Video 12E Perpajakan yang terkait dengan dana desa

ideo 12E Perpajakan yang terkait dengan dana desa ‪@duniakampusku‬ #perpajakanyangterkaitdengandanadesa #perpajakanyangterkaitdengandesa #perpajakanyangterkaitdengandana #perpajakanyangterkaitdengan #perpajakanyangterkait #perpajakanyangterkaitdanadesa #perpajakanyangterkaitdana #perpajakanyangterkaitdesa #perpajakan #danadesa #dana #desa #akuntansidanadesa #akuntansidana #akuntansidesa #akuntansi

[@e_06_imadejuanaadisaputras92]

I Made Juana Adi Saputra (06) Apa saja sanksi yang dapat dikenalan jika desa tidak mematuhi peraturan perpajakan?

[@nikadekfitrianapratiw8]

22_Ni Kadek Fitriana Pratiwi (Kelompok 12) ijin menjawab , Jika desa tidak mematuhi peraturan perpajakan, maka dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan dan/atau tertulis, serta tindakan lainnya seperti penghentian sementara kegiatan. Sanksi pidana dapat berupa denda dan penjara, dengan ketentuan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar

[@e_08_nikadeklistyadewi54]

08_Ni Kadek Listya Dewi Ijin bertanya : Mengapa pajak daerah penting bagi pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal?

[@nikadekfitrianapratiw8]

22_Ni Kadek Fitriana Pratiwi (Kelompok 12) ijin menjawab , Pajak daerah penting bagi pembangunan dan pelayanan publik ditingkat lokal karena: 1. Pajak daerah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan, pendidikan, kebersihan lingkungan, pemadaman kebakaran, dan penegakan hukum. Pembayaran pajak secara konsisten membantu meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. 2. Pajak daerah digunakan untuk mendorong pembangunan ekonomi lokal. Pemerintah daerah menggunakan pajak untuk menggalakkan pertumbuhan usaha lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat. 3. Digitalisasi pengelolaan pajak daerah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengumpulan, pemrosesan, dan pemantauan pajak. Ini mempercepat proses administrasi dan mengurangi biaya administratif.

[@ayusuandewi2942]

09_Ni Kadek Ayu Suandewi ijin bertanya Jelaskan proses yang harus dilakukan desa ketika mengontrak perusahaan kontruksi untuk membangun fasilitas umum menggunakan dana desa, terkait dengan kewajiban pajak?

[@MathildisDuanona]

Ijin menjawab pertanyaan dari ayuk 1. Perencanaan dan Penganggaran • Perencanaan Anggaran: Desa harus memasukkan proyek pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Ini termasuk merencanakan anggaran untuk pembayaran pajak yang terkait dengan proyek tersebut. 2. Proses Pengadaan • Tender atau Pemilihan Langsung: Desa harus mengikuti prosedur pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Proses ini harus transparan dan akuntabel. • Kontrak dengan Perusahaan Konstruksi: Setelah pemilihan perusahaan konstruksi, desa harus menandatangani kontrak kerja yang memuat rincian proyek, termasuk kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh perusahaan konstruksi. 3. Pelaksanaan Proyek • Pelaksanaan Konstruksi: Perusahaan konstruksi memulai pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. • Pencatatan Transaksi: Desa harus mencatat semua transaksi terkait proyek, termasuk pembayaran kepada perusahaan konstruksi dan pembayaran pajak. 4. Pembayaran Pajak • Pajak Pertambahan Nilai (PPN): • Pemotongan PPN: Desa sebagai pemotong pajak harus memotong PPN dari pembayaran yang dilakukan kepada perusahaan konstruksi. Saat ini, tarif PPN adalah 11%. • Pelaporan dan Pembayaran PPN: Desa harus melaporkan dan menyetorkan PPN yang telah dipotong ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. • Pajak Penghasilan (PPh): • PPh Pasal 23: Desa harus memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari pembayaran bruto untuk jasa konstruksi kepada perusahaan konstruksi. • PPh Pasal 4 ayat (2): Untuk usaha kecil, perusahaan konstruksi yang termasuk kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat dikenakan PPh final sebesar 0,5% dari nilai bruto kontrak. • Pelaporan dan Pembayaran PPh: Desa harus melaporkan dan menyetorkan PPh yang telah dipotong ke KPP setempat. 5. Pelaporan Pajak • SPT Masa PPh Pasal 23 dan PPN: Desa harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa untuk PPh Pasal 23 dan PPN setiap bulan ke KPP. • Bukti Potong Pajak: Desa harus memberikan bukti potong pajak kepada perusahaan konstruksi sebagai bukti bahwa pajak telah dipotong dan disetorkan. 6. Pelaporan Proyek • Pelaporan Proyek: Setelah proyek selesai, desa harus melaporkan hasil pembangunan kepada pemerintah daerah dan mencatatnya dalam laporan keuangan desa. 7. Audit dan Pemeriksaan • Audit Internal dan Eksternal: Desa harus siap untuk diaudit oleh auditor internal dan eksternal untuk memastikan bahwa semua prosedur pengadaan, pelaksanaan, dan kewajiban pajak telah dipenuhi dengan benar. 8. Dokumentasi dan Arsip • Penyimpanan Dokumen: Desa harus menyimpan semua dokumen terkait proyek dan kewajiban pajak, termasuk kontrak, bukti potong pajak, bukti setoran pajak, dan laporan proyek.

