereka ambil. Seperti informasi yang saya peroleh dari orang tua saya bahwa pikiran masyarakat pada saat itu, "Jeg asal ade gae, jemak" yang dalam bahasa Indonesia artinya "Kalau ada kesempatan bekerja, ambil". Hal tersebut mengindikasikan masyarakat pada era tersebut memang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan kerja yang ada serta tingginya semangat kerja dari masyarakat yang menyebabkan minimnya jumlah pengangguran pada saat itu. Nah, berbeda dengan fenomena yang terjadi di era modern seperti saat ini, masih banyak masyarakat yang cenderung malas dan banyak memilih-milih pekerjaan yang saya rasa membuat masih banyaknya terdapat pengangguran di negeri ini. Kalo seperti kata bapak saya orang-orang sekarang kebanyakan gengsi. Apalagi ditengah wabah pandemi Covid-19 ini yang membuat banyaknya pekerja di PHK dan juga dirumahkan yang membuat anjloknya ekonomi serta banyak masyarakat yang menganggur. Kita tentunya berharap semoga wabah ini segera berakhir dan kondisi kembali seperti sedia kala. Sekian komentar dari saya pak, mohon maaf jika memang terdapat statement dan kerangka berfikir yang kurang pas. Besar harapan saya Pak Wahyu BN bisa memberikan komentar juga mengenai perbandingan kualitas SDM di Indonesia pada era 70an dan juga di era modern seperti sekarang ini mungkin secara lebih mendalam. Terima kasih Pak Wahyu. (I Putu Adi Sanjaya, 1707521021)

[@dianayuni1356]

Terimakasih atas pemaparan materinya bapak, sangat menarik sekali untuk di pelajari. Yang dapat saya simpulkan dari pamaparan materi diatas yaitu Indonesia di untungkan secara signifikan daripada oil boom yang terjadi pada 1970an dan pada saat itu pula mulai muncul kelas-kelas menengah dan muncul bonus demografi. Namun sangat di sayangkan ketika Indonesia pada puncak kejayaannya KKN pada masa orde baru juga turut merajalela. Sebagian anggaran negara hilang tanpa adanya tranparansi dana. Selain oil boom pada pemerintahan orde baru juga muncul perubahan yang terjadi pada sektor pertanian yaitu perubahan pada tatacara bercocok tanam dari yang tradisional menuju ke modern. Hasil panen meningkat cepat karena adanya bahan kimia, pupuk, dsb yang menunjang keceparan produktifitas pertanian. Dampak sosial yang positif dari revolusi hijau yaitu revolusi hijau sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam bidang pendidikan, dimana kesadaran masyarakat akan ilmu ilmu mulai terbuka karena terbiasa akan kemajuan teknologi bidang pertanian dan tentunya di ikuti kemajuan modernisasi pada bidang yang lainnya. Saya ingin bertanya mengenai korupsi yang ada di Indonesia yang banyak terjadi bahkan sudah membudaya. Jika di telisik lagi korupsi marak dan jaya jayanya pada masa orde baru, apakah orde baru ini berpengaruh pada korupsi yang telah terjadi pada saat sekarang? Terimakasih pak (Diana Yuni Pratiwi_1812511043)

[@rianamustika687]

Terimakasih sebelumnya atas penjelasan dari Bapak Wahyu, terdapat beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama mengenai periode pemulihan ekonomi tahun 1966-1973, dimana salah satu kebijakan yang dikeluarkan pada saat itu adalah mengenai Penanaman Modal Asing (PMA). Kebijakan ini akhirnya melahirkan satu peristiwa protes akibat kelonggaran kebijakan investasi asing yaitu MALARI. Dengan adanya MALARI menunjukkan bahwa kebijakan dari pemerintah mengenai PMA sangatlah sensitif dalam artian terdapat trade off (hal yang perlu dikorbankan), yang menjadi pertanyaan saya apakah PMA pada saat itu benar-benar mampu memulihkan perekonomian? Kemudian, sedikit menanggapi terkait Revolusi Hijau yang pada akhirnya memberi implikasi negatif, khususnya pada penggunaan pupuk kimia dan pestisida. Nyatanya implikasi negatif ini tidak hanya dapat diamati pada tanah pertanian di Jawa, namun secara keseluruhan sektor pertanian mengalami dampak negatif yang sama. Pada masa ini, sebagian besar petani mengeluhkan betapa tergantungnya mereka terhadap pestisida, pupuk maupun obat-obatan kimia yang dapat menunjang hasil pertanian mereka. Dari penjelasan yang telah Bapak Wahyu sampaikan, saya menangkap bahwa Revolusi Hijau ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah di Periode Oil Boom yaitu beras-iasi (mohon dikoreksi apabila salah). Yang menjadi pertanyaan saya, bahwa kebijakan beras-iasi ini mewajibkan masyarakat untuk mengkonsumsi beras sebagai simbol kemajuan masyarakat dan sudah bapak jelaskan juga bahwa makanan pokok orang Indonesia tidak hanya beras, lalu bagaimana kondisi petani pada saat itu? Khususnya mereka yang memang tidak berfokus menanam padi dan dilihat juga bahwa kemampuan Indonesia untuk swasembada beras hanya berlangsung selama tahun 1984-1986, lalu kembali mengimpor beras, apakah hal ini memberi pengaruh pula pada ketertinggalan sektor pertanian dan para petani yang megantungkan nasibnya di sektor pertanian pada saat ini? Terimakasih Pak (Ni Kadek Riana Mustika Dewi, 1707511085)

[@noviargracechandra6727]

Selamat siang Pak Wahyu, terimakasih banyak atas materi kali ini yang membahas mengenai Ekonomi-politik Pembangunan Indonesia Era Orde Baru bagian kedua 🙏🏼 Mohon izin untuk memberi komentar Pak. Dengan materi ini saya dapat melihat bagaimana proses pembangunan di Indonesia pada masa Orde Baru. Yang dapat saya pahami bahwa pada saat masa Orde Baru ini pemerintahan Soeharto sangat berusaha keras untuk membangun kembali kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang pada masa Orde lama mengalami banyak masalah mengenai kondisi ekonominya. Dalam masa pemerintahannya juga Bapak Soeharto memperlihatkan perbedaannya dalam mengambil keputusan dengan masa Orde Lama yang mana masa Orde Baru ini lebih condong pada blok barat dan membuka hubungan kerjasama dengan negara-negara blok barat. Namun niat baik untuk membangun kembali perekonomian Indonesia ini terdapat hal-hal yang tidak selaras dalam prakteknya dilapangan karena menurut pers Mingguan Mahasiswa Indonesia dalam masa awal pemerintahan Orde Baru terdapat ketidakberesan karena terjadi praktek KKN dari pihak-pihak yang dekat dengan Presiden Soeharto. Dan ada beberapa kajian dari pers mingguan Mahasiswa Indonesia terhadap praktek KKN pada masa awal Oder Baru yaitu mengenai pembentukan asisten pribadi presiden yang teridiri dari para perwira TNI-AD yang dekat dengan Presiden Soeharto yang mana dapat membuka lebar hubungan bisnis antara para pejabat ASPRI dengan para pengusaha Cina dan Jepang. Kemudian kajian mengenai kegagalan kinerja BULOG (Badan Urusan Logistik) yang melakukan monopoli dalam dunia usaha dibidang bahan pangan yang mana para pejabat BULOG miliki kerjasama perdagangan sehingga pengusaha Cina diberi peluang untuk memasok bahan pangan ke dalam negeri walaupun bahan pangan tersebut tersedia di dalam negeri. Hal ini lah praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) terjadi, karena adanya tawaran komisi yang menguntungkan disediakan oleh para pengusaha cina kepada pejabat BULOG. Dan terkait proyek pembangunan TMII (Taman Mini Indonesia Indah) yang menurut kalangan mahasiswa melalui pers mingguan Mahasiswa Indonesia proyek tersebut tidak tepat diwujudkan pada masa itu karena sekitar tahun 1972 perekonomian Indonesia sedang jatuh akibat kekacauan distribusi beras yang dilakukan BULOG. Sekian komentar dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan informasi atau kekeliruan yang ada, Terimakasih 🙏🏼 Ni Kadek Noviar Grace Chandra Putri (1812511027) Sumber : Dari ejournal.upi.edu/index.php/mimbardik/article/view/13949

[@nwayanlinggawati6705]

Terimakasih kepada Bapak Wahyu karena telah berkenan memaparkan materi mengenai (2) Ekonomi-Politik Pembangunan Indonesia Era Orde Baru. Sempat dijelaskan oleh Bapak Wahyu peristiwa MALARI (Malapetaka Lima Belas Januari), suatu bentuk demonstrasi dan tindakan anarki besar-besaran yang dilakukan kalangan intelektual serta mahasiswa guna memprotes begitu longgarnya kesempatan investasi yang diberikan Soeharto terhadap pemodal-pemodal asing karena dikhawatirkan dapat menguasai berbagai sektor penting yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat luas. Peristiwa ini juga terjadi bertepatan dengan kunjungan PM Jepang, Kakuei Tanaka pada 14 Januari 1974. Bahkan saham PAM dan PLN sebagian besar nyaris jatuh ke tangan Jepang. Kenapa saham PAM dan PLN nyaris jatuh ke tangan Jepang dan Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah hal tersebut terjadi? Selain itu di tahun 1974 pemerintahan Soeharto sudah nyaris jatuh karena aksi demonstran dari kalangan mahasiswa nyaris menerobos masuk ke istana negara namun dihalangi oleh Sumitro. Sebesar apa kekuatan para demonstran tersebut sehingga hampir menjatuhkan pemerintahan Soeharto? Terimakasih (Ni Wayan Linggawati 1707511026)

[@ratnakusuma1432]

Sebelumnya terima kasih atas lanjutan video mengenai pembangunan Indonesia Era Orde Baru bapak. Dari video tersebut dijelaskan bahwa masa oil boom terjadi tahun 1974-1982 dan merupakan kejayaan orba karena melonjaknya harga minyak dunia. Lalu pada tahun 1975-1976 dikatakan pertamina nyaris bangkrut karena menyisakan hutang yang besar. Menurut sumber yang saya baca, selain faktor korupsi oleh para direksinya, ada faktor lain yang menyebabkan pertamina hampir bangkrut, yaitu adanya kegiatan perluasan usaha yang dilakukan di luar bidang kegiatan pertamina, pembiayaan beberapa proyek dengan pinjaman luar negeri yang jumlahnya besar dan tidak dapat dibayarkan tepat waktu, penggelapan pajak hasil production sharing, dan pajak perusahaan yang tidak disetorkan. Pertanyaan saya, selain pembentukan Komisi IV Pemberantasan Korupsi apakah ada kebijakan lain yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah pertamina saat itu? Jika memang ada, apakah ada kebijakan yang akhirnya berhasil membuat pertamina bangkit kembali atau malah sebaliknya? Dan apakah hampir bangkrutnya pertamina ini berdampak bagi perekonomian Indonesia sehingga menyebabkan Indonesia tidak lagi kebanjiran dollar? Sekian bapak mengenai pertanyaan dari saya. Terima kasih 🙏 I Gusti Ayu Agung Ratna Kusuma Dewi (1907531214)

[@viniarifan9365]

Tanggapan dan komentar dari saya : Sebelumnya izin memberi tanggapan mengenai materi yang sudah bapak jelaskan dalam video yaitu Periode oil boom juga ditandai juga dengan adanya baby boom, dijelaskan dalam video bahwa karena adanya rezeki minyak atau oil boom membuat adanya baby boom, izin memeberi tanggapan dan juga izin mengomentari mengenai baby boom. Faktor lain penyebab baby boom selain karena adanya rezeki minyak saat itu adalah karena saat pemerintahan sebelumnya yaitu saat pemerintahan Soekarno membuat kebijakan Pro-Natalis sedangkan Soeharto membuat kebijakan Antinatalis dengan mengeluarkan kebijakan KB pada akhir tahun 70-an. Pro-Natalis yang dibuat oleh Soekarno karena saat baru berdiri NKRI yang dibutuhkan adalah penduduk yang besar sehingga ini membuat masa pemerintahan Soekarno lebih memilih Pro-Natalis. Selain karena faktor Pro-Natalis, penyebab dari adanya baby boom juga karena kestabilan politik ekonomi pada saat itu lebih baik dibandingkan saat sebelum merdeka dan awal kemerdekaan, dimana saat baru merdeka masih banyak pemberontakan yang banyak memakan korban yang meninggal ini meyebabkan Indonesia saat itu lebih memilih Pro-Natalis. Jumlah penduduk yang makin meningkat dengan adanya kebijakan Pro-Natalis tetapi tidak diimbangi dengan kualitas SDM maka Soeharto memilih kebijakan Antinatalis dengan mengeluarkan Program KB. Kembali lagi mengenai Perekonomian masa stabilitas ekonomi (1966-1973) pada awal OrBa sampai adanya Rezeki Minyak "Oil Boom" (1974-1982). Masa Orde baru saat itu negeri ini baru saja mengalami guncangan sosial-politik dahyat yang diikuti oleh Hiperinflasi tak terkendali dan APBN mengalami ketekoran yang makin besar. Langkah-langkah pembenahan seperti penyederhanaan prosedur perdagangan luar negeri dan sistem kurs ganda dan Undang-Undang Penanaman Pemodal Asing (PMA) seperti yang bapak jelaskan dalam video. Menurut saya langkah yg dilakukan jaman Soeharto untuk membuka investasi luar negeri sangat baik demi pembangunan Indonesia, tetapi pada kenyataannya investasi tersebut malah disalah gunakan dan dikrorupsi oleh pejabat-pejabat era Soeharto serta dipandang negative oleh para mahasiswa dan kalangan intelektual sehingga meyebabkan MALARI 1974. Menurut saya hal itu dilakukan oleh pemerintahan Soeharto untuk membiayai program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Pembiayaan program pembangunan makin dipermudah dengan terjadinya kenaikan harga minyak (oil boom) yang dimulai 1973. Program stabilisasi dan rehabilitasi mencapai sasaran utamanya: menjinakkan inflasi dan sekaligus menggerakkan kembali roda perekonomian. Indonesia 1966-1968 adalah contoh program stabilisasi ekonomi yang sukses. Karena memfokuskan pada peningkatan produksi pangan (beras) dan rehabilitasi, pembangunan infrastruktur dasar, serta melanjutkan pembenahan aturan-aturan yang menghambat kegiatan ekonomi. Mengenai pembangunan ekonomi dan rezeki minyak atau yang sering disebut sebagai "Oil Boom" menurut saya Indonesia mendapatkan berkah yang tidak terduga yaitu harga ekspor utama Indonesia, minyak bumi pada saat itu meningkat empat kali lipat pada 1974. Hal ini tentu saja terbuka ruang lebar bagi pemerintah untuk meningkatkan investasi di berbagai bidang. Masalah "defisit ganda" yang selalu membayangi masa-masa sebelumnya dapat teratasi dan Rezeki minyak memungkinkan pemerintah untuk memperluas program-program pembangunan. Indonesia memasuki jalur dalam pembangunannya. Dengan adanya Oil Boom membawa iklim investasi yang baik di Indonesia karena Investasi baru ini selain membawa modal, juga membawa teknologi baru yang, bersama-sama dengan pembangunan prasarana oleh pemerintah, meningkatkan produktivitas perekonomian. Sejauh ini menurut saya adanya Oil Boom tentu membawa rezeki bagi Indonesia dan mencerminkan dampak yang baik bagi Indoneisa karena rezeki minyaknya, yang tidak dijumpai di negara-negara penerima rezeki minyak lainnya. Menurut saya penyebab adanya "Beras-isasi" adalah karena pada saat itu ada Bencana Alam El Nino yang mengakibatkan kemarau panjang di Indonesia dan negara-negara nenghasil beras di kawasan ini. Harga melonjak tak terkendali dan Beras yang sebagai bahan makanan pokok jika harganya meningkat secara psikologi masyarakat, berpikir bahwa kenaikan harga beras akan diikuti kenaikan barang-barang lainnya. Menurut saya Pengalaman tersebut menyadarkan pemerintah akan pentingnya kebijakan pengamanan suplai beras dalam program stabilisasi ekonomi. Keinginan untuk berswasembada beras adalah cita-cita semua kabinet sejak kemerdekaan, dan menurut saya bahwa tercapainya swasembada beras, dan keberhasilan pembangunan pertanian di masa itu disebabkan dari adanya rezeki minyak. Tetapi Oil Boon pun bukan seluruhnya berkah karena menurut saya ia membawa tantangan tersendiri terhadap stabilitas, Pertanyaan dari saya : Pertanyaan saya apakah rezeki minyak juga memberi berkah kepada penduduk miskin di Indonesia dan bagaimana strategi pembangunan harus disesuaikan karena selanjutnya harga minyak malah berbalik arah? (Vini Arifan Nisak, NIM 1707511071)Kelas : EKU 116 C5