[@gugusjawatimur_immakulatas2299]

30_Immakulata Sari Wea Apa saja 3 jenis pajak yang termasuk dalam kategori pajak daerah ?

[@MathildisDuanona]

Ijin Izin menjawab pertanyaan dari Immakulata Sari wea nomer absen 30 1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2): • Deskripsi: Pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang berada di wilayah perdesaan dan perkotaan. • Tujuan: Meningkatkan pendapatan daerah melalui pemungutan pajak dari properti. • Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Pajak Hotel: • Deskripsi: Pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk fasilitas penginapan, makanan, dan minuman. • Tujuan: Memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan perhotelan. • Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Pajak Reklame: • Deskripsi: Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame, termasuk papan iklan, baliho, spanduk, dan media promosi lainnya yang dipasang di wilayah tertentu. • Tujuan: Mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan reklame serta meningkatkan pendapatan daerah dari kegiatan periklanan. • Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

[@ariantiputrii__]

14_Ni Made Arianti Putri Ijin menanggapi : Tiga jenis pajak yang termasuk dalam kategori pajak daerah adalah: 1. **Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**: Pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah, biasanya tingkat provinsi, dan digunakan untuk pembiayaan infrastruktur transportasi serta kebutuhan lain di daerah tersebut. 2. **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**: Pajak yang dikenakan atas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kepentingan umum seperti tempat ibadah, sekolah, dan lain-lain. Pajak ini dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. 3. **Pajak Hotel dan Restoran**: Pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, restoran, dan tempat penginapan lainnya. Pajak ini dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota dan digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan umum di daerah tersebut.

[@ayusuandewi2942]

09_Ni Kadek Ayu Suandewi ijin menanggapi : Tiga jenis pajak yang termasuk dalam kategori pajak daerah adalah: 1. Pajak Kendaraan Bermotor: Pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau pengoperasian kendaraan bermotor. 2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2): Pajak yang dikenakan atas tanah dan/atau bangunan di wilayah perdesaan dan perkotaan. 3. Pajak Hotel: Pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk penyewaan kamar dan fasilitas lainnya.

[@E_13_NiPutuEmy]

13_Ni Putu Emy, Ijin menanggapi Tiga jenis pajak yang termasuk dalam kategori pajak daerah adalah: 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Dipungut oleh pemerintah provinsi. Dikenakan pada kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor. 2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2),Dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Dikenakan pada tanah dan bangunan di wilayah perdesaan dan perkotaan. 3. Pajak Hotel dan Restoran,Dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Dikenakan pada layanan yang diberikan oleh hotel, restoran, dan tempat usaha sejenis.

[@e_15_nikadekidasulistyawat99]

15_Ni Kadek Ida Sulistyawati Ijin menanggapi, Tiga jenis pajak yang termasuk dalam kategori pajak daerah adalah: 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Dipungut oleh pemerintah provinsi. Dikenakan pada kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor. 2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Dikenakan pada tanah dan bangunan di wilayah perdesaan dan perkotaan. 3. Pajak Hotel dan Restoran, Dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Dikenakan pada layanan yang diberikan oleh hotel, restoran, dan tempat usaha sejenis.