[@melinwiguna3461]

Selamat malam pak wahyu.. Terimakasih atas materi kuliah ini pak.. Izinkan saya untuk berkomentar perihal video yang telah bapak tampilkan dan telah dijelaskan secara jelas tentang ekonomi dan pembangunan pada masa orde baru.. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya masa orde baru merupakan masamasa indonesia berjaya karena pemerintah berhasil membuat indonesia berjaya (walau sementara) perintah saat ini dibebani dengan impor minyak yang tinggi sehingga mendorong defisit neraca transaksi berjalan. Dulu saat Orde Baru, Indonesia bak raja minyak. Booming minyak yang terjadi menjadi salah satu titik penting pemerintahan Orde Baru. Tingginya harga minyak di pasar internasional membuat pemerintah saat itu mendapatkan pemasukan yang cukup besar. berjaya dalam artian indonesia mampu menjadi negara kaya sesat sehingga banyak orang tua yang bilng zaman pak haarto enak ( piye kabare, penak jamanku tooh) seperti kaos” yang ada tulisan pak harto mendefinisikan bahwa zaman ordebaru lebih baik dri pada skrng. namun krena ketamakan para peminpinnya kekayaan itu sirnah... jika para peminpin terdahulu tidak melakukan korupsi mungkin saat ini indonesia masi kaya (hehe) Dan juga perihal revolusi hijau yang nampaknya banyak memberi dampak negatif bagi kesehatan dn indonesia kehilangan pangan yang beragam. Semakin canggih alat yang ditemukan menurut saya akan menambah canggih penyakit yang dihasilkan... Sekian komentar saya untuk sesi kuliah ini mohon maaf jika komentar saya keliru. Terimakasih atas kesempatannya pak wahyu Salam sehat untuk kita semua❤️ Ni made melin sri wiguna (1812511011) SOS PEMBANGUNAN

[@indrasetiawanpratama6179]

Saya cukup tertarik mengenai Revolusi Hijau yang ada pada masa pemerintahan Soeharto. Yang mana dari sini berhasil menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada pangan besar dunia pada dekade 1980-an. Beberapa dampak positif dari Revolusi Hijau yang saya ketahui, yakni: meningkatkan kesejahteraan petani, menguatkan perekonomian pedesaan, meningkatkan ketahanan pangan nasional, membuka kesadaran masyarakat pedesaan akan pentingnya adaptasi teknologi. Namun dibalik itu juga ada dampak negatif nya Ketergantungan petani terhadap pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan, penggunaan teknologi modern dalam usaha tani yang belum merata menimbulkan kesenjangan serta munculnya kapitalisasi dalam sektor pertanian. Pertanyaan saya, saat ini tanpa menutup mata daerah-daerah perdesaan marak terjadi kapitalisasi pertanian, mereka merasa lahan tidak ada dan disekitarnya dipenuhi dengan kebun sawit. Bagaimana pemerintah mengatasi masalah itu?” Indra Setiawan Pratama // 1812511024

[@ekamarenitaa8824]

Terimakasih atas materi yang sangat menarik pak Wahyu 👍🏻👏🏻, yang bisa saya simpulkan, melihat apa yang terjadi pada periode Oil boom membawa keajaiban bagi ekonomi di era orde baru, banyak sekali dampak yang dihasilkan pada periode ini seperti yang telah dijelaskan yakni munculnya kelas menengah secara besar-besaran, pendapatan ekspor dan pemerintah meningkat tajam, dikarenakan pendapatan yang semakin banyak para sektor publik mulai bermain investasi yang berpengaruh pada pembangunan, kemudian barang dan bahan modal bisa diimpor dikarenakan devisa negara semakin membesar,Dan juga setelah menggali informasi lebih dalam mengenai periode oilboom ni, oilboom terjadi selama 2 kali dalam tahun 1970an. Seperti yang sudah dijelaskan Oilboom pertama terjadi di tahun 1974 ketika OPEC (Organization of Petroleum-Exporting Countries) memotong ekspor dengan drastis dan menyebabkan kenaikan harga minyak, kemudian Oilboom kedua terjadi di tahun 1978 ketika revolusi Iran menganggu produksi minyak sehingga terjadi kenaikan harga minyak yang pesat. Sekian komentar dari saya 🙏🏻 (Ida Ayu Putu Eka Marenita Putri_1812511033)

[@andinsani911]

terimakasih atas penjelasannya. dengan dicapainya kesepakatan antara pihak Negara kreditur yang difasilitasi IMF dengan pemerintah Indonesia di awal Orde Baru, Indonesia terbuka bagi investasi asing. Kuatnya pengaruh modal asing semakin mempersulit pengusaha pribumi yang tergolong menengah ke bawah. Walaupun sudah diterbitkan UU tentang Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 1967, peraturannya cukup ketat dalam penyertaan modal sehingga banyak pengusaha pribumi yang tersisih. Hingga kini, masuknya perusahaan asing dalam kegiatan investasi di Indonesia dimaksudkan sebagai pelengkap untuk mengisi sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta nasional, baik karena alasan teknologi, manajemen, maupun alasan permodalan. Modal asing diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai upaya menembus jaringan pemasaran internasional melalui jaringan yang mereka miliki. seperti yang dicontohkan dalam video, bali termasuk daerah yang mendapatkan dampak dari UU penanaman modal asing dimana banyak perusahaan asing yang masuk, misalnya dengan mendirikan hotel-hotel berstandar internasional. dilihat dari sisi lain, hal tersebut banyak memiliki dampak positif bagi perekonomian Bali itu sendiri. dimana dapat membangun ekonomi daerah, memperluas akses turis internasional, dan bisa menyerap tenaga kerja lokal. pertanyaan saya, apakah ada penolakan yang terjadi dari masyarakat Bali pada saat UU tersebut dikeluarkan di masa orde baru? dan apa saja dampak riil yang terjadi pada masa itu? mengingat hingga saat ini, pembangunan di Bali termasuk cukup pesat diantara daerah lain di Indonesia Andin Meilenia Sani (1707511128) / Sosiologi Politik C5

[@baitynazihah3658]

Terimakasih untuk penjelasan materinya pak. Dari penjelasan yang telah disampaikan saya ingin memberikan tanggapan terhadap program berasisai dan revolusi hijau. Program pemerintah mengenai swasembada pangan sangat berdampak pada semakin memburuknya ketahanan pangan non beras, karena petani dipaksa untuk menanam padi. Apalagi program tersebut didanai dari utang luar negeri yang besar, sehingga Pemerintah harus menanggung utang tersebut sampai sekarang. Selain itu swasembada pangan juga tak melulu soal beras dan banyak bahan pangan lain yang bisa dimanfaatkan masyarakat, masih ada bahan pangan non beras lain, seperti jagung, ubi, dan lainnya. Program itu berdampak pada ketahanan pangan non-beras di Indonesia yang semakin memburuk karena masyarakat dipaksa untuk menanam beras. Karena program ini, ketahanan pangan non beras jadi ambruk karena semua lahan dan penduduk di-beraskan, karena kebijakan swasembada beras juga didanai dari utang luar negeri yang cukup besar, sehingga Pemerintah Indonesia masih harus menanggung hutangnya hingga saat ini. Pertanyaan saya apakah ada kebijakan-kebijakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah setelah program tersebut berjalan sangat singkat yaitu 2-3 tahun saja dan apakah ada bentuk tanggungjawab dari pihak IPB kepada para petani karena adanya kegagalan dari revolusi hijau? (Baity Nazihah/1812511042)

[@oppiewidiantari6739]

Terimakasih atas pemaparan materinya Pak Wahyu. Izinkan saya memberikan tanggapan dan beberapa pertanyaan terkait pemaparan pada video tersebut. Dijelaskan pada tahun 1974, pemerintahan Soeharto sudah nyaris jatuh karena demonstrasi mahasiswa. Akan tetapi mahasiswa yang berdemonstrasi dihadang oleh Soemitro yang saat itu menjabat Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib). Sesuai dengan namanya, Kopkamtib tentu saja dibentuk untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Soemitro yang dikenal baik dan dipercaya oleh mahasiswa berhasil membubarkan demonstrasi tersebut. Jika saja para demonstran berhasil meringsek masuk, presiden Soeharto bisa lengser saat itu juga. Nah terkait hal ini, dari beberapa sumber yang saya baca dikatakan bahwa Soemitro selaku Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) perlahan tersingkir dari pemerintahan setelah peristiwa Malari 1974. Mengapa hal tersebut terjadi? Bukankah aksi pembubaran demonstran oleh Soemitro menyelamatkan posisi presiden Soeharto dari pelengseran paksa? Apakah kedekatan Soemitro dengan mahasiswa menjadi salah satu faktor penyebabnya ataukah ada faktor lain? Sekian tanggapan dan pertanyaan saya, terimakasih Pak. (Ni Putu Oppie Widiantari/NIM 1707521038)

[@larasatimalda4089]

Terimakasih pak atas penjelasan materinya. Saya tertarik tentang peristiwa malaria dimana Peristiwa Malari adalah peristiwa aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat sebagai respon ataskapitalisasi Jepang di Indonesia pada tahun 1974. Saat itu merupakan peristiwa demonstrasi yang berujung kerusuhan terjadi di Jakarta. Peristiwa Malari menjadi penting sebab terjadi bertepatan dengan momen kunjungan Perdana Menteri Jepang saat itu, Kakuei Tanaka. Berbagai elemen rakyat, dari warga, buruh, dan mahasiswa turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi menolak kedatangan PM Tanaka, sekaligus menyatakan penolakan atas dominasi ekonomi terhadap Indonesia. Aksi yang pada awalnya berjalan tertib kemudian menjadi tidak terkendali, massa aksi secara tidak terkontrol kemudian melakukan sweeping terhadap produk Jepang, khususnya kendaraan roda 2 dan roda 4. Kendaraan itu kemudian dirusak, dibakar, dan dilempar ke sungai. Tidak hanya itu, massa juga membakar beberapa toko dan swalayan. Tercatat bahwa 187 motor, 807 mobil dirusak dan dibakar, sementara 144 gedung swalayan di kawasan Senen dan Roxy dijarah dan dibakar. Salah satu koordinator aksi yang juga mahasiswa Universitas Indonesia kemudian ditangkap dan diadili adalah Hariman Siregar. Ia menentang keras dominasi asing yang masuk dalam sistem ekonomi Indonesia. Namun, seperti yang diketahui bahwa dengan terjadinya peristiwa Malari, ekses dan efek domino politik kekerasan yang menimbulkan banyak korban hingga kini masih misterius. Pada saat peristiwa tersebut, Hariman Siregar merupakan Ketua Dema (Dewan Mahasiswa) UI yang juga memimpin demonstrasi terhadap kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka, sebagai bentuk protes atas kekuatiran dominasi modal asing di Indonesia, khususnya Jepang. Untuk menjadi Ketua Dema UI, seorang Hariman juga didukung oleh kekuatan-kekuatan politik di luar kampus. Interaksi politik dan relasi politik tentunya memiliki sedikit banyak pengaruh pada keputusan politik seseorang, termasuk dalam aksi politiknya. Saya ingin bertanya mengenai apakah peristiwa Malari seorang Hariman Siregar benar-benar tokoh mahasiswa yang clean dan clear dalam aksi politiknya, atau sebenarnya merupakan bagian dari skema gerakan politik yang sistematis, atau tanpa sadar gerakan mahasiswa saat itu telah ditunggangi kepentingan-kepentingan elit politik. ? selanjutnya Pada tahun 2017, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melakukan kunjungan resmi kenegaraan selama dua hari di Indonesia. Menarik kemudian untuk diangkat tentang apa agenda PM Abe dalam kunjungannya yang bertepatan dengan peringatan Malari, perbandingan kebijakan ekonomi Indonesia dekade 1970an dan saat ini, serta prospek hubungan kerjasama ekonomi Indonesia-Jepang dalam konteks kebermanfaatan umum. Pemerintah Soeharto menerapkan apa yang disebut dengan kebijakan ekonomi terbuka. Inti dari kebijakan ekonomi terbuka adalah keterbukaan untuk masuknya modal-modal asing ke Indonesia. Kebijakan ekonomi terbuka menekankan pada pertumbuhan ekonomi secara makro namun tidak diimbangi dengan pemerataan dan distribusi pendapatan. Akibatnya yang terjadi adalah terciptanya ketimpangan ekonomi dan sosial. Rezim Orde Baru memiliki pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi secara makro hanya dapat diraih melalui investasi asing pada sektor industri. Sehingga yang terjadi adalah arus modal besar secara kontinyu masuk ke Indonesia dengan berpedoman pada UU Penanaman Modal Asing 1967 (UU PMA 1967). Masuknya modal besar dalam sektor industri kemudian menciptakan model pertumbuhan berbasis industri di Indonesia. Sebagian kalangan memang berpendapat bahwa manfaat dari masuknya modal asing adalah terciptanya lapangan kerja, mendongkrak pendapatan negara, dan peluang transfer teknologi. Namun pada kenyataannya, masuknya modal asing justru menimbulkan apa yang disebut sebagai ketergantungan modal asing. Di level bawah, lapangan kerja yang dijanjikan tidak tercapai, rakyat masih miskin sebab orientasi pemerintah masih kepada industri dan ekonomi makro, dan utang luar negeri yang kian menumpuk. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan Hariman Siregar dalam pledoinya dalam pengadilan. Menurut bapak, bagaimana strategi yang tepat agar Indonesia tidak selalu bergantung kepada modal asing jika bapak berada diposisi seseorang yang memiliki pengaruh besar terhadap majunya bangsa ini ? mengapa Indonesia selalu bergantung kepada modal asing ? apa tidak ada cara lain supaya Indonesia tidak selalu bergantung ? baik pak terimakasih, saya mohon maaf bila ada kesalahan merangkai kalimat ataupun pemahaman saya. (LARASATI MALDA PUTRI 1707521001)

[@janeartha1829]

Terimakasih atas penjelasan yang luar biasa dan bermanfaat pak Wahyu. Ijin memberi tanggapan dan pertanyaan di seri kedua kuliah online ini. Periode Oil Boom terjadi dua kali. Yang pertama tahun 1973/1974 dan kedua terjadi pada tahun 1978/1979. Karena kedua Oil Boom ini, pendapatan ekspor OrBa dan pendapatan pemerintah meningkat. Ini berdampak pada sektor publik untuk memainkan peran yang lebih besar dalam perekonomian dengan melakukan investasi publik dalam skala besar. Namun pada tahun 1974, yaitu pada periode Oil Boom pertama terjadi kerusuhan besar saat Perdana Menteri Jepang berkunjung. Kunjungan ini dianggap akan terjadi investasi besar-besaran yang akan dilakukan Jepang di Indonesia, dan akan membuat Indonesia mengalami kerugian. Inilah yang mendorong pemerintah membuat aturan-aturan yang lebih ketat terkait investasi dan memberikan perlakuan yang berbeda atau khusus untuk masyarakat Indonesia. Meningkatnya pendapatan pemerintah yang didapat pada periode Oil Boom ini memberikan dampak positif salah satunya pemerintah tidak tergantung lagi kepada investasi asing dan menyelamatkan perekonomian. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, seandainya periode Oil Boom ini tidak memberikan pengaruh positif yang besar dan signifikan bagi perekonomian saat itu, kira-kira langkah apa yang akan ditempuh pemerintah, apakah Presiden langsung mengundurkan diri dari jabatannya? (Jani Arta Situmorang_1812511023). Terimakasih.

[@galuhsriwedari6498]

Karena teman-teman jurusan ekonomi sudah sangat memperkaya materi ini lewat perspektif keilmuan mereka, berikut tanggapan saya dalam perspektif sosiologi pembangunan: Alih-alih menggunakan versi Theotonio Dos Santos, pembangunan kala orde baru saya rasa cocok untuk dianalisa lewat teori ketergantungan ala Andre Gunder Frank. Frank lebih menyoroti aspek-aspek politis dari interaksi ekonomi di negara berkembang. Ia membagi antara negara metropolis (negara maju) dan satelit (negara berkembang). Pisau bedah ala Frank jauh lebih kontekstual dan mengakar dibanding Santos untuk menganalisa kondisi Indonesia pada masa orde baru. Terdapat ciri-ciri dari perkembangan kapitalisme di negara satelit: a. Kehidupan ekonomi yang bergantung, b. Terjadinya kerja sama antara modal asing, pemerintah lokal, dan borjuasi lokal yang bersifat eksploitatif terhadap rakyat banyak, c. Terjadinya ketimpangan ekonomi. Tiga ciri perkembanga kapitalisme di negara satelit itu menemukan wujudnya dalam wajah pembangunan di Indonesia era orde baru. Poin mengenai kehidupan ekonomi yang bergantung terlihat dalam APBN pada masa itu diberlakukan atas dasar kebijakan prinsip berimbang. Namun, perimbangan tersebut diterjemahkan dengan pinjaman luar negeri ditempatkan pada anggaran penerimaan untuk menutup defisit. Oleh karenanya, Indonesia selalu terjebak dalam ketergantungan ekonomi, sebab di samping mengandalkan devisa dari ekspor nonmigas, pemerintah juga mencari bantuan kredit luar negeri (IMF). Pada poin selanjutnya, yakni kerjasama dengan pemodal asing yang bersifat eksploitatif juga sudah disampaikan secara eksplisit oleh Pak Wahyu sendiri dalam video, betapa kebijakan pembangunan orde baru sangat pragmatis, yakni mengkomersialisasikan semua aset, seperti air atau ruang yang memiliki nilai tinggi bagi kepentingan orang banyak karena minimnya hasil daerah (PAD) yang digenjot melalui industrialisasi. Hal ini menyebabkan peristiwa Malari 1974. Adapun terjadinya ketimpangan ekonomi ialah persoalan orientasi pembangunan orde baru yang fokus pada pertumbuhan ekonomi sehingga tidak memiliki landasan dan pemerataan ekonomi yang kuat. Hal ini berimplikasi pada daya sintas perekonomian Indonesia yang chaos ketika krisis ekonomi dunia sekitar tahun 1997. Arah pembangunan yang dalam pengertian lama adalah untuk memperlancar kegiatan ekonomi dan sosial, kini telah bergeser menyempit menjadi semata-mata pembangunan prasarana bisnis. Soeharto dan kroni-kroninya terus memperkaya diri (buktinya terdapat banyak proyek-proyek destinasi pariwisata di Bali oleh ‘keluarga cendana’ dan kemudian mangkrak akibat krisis 1998), sedang rakyat dihadapkan pada pembangunan yang bertolak belakang dengan karakter daerah masing-masing. Kejadian ini membawa petaka sebab diversifikasi pekerjaan mereka dirampas kemudian terlunta-lunta mencari pekerjaan di pusat-pusat kota. Urbanisasi kala itu berimplikasi pada wujud kota yang tidak terencana dan tidak terantisipasi ditambah lambatnya pertumbuhan lapangan pekerjaan yang memicu adanya pekerja informal. Hal ini menjadi akar sengkarut pembangunan di Indonesia. “Piye kabare? enak jamanku to?” (Ni Nyoman Galuh Sri Wedari/1812511044) Refrensi: Ife, Jim. Community Development. 2016. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Jaludin, Adon Nasrullah. 2016. Sosiologi Pembangunan. Bandung: Pustaka Setia. Syahrie, Sugeng P. 2009. Politik Pembangunan Orde Baru: Industrialisasi, Swastanisasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Sejarah Lontar Vol. 6 (1).

[@Balies3]

👍

[@mimeticavalanche9075]

Argumen paling berisi sejauh liat rentetan komen anak anak yang berputar pada repetisi penjelasan channel, kalau komen ini ga di like ama channel parah sih 😛

[@dwitajulyastini7270]

Terimakasih atas penjelasannya pak. Saya ingin menambahkan sedikit mengenai meteri ini. Bicara mengenai program-program perekonomian pada era orde baru, tak lepas dari beberapa kejadian penting. Dimulai ketika Soeharto dilantik menjadi Presiden menggantikan Sukarno pada 1967. Pada saat itu disebut-sebut sebagai masa pemulihan ekonomi. Sebelum peralihan tongkat kepemimpinan memang tengah terjadi gejolak perekonomian. Pemerintah Orde Lama tak bisa mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di penghujung 1950-an. Imbasnya sempat terjadi meroketnya inflasi (hiperinflasi) yang mencapai 635% pada 1966. Dengan berbagai kebijakan ekonomi, pemerintah Orde Baru mampu meredam hiper inflasi itu. Franciscus Xaverius Seda (Menteri Keuangan 1966-1968) menjadi aktor utama dari upaya menekan inflasi menjadi 112%. Frans mengatasi permasalahan ekonomi saat itu dengan cara menerapkan model anggaran penerimaan dan belanja yang berimbang. Hal itu untuk meredam imbas dari kebijakan pemerintahan sebelumnya yang rajin mencetak uang. Upaya yang dilakukan pemerintah Orde Baru terbilang berhasil saat itu. Ekonomi RI mulai stabil. Salah satu vitamin dari sembuhnya perekonomian ketika RI di bawah pimpinan Soeharto adalah berkat utang-utang dari luar negeri khususnya dari negara-negara blok barat. Soeharto memang berbeda dengan Sukarno yang melawan blok barat dan lebih memilih blok timur (Rusia dan China). Sukarno juga memutuskan agar Indonesia keluar dari keanggotaan lembaga pemberi utang dunia alias International Monetary Fund (IMF) pada 1965 karena permasalahan politik dengan blok barat. Namun setelah Soeharto berkuasa, Indonesia kembali bergabung dengan IMF pada 1967. Kedekatan Soeharto dengan blok barat semakin jelas setelah keterbentukan Inter-Govermental Group on Indonesia (IGGI). Melansir catatan USAID/Indonesia September 1972, grup tersebut dibentuk untuk memberikan bantuan kepada Indonesia yang tengah melakukan stabilisasi. IGGI sendiri bersisi beberapa negara seperti AS, Australia, Belgia, Kanada, Denmark, Prancia, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Selandia Baru, dan Inggris. World Bank (WB), IMF, dan Asian Development Bank (ADB) juga termasuk dalam anggota IGGI. Program stabilisasi ekonomi oleh Orde Baru pun berhasil. Namun bantuan utang dari IGGI tak berhenti. Para pendonor sepakat untuk mengubah penekanan bantuan dari untuk stabilisasi menjadi rehabilitasi dan pembangunan. Total bantuan yang diberikan anggota-anggota IGGI dalam kurun waktu 1967-1970 sekitar US$ 1,04 miliar. Indonesia kala itu juga mendapatkan bantuan utang langsung dari AS yang masuk ke dalam beberapa program seperti pengembangan komoditas agrikultur dan lainnya. Total bantuan yang diberikan dari 1966-1972 mencapai US$ 1,03 miliar. Pada masa pengembangan pemerintah era Orde Baru juga berhasil dengan membuka selebar-lebarnya investasi bagi investor asing. Dengan memanfaatkan upah buruh yang murah, pemerintah Orde Baru mencoba untuk menarik investor asing. Investor asing juga masuk ke sektor pertanian dengan memproduksi pupuk kimia dan pestisida. (Ni Kadek Dwita Julyastini, 1707511063)

[@syukurzh1766]

Terimakasih atas pemaparan materinya pak. Pada periode pemulihan ekonomi Orde Baru yang terjadi antara tahun 1966 - 1973 dengan dua kebijakan yaitu Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri yang berdampak pada terjadinya BOOM atau pembangunan di kota-kota besar di indonesia seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Jogja, dan Denpasar. Pemulihan ekonomi dengan dua kebijakannya juga mematik terjadinya demonstrasi atau anarki besar-besaran kalangan intelektual pada 15 Januari 1974 yang dikenal dengan peristiwa MALARI yang merupakan suatu bentuk perotes terhadap pemerintahan Suharto yang memberikan kelonggaran investasi pada investor asing yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak karena sektor penting yang hampir di kuasai oleh investor asing. Pertanyaan saya pak, apakah nilai ivestasi dalam negeri pada saat itu lebih rendah daripada investasi asing yang membuat kalangan intelektual merasa khawatir sehingga memati terjadinya peristiwa MALARI pada 1974? (M. Syukur/1812511012) Sosiologi Pembangunan

[@okkysuryahandrian2837]

Teimakasih atas pemaparan materinya. ijinkan saya menambahkan argumen yang saya miliki. pembangunan ekonomi Indonesia selama pemerintahan Orba dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu : 1. Pemulihan Ekonomi (1966-1973). 2. Pertumbuhna ekonomi secara cepat dan intervensi pemerintah semakin kuat (1974-1981). 3. Pertumbuhan didorong oleh ekspor dan deregulasi (1983-1996). yang menjadi menarik dalam pemaparan materi tadi adalah ketika UU Penanaman Modal Asing tahun (1967) dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri (1968) disahkan. berdampak pada masuknya para investor untuk berivestasi di Indonesia dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi lebih dari 10% di tahun (1968), contoh yang paling mudah adalah berdirinya atau titik awal dri eksplorasi tembaga, emas, dan perak oleh Freeport Indonesia di wilayah Papua. lalu untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di karenakan terjadinya Oil Boom, yang sebenarnya terjadi dua kali. Oil Boom pertama terjadi tahun 1973/1974 yang dikarenakan OPEC melakukan pemotongan ekspors secara drastis. Oil Boom kedua terjadi ditahun 1978/1979 ketika revolusi Iran yang mengganggu produksi minyak, yang menyebabkan kenaikan harga minta mentah bumi. sehingga pendapatan ekspor ORBA meningkat dan pendapatan negara meningkat drastis. keparanoidan terhdap islam sebetulnya pernah terjadi di Indonesia, pada masa pemerintah ORBA, pernah memberengus simbol ideologis yang terkait dengan islam. salah satunya dengan mengontrol secara efektif partai-partai politik islam. terimakasih. ( Okky Surya Handrian 17017511050)