[@e_07_nikomangayulaksminari65]

07_Ni Komang Ayu Laksmi Nariswari Ijin bertanya Coba jelaskan Mengapa penting bagi pengelola dana desa untuk memahami dan memenuhi kewajiban pajak?

[@e_10_idaayuputuwidiantari20]

10_ida ayu putu widiantari Ijin menanggapi: Pemahaman dan pemenuhan kewajiban pajak sangat penting dalam pengelolaan dana desa karena beberapa alasan berikut: 1. Kepatuhan Hukum: Memahami kewajiban pajak membantu desa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegagalan untuk mematuhi kewajiban pajak dapat mengakibatkan sanksi hukum dan denda yang merugikan keuangan desa. 2. Transparansi dan Akuntabilitas: Pengelolaan dana desa yang baik mencakup transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Memenuhi kewajiban pajak menunjukkan bahwa desa berkomitmen untuk menjalankan pengelolaan keuangan yang baik dan terbuka kepada masyarakat. 3. Pengembangan Infrastruktur dan Layanan: Pajak yang dipungut dan dikelola dengan baik dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur dan layanan publik di desa, seperti pendidikan, kesehatan, dan jalan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

[@MathildisDuanona]

Ijin Ijin menjawab pertanyaan dari ni Komang Ayu Laksmi Aswari Dengan pertanyaan jelaskan mengapa penting bagi pengelolaan dana desa untuk memahami dan memenuhi kewajiban pajak? Jawaban dari kelompok kami 1. Kepatuhan Hukum: Memahami kewajiban pajak membantu desa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegagalan untuk mematuhi kewajiban pajak dapat mengakibatkan sanksi hukum dan denda yang merugikan keuangan desa. 2. Transparansi dan Akuntabilitas: Memenuhi kewajiban pajak adalah bagian penting dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hal ini membantu menjaga kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pengelolaan keuangan desa. 3. Efisiensi Pengelolaan Dana: Dengan memahami berbagai jenis pajak yang dapat dikenakan, pemerintah desa dapat mengelola dana desa secara lebih efisien dan efektif. Ini membantu meminimalkan risiko sanksi pajak dan memastikan bahwa dana yang tersedia dapat digunakan seoptimal mungkin untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. 4. Pengawasan dan Pelaporan: Kepatuhan terhadap pajak juga penting dalam pelaporan penggunaan dana desa kepada pihak yang berwenang, seperti inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pelaporan yang akurat dan tepat waktu membantu menghindari masalah selama audit dan pemeriksaan. 5. Keberlanjutan Proyek: Memenuhi kewajiban pajak memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan desa berjalan lancar tanpa hambatan hukum atau administratif. Ini mendukung keberlanjutan proyek dan program pembangunan jangka panjang di desa.

[@e_27_idaayuindirasitadevi7]

27_Ida Ayu Indira Sita Devi Izin menanggapi, Pengenaan pajak atas dana desa merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana desa. Dengan memahami ketentuan perpajakan yang berlaku, pemerintah desa dapat mengelola dana desa secara lebih transparan dan akuntabel. Hal ini tidak hanya membantu dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan. Dengan demikian, peran serta semua pihak dalam memahami dan mematuhi ketentuan perpajakan atas dana desa sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan desa yang lebih baik.

[@gugusjawatimur_immakulatas2299]

30_Immakulata Sari Wea Izin Menanggapi , Pengenaan pajak atas dana desa merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana desa. Dengan memahami ketentuan perpajakan yang berlaku, pemerintah desa dapat mengelola dana desa secara lebih transparan dan akuntabel. Hal ini tidak hanya membantu dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan. Dengan demikian, peran serta semua pihak dalam memahami dan mematuhi ketentuan perpajakan atas dana desa sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan desa yang lebih baik.