[@dwinantari6013]

Terima kasih atas pemaparan materinya pak. Saya ingin bertanya terkait dengan peristiwa Malari 1974. Di video bapak menjelaskan bahwa peristiwa ini merupakan bentuk aksi protes dari mahasiswa terkait dengan begitu longgarnya kesempatan investasi asing di Indonesia pada saat itu. Pada beberapa artikel media massa yang saya baca, ada yang menyebutkan bahwa terdapat permasalahan lain yang menjadi penyebab meledaknya peristiwa Malari 1974, yaitu rivalitas antara Jenderal Soemitro dengan Ali Moertopo. Bagaimana pandangan bapak terhadap hal tersebut, pak? Pak Seomitro juga disebutkan menentang adanya modal asing tetapi tidak menyerukannya secara terbuka. Beliau juga dikenal akrab dengan mahasiswa karena sering mengunjungi beberapa perguruan tinggi. Karena hubungan yang erat tersebut, diisukan bahwa itu adalah cara berkampanye beliau untuk menjadi presiden. Apakah hal itu menjadi salah satu alasan dari dicabutnya jabatan beliau sebagai Pangkopkamtib oleh Presiden Soeharto? Atau pemecatan beliau memang terkait dengan meledaknya peristiwa Malari 1974 itu pak? Sekian pertanyaan saya, pak. Terima kasih🙏 Nama : Ni Made Sandyarani Dwi Nantari NIM : 1907531031

[@utiiikkk4527]

Terimakasih saya ucapkan kepada bapak Wahyu karena telah menjelaskan materi mengenai Ekonomi Politik Pembangunan Era Orde Baru (2) disini saya ingin bertanya. Peristiwa 15 Januari 1974 atau lebih dikenal dengan Malari (Malapetaka lima Belas Januari) merupakan suatu gerakan mahasiswa yang merasa tidak puas terhadap kebijakan pemerintah terkait kerja sama dengan pihak asing untuk pembangunan nasional. Para Mahasiswa menganggap kebijakan Pemerintah kala itu sudah menyimpang dan tidak berhaluan kepada pembangunan yang mementingkan rakyat. Mahasiswa menilai malah dengan kerja sama ini semakin memperburuk kondisi ekonomi rakyat. Disini yang ingin saya tanyakan siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa Malari ini? Dan mengapa pemerintah pada saat itu hanya mementingkan atau terlalu fokus hanya pertumbuhan ekonomi tetapi tidak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya? Dan juga Apakah pada saat Perdana Menteri Jepang yaitu Tanaka yang datang ke Indonesia pada saat itu merespon adanya peristiwa Malari tersebut? Dan bagaimana cara para demontrasi mendapatkan jawaban dari pihak Soeharto pada saat itu? Apa hanya melalui menghadang oleh Jendral Soemitro para demonstran tersebut patah semangat untuk masuk ke Istana Negara? Terimakasih pak sebelumnya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. (Dharmmesti Putri Paramita - 1707511034)

[@giraldalawalata7499]

Terimakasih Pak Wahyu untuk materi Seri Kuliah Online (2) : Ekonomi-Politik Pembangunan Indonesia Era Orde Baru. Saya mohon ijin berpendapat tentang materi kuliah online ini pak, menurut saya ada pula dampak lain yang muncul karena adanya kebijakan untuk berinvestasi secara luas kepada para pemodal asing pada masa orde baru ini, yang dapat dilihat dampaknya yaitu Indonesia sudah mulai mengikuti atau mengonsumsi barang-barang luar negeri yang dibawa oleh para investor ini. Yang kedua, bahwa sekalipun Indonesia mengalami Boom Oil atau Ledakan Minyak tahun 1974-1982, yang sekiranya hanya bertahan kurang lebih 8 tahun, menurut saya hal ini dipengaruhi oleh stok bahan mentah minyak di Indonesia yang tidak sebanyak negara-negara Timur Tengah, karena Indonesia adalah negara kepulauan dan sebagian besar wilayahnya adalah lautan yang akan lebih banyak menghasilkan hasil laut. Yang ketiga, menurut saya masa orde baru dapat dikatakan menjadi tonggak awal pembangunan, bagaimana Presiden Soeharto berusaha memaksimalkan kekayaan negara yang ada dengan membangun sekolah, rumah sakit, jalan, bendungan, rel kereta api, dan lain sebagainya. Salah satu contoh pada pembangunan sekolah, yaitu di beberapa desa di Indonesia diterapkannya Inpres (Instruksi Presiden) untuk menambahkan jumlah bangunan sekolah yang berwujud sama dengan Sekolah Dasar (SD), sehingga dampaknya pada masa orde baru semua masyarakat diharapkan dapat lulus SD karena sudah adanya sekolah yang memadai. Yang terakhir, mungkin perlu kita sadari dan resapi bahwa Presiden Soeharto telah banyak berkontribusi dalam pembangunan awal di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan pak, mohon maaf jika ada pendapat saya yang kurang berkenan. Terimakasih pak🙏 (Giralda Martje Lawalata - 1812511021)

[@baskaraagastya8686]

Terimakasih Pak Wahyu atas penyampaian materinya yang begitu menarik dan padat namun mudah dipahami. Melalui materi dan pemaparan di video tersebut apa yang dapat saya pahami adalah pada masa Orba ekonomi pada nyatanya tak mengalami banyak perubahan dari sebelumnya. Kebanyakan dampak positif hanya dapat dirasakan pada periode yang cenderung singkat seperti contohnya pada masa oil boom (1974-1982) yang merupakan suatu momentum untung-untungan yang diperoleh pemerintah masa Orba dalam memperbaiki citranya di masyarakat. Kepercayaan dan kestabilan sosial memang terwujud namun hanya sesaat sebab maraknya aksi KKN yang terjadi di sektor pemerintahan di masa Orba pada kasus ini di lingkungan Pertamina menyebabkan ekonomi kembali terpuruk. Seakan hanya sebuah permainan kesejahteraan semu di masyarakat dijadikan alat untuk membutakan dan membungkam masyarakat secara halus. Menurut saya sungguh sangat disyangkan Indonesia menghabiskan setengah usianya hanya untuk dipermainkan dan diperalat oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Seakan kemerdekaan hanya menjadi euphoria semu. Namun, terlepas dari itu semua menurut saya berkaca dari penjelasan pada materi ini dan materi sebelumnya saya pikir daya tahan dan adaptasi bangsa Indonesia sangat luar biasa mengingat begitu banyaknya gempuran dan guncangan di negara ini tapi pada akhirnya bangsa ini masih dapat bertahan dan berjuang sampai saat ini. Akhir kata saya rasa memang setiap masa dan era membawa dampak dan perubahannya masing-masing baik positif maupun negatif. Semua ini menjadi suatu proses yang harus dilalui sebab secara usia sendiri Indonesia sebagai suatu negara masih tergolong sangat muda. Jika diibaratkan mungkin saat ini Indonesia masih berada pada masa balita yang masih belajar untuk berdiri dan berjalan dengan kedua kakinya. Tentu akan banyak jatuh dan luka yang dirasakan tapi seperti yang saya katakan ini adalah suatu proses yang harus dilalui. Sekian yang dapat saya sampaikan pak mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekeliruan pada pendapat saya. Untuk menutup saya ucapkan terimakasih. (I Wayan baskara Agastya/1812511045)

[@nimadedwiagustina9472]

Sebelumnya, saya ucapkan terimakasih kepada Pak Wahyu untuk materi kuliah saat ini yang sangat menambah wawasan saya. . Dari penjelasan materi diatas, saya memahami bahwa perubahan besar tidak selamanya akan selalu membawa perubahan yang baik pula. Seperti halnya pada era orde baru, perekonomian Indonesia memang melonjak drastis dari sebelumnya seperti pada periode oil boom yang membawa Indonesia memperoleh keuntungan yang besar, kehidupan masyarakat pun lebih sejahtera. Namun disini yang berhasil menarik perhatian saya adalah saat periode oil boom mengalami kelumpuhan melalui kebangkrutan pertamina dan Presiden Soeharto yang membentuk Komisi IV Pemberantasan Korupsi dengan M.Hatta. Apakah saat periode tersebut merupakan cikal bakal menjamurnya korupsi di Indonesia? Berdasarkan referensi yang saya baca pula, dikarenakan kuatnya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) serta tidak adanya restu politik, KPK pada era tersebut malah membuat kebijakan anti korupsi seakan tumpul. Kebijakan diubah menjadi sistem sentralistik yang menyebabkan terjadinya kerjasama antara pengusaha dan birokrat. Sehingga, bermula pada era inilah korupsi kian menjamur di Indonesia hingga saat ini. Demikian tanggapan dari saya, mohon maaf apabila ada kekeliruan. Terimakasih atas kesempatannya. (NI MADE DWI AGUSTINA_1812511048)

[@diyanabrsiagian2079]

Selamat sore pak Wahyu. Terimakasih atas pemeparan materi yang bapak sampaikan. Disini saya sangat tertarik pada poin "Keparanoidan ORBA a/Gerakan Islam" Periode antara tahun 1989 dan 1998 dikenal sebagai era Daerah Operasi Militer (DOM) Daerah Operasi Militer" di mana Tentara Nasional Indonesia diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar dan sistematis terhadap pejuang GAM maupun rakyat sipil Aceh. Operasi ini ditandai sebagai perang paling kotor di Indonesia yang melibatkan eksekusi sewenang-wenang, penculikan, penyiksaan dan penghilangan, dan pembakaran desa. Amnesty International menyebut diluncurkannya operasi militer ini sebagai "shock therapy" bagi GAM. Operasi ini berakhir dengan penarikan hampir seluruh personel TNI yang terlibat atas perintah Presiden BJ Habibie pada tanggal 22 Agustus 1998 setelah jatuhnya Presiden Soeharto dan berakhirnya era Orde Baru. Yang menjadi pertanyaan saya ialah apakah pelanggaran pelanggaran DOM tersebut masih berdampak pada masyarakat aceh sekarang?? Dan apa saja dampak yang dirasakan masyarakat aceh itu sendiri? Terimakasih Edy Diyana Siagian _Sosiologi Pembangunan

[@pebriandika8888]

Terimakasi sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Wahyu atas penjelasan mengenai videonya. Indonesia dikatakan mengalami kejayaan pada masa periode oil boom yaitu pada tahun sekitaran 1974-1982. Pada periode tersebut kekayaan negara begitu nelimpah dikarenakan harga minyak dunia yang begitu melimpah, sehingga hal tersebut mengakibatkan Indonesia menjadi negara pengekspor minyak. Ketika itu nilai keseluruhan ekspor Indonesia pada awal Pelita (Pembangunan Lima Tahun) I yang sebesar US$ 1 miliar meningkat menjadi US$ 3,6 miliar pada akhir periode Pelita I. Berikutnya di Pelita II nilai ekspor tercatat sebesar US$ 7,1 miliar dan meningkat menjadi US$ 11,3 miliar pada akhir Pelita II. Puncaknya nilai ekspor Indonesia di periode Oil Boom mencapai US$ 23,6 miliar pada tahun anggaran 1981/1982. Namun, hal itu justru berbanding terbalik dengan keadaan Indonesia saat ini dimana Indonesia tidak mampu lagi menghasilkan jutaan barel per harinya. Indonesia tak lagi negara pengekspor, namun negara pengimpor minyak mentah. Pertanyaan saya, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Serta bagaimana sebaiknya langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah? Terimakasi (Wayan Pebri Andika Putri,1707511069)

[@yolandasintaman487]

Terima kasih Pak Wahyu atas pemaparan video materinya. Izinkan saya menambahkan sedikit materi yang saya ketahui yaitu: Sudah dijelaskan oleh Pak Wahyu bahwa, periodesasi pembagunan ekonomi ORBA dibagi menjadi 3 antara lain: 1. Pemulihan Ekonomi (1966-1973), pada dasarnya misi dasar pemerintahan ORBA pada zaman Suharto adalah pembangunan ekonomi yang dibagi menjadi 2 langkah yaitu langkah pertama adalah reintegrasi Indonesia ke dalam ekonomi dunia dengan cara bergabung kembali dengan International Monetary Fund (IMF), Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Bank Dunia serta langka kedua adalah memerangi hiperinflasi. Lalu yang ingin saya tanyakan apakah Soeharto hanya mengandalkan sekelompok teknokrat ekonomi saja untuk membuat sebuah rencana pemulihan ekonomi? 2. Periode Oil Boom (1974-1982). Pada dasarnya Indonesia diuntungkan secara siginifikan dari dua oil boom yang terjadi di tahun 1970an. Oil boom yang pertama terjadi di tahun 1973/1974 ketika Organization of Petroleum-Exporting Countries (OPEC), yang anggotanya termasuk Indonesia, memotong ekspornya dengan drastis dan menyebabkan kenaikan harga minyak yang besar. Oil boom kedua terjadi di tahun 1978/1979 ketika Revolusi Iran mengganggu produksi minyak dan kembali terjadi kenaikan harga yang besar. Untuk Periode Oil Boom ini yang ingin tanyakan adalah apa hanya karena meningkatnya pendapatan pemerintah yang didapat dari oil boom pertama yang menjadi sumber keuntungan yang paling penting dibandingkan Oil Boom yang kedua? 3. Liberalisasi Ekonomi (1982-1997). Pada awal 1980an, harga minyak mulai jatuh lagi dan reposisi mata uang di tahun 1985 menambah hutang luar negeri Indonesia. Pemerintah harus melakukan usaha-usaha baru untuk memulihkan stabilitas makroekonomi. Lalu yang ingin saya tanyakan mengenai Liberalisasi Ekonomi yaitu mengapa harga minyak saat itu bisa jatuh lagi dan apa saja upaya yang sudah pemerintah lakukan demi memulihkan stabilitas makroekonomi kembali? Terima kasih, Pak Wahyu. (Yolanda Sintaman Olivia/1707511150/C4 EP)

[@syaefuddinyusufdwiputra1959]

Terimakasih pak atas pemaparan materinya. Izinkan saya berpendapat, pada pertengahan tahun 1960an, kondisi ekonomi Indonesia telah mencapai keadaan yang sangat buruk. Perekonomian Indonesia menderita karena kekacauan politik yang dipicu oleh Presiden Soekarno, presiden pertama Indonesia. Masalah-masalah ekonomi tidak menjadi perhatian utama bagi Soekarno yang menghabiskan masa hidupnya untuk berjuang di arena politik. Beberapa contoh dari kebijakan-kebijakannya yang memberikan dampak negatif pada perekonomian adalah pemutusan hubungan dengan negara-negara Barat (dan karenanya mengisolir Indonesia dari ekonomi dunia dan mencegah negara ini dari menerima bantuan-bantuan asing yang sangat dibutuhkan) dan deficit spending melalui pencetakan uang, yang menyebabkan hiperinflasi yang berada di luar kendali. Namun, setelah Suharto mengambil alih kekuasaan dari Soekarno di pertengahan 1960an, kebijakan-kebijakan ekonomi mengalami perubahan arah yang radikal. Yang menjadi misi dasar pemerintahan Orde Baru Suharto adalah pembangunan ekonomi; langkah pertama adalah reintegrasi Indonesia ke dalam ekonomi dunia dengan cara bergabung kembali dengan International Monetary Fund (IMF), Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Bank Dunia dalam pertengahan akhir tahun 1960an. Ini memulai aliran bantuan keuangan dan bantuan asing dari negara-negara Barat dan Jepang masuk ke Indonesia. Permusuhan dengan Malaysia (politik konfrontansi Soekarno) juga dihentikan. Langkah kedua adalah memerangi hiperinflasi. Suharto mengandalkan sekelompok teknokrat ekonomi (sebagian besar dididik di Amerika Serikat) untuk membuat sebuah rencana pemulihan ekonomi. Di akhir 1960an stabilitas harga diciptakan melalui sebuah kebijakan yang melarang pendanaan domestik dalam bentuk hutang domestik ataupun pencetakan uang. Kemudian sebuah mekanisme pasar bebas dipulihkan dengan tindakan-tindakan membebaskan kontrol pasar, diikuti dengan implementasi Undang-Undang (UU) Penanaman Modal Asing (1967) dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri (1968). Kedua udang-undang ini mengandung insentif-insentif yang menarik bagi para investor untuk berinvestasi di negara ini dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi lebih dari 10% di tahun 1968. Terimakasih

[@dian3727]

Terimakasih sebelumnya Pak atas materi yang telah dipaparkan tersebut. Sebelumnya, saya ingin menambahkan mengenai Revolusi Hijau yang terjadi di era pemerintahan Soeharto (Orde Baru). Tadi sudah dijelaskan, bahwa melalui Revolusi Hijau pada 1984 ini, menjadikan Indonesia berhasil swasembada beras. Keberhasilan tersebut juga mendapat penghargaan dari FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada 1985. Bahkan, Indonesia pun pada saat itu juga turut menyumbangkan bantuan berupa 100.000 ton padi dari kaum petani untuk disumbangkan pada korban kelaparan di sejumlah negara Afrika. Namun, keberhasilan tersebut tak sebanding dengan kesejahterahan para petani saat itu. Swasembada beras melalui program revolusi hijau ini malah menjadikan petani mengalami ketergantungan kepada produk industri pertanian, seperti benih, pestisida, dan pupuk kimia. Sampai sekarang, ketergantungan tersebut berkontribusi penting dalam memiskinkan petani, sebab setiap tahun uang petani banyak terpakai untuk konsumsi benih, pestisida dan pupuk. Dari sisi pemerintah, anggaran pertanian lebih banyak terserap untuk belanja semacam ini ketimbang memperbaiki jaringan irigasi dan sistem pasar produk pertanian kita. Hal ini tentunya telah memberikan keuntungan yang besar bagi industri bukan petani. Revolusi hijau juga telah membawa kerugian akibat penggunaan benih pabrik, ribuan varietas benih pertanian yang secara turun temurun dimiliki rakyat menjadi punah. Penggunaan produk kimia secara berlebihan juga telah merusak sumber mata air, hara tanah, dan menghasilkan produk pertanian yang tidak aman dikonsumsi oleh masyarakat secara terus menerus dan jangka panjang. Padahal, biaya memulihkan kerusakan tersebut sangat mahal, misalnya pada tanah yang terkontaminasi pupuk kimia dan pestisida sedikitnya perlu diisitirahatkan selama beberapa tahun. Disamping itu, monopoli di bidang pertanian pada orde baru pun turut terjadi mulai dari hak pengelolaan hutan, cengkih, hingga jeruk . Masalah monopoli ini jelas menyulitkan petani untuk survive. Monopoli tersebut juga menyebabkan harga produk pertanian selalu jatuh. Monopoli memang selalu berimplikasi pada ketidakadilan, akibat intervensi bidang pertanian oleh anak-anak penguasa yang menginginkan meraup keuntungan dari proses kegiatan yang dilakukan petani. Selain itu, ketika revolusi hijau diterapkan, mafia importir beras “glibat-glibet” di kementerian pertanian dan perdagangan untuk mendapatkan konsesi impor beras dan gula rafinasi. Proses implementasi program revolusi hijau ini pun tak luput dari tersingkirnya perempuan dari pangan dan pertanian, ketergantungan petani pada input pabrikan, hilangnya kearifan lokal dan keanekaragaman hayati serta hancurnya lingkungan yang tak dihitung sebagai biaya sosial yang harus ditanggung dari revolusi hijau ini. Program pertanian melalui penyuluhan pertanian memang berjalan, tetapi ada kewajiban petani menggunakan pupuk kimia yang efek kimiawinya dapat merusak kesuburan tanaman bila dilakukan dalam jangka panjang. Karena itu produktivitas tanaman makin berkurang rendah. Berdasarkan artikel yang saya baca, saat ini Pemerintahan Presiden Jokowi juga berencana menerapkan Revolusi Hijau dengan membuka lahan sawah baru untuk merespon ancaman krisis pangan di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana pemerintah mengantisipasi kegagalan dari adanya penerapan revolusi hijau tersebut, mengingat pada masa orde baru terjadi kegagalan yang mengakibatkan rusaknya unsur tatanan tanah tersebut? lalu bagaimana dengan nasib para petani yang saat ini masih harus bergantung pada produk industri pertanian tersebut, padahal kaum petani saat ini juga menjadi garda depan ketahanan pangan? Sekian Terimakasih (Anak Agung Sagung Dian Sawitri_1707511102_Eku 116 C5)

[@ayuwidyantari1758]

Terimakasih untuk materi yang luar biasa ini pak wahyu… Setelah mempelajari materi ini, dapat saya simpulkan bahwa masa orde baru berusaha menutupi hutang warisan dari orde lama melalui berbagai upaya pemulihan ekonomi 1966-1973 dengan menerbitkan UU Penanaman Modal Asing dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri, pemerintah memasukan investasi negara lain ke Indonesia sehingga menyebabkan ledakan pembangunan kota-kota besar akibat investasi yang dilakukan salah satunya pembangunan hotel asing. Presiden Soeharto ingin mengembangkan kerja sama Indonesia-Jepang dengan menjadikan Jepang sebagai investor terbesar di Indonesia. Hal ini kemudian menjadi pemicu peristiwa Malari 1974. Namun ada yang menarik dari peristiwa ini, mengutip dalam laman voi.id (2020) menjelaskan Asvi Warman Adam dalam buku menguak misteri sejarah menjelaskan terdapat isu kejadian ini ditunggangi dengan permasalahan politik dengan perseteruan dua jendral. Kemudian dengan adanya periode oilboom 1974-1982 yang menyelamatkan era orde baru ini, tidak terlepas dengan kondisi internasional. Nilai ekspor minyak Indonesia di periode Oil Boom mencapai US$ 23,6 miliar pada tahun anggaran 1981-1982. Walaupun periode ini dikatakan sebagai masa kejayaan dari orde baru namun tetap saja kebijakan yang dikeluarkan hanya bersifat sementara. Sumur minyak di dalam negeri tak lagi mampu memuntahkan jutaan barrel per hari. Indonesia tak lagi negara pengekspor, namun negara pengimpor minyak mentah. Diperkenalkannya pupuk kimia dan pestisida kepada petani sehingga Indonesia swasembada beras 1984-1986 hanya memberikan kesenangan sementara kemudian memberikan kekecewaan kedepannya dengan berbagai dampak negatif dari mekanisasi pertanian ini. Sekian pendapat saya, jika ada kesalahan pemahaman mohon diluruskan.. saya sangat menanti sekali kelanjutan dari materi ini… terimakasih Komang Ayu Widyantari/1812511046/Sosiologi Pembangunan

[@rafnyalnovira1026]

terimakasih bapak atas materinya, mohon izin untuk berkomentar serta bertanya. Seperti yg telah bapak jelaskan bahwa "Soeharto diselamatkan oleh periode oil boom yg mulai muncul di Indonesia dengan kata lain mahasiswa dan rakyat Indonesia kala itu terobati". Saya mencoba untuk mengaitkan bahwa "mengenang era Orde Baru, tidak bisa lepas dari ingatan kita tentang situasi ekonomi di bawah pemerintahan Soeharto. Saat itu, Indonesia menganut sistem kurs tetap, sehingga nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang asing ditetapkan dan diatur pemerintah." Disini peran Soeharto yg bagaimana sehingga dapat jaya dimasa oil boom tersebut sedangkan yg kita tahu bahwa nilai tukar rupiah terhadap dollar pada masa orde baru ada pada kisaran Rp 2500 per dollar. Sementara pada saat krisis moneter 1997, nilai tukar rupiah menurun jauh menjadi Rp 15000 per dollar. lalu akibat dari anjloknya nilai tukar ini, terjadi kebangkrutan pada perusahaan di Indonesia dan naiknya tingkat pengangguran. Krisis ini berakibat pada jatuhnya Presiden Soeharto dan Orde Baru, yang menyebabkan naiknya wakil presiden BJ Habibie dan mulainya masa Reformasi. Apakah dalam perencanaa untuk menetapkan kebijakan ekonomi yg dimulai dari kurs tersebut tidak diketahui Soeharto atau memang sengaja beliau melakukan penggelapan atau ada rencana tersendiri bagi pemerintah untuk menumbangkan Soeharto atau ada penjelasan lain terkait ini? terimakasih bapak (Rafny Alnovira_1812511001)

[@10_niluhmadesukmayanti92]

Terimakasih atas penjelasannya pak, jadi dapat disimpulkan Pada pertengahan tahun 1960an, kondisi ekonomi Indonesia telah mencapai keadaan yang sangat buruk. Perekonomian Indonesia menderita karena kekacauan politik yang dipicu oleh Presiden Soekarno, presiden pertama Indonesia. Masalah-masalah ekonomi tidak menjadi perhatian utama bagi Soekarno yang menghabiskan masa hidupnya untuk berjuang di arena politik. Beberapa contoh dari kebijakan-kebijakannya yang memberikan dampak negatif pada perekonomian adalah pemutusan hubungan dengan negara-negara Barat (dan karenanya mengisolir Indonesia dari ekonomi dunia dan mencegah negara ini dari menerima bantuan-bantuan asing yang sangat dibutuhkan) dan deficit spending melalui pencetakan uang, yang menyebabkan hiperinflasi yang berada di luar kendali. Namun, setelah Suharto mengambil alih kekuasaan dari Soekarno di pertengahan 1960an, kebijakan-kebijakan ekonomi mengalami perubahan arah yang radikal. Pertanyaan : Bagaimana dampak positif kebijakan politik ekonomi pemerintahan Orde Baru yang masih dirasakan hingga sekarang? Nama : Ni Luh Made Sukmayanti Nim : 2007531060

[@tveenty1]

Terimakasih Pak Wahyu atas materi yang sudah dijelaskan. Dalam video dijelaskan materi periodesasi pembangunan ekonomi orde baru yaitu masa pemulihan ekonomi yang terjadi pada tahun 1966-1973 dimana ada 2 kebijakan penting yang tercetus pada saat itu yaitu undang-undang penanaman modal asing dan undang-undang penaman modal dalam negeri, dimana dapat memberikan kesempatan investasi bagi investor dalam dan luar negeri untuk menanam modal di Indonesia. Dampak yang terasa saat itu yaitu terjadinya boom pembangunan di kota-kota besar di Indonesia. Pertanyaan saya apakah dengan adanya undang-undang tersebut dapat dikatakan bahwa penanaman modal asing dan dalam negeri dapat memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu? Putu Vhisnu Dharma Santika Budi 1907521039

[@WolufOcean]

Selamat siang bapak, terimakasih untuk materi yang telah bapak sampaikan. Izinkan saya untuk berkomentar. Pada materi sebelumnya Seri Kuliah Online : (1) Ekonomi-Politik Pembangunan Indonesia era orde baru terdapat penjelasan mengenai bagaimana pada era ini proses pembangunan Indonesia masih belum berjalan dengan baik. Pada penjelasan kemarin lebih condong pada sisi negatif dari era orde baru itu sendiri. Kemudian untuk pembahasan Seri Kuliah Online : (2) Ekonomi-Politik Pembangunan Indonesia Era Orde Baru ini, sangat jelas dipaparkan terkait adanya banyak sekali kemajuan dalam perihal proses pembangunan di Indonesia. Dimana pada Era ini proses pemulihan ekonomi dilakukan dengan mencetuskan beberapa Undang Undang yang kebijakannya kemudian memberikan efek yang sangat luar biasa terhadap pembangunan Indonesia. Akan tetapi tidak dipungkiri sisi negatif dari dicetusknnya Undang-Undang tersebut juga ada. Bahkan dengan diterapkannya kebijakan tersebut menyebabkan terjadinya peristiwa besar yakni MALARI. Yang dapat saya simpulkan pula bahwa pada setiap kebijakan di era orde baru memiliki sisi positif serta negatifnya tersendiri. Disatu sisi pemerintah memberikan kenaikan gaji terhadap pegawai negeri berkali kali lipat, kemudian terdapat kekayaan yang melimpah dll, meski memberikan kemajuan pada proses pembangunan di Indonesia akan tetapi tetap juga terdapat sisi negatifnya. Seperti halnya Revolusi Hijau yang muncul di Indonesia tidak hanya memberikan sisi positif akan tetapi memberikan sisi negatifnya pula. Sekian komentar dari saya, silahkan dikomentari apabila terdapat dalam komentar saya terdapat kekeliruan. Terimakasih 🙏 ( Ni Kadek Suarningsih / 1812511037 )