[@e_12_niputuekasrisetyadewi23]

12_Ni Putu Eka Sri Setya Dewi Izin menanggapi, Memahami dan memenuhi kewajiban pajak sangat penting bagi pengelola dana desa pada umumnya, serta bendahara desa pada khususnya, untuk mendapatkan pengetahuan yang memadai berkaitan dengan aspek perpajakan dalam transaksi yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Hal ini agar tidak terjadi kesalahan dalam pemungutan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dalam aspek perpajakan yang berkaitan dengan transaksi penggunaan dana desa. Dengan adanya pengetahuan yang mendalam tentang perpajakan dalam penggunaan dana desa, akan membantu negara dalam penerimaan pajak. Perwujudan dari memenuhi kewajiban pajak dalam lingkup pengelolaan desa adalah dengan melaksanakan pembayaran pajak. Dengan memahami dan memenuhi kewajiban pajak pemerintah desa dapat secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

[@e_08_nikadeklistyadewi54]

08_Ni Kadek Listya Dewi Ijin bertanya : Apa yang harus dilakukan jika ada karyawan desa yang memiliki lebih dari satu sumber penghasilan?

[@nikadekfitrianapratiw8]

22_Ni Kadek Fitriana Pratiwi (Kelompok 12) ijin menjawab , Jika ada karyawan desa yang memiliki lebih dari satu sumber penghasilan, maka penghasilan tetap dan tunjangan yang diterima oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya harus dikenakan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21. Namun, jika penghasilan tersebut tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka pengenaan PPh Pasal 21-nya nihil atau Rp 0,-. PTKP untuk Warga Pribadi saat ini sebesar Rp54 Juta per tahun atau Rp4,5 Juta per bulan

[@bebasya]

05_ Anak Agung Bagus Rama Saputra Ijin menanggapi: Adanya pegawai desa yang memiliki lebih dari satu sumber penghasilan bukanlah masalah jika dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Yang terpenting adalah memastikan bahwa pegawai desa tetap menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak menyalahgunakan wewenangnya. Selain itu Penghasilan ganda bagi perangkat desa dapat menjadi potensi masalah dalam pengelolaan dana desa jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh perangkat desa mematuhi kewajiban perpajakannya dan pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan akuntabel.

[@stefanus326]

03_Stefanus Ngongo Bulu Ijin menanggapi Sebagai karyawan desa yang memiliki lebih dari satu sumber penghasilan, penting untuk memastikan bahwa karyawan tersebut mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku. Berikut langkah-langkah yang dapat diambil dalam situasi ini: 1. Konsultasikan dengan atasan: Karyawan sebaiknya berbicara dengan atasan langsungnya untuk mengungkapkan situasi tentang memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Atasan dapat memberikan arahan terkait kebijakan perusahaan terkait hal ini. 2. Periksa peraturan perusahaan: Perusahaan mungkin memiliki kebijakan yang mengatur masalah memiliki lebih dari satu sumber penghasilan bagi karyawan. Karyawan harus memeriksa pedoman yang berlaku dan memahami batasan-batasan yang diberlakukan oleh perusahaan. 3. Jujur dan transparan: Karyawan diharapkan memberikan informasi yang jujur dan transparan mengenai sumber penghasilan tambahan yang dimiliki. Hal ini merupakan wujud integritas dan akan membantu dalam menemukan solusi yang tepat.

[@e_07_nikomangayulaksminari65]

07_ Ni Komang Ayu Laksmi Nariswari Ijin menanggapi Jika ada karyawan desa yang memiliki lebih dari satu sumber penghasilan, sebaiknya: 1. Memastikan penghasilan tambahan tersebut tidak mengganggu tugas utama sebagai karyawan desa. 2. Melaporkan penghasilan tambahan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku, misalnya melalui SPT Tahunan. 3. Memastikan penghasilan tambahan tersebut tidak menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai karyawan desa. 4. Mematuhi peraturan atau kebijakan lokal yang mengatur tentang karyawan desa yang memiliki pekerjaan sampingan atau penghasilan tambahan.

[@e_15_nikadekidasulistyawat99]

15_Ni Kadek Ida Sulistyawati Ijin menanggapi, Jika ada karyawan desa yang memiliki lebih dari satu sumber penghasilan, sebaiknya: 1. Memastikan penghasilan tambahan tersebut tidak mengganggu tugas utama sebagai karyawan desa. 2. Melaporkan penghasilan tambahan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku, misalnya melalui SPT Tahunan. 3. Memastikan penghasilan tambahan tersebut tidak menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai karyawan desa. 4. Mematuhi peraturan atau kebijakan lokal yang mengatur tentang karyawan desa yang memiliki pekerjaan sampingan atau penghasilan tambahan.