[@suluhwidyataruna8983]

Pemaparan materi yang sangat baik dari Bapak. Poin utama yang saya dapatkan dari video ini adalah dimana Indonesia sempat mengalami oil boom yaitu artinya adalah peningkatan penghasilan ekonomi Indonesia dikarenakan minyak. Namun pada akhirnya Indonesia kembali jatuh dikarenakan banyaknya korupsi yang dilakukan oleh para petinggi negara. Pada saat ini ada hal yang ingin saya tanyakan, yaitu apa yang mendasari sektor pertanian menjadi sektor yang sangat penting dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru sehingga diciptakannya Revolusi Hijau? Terima kasih Suluh Widyataruna (1907531265)

[@34_nimadewangijuliasih56]

Terimakasih Bapak, atas pemaparannya yang sangat menarik. Seperti yang bapak jelaskan tadi bahwa revolusi hijau yang digalakkan akhirnya berdampak negatif, yang saya ingin tanyakan adalah mengapa bisa revolusi hijau yang awalny membawa keuntungan, pada akhirnya menimbulkan dampak yang negatif Pak? Terimakasih 🙏 Ni Made Wangi Juliasih (1907531188)

[@AgusSetiawan-jq8xw]

Baik terima kasih sebelumnya Pak Wahyu B N atas sajian video materi lanjutan mengenai Ekonomi-Politik Pembangunan Indonesia Era Orde Baru yang menarik dan menambah wawasan. Berdasarkan video tersebut dapat saya simpulkan bahwa Periodesasi Pembangunan Ekonomi di Indonesia terbagi atas tiga periode, yaitu periode pemulihan ekonomi (1966-1973) dan periode "Oil Boom" (1974-1982) berikut berbagai kebijakan yang dikeluarkan pada setiap periodenya. Saya sependapat dengan gerakan kaum intelektual dan mahasiswa ketika peristiwa MALARI 1974 karena menurut saya perlu ada peran pemerintah untuk membatasi kegiatan penanaman modal asing di Indonesia, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Besarnya gelombang investasi asing ke Indonesia akan berimbas pada waktu tertentu apabila tidak terkontrol. Namun saya juga tidak sepenuhnya menyalahkan kebijakan yang dikeluarkan Soeharto hanya saja sangat disayangkan gelombang korupsi yang terjadi ditambah tidak terkontrolnya kegiatan investasi asing pada akhirnya memberikan kerugian bagi rakyat Indonesia. Pada periode Oil Boommenurut saya periode kejayaan orde baru tersebut hanyalah "kebahagiaan sementara". Hal tersebut karena jika dilihat yang terjadi adalah eksploitasi sumber daya alam berupa minyak bumi. Memang benar pada saat itu Indonesia mendapatkan devisa dan terjadi pembangunan yang mengarah pada tujuan sosial, tapi disisi lain perlu dicermati bahwa hal tersebut justru berdampak jangka panjang, ditambah korupsi masih saja merajalela. Begitu juga Kebijakan Revolusi Hijau yang pada akhirnya memberikan "kebahagiaan sementara" serta memiliki implikasi negatif diakhir. Selain itu era orde baru juga memiliki keparanoidan terhadap gerakan islam, dimana menurut saya cara penyelesaian dengan melakukan pemberangusan tidaklah memberi solusi, justru menimbulkan rasa dendam yang mendalam yang pada akhirnya bukan tidak mungkin akan muncul lagi pada suatu saat. Berdasarkan video tersebut saya juga memiliki pertanyaan, apakah kebijakan Soeharto membentuk Komisi IV Pemberantasan Korupsi pada saat itu menjadi taktik politik dan hanya sekedar pengalihan isu semata untuk memberi kesan dan citra baik Soeharto di mata rakyat ? atau dalam kata lain rakyat diberikan "harapan sementara" bahwa setiap orang yang melakukan korupsi akan ditindak tegas oleh komisi tersebut, dimana seperti yang kita ketahui pada akhirnya implementasi dari komisi tersebut tidak berjalan maksimal dan korupsi berjalan terus. Mohon penjelasannya pak, terima kasih Putu Agus Setiawan (1707521127)

[@dewaayusriastari0]

Selamat malam, terimakasih untuk materi yang sudah di paparkan Pak. Di dalam materi membahas mengenai periode Oil Boom, dengan adanya hal tersebut pada periode itu kesempatan kerja luas, dan pemerintah melakukan pendanaan terhadap program padat karya, dimana seperti yang kita ketahui program padat karya ini akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga pengangguran berkurang dan masyarakat akan sejahtera. Pada saat pemerintahan Soeharto, beliau sudah mampu mengelola sumber daya manusia yang ada di negaranya, yang ditunjukan dengan pengangguran yang rendah, dengan kesempatan kerja yang luas. Namun jika kita kembali pada masa sekarang apakah pemerintahan pada masa ini juga akan bisa melakukan hal tersebut? Seperti yang kita ketahui globalisasi berperan penting di dunia ini, setiap negara harus mengikuti tren yang berjalan, dan mau tidak mau perusahaan harus menerapkan industri padat modal, dimana proses produksi tergantung pada penggunaan mesin-mesin sehingga tenaga manusia sudah semakin sedikit digunakan. Lalu bagaimana cara yang paling tepat dilakukan oleh pemerintah pada saat ini? Apakah dengan mengembangkan UMKM-UMKM akan menjadi kebijakan yang tepat? Apabila UMKM yang ada hanya dapat menjual belikan barang/jasanya keluar daerah namun tidak mampu bersaing dengan produk asing. Lalu menurut Bapak apakah ada kebijakan di luar kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah yang sekiranya dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di Indonesia? Terimakasih (Dewa Ayu Sri Astari_1707511023)

[@cokdharma1309]

Selamat Malam Tuan dan Puan, Pertama-tama saya ucapkan Terimakasih atas pemaparan materi dari Bapak Wahyu terkait dengan pembahasan lanjutan tentang pembangunan ekonomi di Indonesia. Hamba Mohon izin untuk berkomentar. beranjak dari pembahasan sebelumnya tentang pembangunan ekonomi era orde lama dengan seluruh sisi positif dan negatifnya. setelah mendengar pembahasan tentang pembangunan ekonomi Indonesia di zaman orde baru , memang banyak sekali kemajuan yang diperoleh oleh negara ini pada saat itu, seperti yang sudah dikatakan di video tersebut, dimana Indonesia sedang mendapat "durian runtuh" akibat menurunnya ekonomi negara blok barat yang terjadi pada periode oil boom, yah bisa dikatakan Indonesia pada saat itu bisa dikategorikan sebagai negara "Sultan" wow, keren. jika bisa saya analogikan kondisi Indonesia pada saat ini layaknya seperti seorang OKB (New rich people). mengapa demikian, buktinya pembangunan besar-besaran terjadi dimana-mana, gaji PNS dinaikkan tiga kali lipat, dan lain sebagainya. memang betul dampak positifnya pembangunan infrastruktur yang pesat dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat membuat Indonesia seakan-akan menjadi negara merdeka sepenuhnya, namun sayang sekali kekayaan materil yang dimiliki pada saat itu, tidak dibarengi dengan kekayaan SDA yang seimbang. KKN merajalela, APBD menguat tanpa arah dan tujuan yang jelas, yak Indonesia seperti tim sepakbola yang banjir pemain bintang namun tidak mempunyai manager untuk memanage timnya (dalam hal ini negaranya). Kekayaan negara tidak dibarengi dengan kekayaan intelektual masyarakatnya. namun juga, dengan menyimak video tersebut, saya juga bisa menyimpulkan bahwa setiap keputusan yang kita ambil, setiap kegiatan yang kita lakukan, semuanya tidak (akan) pernah lepas dari konsekuensi, entah itu positid atau negatif. mungkin sekian yang bisa saya komentari, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para Pendahulu kita yang sudah berjuang dalam memerdekakan dan memakmurkan Indonesia, terlepas dari segala kebobrokannya, tetap harus kita ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Untuk admin Tuan dan Puan sekalian, sangat dipersilahkan untuk memberikan masukan jika terdapat kekeliruan dalam penyampaian pendapat saya. Terimakasih . - (Cokorda Agung Dharmasantika 1812511040)

[@bintangmaheswari1258]

Terimakasih atas penjelasannya pak, saya ingin bertanya, pada saat kejadian MALARI 1974 kenapa para demonstran tidak dicegah sejak awal untuk melakukan tindakan anarki besar- besaran oleh aparat pemerintah malahan baru dicegah saat para demonstran masuk ke istana negara baru dicegah/dihadang oleh jendral sumitro? pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan, apa yang menjadi penyebab utama kebangkrutan pertamina pada masa orde baru? dan saya tertarik mengenai kasus korupsi pada masa orde baru ini, mengingat sampai 60% APBN menguap entah kemana yang berarti korupsi pada masa ini sangatlah parah, mungkin bisa diceritakan kasus korupsi pada masa ini pak (Bintang Maheswari/1907531091)

[@gracesihite8573]

Selamat pagi pak Wahyu. Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih atas pemaparan materi tentang Ekonomi Politik Pembangunan Indonesia Era Orde Baru . Pada pemaparan materi ini dijelaskan bahwa tepat pada tanggal 15 Januari 1974 terjadi suatu peristiwa penting yang dinamakan peristiwa Malari yakni Malapetaka 15 Januari. Peristiwa ini merupakan aksi kekerasan besar besar yang dilakukan oleh mahasiswa yang terjadi di ibu kota Jakarta. Peristiwa ini diketahui dibawah pimpinan Hariman Siregar. terjadinya aksi yang dilakukan oleh demonstran mahasiswa ini diakibatkan oleh hampir jatuhnya saham dari Perusahaan Air Negara dan Perusahaan Listrik Negara kepada Jepang. Mahasiswa juga memprotes pemerintahan Suharto yang memberikan kelonggaran investasi pada pemodal asing yang nantinya berakibat pemodal asing menguasai sektor lain yang sangat berpengaruh pada masyarakat Indonesia. yang ingin saya tanyakan adalah Apakah pelaku penting dalam peristiwa malapetaka yang terjadi pada pemerintahan Suharto ini hanya dituntut oleh Mahasiswa dan Jenderal Sumitro? atau adakah pihak ataupun oknum lainnya yang berperan penting dalam permasalahan ini? jika ada mohon dijelaskan pak terimakasih 🙏🙏 (Grace Yellow Sihite - 1812511028 - Sosiologi Pembangunan)

[@angelitamegah6037]

Selamat malam, Pak Wahyu. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan untuk pemaparan video materi ke 2 yang sangat menarik ini. Mohon izin, untuk saya dapat bertanya mengenai hal-hal yang masih membuat saya bingung sampai sekarang. Tadi dijelaskan oleh Pak Wahyu bahwa pada Periode Oil Boom, terdapat "Kebijakan Beras-iasi". Kebijakan ini dikeluarkan karena pada saat itu negara Indonesia sedang kaya raya sehingga Soeharto mengeluarkan kebijakan tersebut untuk menjadikan beras sebagai "Simbol" dari kemajuan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, kebijakan ini memberikan dampak negatif bagi keanekaragaman pangan yang ada di Indonesia. Hal ini dapat terjadi, karena keanekaragaman pangan yang ada di Indonesia tergerus di Periode Oil Boom ini. Sehingga ketika terjadi gangguan panen beras, maka masyarakat Indonesia akan terancam kelaparan karena sudah tidak lagi memiliki keanekaragaman pangan. Yang ingin saya tanyakan disini terkait dengan adanya "Kebijakan Beras-iasi" pada Periode Oil Boom. Saya masih bingung mengenai dampak dari adanya "Kebijakan Beras-iasi" pada saat ini. Apakah "Kebijakan Beras-iasi" ini merupakan cikal bakal dari adanya ungkapan "Belum Kenyang Kalau Belum Makan Nasi"? Hal ini dikarenakan setiap saya belum makan nasi, maka nenek atau ibu saya akan selalu mengatakan ungkapan ini, sehingga membuat saya penasaran apakah ungkapan ini berasal dari adanya "Kebijakan Beras-iasi" pada Periode Oil Boom tersebut. Lalu bagaimana "Kebijakan Beras-iasi" ini dapat tidak dijalankan lagi pada saat ini? Mengingat pada saat ini sudah banyak orang-orang di Indonesia yang tidak terlalu bergantung lagi kepada nasi. Menurut Pak Wahyu apakah hal ini dapat dikatakan baik, karena pada saat ini masyarakat di Indonesia jadi mempunyai keanekaragaman pangan dan tidak bergantung lagi kepada beras? Terima kasih, Pak Wahyu. (ANGELITA MEGAH DWI HARYANTI/1707511032/EP)

[@mirahdiantari7374]

Selamat malam bapak, terimakasi atas materinya. Saya cukup tertarik dengan peristiwa Malari 1974 dimana saya juga membaca beberapa dari situs media yang ada, saya bisa tangkap dari peristiwa malapetaka 15 januari (Malari) dimana terjadi ribuan mahasiswa dan Siswa SMA turun ke jalan melakukan aksi protes akan investasi besarbesaran dari Jepang. Bagi para demonstran, modal jepang yang masuk ke Indonesia sudah terlalu berlebihan dimana mereka berpikir investasi besar besaran ini adalah bentuk imperialisme gaya baru. Akibat dari aksi protes ini, para demonstran membakar proyek komplek yang baru dibangun dikala itu yang terjadi di pasar senen. Mereka mengajukan tiga tuntutan yang dinamakan “Tritura Baru 1974”. Pada saat yang sama Soemitro yang menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban mendengar aksi protes terserbut, beliau melakukan orasi diatas mobil jipnya dengan lantangnya dia mengatakan “kalian percaya atau tidak kepada saya?”. Aksi orasi soemitro tersebut berhasil membubarkan para demonstran. (tirto.id/malari-1974-protes-mahasiswa-yang-ditunggangi-para-jenderal-cDe9) Dimana saya juga membaca di halaman kompas, setidaknya ada faktor lain ketika itu. Indikasi itu yaitu adanya "aroma" perpecahan tokoh militer yang berada di sekitar Soeharto. www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2019/01/15/16362931/peristiwa-malari-1974-protes-modal-asing-atau-dampak-perpecahan-militer), mohon izin setidaknya dapat penjelasan lagi dari Bapak perihal Malari 1974 tersebut pak🙏🏻 (Gusti Ayu Kade Mirah Diantari/1812511049)

[@ayumeiliadewi6848]

Terimakasih sebelumnya atas penjelasan dari pak Wahyu terkait dengan materi Ekonomi Politik Pembangunan Era Orde Baru. Setelah menyimak video ini, terdapat beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan yaitu mengenai MALARI atau Malapetaka Lima Belas Januari 1974 dimana dalam video dijelaskan bahwa PLN dan PAM dikatakan sebagian besar sahamnya hampir jatuh ke tangan Jepang, kemudian bagaimana hal tersebut dapat dicegah sehingga sampai saat ini PLN dan PAM masih menjadi milik Indonesia? Apakah respon atau tindakan yang dilakukan pemerintahan Soeharto dalam menghadapi peristiwa MALARI tersebut? Dan pertanyaan kedua terkait keparanoidan ORBA atas gerakan Islam, dimana dikatakan bahwa pada tahun 1985, Soeharto mencetuskan asas tunggal Pancasila yang kemudian memiliki dampak yaitu terpecahnya HMI menjadi dua kubu yaitu HMI Diponegoro dan HMI MPO, dimana HMI MPO menolak asas tunggal Pancasila yang ingin saya tanyakan yaitu apa yang terjadi atau adakah tindakan yang diambil Soeharto terkait dengan ditolaknya asas tunggal Pancasila oleh HMI MPO dan apa dampaknya terhadap organisasi tersebut Sekian pertanyaan dari saya jika ada kesalahan dalam penyampaian pertanyaan, mohon maaf dan Terimakasih (Ni Made Ayu Meilia Dewi, 1707511019)

[@santamonika3640]

Terimakasih pak Wahyu atas pemaparan materinya. Saya cukup tertarik terhadap materi ini terutama pada era dimana oil boom terjadi, dimana oil boom sendiri menjadi citra positif dari era orde baru. Berdasarkan peristiwa oil boom, saya dapat menyimpulkan bahwa perekonomian berkembang dengan cepat dan bersama dengan itu ada perbaikan-perbaikan dalam pembangunan sosial dan infrastruktur. Saya sempat membaca dari berbagai sumber dimana peristiwa oil boom sendiri turut membawa dampak negatif yang bisa dikatakan cukup besar, yaitu dimana bangsa Indonesia menjadi manja, hidupnya boros dan mewah. Selain itu bangsa Indonesia menderita penyakit belanda (the Dutch disease), dan yang paling miris menurut saya adalah dimana dengan peristiwa oil boom mengakibatkan pemerintah melalaikan disiplin anggaran dan rawan akan KKN. Sekian dan terimakasih🙏 (Santa Monika Manullang, 1812511041)

[@restujeniari]

Terimakasih atas pembahasannya Pak Wahyu. Izin untuk bertanya , berkaitan dengan periode oil boom yang dikatakan sebagai masa kejayaan orde baru yang ditandai dengan naiknya harga minyak secara signifikan, apakah ini dikarenakan permintaan minyak dari Amerika Serikat? Kemudian dijelaskan juga bahwa pertamina memiliki hutang yang banyak padahal saat itu pemasukan justru datang dari minyak, lalu selain adanya korupsi ada hal lainkah yang menyebabkan pertamina berhutang? Dengan kata lain hutang yang dimaksud berasal darimana? Serta bagaimana awal mula hal tersebut terungkap? Sebab dipembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa di era orde baru ada departemen penerangan yang hanya memberitakan hal-hal baik saja Ni Komang Restu Murti Jeniari (1907531056)

[@igustiayudevionita2960]

Terima kasih Bapak Wahyu untuk penjelasannya, sangat edukatif dan kreatif. Namun saya masih bingung terkait Revolusi Hijau atau Panca Usaha Tani yang memberikan implikasi negatif bagi Indonesia. Apakah hingga saat ini masih ada dampak dari revolusi hijau, sebenarnya apakah gerakan ini memiliki keuntungan? Apa yang semestinya diperbaiki dari program ini? I Gusti Ayu Devionita (1907521041)

[@muhamadrizal2157]

Selamat malam bapak dosen, terimakasih atas pemaparan materinya, tadi sudah dijelaskan mengenai kebijakan penting yang tercetus didalam masa pemulihan ekonomi (1966-1973) yaitu Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pertanyaan saya, apakah ada keterkaitan antara Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA) dengan peristiwa krisis ekonomi dimana ada fenomena bubble economic atau gelembung ekonomi yang menyebabkan lengsernya Pemerintahan Soeharto pada tahun 1998? (Muhamad Rizal, 1707511117)

[@dianaoktaviani2291]

Terimakasih untuk materi ekonomi pembangunan pada sesi 2 ini Pak Wahyu. Dari materi yang telah disampaikan dapat saya ringkas atau saya simpulkan sebagai berikut : Periode Pembangunan Ekonomi sesi 2 1. Pemulihan Ekonomi (1966-1973) Terjadi hal negatif dari adanya kebijakan pemulihan ekonomi ini yaitu adanya MALARI (Malapetaka lima belas januari) 2. Periode Oil Boom (1974-1982) Periode ledakan harga minyak yang sangat naik drastis. Kekayaan negara melimpah akibat melonjaknya harga minyak dunia. - Terjadinya pencetusa revolusi hijau (Penegasan pada blok barat) - Periode oil boom hancur karena bangkrutnya pertamina pada tahun 1975-1976 karena korupsi. - Keparanoidan ORBA adalah gerakan islam : a. Adanya peristiwa tanjung priuk b. Geger talangsari c. DOM Aceh Terimakasih. Diana Oktaviani Ayu Putri - 1812511007 - Sosiologi 2018

[@bayusugiarta3662]

jika alasan terbentuknya orde baru karena kegagalan ekonomi di orde lama. pertanyaan saya apakah di jaman orde baru permasalahan ekonomi menjadi lebih baik?

[@krisnnd]

Melalui program Revolusi Hijau, Presiden Soeharto telah menekankan terkait ketersediaan bahan pangan sebagai salah satu cara untuk menciptakan stabilitas yang diperlukan dalam proses pembangunan nasional. Namun mengapa pada akhirnya hal ini malah menjadi dampak negatif bagi pertanian Indonesia? Ketut Krisnanda Dewi Sukmayana 1907531106

[@asyifakhaerunisa6297]

Terima kasih atas penjelasan materi orde baru yang telah Pak Wahyu paparkan. Saya ingin bertanya pak, telah dijelaskan tadi ada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pada masa pemulihan ekonomi Indonesia yang dibuka sebesar besarnya investasi oleh investor luar negeri. Apakah kebijakan tersebut benar-benar ditujukan untuk membangun dan memulihkan ekonomi Indonesia sendiri atau itu adalah suatu "alibi" yang dilakukan oleh soeharto untuk keuntungannya sendiri dilihat juga bahwa munculnya dampak2 negatif yg ada seperti malari 1974? Terimakasih pak. Asyifa Khaerunisa Banjar / 1707521119

[@AlgindaRyan]

Baik, terimakasih pa atas materinya .. tadi di jelaskan pada mekanisme pertanian di indonesia dimana rrvolusi hijau memiliki dampak yang negatif.. lalu bagaimana tindakan pemerintah dngan tragedi atau kejadian tersebut? Apa yang dilakukan pemerintah pada saat itu

[@yukir.8048]

Terimakasih atas penjelasannya Bapak Wahyu. Saya ingin bertanya terkait dengan penjelasan Bapak dimana di bagian video materi sebelumnya dijelaskan bahwa saat Soekarno menjabat cenderung condong ke Blok Timur, sedangkan pada video lanjutan yaitu Ekonomi-Politik Pembangunan Indonesia Era Orde Baru (2) dijelaskan bahwa pemerintahan Soeharto lebih condong ke Blok Barat seperti dengan penerapan Revolusi Hijau sebagai penegasan pada Blok Barat . Sehingga bisa dilihat pada jaman itu terjadinya perubahan pemimpin menyebabkan perubahan haluan atau arah dari berjalannya suatu negara. Pertanyaan saya, apakah hal ini akan selalu terjadi dimana perubahan pemimpin disuatu negara juga akan berdampak pada perubahan suatu negara secara keseluruhan? Mengingat jika hal ini selalu terjadi seperti itu, menurut saya ini akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan dan perkembangan dari suatu negara karena setiap pergantian pemimpin, terkesan cenderung mengulang step dari awal dan tidak melanjutkan atau merevisi hal-hal yang perlu diperbaiki pada masa sebelumnya yang mungkin sebenarnya dapat mempercepat berjalannya suatu pemerintahan negara secara optimal. Terimakasih. (Ni Putu Yuki Reshmasari (NIM 1707511083))

[@idaayulaksmi2651]

Terimakasih atas pemaparan materi kedua mengenai ekonomi politik indonesia pada era orde baru. pada video telah dijelaskan pada periode Oil Boom disini muncul masyarakat menengah karena meningkatnya harga minyak, namun dikatakan pula ternyata pada periode Oil Boom ini membuat pertamina menjadi bangkrut, dimana ternyata pendapatan negara masuk cukup besar namun aksi korupsi juga berjalan. Mengapa hal demikian sampai terjadi? Kemudian pada periode Oil Boom ini muncul Revolusi Hijau, dimana ada mekanisasi pertanian kemudia Indonesia Swasembada beras tahun 1984-1986 yamg akhirnya berimplikasi negatif yang merugikan Indonesia dengan penggunaan pestisida dan bahan kimia bagi lahan pertanian, setau saya penggunaan bahan kimia tersebut sampai saat ini masih digunakan. apakah penyuluhan yang dilakukan pihak ITB sudah efektif? apakah pemerintah memiliki caa lain untuk menanggulangi kerugian ini? Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terimakasih pak (Ida Ayu Laksmi Purnamyastuti / 1707521062)

[@_dianovita]

Periode pemulihan ekonomi yg terjadi pada tahun 1966 s.d. 1973 mencetuskan dua kebijakan penting, yaitu UU tentang Penanaman Modal Asibg dan UU tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Di mana kebijakan tsb. berdampak pada terjadinya ledakan pembangunan di kota-kota besar tanah air. Yang ingin saya tanyakan, apa tujuan pemerintah saat itu mengeluarkan dua kebijakan tentang penanaman modal tsb? Apakah ketika mengeluarkan kebijakan tsb pemerintah tidak memikirkan dampaknya dikemudian hari? Terimakasih. (Dian Novitasari, 1707511138)

[@andinipradnya]

Terimakasih atas penjalasannya Pak Wahyu. Disini saya ingin bertanya, dimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia sangat bergantung dengan adanya modal asing. Menurut bapak, apakah Indonesia akan mampu untuk tidak bergantung dengan modal asing? Apakah strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh Indonesia agar tidak terus bergantungan pada modal asing? Terimakasih Putu Andini Pradnya Dewi 1907521082

[@sc_tyasaniswari666]

Terima kasih atas penjelasannya Pak. Dijelaskan bahwa dalam mekanisme pertanian di Indonesia terdapat revolusi hijau yang memiliki dampak negatif, apa tindakan pemerintah atas dampak yang ditimbulkan oleh revolusi hijau tersebut? (I Gusti Ayu Wulan Dwitya Saniswari/2007531133)

[@insyairina4293]

Terimakasih atas pemaparan materinya Pak Wahyu. Ada hal yang ingin saya tanyakan, terkait masa pemulihan ekonomi pada tahun 1966-1973. Kan di tahun 1967 didirikanlah PT Freeport Indonesia,yang lokasinya di Timika Papua. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa PT.Freeport merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia. namun, mengapa pembangunan di Papua pada masa pemulihan ekonomi tersebut, tidak sama seperti kota kota lain yang memiliki pembangunan pesat di tahun itu? Terimakasih Pak. . ( Insyai Rina Warer/1707511144/Sosiologi politik)

[@nadya5787]

Terima kasih atas pemaparan materinya Pak. Dijelaskan bahwa pada periode Oil Boom ini timbulnya masyarakat kelas menengah yang memiliki dollar melimpah, apakah dengan hal tersebut dapat dikatakan bahwa tidak adanya masyarakat yang miskin? dan bagaimana cara pemerintah dalam menyelesaikan krisis yang dialami oleh Pertamina pada saat itu? karena seperti yang kita ketahui juga bahwa saat itu Pertamina berperan sebagai salah satu penyumbang pendapatan negara hampir mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh adanya utang yang sangat besar. Terima kasih Nama: Nadya NIM:1907521217

[@idaayuputudamayanti8682]

Terima kasih atas pemaparan materinya Bapak, mohon ijin bertanya, dikatakan bahwa pada saat Soeharto membentuk komisi IV pemberantasan korupsi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya bahkan pada pemeriksaan APBN tahun 1988/1989 tersebut ditemukan berbagai penyimpangan yang terjadi, lalu bagaimana pertanggungjawaban pemerintah mengenai pengalokasian APBN yang tidak sesuai saat itu? Apakah tidak ada kelanjutannya dan dibiarkan begitu saja hanya karena masyarakat tidak mengetahuinya dan tidak dipublikasikan oleh pemerintah kepada masyarakat saat itu? Ida Ayu Putu Damayanti (1907531153)

[@ismawirantini9902]

Terima kasih atas penjelasannya bapak. Kalau boleh saya tahu mengapa saat penghadangan mahasiswa pada tahun 1974 berhasil dilakukan oleh Pak Sumitro? Selain kesan beliau yang dipercayai mahasiswa, apa sajakah faktor-faktor lain yang menyebabkan penghadangan tersebut berhasil? Putu Isma Suyanti Wirantini (1907531019)

[@ikomangwiratama2258]

Selamat malam bapak, sebelumnya terima kasih atas penjelasannya. Mohon izin bertanya, pada zaman orde baru terdapat kejadian kayanya Indonesia (akibat oil bomb), namun Pertamina hampir bangkrut karena terlilit utang. NSelamat malam bapak, sebelumnya terima kasih atas penjelasannya. Mohon izin bertanya, pada zaman orde baru terdapat kejadian kayanya Indonesia (akibat oil bomb), namun Pertamina hampir bangkrut karena terlilit utang. Bagaimana tindakan atau kebijakan dari pemerintah orde baru saat itu? Dan terkait oil bomb bagaimana implikasinya terhadap masyarakat sendiri karena dengan naiknya harga minyak menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk menjual ke luar negeri. Terima kasih (I Komang Wiratama/1907521049)

[@jhistawiguna6139]

Terimakasih atas pemaparan materi yang telah bapak berikan. seperti yang telah dijelaskan sebelumnya revolusi hijau pada akhirnya melahirkan beragam implikasi negatif. Mohon izin bertanya, menurut bapak apabila tidak ada revolusi hijau sebelumnya apakah sektor pertanian saat ini akan jauh menjadi lebih baik dibandingkan dengan sektor pertanian yang sekarang? (setelah terjadinya revolusi hijau) I Gusti Made Jhista Wiguna_1907531136

[@ririnsinthya7529]

Teriamkasih banyak bapak, atas pemaparan materinya sangat menarik dan mudah dipahami. Namun ada yang ingin saya tanyakan, yaitu terkait dengan aksi Malari akibat di cetuskannya UU PMA dan UU PMDN, apakah aksi tersebut memang murni didasari oleh aksi kemanusiaan dan juga sosial, ataukah terdapat unsur politik didalam aksi tersebut? jika memang ada unsur politik di dalamnya, sekiranya keuntungan apa yang sebenarnya ingin diperoleh secara politik melalui aksi Malari tersebut. Kadek Ririn Sinthya Dewi (1907531018)

[@nariu4364]

Terima kasih bapak atas materi yang diberikan. Saya atas nama: Ni Nengah Nari Utari dengan NIM 2007531034 Ijin bertanya : Pada masa Orba muncul 2 kebijakan yaitu Undang-undang PMA dan Undang-undang PMDN sehingga mengakibatkan adanya pembangunan di kota-kota besar seperti jakarta, semarang, jogja, surabaya, dan denpasar. Karena adanya 2 kebijakan itu maka muncul peristiwa MALARI dimana kalangan intelektual melakukan protes karena longgarnya kesempatan investasi pemodal asing. Nah pertanyaan saya, apakah pada masa orba tersebut terdapat kontrol yang baik yang dilakukan Soeharto untuk menanggapi ketakutan para kalangan intektual saat peristiwa MALARI agar para investor asing tersebut nantinya tidak memonopoli sektor penting yang berkaitan dengan hajat orang banyak? Karena pada dasarnya investasi asing itu sangat dibutuhkan di Indonesia baik pada masa orba atau reformasi karena digunakan untuk proses pembangunan ekonomi.

[@pasekpuspadewi]

Terimakasih atas penjelasannya pak. Saya ingin bertanya, pada era orde baru tersebut dijelaskan bahwa komisi pemberantas korupsi tidak berjalan dengan semestinya, jika demikian bagaimana kebijakan dan solusi pemerintah pada era orde baru dalam mengatasi hutang pertamina yang jumlahnya sangat banyak tersebut? Sekian pertanyaan saya. Terimakasih. Luh Gde Pasek Puspa Dewi (1907531111)

[@andraamartya297]

Terimakasih sebelumnya saya ucapkan kepada pak Wahyu untuk penjelasannya. Tadi dijelaskan pada tahun 1974 terjadi Peristiwa MALARI atau Malapetaka Lima Belas Januari Pertanyaan saya apakah demonstrasi tersebut dapat dikatakan berhasil? Apakah setelah adanya demonstrasi tersebut kesempatan investasi pemodal asing diperketat? Terimakasih Nama : I Gede Andra Amartya Wardana Dipa Nim : 2007531200

[@apriawan1512]

Terima kasih atas penjelasannya pak, izin bertanya pada masa orde baru tersebut dijelaskan bahwa tugas KPK tersebut tidak berjalan dengan semestinya, jika demikian bagaimana kebijakan dan solusi pemerintah pada masa tersebut dalam mengatasi hutang dari pertamina yang jumlahnya relatif banyak ? Gede Apriawan (1907521145)

[@mp4307]

Terimakasih untuk materi yang telah disampaikan bapak. Sebelumnya saya izin bertanya dimana dikatakan pada orde baru ini tepatnya tahun 1966-1973 adanya pemulihan ekonomi jadi bagaimana dampak positif kebijakan politik ekonomi pemerintahan orde baru yang masih dirasakan hingga sekarang? Terimakasih bapak🙏🏻 (Putu Monique Paramadewi/ 2007531260/ 34)

[@muhamadnabil7979]

Terima kasih atas penjelasannya pak, materinya sangat bagus dan mudah dipahami. saya juga ingin bertanya jika sewaktu waktu harga minyak melonjak lagi, apakah kejadian atau situasi yang sama akan terjadi lagi seperti di periode oil boom dimana kekayaan negara begitu melimpah hingga dapat menaikkan gaji pegawai negeri 3 kali lipat? terima kasih Muhamad Nabil (1907531119)

[@evanaditya7099]

Terimakasih atas penjelasannya pak. Sebenarnya kebijakan investasi asing itu sangat diperlukan guna pembangunan titik2 ekonomi baru , tetapi memang pada pelaksanaannya banyak hal yang tidak jelas dari longgarnya aturan nya hingga penyaluran dana yang tidak jelas. Pada masa oilboom soeharto menaikkan gaji PNS hingga 3x lipat. Mengapa hal ini dilakukan sampai meninggkatkan gaji PNS 3x lipat? ,mengapa tidak menaikkan secukupnya saja, dan menaruh dana lebih besar pada anggaran pembangunan? 1907531061 I Putu Evan Aditya Dharma Merta

[@nikomangsanthimulyani9460]

Terima kasih atas penjelasannya pak, izin bertanya dari adanya periode Oil Boom yang dimana pendapatan ekspor Orde Baru dan pendapatan Pemerintah meningkat tajam serta hidup masyarakat baik dikarenakan adanya Oil Boom ini. Namun, pada periode ini juga terdapat korupsi dan hutang pertamina yang besar, lalu bagaimana konsekuensi yang terjadi setelah adanya masalah tersebut dalam bidang sosial pada masyarakat Indonesia? (Ni Komang Santhi Mulyani / 2007531005 / 02)

[@andrapuspaningrum]

Terimakasih bapak atas pemaparan materinya. Seperti yang sudah dijelaskan, dalam Revolusi Hijau pada akhirnya melahirkan beragam implikasi negatif dikarenakan ketergantungan para petani terhadap pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan. Bagaimana cara pemerintah dalam mengatasi implikasi negatif yang ditimbulkan oleh Revolusi Hijau tersebut? Nama : Ni Luh Putu Andra Puspaningrum NIM : 1907521237

[@dewimarpaung3506]

Terimakasih atas materinya pak 🙏🏻🙏🏻 Revolusi hijau menghasilkan bebrapa akibat antara lain: • Berbagai organisme penyubur tanah musnah • Kesuburan tanah merosot / tandus • Tanah mengandung residu (endapan pestisida) • Hasil pertanian mengandung residu pestisida • Keseimbangan ekosistem rusak • Terjadi peledakan serangan dan jumlah hama. Petani merupakan komunitas mandiri yang menyeimbangkan kebutuhan pangan, Namun dalam revolusi hijau, petani tidak boleh mem-biakkan benih sendiri. Bibit yang telah disediakan merupakan hasil rekayasa genetika, dan sangat tergantung pada pupuk dan pestisida kimia. Hal ini membuat petani rata2 petani di Indonesia terlilit hutang. Pertanyaan saya apakah dengan adanya revolusi hijau, masyarakat Indonesia sudah sejahtera dan petani Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pangan Indonesia saat itu? Dewi Supiyanti Marpaung 1812511005

[@niputubellaarisuwitri1934]

Terima kasih atas pemaparan materinya bapak, saya izin bertanya tentang masa pemulihan ekonomi yang terjadi pada tahun 1966-1973. Pertanyaan saya, bagaimana upaya pemerintah dalam memulihkan kondisi dimana adanya investasi dari investor asing bahkan investor tersebut hampir menguasi sektor vital yang ada di Indonesia seperti PDAM dan PLN, mengingat pada saat itu pemerintah memang menggalakkan kebijakan tentang penanaman modal asing ? Sekian, terima kasih bapak🙏🏻 Ni Putu Bella Ari Suwitri 1907531098

[@ratnasintha5325]

Terimakasih atas materi yang bapak sampaikan🙏 Dijelaskan dalam video tersebut, Seokarno mencetuskan istilah "beras-iasi" dimana masyarakat Indonesia bergantung pada beras dan apabila ada gangguan panen beras akan terancam kelaparan. Bagaimana upaya pemerintah dalam menyelesaikan terancam nya panen beras tersebut agar masyarakat pada saat itu tidak mengalami kelaparan? Nama : Putu Ratna Sintha Wati NIM : 1907531004

[@adegitamahadewi4755]

Terimakasih bapak atas penjelasannya mengenai Ekonomi Politik Pembangunan Indonesia Era Orde Baru. Penjelasannya singkat dan mudah dipahami. Namun, saya ingin bertanya dari yang sudah bapak jelaskan di video, sempat dikatakan dalam video kalau Revolusi hijau: penegasan pada Blok Barat = mekanisme pertanian (panca usaha tani) yaitu modernisasi pertanian Indonesia yang akhirnya melahirkan beragam implikasi negatif contohnya pada tanah-tanah di Jawa pada saat ini. Nah pertanyaan saya, mengapa Revolusi Hijau harus terus dilakukan meskipun berdampak negatif? dan bagaimana cara mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh Revolusi Hijau tersebut? Nama: Ade Gita Mahadewi NIM: 2007531249 (31) Sosial Politik (C1)

[@dewisakerebau7109]

selamat pagi pak wahyu terimakasih atas pemaparan materinya yang sangat bagus. saya ingin bertanya apakah pak apakah situasi di orde baru berjalan dengan baik dan apakah ada yg perlu diterapkan pada era yang baru ini ? sekian pertanyaan saya pak (stevani dewi clarita/1812511004)

[@susanthiwidyanaputri3594]

Terimakasih bapak atas penjelasan materi yang telah diberikan,materi yang diberikan sangat informatif dan sangat berguna bagi saya. Namun saya ingin bertanya bapak mengenai pemulihan ekonomi yang terjadi pada tahun 1966-1973. Mungkin sudikiranya bapak dapat menjelaskan apa penyebab adanya pemulihan ekonomi yang terjadi dan apa alasannya dilakukan pemulihan ekonomi tersebut? Terimakasih (Putu Susanthi Widyana Putri_1907531137)

[@putuayuersatresnadewi409]

Baik terimakasih atas penjelasannya pak , izin bertanya, tadi dijelaskan bahwa pada Periode Oil Boom (1974-1982) terdapat kebijakan "beras-iasi" dimana pada kebijakan ini Presiden Soeharto menginginkan masyarakat makan beras sebagai makanan pokok karena beras pada saat itu menjadi simbol kemajuan masyarakat yang menimbulkan efek tergerusnya keberagaman pangan di Indonesia kala itu. Apakah kebijakan "beras-iasi" pada kala itu diterapkan di seluruh wilayah Indonesia? Jika diterapkan di seluruh wilayah Indonesia apakah kebijakan ini dapat dikatakan berjalan dengan baik? Terimakasih pak🙏🏻 Putu Ayu Ersa Tresna Dewi 1907521266

[@krishnautarayana7311]

Terimakasih atas pemaparan materi nya pak, tadi sudah dijelaskan mengenai MALARI Mengapa kejadian ini bertepatan dengan kunjungan PM jepang dan apakah penghadangan yg dilakukan perwakilan tni Sumitro itu dilakukan memang niat sendiri atau diperintahkan untuk melakukan itu dan mengapa para demonstran itu hanya karena 1 orang yaitu Sumitro batal melakukan penerobos an masuk istana dan melongsorkan Soeharto saat itu ? Terimakasih I kadek Krishna Utarayana 1708521010 C4

[@sutiani3257]

Sebelumnya terima kasih untuk penyampaian materinya Bapak Saya ingin bertanya terkait dari apa yang bapak sampaikan, dimana presiden Soeharto membentuk Komisi IV Pemberantasan Korupsi. Namun disisi lain, komisi tersebut tidak pernah mempublikasikan kepada masyarakat terkait berbagai penyimpangan yang ditemukannya, seperti di tahun 1990 saat dilakukan pemeriksaan APBN 1988/1989. Bahkan ditahun-tahun berikutnya korupsi kian subur di era orde baru. Dari pandangan Bapak, apakah tidak terpublikasinya hasil temuan penyimpangan yang dilakukan oleh komisi ada kaitannya juga dengan Presiden Soeharto? Karena yang kita ketahui juga, Presiden Soeharto adalah seorang yang dikenal diktator terkorup sedunia pada abad ke-20. Sekian, Terima kasih Bapak🙏 Ni Wayan Sutiani NIM 1907531029

[@saninga.p2620]

Terimakasih atas penjelasannya pak, mohon izin bertanya, terkait peristiwa Malari dimana demonstrasi ini dilakukan oleh kalangan intelektual serta para mahasiswa, mengapa demonstrasi tersebut bisa terjadi? dan apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah kala itu ? I Gd Md Nandana Saning A.P 1907531268

[@jessicaanggi4450]

Terima kasih atas penyampaian materinya Bapak. Seperti yang telah dijelaskan, revolusi hijau ini membuat masyarakat mengalami transformasi di sektor pertanian dan ekonomi. Namun, hal ini tidak berlangsung lama karena revolusi hijau ini melahirkan implikasi negatif yang menyebabkan petani Indonesia mengalami kerugian yang besar. Selain itu juga, petani Indonesia menuntut IPB untuk bertanggung jawab akibat kerugian yg diperoleh dari digalakaannya revolusi hijau. Mohon izin bertanya Pak, apakah yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi hal ini karena IPB hanya menjadi penyuluh utama untuk petani melakukan revolusi hijau? Serta bagaimana cara menghadapi kerugian yang besar tersebut di sektor pertanian dan Kebijakan apa yang digalakkan oleh pemerintah untuk memajukan pertanian ke arah yang lebih baik? Terima kasih Bapak🙏 Nama : Ni Putu Jessica Anggi Wijaya Putri NIM : 1907531154